Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menko PM respons peluang status bencana nasional di wilayah Sumatera

    Menko PM respons peluang status bencana nasional di wilayah Sumatera

    Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah kementerian/lembaga semacam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan status bencana nasional untuk bencana alam yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera.

    “Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah kementerian/lembaga semacam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” ujar Menko PM di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut dia mengatakan penetapan status bencana nasional tersebut sangat memungkinkan.

    “Ya, mungkin. Mungkin saja,” katanya.

    Sebelumnya, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    Presiden Prabowo Subianto menanggapi peristiwa tersebut, dan menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, maupun Sumbar.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).

    Pada tanggal yang sama, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma secara resmi menjadi lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR tegaskan pentingnya tokoh jembatani politik dan sains

    Ketua DPR tegaskan pentingnya tokoh jembatani politik dan sains

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri pengukuhan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Kehadiran Puan adalah bentuk penghormatan atas kiprah seorang legislator yang dinilai mampu menjembatani dunia politik, hukum dan akademik.

    “Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademis yang prestisius ini. Pengukuhan ini bukan hanya kehormatan bagi beliau pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi institusi DPR RI,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengatakan pengukuhan Adies Kadir ini memiliki makna strategis karena bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan pentingnya tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan ilmu pengetahuan.

    “Pengukuhan ini bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan akan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan dunia ilmu pengetahuan sehingga kebijakan negara yang dihasilkan akan semakin memiliki legitimasi yang kuat,” tuturnya.

    Puan juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam dinamika pembangunan bangsa.

    Dia juga menyebut Universitas Islam Sultan Agung dan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia memiliki peran penting sebagai penghasil gagasan ilmiah, hasil riset, inovasi, serta kritik konstruktif.

    “Dalam membangun bangsa dan negara, Kita membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari kalangan akademis, sehingga Indonesia bergerak semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.

    Menurut Puan, ilmu pengetahuan harus memberi dampak nyata dalam pengambilan keputusan negara, utamanya dalam pembentukan undang-undang.

    “Ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai teori. Gagasan dan rekomendasi akademik dapat memperkaya proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran, sehingga produk legislasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, relevan, dan berkeadilan,” jelas Puan.

    Peraih gelar Doktor Honoris Causa ini menambahkan kolaborasi antara seluruh elemen bangsa adalah fondasi utama pembangunan. Puan menilai, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

    “Inilah tanggung jawab kita bersama: dengan kapasitas terbaik yang kita miliki, kita kerja bersama membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan memberikan selamat kepada Adies Kadir atas prestasinya meraih gelar Profesor Kehormatan bidang Hukum. Ia berharap prestasi baru bagi Adies dapat berkontribusi bagi rakyat.

    “Saya berharap gelar profesor kehormatan ini justru menjadi langkah awal yang baru bagi Bapak untuk terus menguatkan pemikiran dan kerja-kerja Bapak bagi bangsa, negara, dan rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI sudah distribusikan 76.500 ton bantuan dari posko di Lanud Halim

    TNI sudah distribusikan 76.500 ton bantuan dari posko di Lanud Halim

    Yang sudah kami distribusikan sampai saat ini adalah 76.500 ton untuk daerah bencana di Sumatera Utara, dan termasuk di Padang, Sumatera Barat. Jadi, sebanyak itu

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda (Marsda) TNI Muzafar mengatakan TNI sudah mendistribusikan 76.500 ton bantuan dari posko di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma ke wilayah Pulau Sumatera yang terdampak bencana.

    “Yang sudah kami distribusikan sampai saat ini adalah 76.500 ton untuk daerah bencana di Sumatera Utara, dan termasuk di Padang, Sumatera Barat. Jadi, sebanyak itu,” ujar Muzafar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Muzafar mengatakan beberapa bantuan tersebut seperti stasiun pemancar (BTS) darurat, bahan-bahan pokok, selimut, perahu karet, tenda, hingga segala hal yang dibutuhkan di daerah bencana.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari TNI saja, melainkan gabungan dari berbagai macam instansi.

