Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Sepekan, Prabowo reshuffle kabinet hingga Rahayu Saraswati mundur

    Sepekan, Prabowo reshuffle kabinet hingga Rahayu Saraswati mundur

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinet hingga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mundur dari parlemen.

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, Senin (8/9).

    Mensesneg Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo lantik 4 menteri dan 1 wamen, Purbaya gantikan Sri Mulyani

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Dari Abu Dhabi, Presiden Prabowo tiba di Bali untuk cek dampak bencana

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (13/9), dan langsung bergerak untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

    Pesawat kepresidenan yang mengangkut Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 12.00 WITA, setelah pesawat itu lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (13/9) pagi.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

    “Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kardinal Suharyo dampingi retret OCI TNI/Polri di Muntilan

    Kardinal Suharyo dampingi retret OCI TNI/Polri di Muntilan

    Jakarta (ANTARA) – Uskup TNI/Polri Kardinal Ignatius Suharyo mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Retret dan Ziarah Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) 2025 bagi umat Katolik di lingkungan TNI/Polri yang diselenggarakan di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, pada 9–12 September 2025.

    Ketua panitia kegiatan Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Heribertus Dahana mengatakan keteladanan luar biasa Kardinal Suharyo tersebut layak dijadikan inspirasi bagi seluruh pelayan umat di Keuskupan TNI-Polri.

    “Teladan yang ditunjukkan oleh Bapak Kardinal melalui kehadirannya secara penuh dari awal acara hingga memimpin Misa Ekaristi penutupan menjadi contoh nyata,” ujar Heribertus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karenanya, kata dia, hal tersebut menunjukkan semangat dan komitmen para romo, baik organik maupun Pastor Pelayanan Rohani Militer Polisi Katolik (pasyanmilpol), serta para katekis/rohkat, harus dijalankan dengan kesungguhan dan tanggung jawab.

    Dengan demikian, slogan 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh umat.

    Heribertus menambahkan retret dan ziarah OCI bukan hanya memperteguh iman para prajurit dan bhayangkara di lingkungan TNI/Polri, melainkan juga menumbuhkan jiwa tangguh serta nilai integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

    Dengan pendampingan penuh dari Uskup TNI-Polri, retret dan ziarah OCI 2025 diharapkan semakin meneguhkan iman serta memperkuat semangat pengabdian peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

    Meski agenda berlangsung padat sejak hari pertama, Kardinal Suharyo tetap hadir dalam setiap sesi tanpa mengenal lelah sehingga kehadirannya menjadi sumber semangat sekaligus penguatan rohani bagi para peserta.

    Suharyo terlihat menyapa peserta, memberikan pengajaran, serta terlibat langsung dalam doa dan diskusi yang digelar sepanjang retret.

    Salah satu peserta, Kolonel (KH) Ignatius Pundjung mengaku sangat terkesan dengan sikap rendah hati Kardinal.

    “Saya merasa sangat kagum dengan Kardinal. Beliau hadir dari awal sampai akhir, tanpa lelah, dan selalu memberikan energi positif kepada kami semua,” ucap Ignatius.

    Dia berpendapat kehadiran Kardinal tidak hanya memberi teladan dalam komitmen pastoral, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan di antara rohaniwan dan umat Katolik di lingkungan TNI/Polri.

    Disebutkan bahwa semangat pengabdian dan ketekunannya menjadi peneguhan nyata bahwa pelayanan sejati lahir dari kesetiaan dan kerendahan hati.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mayoritas kunjungan singkat, Kemlu pulangkan para WNI dari Nepal

    Mayoritas kunjungan singkat, Kemlu pulangkan para WNI dari Nepal

    ANTARA – Pemerintah memulangkan puluhan WNI dari Nepal usai kerusuhan yang terjadi di negara tersebut. Hingga kini 40 orang sudah tiba di Indonesia, sementara sisanya menyusul secara bertahap. Kemlu menyatakan langkah perlindungan tetap disiapkan jika situasi kembali memburuk.
    (Aria Cindyara/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan ulang Kantor DPRD Makassar usai dibakar massa pascademo berujung kerusuhan pada Jumat malam (29/8) di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Estimasinya sekitar Rp 375 miliar. Dokumen sudah dikirim dan diterima kementerian PU,” ujar Kepala Dinas Prasarana Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, Sabtu.

    Ia menjelaskan, seluruh dokumen teknis yang diminta Pemerintah Pusat sudah dirampungkan seperti gambaran pembangunan (as built drawing) spesifikasi teknis dan Engineering Design atau DED untuk bangunan eksisting, dan telah diterima Kementerian PU.

