Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Diskominfo Jabar: UU Keamanan Siber lindungi 38 juta orang Jabar

    Diskominfo Jabar: UU Keamanan Siber lindungi 38 juta orang Jabar

    Bandung (ANTARA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat menegaskan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini masih berupa rancangan, bisa melindungi sekitar lebih dari 38 juta orang pengguna ponsel di Jabar.

    Kepala Diskominfo Jabar Mas Adi Komar mengatakan regulasi ini sangat strategis diterapkan di Jawa Barat yang memiliki populasi pengguna digital sangat besar dan sangat tinggi se-Indonesia yakni 38 juta lebih, sehingga rentan terhadap ancaman serangan siber.

    “Kita tahu penduduk Jawa Barat itu banyak ya, 1 juta lebih dan pengguna gadget, pengguna handphone yang kami catat itu kurang lebih ada 38 juta. Jadi ini sangat strategis apabila memang RUU ini segera ditetapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna media sosial atau pengguna fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan layanan publik yang tentunya sekarang sudah bertransformasi,” kata Adi Komar selepas uji publik RUU Keamanan Siber di Gedung Sate Bandung, Senin.

    Dengan banyaknya populasi digital tersebut, RUU Keamanan Siber ini, diharapkan menjadi payung hukum yang mampu mengakomodir seluruh bentuk layanan digital di Jawa Barat saat implementasinya, sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional.

    Pasalnya, kata Adi, keamanan digital kini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena serangan siber berpotensi mengganggu layanan publik, meretas data pribadi, hingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah.

    “Dan kita ingin RUU ini juga menyimpul sampai dengan sektor-sektor ya. Jadi sektor transportasi, sektor keuangan, sektor administrasi pemerintahan, sampai dengan layanan publik lainnya,” ujarnya.

    Senin ini, Jawa Barat menjadi tuan rumah uji publik Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Gedung Sate Bandung.

    Adi mengatakan uji publik ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, perangkat daerah, hingga TNI guna memperkuat substansi dari calon beleid tersebut.

    “Ini uji publik ya, RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber. Ya kita sini sebagai tuan rumah Jawa Barat mengharapkan semua unsur yang diundang disini, dari akademisi juga ada disini, dari beberapa dinas kominfo Jawa Barat juga hadir, TNI juga ada yang hadir disini, dapat memberikan masukan-masukan nanti di dalam uji publik ini,” tutur Adi Komar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya

    Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang menghasilkan kebijakan paket stimulus ekonomi dengan 8+4+5 program.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa pertemuan itu diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin guna membahas program prioritas dan memastikan stimulus ekonomi.

    “Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Teddy mengatakan stimulus ekonomi dan pelaksanaan program kerakyatan harus berjalan cepat dan memenuhi target yang direncanakan Pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi tahun 2025; 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026 dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    Delapan program akselerasi tahun 2025, terdiri dari
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun)
    2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, termasuk hotel, restoran dan kafe.
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman, penyediaan tempat pemasaran dan Gig UMKM.

    Kemudian, empat program paket ekonomi yang dilanjutkan tahun 2026, yakni:
    1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
    2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di industri padat karya
    4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk penerima Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk ojol, ojek pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga.

    Terakhir, pemerintah juga merilis lima program penyerapan tenaga kerja, yakni:
    1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
    2. Replanting di Perkebunan Rakyat
    3. Kampung Nelayan Merah Putih
    4. Revitalisasi Tambak Pantura
    5. Modernisasi Kapal Nelayan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI siagakan panser di kawasan Glodok Harco pascarusuh unjuk rasa di Jakarta

    TNI siagakan panser di kawasan Glodok Harco pascarusuh unjuk rasa di Jakarta

    Selasa, 2 September 2025 13:24 WIB

    Seorang pengendara melintas di samping kendaraan taktis TNI jenis panser yang disiagakan di depan pusat perbelanjaan Glodok Harco, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Penjagaan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pascakerusuhan unjuk rasa menolak tunjangan DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

    Seorang anak melihat kendaraan taktis TNI jenis panser yang disiagakan di depan pusat perbelanjaan Glodok Harco, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Penjagaan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pascakerusuhan unjuk rasa menolak tunjangan DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dubes RI di AS gandeng ANTARA untuk perkuat diplomasi kedua negara

    Dubes RI di AS gandeng ANTARA untuk perkuat diplomasi kedua negara

    ANTARA – Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Amerika Serikat (AS), Dwisuryo Indroyono Soesilo, menggandeng LKBN ANTARA dalam memperkuat hubungan diplomasi antar kedua negara. Dwisuryo, Senin (15/9), menyebut  penguatan tersebut diupayakan melalui penyiaran berita-berita Indonesia kepada masyarakat Amerika. (Cahya Sari/Ibnu Zaki/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil laporkan peluang tambah saham RI di Freeport ke Presiden

    Bahlil laporkan peluang tambah saham RI di Freeport ke Presiden

    Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.

