Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Pangdam XXII terima penyerahan 11.116 personel dari Pangdam XII

    Pangdam XXII terima penyerahan 11.116 personel dari Pangdam XII

    Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah

    Palangka Raya (ANTARA) – Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin resmi menerima penyerahan pasukan dari Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael yang meliputi sebanyak 11.116 personel.

    “Kurang lebih 11.116 personel seluruhnya. Semuanya ada, dari batalyon infanteri, zeni, kavaleri, itu ada semua,” kata Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di Palangka Raya, Rabu.

    Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XII/Tanjungpura yang pada sore ini sudah dilaksanakannya serah terima, karena selama ini sudah mengayomi serta membimbing seluruh prajurit dan PNS Kodam XXII/Tambun Bungai.

    Pangdam Zainul menegaskan Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah.

    “Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

    Dia berharap, dukungan, loyalitas dan kerja sama yang selama ini sudah terbangun dengan baik, agar terus ditingkatkan sehingga tugas-tugas Kodam XXll/Tambun Bungai dalam menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dan penyiapan wilayah pertahanan, serta lainnya dapat terlaksana dengan baik.

    Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik kehadiran Kodam XXII/Tambun Bungai yang ditempatkan di wilayah provinsi setempat.

    “Kami mengapresiasi dan berterima kasih karena ditempatkan di sini. Sebelum-sebelumnya selalu Kalselteng, maka sekarang Kaltengsel,” tutur gubernur.

    Kodam XXII/Tambun Bungai merupakan Komando Daerah Militer baru yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.

    “Kami berterima kasih kepada Pak Presiden untuk itu. Karena Kalimantan Tengah ini luas sekali jika dibanding daerah lain. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan,” jelasnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Kalteng buka ruang aspirasi untuk mahasiswa

    Kapolda Kalteng buka ruang aspirasi untuk mahasiswa

    Palangka Raya (ANTARA) – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan membuka ruang bagi mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pada hari ini saya menerima audiensi dari beberapa mahasiswa. Salah satunya dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangka Raya dan Cipayung Plus. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan mereka,” katanya usai menerima audiensi di Palangka Raya, Rabu.

    Kapolda mengungkapkan, salah satu aspirasi yang disampaikan PMKRI Cabang Palangka Raya yakni meminta Polda Kalimantan Tengah mengusut tuntas terkait kasus agraria di Kabupaten Seruyan.

    “Saya berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang peduli terhadap kondisi kamtibmas di Kalimantan Tengah. Tentunya kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan,” ucapnya.

    Sementara itu, Iwan juga mengatakan para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kalimantan Tengah meminta agar pemuda di daerah ini bisa berperan serta sebagai mitra strategis Polri.

    Hal ini mengingat pemuda memiliki andil yang kuat dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan di Kalimantan Tengah.

    “Tentu Polda Kalimantan Tengah siap bersinergi bersama para pemuda di Kalimantan Tengah agar ke depan kamtibmas dapat tetap kondusif,” ujarnya.

    Iwan juga mengungkapkan audiensi ini menjadi bukti Polda Kalimantan Tengah memberikan ruang dan tempat bagi seluruh elemen untuk menyampaikan aspirasi.

    Dia menekankan aspirasi masyarakat menjadi dasar bagi pihaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami tidak menutup diri terhadap apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Karena kami bekerja untuk memberikan perlindungan dan pengayom masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, perwakilan PMKRI Cabang Palangka Raya Monica Anjeli mengapresiasi langkah Kapolda Kalimantan Tengah yang telah menerima aspirasi pihaknya.

    Hal ini menandakan Polda Kalimantan Tengah memberikan ruang bagi pihaknya yang ingin menyuarakan aspirasi untuk membantu masyarakat.

    “Semoga apa yang menjadi aspirasi kami tadi, bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Polda Kalimantan Tengah dalam menegakkan hukum di daerah ini,” demikian Monica.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Rajib Rijali
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Dibukanya gaji dan tunjangan DPR bentuk transparansi publik

    Pengamat: Dibukanya gaji dan tunjangan DPR bentuk transparansi publik

    “Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira berapa gaji dan tunjangan anggota DPR. patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyebut keputusan DPR RI yang membuka besaran gaji dan tunjangan senilai Rp65,5 juta menjadi bagian dari transparansi kepada publik.