    Saat ditanyakan dengan estimasi anggaran yang diajukan tersebut apakah nantinya membangun gedung baru dengan merobohkan bangunan lama pascaterbakar, atau hanya memperbaiki bangunan tersebut, kata dia, belum ada keputusan final.

    “Kami masih menunggu tim dari pusat untuk mensurvei kelayakan termasuk kondisi struktur bangunan, mana layak dipertahankan dan mana yang dirobohkan,” katanya.

    Sejauh ini kondisi bangunan Kantor DPRD Makassar terlihat masih dalam proses pembersihan serta asesmen dari pihak terkait. Selain itu terpasang spanduk dari BPBD Makassar larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan karena struktur bangunan rapuh usai terbakar.

    DPRD sewa kantor Perumas Rp604,4 juta.

    Sementara itu, Sekrertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba menyatakan dari beberapa tempat yang dikunjungi dan disurvei akhirnya dipilih Kantor Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Letjen Hertasning untuk dijadikan kantor sementara 50 anggota DPRD beserta pegawai.

    Semula harga sewa bangunan tersebut dikabarkan Rp450 juta, namun setelah dinegosiasikan dengan manajemen Perumnas, biaya sewa naik dari Rp450 juta menjadi Rp604,4 juta termasuk di dalamnya biaya asuransi.

    “Melalui penandatanganan perjanjian kesepakatan ini, kami berharap Perumnas tidak lagi membuka negosiasi dengan pihak lain. Ini memberi kepastian DPRD Makassar segera berkantor di Hertasning,” tutur Rahmat.

    Mengenai dengan anggaran sewanya, kata dia, telah dialokasikan masuk dalam APBD Perubahan 2025 agar pembayaran aman serta tidak menemi kendala sebab dananya sudah tersedia.

    Manajemen Perumnas Fransiska Limbong menyampaikan permohonan maaf atas dinamika negosiasi yang prosesnya berjalan agak lama. Kendati demikian, keputusan final dicapai setelah Direksi Perumnas Pusat menginstruksikan agar DPRD diprioritaskan menggunakan kantor tersebut.

    Sedangkan untuk nilai sewa disepakati, lanjut Franisiska menjelaskan, mencakup PPn, Asuransi, dan biaya notaris total sebesar Rp604,4 juta. Penggunaan selama 12 bulan terhitung 1 Oktober 2025-30 September 2026.

    “Ini komitmen Perumnas mendukung keberlanjutan aktivitas DPRD Makassar untuk kembali berkantor. Nilai sewa sudah final dan tidak akan berubah di kemudian hari,” katanya menambahkan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII dorong RUU RTRI masuk prioritas Prolegnas pada Tahun 2026

    Komisi VII dorong RUU RTRI masuk prioritas Prolegnas pada Tahun 2026

    Selama ini, RRI dan TVRI itu masih sangat bergantung kepada alokasi dana APBN, sehingga ketika alokasi APBN tidak memenuhi pendanaan operasional dari dua lembaga penyiaran publik tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik

    Palembang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Tahun 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat kunjungan ke Kantor RRI Palembang, Jumat, mengatakan RUU RTRI itu sedang dalam tahapan pembahasan dan telah masuk ke dalam ke longlist Prolegnas.

    “Harapannya kita di tahun 2026, RUU RTRI ini dari longlist ke prioritas, setelah itu kemudian pimpinan DPR bisa menyerahkan ke komisi VII untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

    Ia menjelaskan RUU itu diharapkan menjadi dasar hukum untuk menggabungkan RRI dan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik milik negara agar mereka mampu bersaing secara sehat dengan media-media swasta lainnya.

    Selama ini, RRI dan TVRI itu masih sangat bergantung kepada alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga ketika alokasi APBN tidak memenuhi pendanaan operasional dari dua lembaga penyiaran publik tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik.

    “Ketergantungan terhadap APBN ini juga menjadi salah satu norma hukum yang nanti kita atur dalam Undang-Undang RTRI dalam rangka membuka ruang komersil secara besar, tetapi tidak juga mengabaikan independensinnya sebagai lembaga negara dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

    RUU RTRI dirancang sebagai lanjutan dari revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR RI.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta kurikulum Sesko TNI perkuat perang hibrida dan siber

    Anggota DPR minta kurikulum Sesko TNI perkuat perang hibrida dan siber

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta agar kurikulum Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI memperkuat aspek pendidikan perang hibrida dan pertahanan siber, karena selama ini masih berfokus pada strategi perang konvensional.