    Bahlil, seusai menghadap Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan negosiasi lanjutan terkait hal itu.

    “Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu,” katanya.

    Ia mengatakan, negosiasi itu merupakan langkah pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang.

    “Berapa pastinya, akan kami umumkan setelah proses penandatanganan,” ujarnya.

    Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut.

    Ia juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.

    “Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” kata Bahlil.

    Kepada Presiden, Bahlil juga menekankan pentingnya peluang ini sebagai langkah strategis memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam nasional.

    Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.

    Langkah ini diambil karena cadangan dan produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, seiring pengelolaan tambang yang kini sepenuhnya dilakukan di bawah tanah.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSSN ungkap UU ketahanan siber penting disahkan tahun 2025

    BSSN ungkap UU ketahanan siber penting disahkan tahun 2025

    Bandung (ANTARA) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini masih berupa rancangan, sangat penting bisa disahkan segera, bahkan tahun 2025 ini.

    “Mudah-mudahan tahun ini sudah disahkan karena sekarang ini serangan cyber kan masif sekali, dalam sehari itu bisa sejuta lebihan serangan dan bahkan satu detik itu ada sembilan serangan. Nah, undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan selain kenyamanan,” kata Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas selepas uji publik RUU Keamanan Siber di Gedung Sate Bandung, Senin.

    Menurut dia, saat ini kian masif serangan siber pada Indonesia, dan hingga Semester I tahun 2025 lebih dari 133 juta serangan siber, atau jika dikalkulasikan per hari bisa mencapai sejuta lebih serangan atau sekitar sembilan serangan siber per detik.

    Meski demikian, Slamet mengungkapkan angka tersebut belum tentu penyerangan secara siber, akan tetapi memang merupakan anomali atau keanehan yang berpotensi menjadi serangan siber.

    Anomali ini, kata dia, dalam waktu hampir empat tahun dari 2021 sampai 2025, ada sekitar 6,7 miliar anomali, sehingga selain secara teknis, juga dibutuhkan penjagaan secara peraturan perundang-undangan.

    Undang-undang ini, menurut Slamet, diharapkan guna memberikan kenyamanan dan keamanan pada saat semua pihak memanfaatkan digitalisasi, internet, siber, termasuk pemerintah yang saat ini tidak lepas dari sistem digital.

    “Tidak hanya untuk pemerintah, ini juga diharapkan bisa melindungi masyarakat. Kan selama ini banyak sekali serangan phishing atau penyamaran, ketika terjebak ternyata mengambil akun kita, rekening kita, banyak kan yang seperti itu. Undang-undang ini diharapkan bisa melindungi tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, tapi juga masyarakat dari hal-hal semacam itu,” ucapnya.

    Oleh karena itu, kata Slamet, pihaknya menggencarkan berbagai uji publik ke berbagai pihak seperti asosiasi, akademisi, hingga unsur pemerintah seperti di Pemprov Jabar hari Senin (15/9) guna mempercepat proses menuju pengesahan undang-undang tersebut.

    “Makanya ini salah satu usaha kami adalah bagaimana kami juga minta dukungan lewat uji publik ke berbagai pihak, termasuk ke pemerintah daerah seperti ke Jabar saat ini, sebagai upaya sosialisasi, supaya kalau ada masukan, perbaikan, dan sebagainya bisa terakomodasi,” ujarnya.

    Diketahui, Senin ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dilakukan uji publik di Gedung Sate Bandung sebagai pusat pemerintahan Pemprov Jabar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumsel kawal usulan pemekaran dua daerah

    Pemprov Sumsel kawal usulan pemekaran dua daerah

    Usulan pemekaran wilayah da pembentukan daerah otonom baru itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengawal usulan pemekaran dua daerah di provinsi tersebut, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Lahat.

    Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Senin, mengatakan OKI akan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten OKI dan Pantai Timur. Lahat dipecah menjadi, yaitu Kabupaten Lahat dan Kikim Area.

    “Usulan pemekaran wilayah da pembentukan daerah otonom baru itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” katanya.

    Proses pemekaran tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama di daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

    “Kami akan terus memperjuangkannya karena ini menyangkut kepentingan daerah. Kita tahu betul bahwa banyak daerah mengalami kesulitan pelayanan karena letaknya jauh dari pusat layanan,” katanya.

    Namun demikian, tindak lanjut pemekaran masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat, khususnya terkait moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku, kata Deru

    Anggota DPD RI asal Sumsel Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan tertulis dari Pemprov Sumsel untuk selanjutnya dibawa ke rapat koordinasi bersama kementerian terkait.

