Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • BAM DPR dukung tuntutan ojol turunkan potongan aplikasi jadi 10 persen

    BAM DPR dukung tuntutan ojol turunkan potongan aplikasi jadi 10 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendukung tuntutan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) yang meminta potongan biaya layanan aplikasi ojek online diturunkan dari 15 persen menjadi 10 persen.

    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para pengemudi wajar karena beban potongan saat ini cukup besar setelah ditambah dengan iuran jaminan sosial.

    “Potongan sekarang sekitar 15 persen, ditambah jaminan sosial 5 persen dari pendapatan. Totalnya 20 persen,” kata Heryawan di Jakarta, Jumat.

    la menilai penurunan potongan tidak akan mengurangi keuntungan perusahaan aplikasi transportasi daring, mengingat volume transaksi harian yang sangat besar. Menurut fia, aplikator tetap untung, tetapi kesejahteraan pengemudi juga harus diperhatikan.

    Selain potongan biaya layanan, menurut dia, APOB juga mengkritisi kebijakan paket hemat yang dinilai merugikan pengemudi karena algoritma aplikasi lebih menguntungkan pengguna yang membayar biaya prioritas. Kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi sulit mendapatkan pesanan jika tidak ikut serta dalam program itu.

    APOB juga meminta agar tata kelola kemitraan tidak hanya dipusatkan di Jakarta, melainkan sebagian diserahkan ke daerah sehingga aspirasi bisa diselesaikan lebih cepat di tingkat lokal.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa BAM akan segera mengundang pihak aplikator, kementerian terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas solusi.

    “Langkah selanjutnya kami akan gelar forum grup diskusi (FGD) dan mengundang aplikator untuk mencari solusi terbaik. Harapannya keputusan ini bisa lebih cepat karena BAM menerima aspirasi lebih cepat daripada mekanisme biasa,” katanya.

    Selain itu, dia juga berupaya agar BAM dapat memiliki kewenangan lebih besar sehingga rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar dapat menghasilkan keputusan yang mengikat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim SAR Ditpolairud Polda Bali temukan empat perempuan korban banjir

    Tim SAR Ditpolairud Polda Bali temukan empat perempuan korban banjir

    Jakarta (ANTARA) – Tim SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali berhasil menemukan empat korban banjir berjenis kelamin perempuan di Tanah Kilap, Mangrove, Denpasar Selatan.

    Ditpolairud Polda Bali Kombes Pol. Nurodin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa keempat korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Kamis (11/9) sekitar pukul 09.00 WIB.

    Nurodin mengatakan bahwa keempat korban tersebut sebelumnya dinyatakan hilang.

    Selanjutnya, keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Ngurah Denpasar, Bali, untuk proses identifikasi.

    “Pencarian terhadap beberapa korban yang belum ditemukan masih terus kami lakukan melibatkan tim gabungan,” ungkap Nurodin.

    Hingga Kamis (11/9) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan total korban meninggal akibat banjir di Bali bertambah dari 14 orang menjadi 16 orang dan semuanya sudah dievakuasi oleh tim petugas gabungan

    BNPB mengkonfirmasi rincian korban meninggal meliputi 10 orang di Kota Denpasar, dua orang di Kabupaten Jembrana, tiga orang di Kabupaten Gianyar dan satu orang di Kabupaten Badung.

    Proses pencarian korban hilang masih berlangsung dengan melibatkan sedikitnya 125 personel gabungan di sejumlah titik yang diduga menjadi tempat keberadaan terakhir korban.

    Bencana hidrometeorologi basah itu terjadi setelah Bali diguyur hujan berintensitas deras yang diperparah oleh adanya gangguan gelombang ekuatorial Rossby lebih dari 24 jam sejak Selasa (9/10) pagi, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    BNPB melaporkan dalam peristiwa kebencanaan ini ada sebanyak 562 orang warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian sementara. Para penyintas itu memanfaatkan posko dan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, balai desa, mushola, dan banjar sebagai lokasi pengungsian.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi kelengkapan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar

    Mendagri apresiasi kelengkapan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar

    “Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan menghadirkan berbagai layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), salah satunya pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Hal tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau langsung MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

    “Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia berharap seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini penting karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai urusan.