    Menurut dia, Sesko TNI selama ini menghasilkan perwira tinggi yang unggul dengan kurikulum komprehensif. Namun, strategi yang diajarkan masih terbatas pada peperangan militer klasik.

    “Kalau kita tidak peduli dengan perubahan, perubahan itu akan meninggalkan kita,” kata Nurul di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia menilai perang hibrida bukan hanya konflik konvensional antara negara, melainkan juga menghadirkan aktor non-politik seperti keterlibatan masyarakat dan isu-isu non-politis yang turut mempengaruhi konflik, misalnya masalah ekonomi dan lingkungan.

    Menurut dia, perang saat ini sudah bergeser ke ranah teknologi, di mana serangan bukan hanya menggunakan senjata, tapi juga melibatkan alat-alat siber.

    “Cyber defense ini sekarang menjadi kekuatan baru,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, perwira TNI perlu mempunyai wawasan global dan kemampuan diplomasi, mengingat dinamika geopolitik yang terus berubah dan konflik yang terjadi di negara-negara tetangga serta dunia internasional.

    Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan sistem demokrasi yang dipegang teguh, dia menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk diperhitungkan di kancah global.

    “Keberadaan perwira TNI juga harus menjadi diplomasi dalam tatanan dunia internasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdukcapil Batam pastikan kelompok rentan punya identitas resmi

    Disdukcapil Batam pastikan kelompok rentan punya identitas resmi

    Batam (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) memastikan kelompok rentan di kota itu memiliki identitas kependudukan resmi melalui program jemput bola (jebol).

    Plt Kepala Disdukcapil Batam Yusfa Hendri menjelaskan program ‘jebol’ menjadi upaya rutin untuk menjangkau semua lapisan masyarakat seperti lansia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga orang sakit.

    “Kami turun langsung ke rumah, panti, atau rumah sakit untuk melakukan perekaman e-KTP. Ini agar kelompok rentan tetap bisa memiliki identitas resmi yang sangat penting untuk mengakses berbagai layanan,” ujar Yusfa saat dikonfirmasi di Batam, Jumat.

    Hari ini tim Disdukcapil Batam melaksanakan jemput bola untuk perekaman ODGJ di Kecamatan Lubuk Baja, Blok 3.

    Analis Data Base (ADB) Kependudukan Bidang Pendataan Penduduk, Andri Riyaldi, menyebut pihaknya membawa perangkat lengkap seperti laptop, alat perekam sidik jari, pemindai iris mata, dan alat tanda tangan elektronik.

    “ODGJ yang kami rekam kali ini sama sekali belum pernah perekaman KTP. NIK sudah ada, tapi KTP fisiknya belum. Biasanya dokumen ini sangat dibutuhkan untuk mengurus BPJS Kesehatan dan berobat ke rumah sakit,” katanya.

    Ia menambahkan, kendala yang sering ditemui di lapangan biasanya terkait jaringan internet karena aplikasi perekaman berbasis daring.

    “Jemput bola ini biasanya atas laporan masyarakat. Setelah data dicek dan lokasi dipastikan, barulah tim turun langsung. Bulan ini saja sudah ada sekitar 10 ODGJ yang kami rekam melalui program jebol,” kata Andri.

    Anggota keluarga dari warga yang direkam Syawaluddin menyampaikan rasa syukur atas pelayanan tersebut.

    “Harapannya bisa digunakan untuk berobat dengan BPJS karena kemampuan ekonomi terbatas. Terima kasih juga kepada masyarakat sekitar yang sudah membantu melaporkan hingga proses ini bisa terlaksana,” ujarnya.

    Setelah perekaman tersebut, tim jemput bola masih memiliki dua destinasi perekaman yakni di Kecamatan Batu Aji dan Sagulung, membuat layanan tersebut terus berjalan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga dari empat korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya. Sebelumnya, rumah serupa juga telah diberikan kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang menjadi korban di Jakarta.

    “Untuk korban-korban, baik yang wafat maupun yang luka, memang kewajiban kita semua negara untuk memberikan bantuan dan perhatian,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir tidak hanya dalam upaya penanganan pasca-unjuk rasa, tetapi juga memastikan adanya pemulihan, baik terhadap fasilitas umum maupun masyarakat yang terdampak.

    Tito mengungkapkan, peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menimbulkan kerusakan fasilitas dan menelan korban jiwa. Dari catatan pemerintah, terdapat 10 orang meninggal dunia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengemudi ojek daring.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah segera mengambil langkah pemulihan, baik melalui dialog untuk meredam situasi maupun rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan rumah subsidi diberikan kepada empat keluarga korban, yakni keluarga almarhum Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati.