    “Ya, betul. Jadi, instansi yang tergabung ada dari Kemhan (Kementerian Pertahanan) sendiri, kemudian dari Mabes (Markas Besar) TNI, PLN (PT PLN Persero), PMI (Palang Merah Indonesia), salah satu bank, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bantuan tersebut disalurkan menggunakan lima pesawat angkut, kemudian disalurkan dengan 11 helikopter ke daerah-daerah bencana, termasuk yang terisolasi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).

    Adapun pada tanggal yang sama, Lanud Halim Perdanakusuma secara resmi menjadi lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera.

    Pewarta: Rio Feisal/Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Munas Khusus IKAL bentuk tim formatur guna akhiri kevakuman organisasi

    Munas Khusus IKAL bentuk tim formatur guna akhiri kevakuman organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Nasional Khusus Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Tahun 2025 membentuk tim formatur yang beranggotakan 11 orang untuk mengakhiri kevakuman kepemimpinan organisasi yang berlangsung sejak 5 Oktober 2025.

    “Kami ingin IKAL maju, dan ketua umum terpilih harus mampu membesarkan IKAL,” kata pimpinan sidang pada Munas Khusus IKAL Tahun 2025 Amran Aminullah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan 11 orang tim formatur terdiri atas dirinya sebagai ketua, Nieta Hidayani sebagai sekretaris, kemudian Sukri Palutturi, I Nyoman Sudyana, Bondan Tiara Sofyan, Rajab Ritonga, Abdul Rahman Sabara, Galumbang Sitinjak, Sri Puryono, Nuning, dan Jan Maringka sebagai anggota.

    “Kami bersyukur mendapat dukungan teman-teman dari DPD-DPD dan DPA-DPA. Kevakuman kepengurusan harus kita akhiri. Terus terang, kami telah bertemu Bapak Agum Gumelar, tetapi beliau tidak memberi respons apa-apa dan keputusan yang jelas,” katanya.

    Ia mengatakan tim formatur selanjutnya bertugas untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily untuk menemukan solusi atas kevakuman yang terjadi, termasuk melanjutkan munas yang tertunda.

    Amran menjelaskan kevakuman kepengurusan terjadi akibat kegagalan pemilihan Ketua Umum DPP IKAL periode 2025–2030 yang diselenggarakan pada 23 Agustus 2025.

    Pada saat itu, pimpinan sidang sementara pada Munas V IKAL memutuskan menunda pelaksanaan Munas V IKAL hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

    Keputusan itu telah diterima seluruh peserta munas dan menyatakan keputusan pimpinan sidang sementara adalah sah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Presiden soroti mark up hingga penanganan bencana di Sumatera

    Kemarin, Presiden soroti mark up hingga penanganan bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo soroti “mark up”: Jangan anggap kami bodoh

    Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik manipulasi anggaran yang masih terjadi di berbagai level kementerian maupun lembaga, terutama permainan harga dalam pengadaan barang dan jasa.

    Presiden, dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, memperingatkan seluruh pimpinan agar memperketat pengawasan internal serta menghentikan praktik korupsi yang merugikan negara.

    “Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” kata Presiden menegaskan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap korban terdampak bencana alam, dan meminta doa agar korban diringankan dari penderitaannya.

    “Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” kata Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.

    “Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda,” kata Huda di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri dorong perbaikan permasalahan sosial di daerah perbatasan

    Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar.

    Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.

    “Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI AL kirim empat KRI bantu evakuasi korban banjir Sumut dan Sumbar

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan empat Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk membawa bantuan logistik dan membantu proses evakuasi korban banjir di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan kapal yang dikirim berupa KRI jenis rumah sakit hingga kapal patroli.

    “Kapal bantu rumah sakit KRI Soeharso-990, KRI Semarang-594 untuk mendukung pengiriman logistik, pergeseran pasukan, serta evakuasi,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD kerahkan 2 helikopter guna bantu penanganan bencana di Sumatera

    TNI AD kerahkan 2 helikopter guna bantu penanganan bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Darat melalui Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) mengerahkan dua helikopter untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera.

    Berdasarkan keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf. Donny Pramono menjelaskan dua helikopter tersebut terdiri atas satu unit Mi-17 dan satu unit Bell 412.

    Donny menjelaskan kedua helikopter tersebut telah diberangkatkan sebagai bawah kendali operasi (BKO) kepada Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo.