    “Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira berapa gaji dan tunjangan anggota DPR. patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Besaran pendapatan anggota DPR RI yang sebesar Rp65,5 juta itu sudah termasuk dihapuskannya tunjangan perumahan.

    Menurut dia, cara penyampaian informasi gaji dan tunjangan yang dilakukan oleh DPR RI juga terbilang baik, karena secara langsung melalui konferensi pers.

    Langkah ini dipandangnya juga sebagai bentuk edukasi sekaligus memenuhi hak masyarakat soal pemanfaatan anggaran untuk keperluan operasional di parlemen.

    “Diumumkan secara resmi, maka tidak ada lagi ruang bagi kabar simpang siur. Masyarakat punya gambaran yang lebih jelas tentang hak-hak keuangan wakil rakyatnya,” ucapnya.

    Transparansi semacam ini diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai apakah kinerja mereka memang sepadan dengan yang diterima.

    Meski demikian, Andhyka menyatakan transparansi kepada publik oleh DPR RI tidak hanya menyoal aspek pendapatan bulanan tetapi menyangkut progres kinerja anggota, misalnya dalam satu bulan sudah ada berapa produk perundang-undangan yang telah berhasil dibahas hingga seberapa jauh memperjuangkan aspirasi publik.

    Maka dari itu, DPR RI dimintanya untuk konsisten dalam menyebarluaskan informasi yang dinilai berhak menjadi bahan konsumsi oleh masyarakat.

    Lalu, masyarakat turut diingatkanya agar senantiasa melakukan pengawasan kinerja para legislator di tingkat pusat. Apabila merasa ada kebijakan tidak tepat, maka bisa dikritik tetapi tetap menggunakan cara yang mengedepankan nilai sopan santun.

    “Rakyat berhak menuntut kerja yang lebih nyata, transparan, dan bertanggung jawab,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Banten kembangkan Kampung Bhayangkara perkuat ketahanan pangan

    Polda Banten kembangkan Kampung Bhayangkara perkuat ketahanan pangan

    Kami menargetkan produk program ini bisa tembus ekspor. Deklarasi dan launching direncanakan pada 2 Oktober 2025

    Serang (ANTARA) – Polda Banten mengembangkan program Kampung Bhayangkara Pangan Mandiri untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis desa.

    Program ini mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus menekan kriminalitas.

    Kepala Biro Rena Polda Banten Kombes Pol Herry Ardyanto di Serang, Rabu menjelaskan, gagasan tersebut lahir dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan.

    Ia menilai masyarakat yang memiliki akses ekonomi lebih baik akan hidup lebih layak dan tidak mudah terdorong melakukan tindakan kriminal.

    “Kalau ekonomi masyarakat maju, otomatis kehidupan mereka lebih layak, dan ketika mereka punya kegiatan produktif, angka kriminalitas akan menurun,” ujar dia.

    Program ini dirancang sebagai model kolaborasi lintas sektor. Selain Polri, juga dilibatkan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, hingga Koperasi.

    Melalui sinergi ini, produk desa ditargetkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga bisa masuk ke pasar ekspor.

    Sebagai tahap awal, program akan dijalankan di Kabupaten Serang. Herry menyebut lokasi itu dipilih karena lebih mudah dari sisi akses transportasi sekaligus menjadi pilot project.

    Setelah uji coba, dalam tiga bulan ke depan program ditargetkan berkembang ke wilayah lain di Banten.

    Struktur kelembagaan program bersifat non-struktural, berfungsi sebagai tandem kepala desa. Unsurnya melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan penyuluh dari OPD terkait. Masyarakat nantinya akan memilih ketua penggerak secara mandiri, sementara kebutuhan pendanaan dapat diakses melalui koperasi maupun perbankan.

    Deklarasi dan peluncuran Kampung Bhayangkara Pangan Mandiri dijadwalkan pada 2 Oktober 2025.

    Herry menyebut acara itu akan menjadi momentum penyatuan visi seluruh pemangku kepentingan. “Kami menargetkan produk program ini bisa tembus ekspor. Deklarasi dan launching direncanakan pada 2 Oktober 2025,” ujarnya.

    Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki menegaskan, program ini bukan sekadar gerakan lokal, tetapi bagian dari agenda besar mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Ketahanan pangan menyangkut keamanan nasional, stabilitas sosial, dan masa depan generasi muda. Polri siap menjadi mitra aktif dalam transformasi desa,” katanya.

    Selain pendekatan kelembagaan, program juga menekankan aspek inovasi. Konsep yang disiapkan mencakup pemanfaatan lahan tidur, budaya pekarangan lestari, pelatihan hidroponik dan akuaponik, hingga sistem digital dashboard untuk memantau distribusi pangan. Dengan teknologi tersebut, produksi dan pemasaran diharapkan lebih transparan dan akuntabel.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan lelah dan jangan putus asa mencintai Indonesia

    Jangan lelah dan jangan putus asa mencintai Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun Facebook-nya menuliskan,”Tetap Jangan Lelah Mencintai Indonesia”. Sementara itu beberapa pengguna media sosial menggunakan ungkapan berbeda: “Jangan putus asa mencintai Indonesia”.

    Kedua ungkapan yang bermunculan di berbagai platform media sosial ini berbeda, tapi saling melengkapi dalam menyikapi situasi dan kondisi Indonesia, akhir-akhir ini.

    Mencintai Indonesia hari ini tampaknya bukan perkara mudah. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini kerap dirasakan hanya sebagai ritual prosedural.

    Pemilu sering direduksi menjadi perebutan kekuasaan, bukan perebutan gagasan. Politik uang masih terasa, nepotisme dan korupsi masih terus terjadi.

    Sementara itu, hukum terasa masih timpang, kesenjangan sosial-ekonomi kian melebar. Dalam situasi seperti ini, wajar bila banyak orang merasa lelah, bahkan putus asa.

    Namun, di tengah kelelahan dan keputusasaan itu, dua ajakan yang diungkapkan tokoh-tokoh publik dan masyarakat bisa menjadi pegangan moral kita: “Jangan lelah mencintai Indonesia” dan “Jangan putus asa mencintai Indonesia.” Meski mirip, keduanya memiliki makna yang berbeda dan saling melengkapi.

    “Jangan lelah” adalah seruan agar kita tetap tekun dalam tindakan sehari-hari. Cinta pada Tanah Air bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata yang sering kali melelahkan.

    Guru yang tetap mengajar meski gaji pas-pasan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di pelosok, warga kampung yang gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, itulah wujud cinta yang tidak boleh berhenti.

    Filsuf politik Hannah Arendt pernah menekankan bahwa manusia sungguh hadir di dunia melalui tindakan (vita activa). Politik, dalam makna sejati, bukan hanya urusan parlemen atau istana, melainkan ruang tindakan bersama, ruang publik tempat warga hadir sebagai pelaku, bukan sekadar penonton.

    Karena itu, jangan lelah, berarti jangan berhenti bertindak. Sebab, ketika warga berhenti, ruang publik menjadi kosong. Dan kosongnya ruang publik berarti kematian demokrasi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Solo utamakan pelayanan publik meski dana TKDD dipangkas

    Wali Kota Solo utamakan pelayanan publik meski dana TKDD dipangkas

    ANTARA – Wali Kota Solo, Respati Ardi, Rabu (10/9), menyatakan pelayanan publik tidak akan berkurang meskipun pemerintahannya menghadapi kemungkinan penyusutan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintah Kota Solo menyiapkan strategi efisiensi internal serta mengoptimalkan pendapatan daerah. (Denik Apriyani/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mayor Laut Firman Cahyadi jadi komandan KRI Sutanto-377

    Mayor Laut Firman Cahyadi jadi komandan KRI Sutanto-377

    Serah terima jabatan ini bukan sekadar rotasi kepemimpinan, namun merupakan bentuk regenerasi yang bertujuan memperkuat struktur organisasi dan kesiapsiagaan tempur TNI AL dalam menghadapi tantangan tugas ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Mayor Laut (P) Firman Cahyadi resmi menjadi Komandan KRI Sutanto-377 melalui upacara serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara (8/9).