    “Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni.

    “Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” kata Maruarar.

    Maruarar berharap layanan ini semakin ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas. “Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah,” tandasnya.

    Setelah dari MPP, Mendagri dan Menteri PKP meninjau rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Keduanya masuk langsung ke masing-masing rumah untuk melihat kondisinya.

    Ada lima rumah yang ditinjau dalam kesempatan tersebut, yang nantinya akan dilakukan renovasi. Program renovasi ini merupakan inisiatif Kementerian PKP dengan memanfaatkan dukungan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hunian MBR.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri siapkan aplikasi Jaga Desa kawal APBDes di 75.266 desa

    Kemendagri siapkan aplikasi Jaga Desa kawal APBDes di 75.266 desa

    Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung RI telah menyiapkan aplikasi Jaga Desa dalam rangka mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 75.266 desa di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemdes Laode Ahmad P. Bolombo saat Sosialisasi Monitoring Village Management Funding Desa/Jaga Desa di Bali, seraya mengatakan Indonesia memiliki jumlah desa sangat banyak, oleh karena itu desa perlu dijaga bersama-sama.

    “Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266,” kata Laode dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, ⁠ perjanjian kerja sama ini menjadi langkah bijak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik.

    “Dalam hal pelaksanaan APBDes di Desa, diperlukan Sinkronisasi program melalui pendekatan program yang selaras dengan APBN dan APBD, ” ujarnya.

    Jamintel Kejaksaan RI Reda Manthovanis menyatakan,jaksa intelijen akan diturunkan untuk memperhatikan Desa untuk mendukung Program Pembangunan Nasional.

    “Visi-Misi Prabowo-Gibran, mendukung Astacita ke-6, yaitu membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, ” kata Reda.

    Reda memaparkan, berdasarkan Data Perkara Kepala Desa, sebagian besar adalah terkait penyalahgunaan Dana Desa.

    Dengan demikian, penegakan hukum sebagai alternatif terakhir perlu ditegakkan menggunakan pendekatan digitalisasi untuk penanganan penyelewengan anggaran di Desa.

    “Aplikasi Jaga Desa yang dilaunching pada tanggal 7 Februari 2025 bertujuan membantu pengelolaan keuangan Desa agar tertib aturan dan tertib sasaran,” ujarnya.

    Dalam Aplikasi Jaga Desa terdapat tiga kanal Laporan Pengaduan Masyarakat (LAPDU). Yang pertama adalah Kanal LAPDU, untuk melaporkan masalah terkait keuangan desa, seperti adanya ancaman Oknum LSM/Ormas yang menghambat pencairan Dana Desa.

    Kemudian Kanal LAPDU Khusus, merupakan kanal yang hanya bisa diakses oleh Kepala Desa dan Kajari setempat untuk menjamin kerahasiannya. Yang ketiga adalah Kanal Indikasi Penyimpangan, sebagai bahan klarifikasi terhadap pelaporan masyarakat.

    Menurutnya, sistem pengawasan dana desa saat ini telah terintegrasi antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, sehingga proses monitoring dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat desa.

    “Melalui Program Jaga Desa, setiap Kades diminta menginput setiap kegiatan berkaitan dengan keuangan negara yang dikelola, sehingga pemanfaatan anggaran desa tepat sasaran,” kata Reda.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa.

    Sasaran utama program ini adalah dana desa karena dana desa sejak tahun 2015 menjadi tulang punggung pembangunan di lebih dari 72.000 Desa, dengan total alokasi lebih dari Rp 681 Triliun.

    Oleh karena itu, dengan inovasi program jaga desa, pemerintah Desa semakin tumbuh kesadarannya untuk semakin tertib administrasi dan tepat sasaran dalam pemanfaatan Dana Desa.