    “Kita juga sudah menanyakan hal-hal terkait pemekaran dan menunggu jawaban tertulis dari Pemprov Sumsel. Nantinya, catatan tersebut akan kita bawa ke rapat bersama kementerian,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR minta KPU klarifikasi aturan pembatasan dokumen capres

    Komisi II DPR minta KPU klarifikasi aturan pembatasan dokumen capres

    Berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, mestinya (informasi capres dan cawapres) bukan sebagai informasi yang dikecualikan, karena tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan klarifikasi kepada publik terkait pembatasan akses terhadap 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjaga transparansi pemilu.

    Menurutnya, dokumen persyaratan bagi peserta pemilu sudah sewajarnya dibuka untuk publik. “Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi agar keputusan terbaru ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, KPU telah menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.

    Penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

    Rifqi menilai keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan, karena dikeluarkan setelah tahapan pemilu berakhir. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu penting untuk menjaga kepercayaan publik.

    Ia kemudian mengingatkan, selama ini penyelenggara pemilu juga membuka data dan dokumen calon legislatif sehingga publik dapat mengaksesnya.

    “Berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, mestinya (informasi capres dan cawapres) bukan sebagai informasi yang dikecualikan, karena tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Afifuddin menjelaskan keputusan KPU itu sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memperbolehkan pengecualian informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi dan kepentingan yang lebih besar.

    Keputusan tersebut berlaku selama 5 tahun kecuali pihak terkait memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan jabatan publik.

    Diketahui, 16 dokumen yang dikecualikan itu antara lain fotokopi KTP dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan pribadi, surat keterangan tidak pailit, surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota legislatif, NPWP dan bukti laporan pajak lima tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan pernyataan belum pernah menjabat presiden/wakil presiden dua periode.

    Selanjutnya, pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945, surat keterangan tidak pernah dipidana, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar, surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, surat pernyataan kesediaan maju sebagai capres/cawapres, serta surat pernyataan pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS dan dari badan usaha milik negara/daerah.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur: Wapres dijadwalkan kunjungi 11 lokasi strategis di Papua

    Gubernur: Wapres dijadwalkan kunjungi 11 lokasi strategis di Papua

    “Kunjungan 11 titik lokasi tersebut tersebar di Kota dan Kabupaten Jayapura mulai dari pusat pelayanan publik, pasar, serta kegiatan prioritas nasional yang menjadi perhatian Wapres,”

    Jayapura (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni mengatakan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Bumi Cenderawasih pada 17–18 September 2025 dengan agenda mengunjungi 11 lokasi strategis.

    “Kunjungan 11 titik lokasi tersebut tersebar di Kota dan Kabupaten Jayapura mulai dari pusat pelayanan publik, pasar, serta kegiatan prioritas nasional yang menjadi perhatian Wapres,” kata Agus usai memimpin rapat koordinasi terkait persiapan kunjungan Wapres bertempat Gedung Negara, Senin (15/9).

    Menurut Agus, dalam kunjungan tersebut juga pihaknya ingin memastikan langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah di Papua.

    “Program prioritas seperti pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah, Cek Kesehatan Gratis, serta sekolah rakyat,”ujarnya.

    Dia menjelaskan dan untuk itu pada aspek pengamanan juga telah disiapkan sesuai prosedur tetap (protap) yang berlaku dalam setiap kunjungan kenegaraan.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua menjaga suasana aman dan kondusif. Mari tunjukkan Papua sebagai tuan rumah yang baik, daerah yang damai, toleran, dan penuh kebersamaan,” katanya lagi.

    Dia menambahkan karena Papua ini kebanggaan semua sehingga dipercaya menjadi tempat kunjungan Wapres.

    “Keberhasilan masyarakat Papua dalam menjaga keamanan selama berbagai agenda besar, termasuk pemilu dan aksi penyampaian pendapat umum, menjadi modal penting untuk menyukseskan agenda nasional tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, telah dilakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tim pendahulu dari pusat, dan jajaran keamanan guna membahas kesiapan penyambutan Wapres ke Papua pada 17-18 September 2025 bertempat Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Senin (15/9).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Prabowo diputar di bioskop, Menkomdigi: transparansi publik

    Video Prabowo diputar di bioskop, Menkomdigi: transparansi publik

    ANTARA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons pemutaran video kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto di bioskop yang tengah ramai dibahas publik. Di Jakarta, Senin (15/9), ia mengatakan hal itu termasuk bentuk transparansi komunikasi kepada publik. (Setyanka Harviana Putri/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.