    Dalam siaran pers TNI AL yang diterima di Jakarta, Rabu, Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada I, Kolonel Laut (P) Dodi Hermanto menjelaskan jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh Letkol Laut (P) Haka Andinantha.

    Dodi ​​​​​​​yang hadir memimpin upacara serah terima jabatan itu menilai serah terima jabatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AL meregenerasi pejabat yang ada di dalam organisasi.

    “Serah terima jabatan ini bukan sekadar rotasi kepemimpinan, namun merupakan bentuk regenerasi yang bertujuan memperkuat struktur organisasi dan kesiapsiagaan tempur TNI AL dalam menghadapi tantangan tugas ke depan,” ujar Dodi.

    Dengan adanya regenerasi ini, diharapkan Mayor Laut (P) Firman Cahyadi dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam memimpin KRI Sutanto-377.

    Untuk diketahui, Firman Cahyadi merupakan perwira menengah yang dikenal memiliki rekam jejak prestasi membanggakan.

    Dia merupakan lulusan terbaik dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Rusia, dan juga telah mengantongi berbagai kualifikasi militer serta akademik di bidang strategi dan hubungan internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sebut RUU PPRT amanat moral-konstitusional untuk keadilan

    Anggota DPR sebut RUU PPRT amanat moral-konstitusional untuk keadilan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarief Muhammad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan menjadi manifestasi dalam penegakan amanat moral dan konstitusional untuk menegakkan keadilan sosial.

    Dia menjelaskan, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal itu, kata dia, harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh, yang bukan hanya soal menyediakan lapangan kerja, melainkan juga memastikan terlindunginya hak-hak pekerja secara penuh.

    “RUU PPRT nantinya akan menjadi benteng hukum dan moral bagi jutaan pekerja rumah tangga di tanah air yang menuntut keadilan dan penghormatan layak,” kata Syarief di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa pengesahan RUU PPRT merupakan manifestasi konkret kewajiban negara menebus “dosa besar” pengabaian hak-hak kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perlindungan memadai.

    Dalam hal ini, menurut dia, tidak boleh ada ruang penafsiran bagi pemberi kerja untuk dapat memilih tidak menanggung iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam ‘kesepakatan kerja’ sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (2) RUU.

    “Ini adalah preseden berbahaya yang memungkiri amanat hukum dan kemanusiaan,” katanya.

    Dia menyampaikan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia yang mencapai 4,2 juta orang, dengan rincian 84 persennya adalah perempuan. Selain itu, menurut dia, data global yang menyebut bahwa 1 dari 22 pekerja di seluruh dunia adalah PRT.

    Merujuk pada hal tersebut, dia mengatakan bahwa profesi PRT yang cenderung diasosiasikan sebagai pembantu rumah tangga, memiliki dampak sosial dan ekonomi yang melekat. Sudah seharusnya PRT dimaknai sebagai pekerja profesional dalam spektrum ketenagakerjaan nasional untuk saat ini.

    RUU itu, kata dia, harus mengadopsi nilai-nilai dalam Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak bagi PRT, yang memberikan standar internasional untuk pengakuan, perlindungan, dan penghargaan atas profesi pekerja rumah tangga.

    Kekecewaan besar, kata dia, muncul karena Indonesia hingga saat ini belum juga meratifikasi konvensi tersebut. Untuk itu, dia menilai RUU ini menjadi momentum bersejarah untuk menyelaraskan hukum nasional dengan nilai-nilai HAM dan keadilan global.

    “Ini adalah sebuah alarm keras, bukti nyata pengabaian negara terhadap hak asasi manusia dasar para pekerja yang menopang kehidupan rumah tangga masyarakat kita,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Raja Juli minta maaf hingga Sjafrie jabat Menko Polkam

    Politik kemarin, Raja Juli minta maaf hingga Sjafrie jabat Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/9) yang menjadi sorotan, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf atas fotonya yang sedang bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca;

    1. Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

    “Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Raja Juli membantah mengenal dua orang yang bermain domino bersama dirinya dan mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menlu minta maaf atas kelalaian negara melindungi Zetro

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga atas kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima.

