Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Gibran ajak ratusan pengemudi ojol di Batam makan siang bersama

    Gibran ajak ratusan pengemudi ojol di Batam makan siang bersama

    Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak lebih dari 250 pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk makan siang bersama di sela-sela kunjungan kerja.

    Saat tiba di Restoran Barelang Seafood, Wapres Gibran langsung menghampiri salah satu meja makan pengemudi ojol antara lain dari Gojek, Grab, dan Maxim yang telah menunggunya.

    “Ayo silakan dimakan. Makan semuanya,” kata Gibran seraya mempersilakan pengemudi ojol menikmati aneka hidangan laut yang telah tersedia di meja panjang.

    Namun, beberapa pengemudi ojol justru memilih untuk berfoto bersama Wapres Gibran, alih-alih menyantap makanan yang sudah tersedia.

    Dalam momen tersebut, Wapres juga turut berbincang tentang keseharian pengemudi ojol saat mengantar penumpang, maupun mengantar makanan atau barang.

    Salah seorang pengemudi ojol, Dana, mengaku senang dan terhormat bisa bertemu dan bersalaman langsung dengan orang nomor dua di Indonesia itu.

    “Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi,” ungkapnya.

    Pengemudi ojol lainnya, Suriadi (52) mengaku sudah bekerja tiga tahun lebih di perusahaan ojol tempatnya bernaung. Ia mengungkapkan mendapat undangan dari Pemerintah Kota Batam untuk makan siang bersama pengemudi ojol lainnya.

    “Ternyata ada Mas Gibran dan tadi kita sempat foto bersama, ngobrol-ngobrol. Kami bersyukur ramah sekali tadi berbincang dengan kita semua,” kata Suriadi.

    Sebelum mengakhiri acara, Wapres berfoto bersama seluruh pengemudi ojol secara bertahap hingga semua mendapatkan kesempatan yang sama.

    Acara makan siang ini, menurut Wapres, tidak hanya sekadar jamuan, tetapi juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat pekerja sektor transportasi daring.

    Kehangatan suasana makan siang bersama para pengemudi ojol di Batam ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk selalu dekat dengan rakyat, mendengar langsung keluhan mereka, dan menghadirkan solusi nyata dalam kebijakan pemerintah.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rahayu Saraswati umumkan mundur dari DPR lewat media sosial

    Rahayu Saraswati umumkan mundur dari DPR lewat media sosial

    ANTARA – Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Rabu (10/9), mengundurkan diri dari Komisi VII DPR RI. Pengunduran itu menyusul adanya tayangan video berdurasi dua menit lebih yang sengaja dibuat untuk menyulutkan api amarah masyarakat. Ia pun meminta publik melihat tayangan lengkap dan menyeluruh di YouTube ANTARA TV Indonesia, berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif.
    (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa ungkapannya yang dia akui menyakiti hati rakyat adalah dalam tayangan Podcast On The Record dari ANTARA TV. Dalam siniar itu, dia berbincang selama 42 menit dengan membahas berbagai isu yang menyangkut isu perempuan hingga ekonomi kreatif.

    Namun dari tayangan itu, dia mengatakan ada dua menit lebih bagian video siniar itu yang dipotong dan dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin “menyulutkan api” amarah masyarakat. Sejumlah pihak pun mengunggah potongan video siniar ANTARA TV itu di media sosial.

    Dia pun mengaku tidak bermaksud dan bertujuan untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

    Menurut dia, ungkapannya itu dimaksudkan untuk mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Senin, 8 September 2025 19:41 WIB

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Nanggroe temui Dubes RI minta dukungan hasil lawatan di Rusia

    Wali Nanggroe temui Dubes RI minta dukungan hasil lawatan di Rusia

    “Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari partisipasi Aceh (Wali Nanggroe Aceh) dalam Eastern Economic Forum (EEF) 2025 di Vladivostok, Rusia pada 3–6 September serta kegiatan lainnya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar menemui Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Tavares, di KBRI Moskow dalam rangka melaporkan dan dukungan tindaklanjut hasil lawatannya ke Rusia beberapa hari terakhir ini.