    Lebih lanjut dia mengatakan kedua unit helikopter didukung kru lengkap, yakni 12 personel untuk Mi-17 dan delapan personel untuk Bell 412.

    Sementara itu, dia mengatakan kedua helikopter telah terbang ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, dengan rincian Mi-17 yang diawaki Lettu Cpn Dany menempuh rute dari Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Semarang, Jateng, sementara Bell 412 yang dipimpin Mayor Cpn Henryko terbang dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

    Penerbangan tersebut, kata dia, melalui empat etape, yakni Semarang–Pondok Cabe, Pondok Cabe–Way Tuba, Way Tuba–Jambi, dan Jambi–Pekanbaru.

    Untuk Sabtu (29/11) ini, dia mengatakan kedua unit helikopter direncanakan akan menuju wilayah Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

    Adapun Kadispenad berharap hadirnya dua alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD tersebut dapat mempercepat distribusi bantuan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam merespons kondisi darurat.

    Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPD desak pemerintah segera tetapkan status bencana nasional

    Anggota DPD desak pemerintah segera tetapkan status bencana nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional menyusul banjir bandang dan longsor besar yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Irman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (28/11) malam mengatakan skala kerusakan di tiga provinsi itu telah melumpuhkan kehidupan warga, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara.

    Tingkat kehancuran yang terjadi, menurutnya, jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya tanpa intervensi penuh dari pemerintah pusat.

    Seruan itu disampaikan Irman setelah batal terbang ke Padang akibat berbagai akses yang semula akan dikunjungi di Sumatera Barat, terganggu oleh cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur.

    Ia mengaku pembatalan keberangkatan terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat (28/11) subuh.

    “Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin,” ucapnya.

    Irman menekankan kondisi Sumbar, Sumut, dan Aceh saat ini adalah cerminan nyata dari betapa terisolasinya wilayah terdampak.

    Irman sejatinya dijadwalkan melakukan rangkaian agenda kemanusiaan, termasuk meninjau korban bencana di Batu Busuk, Kota Padang serta beberapa titik terdampak lain.

    “Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini,” ujarnya sembari menambahkan bahwa timnya di Sumbar sejak beberapa hari lalu sudah bergerilya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah tempat.

    Lebih lanjut, Irman menuturkan bahwa bencana kali ini juga berdampak besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang sedianya digelar Sabtu hari ini terpaksa ditunda oleh panitia.

    Begitu pula Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11) ikut ditunda karena kondisi darurat dan pertimbangan keselamatan peserta.

    Menurut Irman, penundaan sejumlah agenda besar tersebut semakin menegaskan bahwa bencana telah mencapai tingkat krisis. Ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi korban jiwa masih mungkin bertambah. Untuk itu, ia menilai langkah percepatan penanganan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas pemerintah daerah.

    “Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh,” jelasnya.

    Irman melanjutkan masyarakat di Sumbar, Sumut, dan Aceh kini menghadapi tekanan psikologis berat akibat banjir, longsor, kehilangan harta benda, dan tempat tinggal.

    “Bangsa ini tidak boleh menunggu lebih banyak korban. Kita perlu bergerak cepat. Setiap jam sangat berarti,” kata Irman.

    Terkait bencana tersebut, Irman juga telah melayangkan surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nomor 015/IG-DPDRI/XI/2025 pada Kamis (27/11).

    Dalam suratnya, Irman menggambarkan situasi bencana yang terjadi di Ranah Minang yang meliputi 13 kabupaten/kota dan meminta Mentan untuk dapat membantu dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama tanggap darurat berlangsung di Sumbar.

    “Alhamdulillah, Pak Mentan Amran Sulaiman sudah mengumumkan pihaknya akan segera menggelontorkan bantuan beras dan minyak goreng ke ketiga provinsi yang dilanda bencana. Untuk Sumatera Barat sendiri, ada 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng yang akan disalurkan,” ungkapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden tanggapi kemungkinan penetapan status darurat nasional

    Presiden tanggapi kemungkinan penetapan status darurat nasional

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pihaknya terus memonitor kejadian bencana di sejumlah wilayah, dalam mempertimbangkan kemungkinan ditetapkannya status tanggap darurat nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat dijumpai di Jakarta, Jumat (28/11). (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga penerbang Lanud Iswahjudi raih 2.000 dan 1.000 jam terbang

    Tiga penerbang Lanud Iswahjudi raih 2.000 dan 1.000 jam terbang

    Pencapaian 2.000 dan 1.000 jam terbang merupakan hasil dari disiplin, kompetensi, kesiapan operasi, serta pemahaman menyeluruh terhadap sistem pesawat, yang dilandasi oleh dedikasi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas

    Magetan (ANTARA) – Tiga penerbang tempur dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, meraih masing-masing 2.000 dan 1.000 jam terbang atas dedikasi dan disiplin kinerja yang tinggi.