    “Jaga Desa mendorong penerapan Digitalisasi di Desa khususnya penertiban pengelolaan keuangan di Desa, sehingga integritas, transparansi, semangat gotong royong dapat dioptimalkan untuk mengawal tertibnya pengelolaan keuangan di Desa, ” paparnya.

    Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota dengan Kejari sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

    “Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan terbuka, sehingga upaya kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Kejaksaan, TNI, Dunia Usaha dan Rakyat perlu terus digalakkan, ” katanya.

    Terhadap pelaksanaan Jaga Desa, ia menginstruksikan kepada seluruh Perbekel (Kepala Desa), masyarakat dan Pecalang untuk mengawal program dimaksud secara optimal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong transformasi batu bara bersih cegah “greenflation”

    Anggota DPR dorong transformasi batu bara bersih cegah “greenflation”

    “Kita tidak bisa memaksakan transisi hijau tanpa menghitung dampaknya. Transformasi bertahap dengan teknologi bersih akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, harga yang stabil, dan komitmen lingkungan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan pentingnya transformasi sektor batu bara menuju teknologi bersih sebagai langkah strategis untuk mencegah greenflation atau inflasi hijau akibat transisi energi yang terlalu cepat.

    Menurutnya, Indonesia harus menjalankan transisi energi secara bertahap dan realistis agar target penurunan emisi tercapai tanpa mengorbankan stabilitas harga energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kita tidak bisa memaksakan transisi hijau tanpa menghitung dampaknya. Transformasi bertahap dengan teknologi bersih akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, harga yang stabil, dan komitmen lingkungan,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan dinamika global seperti pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sempat mengalami hambatan menjadi pelajaran bahwa transisi energi memerlukan perencanaan matang, pendanaan berkelanjutan, dan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi domestik.

    “Situasi JETP menunjukkan bahwa kita butuh strategi transisi energi yang realistis, tidak hanya bergantung pada komitmen internasional, tapi juga memanfaatkan potensi teknologi dalam negeri,” ujarnya.

    Cek Endra juga menyoroti data konsumsi batu bara dunia yang mencapai 8,79 miliar ton pada 2024, menandakan peran energi fosil masih penting dalam bauran energi global.

    Negara maju seperti Jerman dan AS bahkan kembali mengoperasikan PLTU, sementara Tiongkok dan India mengembangkan teknologi ultra-supercritical yang lebih efisien dan rendah emisi.

    “Indonesia perlu mengadopsi teknologi ultra-supercritical, co-firing biomassa, dan carbon capture and storage (CCS) untuk menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional,” kata Cek Endra.

    Ia menekankan bahwa roadmap transisi energi nasional harus memberi ruang bagi pengembangan teknologi bersih untuk membuka peluang investasi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global.

    “Komisi XII DPR RI akan mendorong kebijakan transisi energi yang realistis agar target dekarbonisasi tercapai tanpa memicu greenflation maupun gangguan stabilitas ekonomi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendialogkan kasus Ferry Irwandi dengan TNI

    Mendialogkan kasus Ferry Irwandi dengan TNI

    menempuh jalur hukum terkait pencemaran nama baik, justru kontraproduktif dengan upaya TNI menjadi lebih profesional dan fokus pada aspek pertahanan negara, setelah melewati proses politik pada era Reformasi

    Bondowoso (ANTARA) – Inilah kesempatan terbaik bagi TNI untuk memanfaatkan momen terkait persoalan dengan seorang pemengaruh di media sosial Ferry Irwandi.

    Saatnya TNI mengedepankan potensi komunikasi sosial (Kosmos) yang menjadi salah satu strategi menjaga keamanan negara, yakni membuka pintu dialog dengan Ferry Irwandi.

    Awalnya, TNI berencana menempuh jalur hukum, dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi.

    Ketika itu, Senin (8/9), Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai kemungkinan dugaan pencemaran nama baik oleh Ferry Irwandi itu dilaporkan ke aparat penegak hukum.