    “Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari partisipasi Aceh (Wali Nanggroe Aceh) dalam Eastern Economic Forum (EEF) 2025 di Vladivostok, Rusia pada 3–6 September serta kegiatan lainnya,” kata Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, di Banda Aceh, Rabu.

    Dalam forum EEF atau ekonomi terbesar di Timur Jauh itu, sebelumnya Wali Nanggroe Aceh menjadi salah satu pembicara pada sesi bertajuk “The Greater Eurasian Partnership: New Paradigms for the Continent’s Development” di Far Eastern Federal University (FEFU).

    Di hadapan Dubes RI di Moskow, Tgk Malik Mahmud menyampaikan bahwa Aceh adalah gerbang barat Indonesia yang memiliki konektivitas, punya potensi investasi berkelanjutan.

    Wali Nanggroe ikut melaporkan lawatannya selama berada di Rusia, selain mengikuti forum EEF, juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan delegasi Oblast Ivanovo, Federasi Rusia.

    Kesepakatan ini, untuk membuka peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, investasi, dan kewirausahaan, termasuk program pertukaran akademik, pelatihan tenaga kesehatan, serta promosi investasi Aceh.

    Selain itu, perusahaan migas terkemuka Rusia, Sakhalin Energy, juga menyatakan minat untuk berinvestasi di Aceh. Hal itu disampaikan manajemen perusahaan dalam pertemuan bersama Wali Nanggroe, pada Sabtu 6 September 2025, di FEFU Vladivostok.

    “Sakhalin Energy menyampaikan ketertarikan untuk menanamkan modal di Aceh sebagai bagian dari ekspansi ke Asia Tenggara,” kata Tgk Malik Mahmud.

    Disampaikan Wali Nanggroe, Manajemen Sakhalin Energy juga telah merespons positif peluang pengangkutan gas melalui Aceh untuk pasar negara lain, dan berencana melakukan kunjungan kerja ke Aceh tahun ini guna melihat langsung potensi energi di lapangan.

    Dalam kesempatan ini, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares menyambut baik langkah Aceh memperluas jejaring kerjasama di Rusia.

    Serta, menegaskan kesiapan KBRI Moskow untuk memfasilitasi tindak lanjut teknis dengan para pemangku kepentingan terkait di Rusia.

    “KBRI Moskow siap mendukung upaya Aceh, tentu sesuai ketentuan yang berlaku, agar kerja sama konkret bisa segera terealisasi,” demikian Dubes Jose Tavares.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanti nama pengisi empat kursi kosong usai Presiden rombak kabinet

    Menanti nama pengisi empat kursi kosong usai Presiden rombak kabinet

    ANTARA – masih tersisa empat kursi kosong dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, yang masih belum terisi oleh sosok terpilih. Kursi kosong ini terjadi usai Presiden melaksanakan reshuffle atau rombak kabinet pada Senin lalu. Keempat posisi itu mencakup dua posisi Menteri dan dua posisi Wakil Menteri. (Aria Cindyara/Suci Nurhaliza/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dukung usulan penggabungan RRI-TVRI lewat RUU RTRI

    Legislator dukung usulan penggabungan RRI-TVRI lewat RUU RTRI

    Momentum itu yang kita godok lewat pembahasan RUU RTRI di Komisi VII DPR RI agar ke depan dengan membuka ruang komersial terhadap RRI dan TVRI dapat mengurangi beban APBN dan dapat berkompetisi secara sehat dengan media swasta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendukung usulan penggabungan RRI dan TVRI menjadi satu lembaga penyiaran publik negara melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).

    Dia mendukung pembahasan RUU RTRI dalam rangka memperbaiki pengaturan lembaga penyiaran publik (LPP). Ia meyakini bahwa itu penting, mengingat nilai historis media yang lahir di era perjuangan kemerdekaan dan berjasa sebagai alat perjuangan bangsa.

    “Lewat pembahasan RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengatasi sejumlah kendala di tubuh RRI dan TVRI, misalnya pengelolaan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, sumber pembiayaan, program siar dan pemancar isi siaran,” ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Wacana penggabungan dua LPP ini telah lama mengemuka. Menurut Chusnunia, tujuannya ialah menciptakan ekosistem media negara yang lebih kuat, ramping, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

    Terlebih, imbuh dia, di era media berbasis digital, industri penyiaran lebih mudah mengontrol program layanannya dalam bentuk teks, audio, dan visual.