    Ketiga penerbang tempur itu adalah Letkol Pnb Kurniadi Sukmo Jatmiko dan Mayor Pnb Kustaman Dwilukman Prasetiadi dengan pencapaian 2.000 jam terbang dan Kapten Pnb Laksamana Hasnan dengan pencapaian 1.000 jam terbang dari Skadron Udara 15.

    Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Muchtadi Anjar Legowo dalam keterangannya di Magetan, Jumat, mengatakan pencapaian 2.000 dan 1.000 jam terbang bukan hanya pencapaian angka.

    “Pencapaian 2.000 dan 1.000 jam terbang merupakan hasil dari disiplin, kompetensi, kesiapan operasi, serta pemahaman menyeluruh terhadap sistem pesawat, yang dilandasi oleh dedikasi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

    Pihaknya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerbang yang berhasil mencapai tonggak penting dalam karier kepenerbangan mereka.

    Danlanud juga menekankan bahwa prestasi tersebut tidak hanya menjadi catatan pribadi penerbang, namun juga merupakan bagian dari pencapaian satuan yang didukung oleh kerja sama seluruh personel Skadron Udara 15, baik yang bertugas langsung di lini pemeliharaan maupun unsur administrasi.

    Tak hanya menandai prestasi individu, pencapaian tiga perwira TNI AU tersebut juga mempertegas keunggulan sumber daya manusia Lanud Iswahjudi sebagai salah satu pusat kekuatan udara strategis Indonesia.

    Sebagai tanda pencapaian membanggakan tersebut, juga diberikan penyematan patch jam terbang kepada Letkol Pnb Kurniadi Sukmo Jatmiko dan Kapten Pnb Laksamana Hasnan oleh Komandan Lanud Iswahjudi, serta penyerahan plakat penghargaan oleh Dangrup 3 Tempur Marsekal Pertama TNI David Yohan Tamboto.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Komandan Grup 3 Tempur Marsma TNI David Yohan Tamboto, Dan Wing Udara 3.2 Kolonel Pnb Bambang Apriyanto, para Asisten Grup 3 Tempur, Para Kepala Dinas Lanud Iswahjudi, serta perwakilan penerbang dari Skadron Udara 3, 14 dan 15.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sebut MBG dinikmati 44 juta orang, dan produksi 2 miliar porsi

    Prabowo sebut MBG dinikmati 44 juta orang, dan produksi 2 miliar porsi

    Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,

    Jakarta (ANTARA) – ‎Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salah satu program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG), sudah dinikmati oleh 44 juta penerima, dan memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makan.
    ‎
    ‎Dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat malam, Presiden kembali menekankan bahwa penerima MBG terdiri dari ibu hamil, balita dan siswa sekolah.
    ‎
    ‎”Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,” kata Prabowo.
    ‎
    ‎Presiden menambahkan bahwa dengan jumlah penerima manfaat itu, setidaknya 2 miliar porsi makanan diproduksi dan disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    ‎
    ‎Jumlah ini jauh lebih besar dari total realisasi yang semula diproyeksikan sebesar 1,8 miliar porsi.
    ‎
    ‎”Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar ‘meals’, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” kata Prabowo.
    ‎
    ‎Dalam sambutannya, Prabowo menceritakan dirinya sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam perekonomian Indonesia.
    ‎
    ‎Prabowo pun menyebutkan daftar Menteri Kabinet Merah Putih, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
    ‎
    ‎Presiden mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah mengawal program tersebut. Menurut Prabowo, hal ini bisa terjadi karena sinergi dan kerja sama yang baik.
    ‎
    ‎”Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik, saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua,” kata Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.