    Atas upaya konsultasi dari TNI itu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan untuk kasus pencernaan nama baik, sesuai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), tidak bisa dilakukan oleh instansi alias harus oleh perorangan.

    Terlepas dari ketentuan bahwa laporan pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh perorangan, menyelesaikan masalah dengan masyarakat sipil lewat pendekatan dialogis, justru akan mengangkat nama baik TNI di mata rakyat.

    Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra juga menyarankan agar TNI membuka pintu dialog atau komunikasi dengan Ferry Irwandi.

    Bahkan, Menko Kumham Impas juga menekankan agar TNI mengedepankan prasangka baik dan sikap yang terbuka.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden

    Hoaks! Artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang mengklaim Anies Baswedan siap menggantikan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, jika terjadi keadaan darurat.

    Dalam tangkapan layar tersebut, pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie disebut menegaskan hal itu dalam jumpa pers di kediaman Rizieq Shihab.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Connie bakrie ungkap Anies Baswedan Siap Gantikan prabowo sebagai presiden, tegasnya di pertemuan yang berada di kediaman Rizieq Sihab, kutipan berita dari detiknews #presiden #prabowo #jokowi #gibran #fy #trending #viral #top #fypage”

    Namun, benarkah artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden tersebut?

    Unggahan tangkapan layar yang menarasikan artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden. Faktanya, tangkapan layar artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang terlihat dalam tangkapan layar tersebut.

    ANTARA mengecek artikel detikNews dengan nama penulis Inkana Putri yang diunggah pada Kamis, 4 September 2025 pukul 08.30 WIB. Hasil penelusuran menunjukkan artikel tersebut sebenarnya berjudul “Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan”.

    Dalam artikel itu tidak ada pernyataan Connie Bakrie yang menyebut Anies Baswedan siap menggantikan Prabowo sebagai presiden.

    Dengan demikian, tangkapan layar artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.

    Klaim: Artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Gerakan Nurani Bangsa dialog tiga jam bahas ekonomi-hukum

    Prabowo dan Gerakan Nurani Bangsa dialog tiga jam bahas ekonomi-hukum

    “Hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangs

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama 16 tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa melakukan dialog selama hampir tiga jam dalam suasana akrab dan keterbukaan dengan membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari reformasi politik, ekonomi, hingga penegakan hukum.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/9) malam, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan jawaban terbuka atas berbagai pertanyaan dari para tokoh GNB.

    “Hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini,” kata Menag dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, tokoh senior Quraish Shihab menilai pertemuan ini memberi pencerahan dan memperkuat optimisme terhadap masa depan bangsa. Ia menyebut penjelasan Presiden Prabowo yang begitu terbuka dan mendalam menjadi bukti komitmen nyata pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat.

    “Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu dipahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik sehingga dialog kita hari ini, malam ini sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Presiden Prabowo tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga membahasnya secara rinci. Ia juga menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama masyarakat sipil adalah pembentukan Komisi Investigasi Independen terkait Prahara Agustus.

    “Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” imbuhnya.

    Selain itu, GNB juga menyuarakan pentingnya pembebasan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang masih ditahan agar tidak terputus pendidikannya.

    Tokoh GNB lainnya, Pdt. Gomar Gultom, mengungkapkan bahwa dialog juga menyinggung soal reformasi kepolisian.

    “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” jelasnya.

    Menag pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bukti adanya persamaan pandangan antara Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa.

    “Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini,” pungkasnya.