    “Momentum itu yang kita godok lewat pembahasan RUU RTRI di Komisi VII DPR RI agar ke depan dengan membuka ruang komersial terhadap RRI dan TVRI dapat mengurangi beban APBN dan dapat berkompetisi secara sehat dengan media swasta,” ujarnya.

    Selain itu, dia berharap lewat pembahasan RUU RTRI independensi media negara dapat lebih terjamin. Ia mengingatkan agar jangan sampai konvergensi justru menyeret media negara kembali menjadi corong kekuasaan.

    Sebagai media publik, Chusnunia menekankan, LPP TVRI dan RRI harus dijaga agar tetap netral, profesional, dan berada di atas semua kepentingan politik.

    Lebih lanjut legislator bidang perindustrian dan sarana publikasi ini menyebut, banyak kalangan berharap penggabungan kedua media itu dalam sebuah holding atau korporasi agar lebih efisien.

    “Gagasan penyatuan tersebut kini makin menggema dalam mendorong pembahasan RUU RTRI di Komisi VII DPR RI,” demikian Chusnunia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rumah Politik: Mendagri evaluasi tunjangan DPRD jawab keresahan publik

    Rumah Politik: Mendagri evaluasi tunjangan DPRD jawab keresahan publik

    “Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengarahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah masing-masing, sebagai sebuah jawaban terhadap keresahan dan aspirasi publik.

    Fernando menilai kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk menjawab keresahan publik, khususnya terkait besarnya tunjangan penyelenggara negara yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini.

    “Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,” kata Fernando dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Fernando juga mengatakan hal itu sebagai langkah yang tepat untuk mendorong kepala daerah dan DPRD lebih peka terhadap aspirasi publik, terutama di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara.

    Ia menilai, Tito Karnavian menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keresahan publik terhadap pejabat negara, dan mampu memetakan isu tersebut hingga ke tingkat pemerintah daerah dan DPRD. Arahan ini dianggap sebagai bagian dari solusi menyeluruh atas keluhan masyarakat.

    “Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial,” ujarnya.

    Meski arahan tersebut berpotensi dianggap memasuki ranah legislatif, Fernando menegaskan, tunjangan DPRD memang dibebankan pada anggaran daerah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

    “Meskipun legislatif punya kewenangan dalam fungsi anggaran, tetap saja pembahasannya dilakukan bersama pihak eksekutif. Seharusnya, tanpa ada arahan Mendagri pun, DPRD bisa secara proaktif mengevaluasi tunjangannya,” katanya.

    Lebih lanjut, Fernando berharap agar saran dari Mendagri Tito dipahami secara serius oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran di parlemen daerah.

    “Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredam kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri,” jelasnya.

    Fernando juga menyebut Partai Gerindra dan partai-partai koalisi pemerintah harus menjadi inisiator evaluasi ini, menyusul langkah DPR pusat yang juga melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggotanya.

    “Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan,” katanya.

    Jika para pimpinan partai politik memiliki pandangan yang sejalan dengan Mendagri, lanjut Fernando, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti arahan tersebut. Ini sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang saat ini sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.

    “Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh,” tutur Fernando.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Atas perintah Presiden Prabowo itu, Kepala BNPB pun segera berangkat langsung ke Bali pada Rabu siang, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga t

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk menangani bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Siang hari ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.

    Seskab Teddy menyampaikan Kepala Negara juga menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

    Atas perintah Presiden Prabowo itu, Kepala BNPB pun segera berangkat langsung ke Bali pada Rabu siang, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak bisa dilaksanakan secara optimal.

    “Sebelumnya, BNPB telah menyerahkan bantuan awal berupa perahu karet dan mesin, tenda pengungsi, paket sembako, matras, selimut, pompa alkon, hingga dana dan dukungan lain sesuai kebutuhan di lapangan,” ucap Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut berduka atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di dua provinsi tersebut.

    Diketahui, sejumlah wilayah di Bali mengalami banjir usai curah hujan tinggi mengguyur pada Rabu. Pemerintah Kota Denpasar, Bali, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

    Selain itu, bencana banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.