    “Kami minta maaf kepada keluarga atas semua kesalahan, kelalaian kami sebagai institusi, sungguh tidak ada yang menginginkan kejadian ini,” ujar Sugiono di Tangerang, Selasa.

    Ia mengungkapkan bahwa peristiwa memilukan yang dialami mendiang Zetro juga menjadi sebuah luka dalam bagi Kementerian Luar Negeri, sebagaimana hal yang sama dialami oleh pihak keluarga, yaitu kesedihan mendalam atas kepergiannya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut “Warga Jaga Warga” penting agar tak ada pihak memprovokasi

    Presiden Prabowo Subianto turut merespons aksi kolektif dari masyarakat “Warga Jaga Warga” dan menilainya penting agar tidak ada ruang bagi pihak yang ingin melakukan provokasi maupun kekerasan.

    Prabowo mengatakan aksi tersebut mengembalikan pada budaya asli Indonesia, yakni sistem keamanan keliling (siskamling) yang menekankan warga dapat melakukan pengamanan di lingkungan daerahnya masing-masing.

    “Ada pengamanan lingkungan masing-masing, dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal siskamling, kentongan, masing-masing mengamankan. Kalau ada orang-orang luar yang enggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan, kalau perlu ya diusir, ya dicegatlah,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai Menkopolkam ad interim per 8 September

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia di BRICS: Penggerak poros timur dan keseimbangan global

    Indonesia di BRICS: Penggerak poros timur dan keseimbangan global

    Indonesia terus menekankan bahwa bergabung dan bekerja sama dengan BRICS bukanlah instrumen konfrontasi, melainkan wadah kolaborasi terutama kolaborasi antara negara-negara berkembang.

    Jakarta (ANTARA) – Jika pada abad ke-20 dominasi ekonomi dan politik global berpusat di Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, maka kini Asia dan kawasan Timur semakin memiliki peran penting dalam menentukan arah tatanan dunia.

    Pertumbuhan pesat Asia –dengan China, India, dan Asia Tenggara sebagai penggerak utama– menghadirkan daya tawar baru dalam politik dan ekonomi internasional. Populasi yang sangat besar dengan daya konsumsi tinggi, industrialisasi yang berkembang cepat, dan penguasaan teknologi baru telah menciptakan kekuatan yang sulit diabaikan.

    Kekuatan ekonomi yang berkembang pesat itu pun akhirnya dapat menciptakan daya tawar politik, yang memungkinkan negara-negara Asia memainkan peran lebih berimbang dalam dinamika global.

    Di tengah perubahan tersebut, BRICS muncul sebagai simbol multipolaritas. BRICS, yang awalnya berjumlah lima negara –Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan– secara kolektif memiliki kontribusi lebih dari 30 persen PDB global dan 40 persen populasi dunia, menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat yang membuat banyak negara tertarik untuk bergabung, termasuk Indonesia.

    Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, telah resmi bergabung dengan BRICS pada awal 2025 dan berpotensi menjadi jembatan antara BRICS, ASEAN, dan Barat. Keterlibatan Indonesia juga sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang mendorong keseimbangan global.

    Kekuatan ekonomi Timur dengan BRICS sebagai penggeraknya, menandai pergerakan menuju dunia multipolar. Bagi Indonesia, berperan aktif dalam proses tersebut sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Peran strategis BRICS dalam stabilitas global

    BRICS memiliki peran strategis dalam stabilitas global yaitu sebagai pengimbang dominasi Barat dengan memberi ruang lebih besar untuk diplomasi alternatif yang lebih representatif bagi negara-negara berkembang, terutama penguatan solidaritas Global South.

    Selain itu, BRICS juga memperkuat stabilitas keuangan global dengan membentuk New Development Bank (NDB) yang memberikan mekanisme pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif dan menyediakan mekanisme pembayaran alternatif dalam transaksi perdagangan global, serta mendorong multipolaritas yang memungkinkan distribusi pengaruh global lebih merata dan inklusif.

    Karena itulah, Indonesia memandang BRICS sebagai pilar yang sangat kuat bagi stabilitas global sekaligus sebuah harapan dalam situasi geopolitik internasional saat ini.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.