    Pertemuan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo senantiasa membuka ruang dialog dengan berbagai komponen bangsa sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi yang sehat. Kepala Negara juga menekankan bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

    Adapun para tokoh yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:
    1. Sinta Nuriyah Wahid;
    2.⁠ ⁠Quraish Shihab;
    3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;
    4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;
    5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;
    6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;
    7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;
    8.⁠ ⁠Alissa Wahid;
    9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;
    10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;
    11.⁠ ⁠Laode M Syarif;
    12. Hong Thin;
    13. Kamaruddin Amin;
    14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;
    15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan
    16. Uskup Antonius S. Bunjamin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD turunkan prajurit untuk evakuasi korban banjir di Bali

    TNI AD turunkan prajurit untuk evakuasi korban banjir di Bali

    “Saat ini lebih dari 300 personel TNI AD bersama Polri, Basarnas, dan instansi terkait sudah dikerahkan di berbagai titik,”

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AD menerjunkan pasukannya untuk membantu proses evakuasi korban banjir besar di kawasan Bali.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana kepada Antara menjelaskan, personel yang diturunkan merupakan pasukan dari Kodam IX/Udayana.

    “Saat ini lebih dari 300 personel TNI AD bersama Polri, Basarnas, dan instansi terkait sudah dikerahkan di berbagai titik,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat.

    Wahyu melanjutkan, para personelnya diterjunkan ke 147 titik banjir 32 titik bencana longsor yang tersebar di wilayah Bali. Mereka bertugas mencari korban yang hilang terseret air hingga membersihkan lingkungan dari lumpur pasca banjir.

    Tidak hanya itu, prajurit TNI AD juga membangun posko pengungsian untuk menampung warga korban banjir.

    “Kodam IX/Udayana juga telah mendirikan dapur lapangan dan posko darurat sebagai sarana percepatan distribusi logistik dan penanganan pengungsi,” jelas Wahyu.

    Hingga kini, berdasarkan data yang dimiliki TNI AD tercatat ada 14 korban jiwa akibat banjir. Beberapa bangunan seperti rumah dan fasilitas umum seperti pura, jembatan juga rusak akibat diterjang banjir.

    Menyikapi hal tersebut, Wahyu mewakili TNI AD mengucapkan belasungkawa atas warga yang menjadi korban banjir.

    “Angkatan Darat juga ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban, sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga solidaritas, dan bergotong royong bersama seluruh aparat di lapangan agar Bali segera pulih dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” jelas Wahyu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, komisi investigasi demo hingga RUU Perampasan Aset

    Politik kemarin, komisi investigasi demo hingga RUU Perampasan Aset

    “Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,”

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (11/9) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus hingga DPR pastikan RUU Perampasan Aset dibahas secara terbuka.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus

    Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

    Kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh GNB sebagai prahara Agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

    “Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa, saat jumpa pers selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Gerindra sebut Saraswati mundur untuk jadi menteri hanya isu

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi mengatakan Rahayu Saraswati mundur sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri hanyalah isu dan spekulasi.

    Dia mengatakan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan Fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan Kepala Negara tersebut.

    “Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. JK minta revisi UU Pemerintah Aceh harus sesuai MoU Helsinki

    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla meminta agar revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kini tengah bergulir di DPR RI, harus sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Helsinki.

    Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa UU Pemerintahan Aceh itu muara dari persetujuan antara dua pihak, yakni Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maka revisi yang dilakukan saat ini pun harus memiliki prinsip yang serupa.

    “Setiap UU ataupun revisi tidak boleh bertentangan dengan MoU ini. Itu maknanya, karena sudah menjadi UU bagi kedua belah pihak,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Bantah isu di-reshuffle, Budiman: Saya masih mengurus BP Taskin

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko membantah soal isu dirinya yang masuk dalam bursa perombakan (reshuffle) susunan menteri Kabinet Merah Putih dan menegaskan masih mengurus lembaga yang dipimpinnya saat ini.

    Budiman mengaku tidak tahu soal namanya yang masuk dalam salah satu kementerian menjadi wakil menteri, berdasarkan informasi yang berkembang.

    “Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu. Jadi, saya dapat pertanyaan juga dari mana mana. Saya tidak tahu sama sekali,” kata Budiman saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. DPR pastikan RUU Perampasan Aset dibahas secara terbuka

    Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

    Menurut Bob Hasan di Jakarta, Kamis, partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.

    Dia pun menargetkan RUU Perampasan Aset bisa rampung pada tahun 2025 ini.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.