    Mendagri menegaskan, meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak.

    “Memang kita tidak bisa menggantikan sesuatu atau nyawa yang sudah hilang, yang sudah kembali kepada Allah SWT. Tapi apa yang terjadi, kita percaya, adalah takdir dari Allah SWT. Inilah bentuk kepedulian negara kepada korban,” ujarnya.

    Mendagri berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang di daerah mana pun. Menurutnya, pengalaman ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga situasi kondusif.

    “Harapan kita dengan adanya acara ini adalah bentuk tanggung jawab negara, solidaritas negara, dan juga kita harapkan bisa memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menjadi pengingat kepada kita supaya hal yang sama tidak terulang kembali,” pungkas Mendagri.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya penyerahan rumah subsidi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, termasuk korban unjuk rasa belum lama ini.

    “Dan Bapak Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Dan semoga diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah perhatikan juga penerimaan mahasiswa PTS

    Anggota DPR minta pemerintah perhatikan juga penerimaan mahasiswa PTS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperhatikan juga penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) karena adanya ketimpangan penerimaan mahasiswa dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

    Menurut dia, semakin banyak jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat peluang PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil.

    “Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat,” kata Fikri di Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan, banyak keluhan dari PTS yang merasa tersisih karena PTN membuka hingga empat kali jalur mandiri. Kondisi tersebut, kata dia, membuat kesempatan bagi PTS untuk menampung mahasiswa semakin berkurang.

    “PTS itu jumlahnya lebih banyak dari PTN. Maka jangan sampai mereka semakin terpinggirkan. Pemerintah harus mencari skema yang adil agar peran PTS tetap diakui,” katanya.

    Selain itu, dia menilai perlu ada keadilan dalam pemberian bantuan operasional perguruan tinggi. Jika selama ini terdapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), ia pun mendorong agar pemerintah juga mengkaji Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) untuk menjaga keseimbangan.

    “Mengapa tidak dipikirkan juga BOPTS? Ini masukan yang sudah berulang kali kami sampaikan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI,” kata dia.

    Selain itu, dia juga menyarankan agar reposisi Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) agar tidak bersaing langsung dengan PTN dan PTS. Menurut dia, PTKL sebaiknya berfokus pada program studi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian pengampunya.

    “Kalau prodi ekonomi ya cukup PT ekonomi, kalau kesehatan ya PT kesehatan. Jangan sampai PTKL justru membuka prodi umum yang sudah ada di PTN maupun PTS. Ini jadi tidak sehat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BAM DPR dukung tuntutan ojol turunkan potongan aplikasi jadi 10 persen

    BAM DPR dukung tuntutan ojol turunkan potongan aplikasi jadi 10 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendukung tuntutan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) yang meminta potongan biaya layanan aplikasi ojek online diturunkan dari 15 persen menjadi 10 persen.

    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para pengemudi wajar karena beban potongan saat ini cukup besar setelah ditambah dengan iuran jaminan sosial.

    “Potongan sekarang sekitar 15 persen, ditambah jaminan sosial 5 persen dari pendapatan. Totalnya 20 persen,” kata Heryawan di Jakarta, Jumat.

    la menilai penurunan potongan tidak akan mengurangi keuntungan perusahaan aplikasi transportasi daring, mengingat volume transaksi harian yang sangat besar. Menurut fia, aplikator tetap untung, tetapi kesejahteraan pengemudi juga harus diperhatikan.

    Selain potongan biaya layanan, menurut dia, APOB juga mengkritisi kebijakan paket hemat yang dinilai merugikan pengemudi karena algoritma aplikasi lebih menguntungkan pengguna yang membayar biaya prioritas. Kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi sulit mendapatkan pesanan jika tidak ikut serta dalam program itu.

    APOB juga meminta agar tata kelola kemitraan tidak hanya dipusatkan di Jakarta, melainkan sebagian diserahkan ke daerah sehingga aspirasi bisa diselesaikan lebih cepat di tingkat lokal.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa BAM akan segera mengundang pihak aplikator, kementerian terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas solusi.

    “Langkah selanjutnya kami akan gelar forum grup diskusi (FGD) dan mengundang aplikator untuk mencari solusi terbaik. Harapannya keputusan ini bisa lebih cepat karena BAM menerima aspirasi lebih cepat daripada mekanisme biasa,” katanya.

    Selain itu, dia juga berupaya agar BAM dapat memiliki kewenangan lebih besar sehingga rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar dapat menghasilkan keputusan yang mengikat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.