Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Koalisi Masyarakat Sipil: KPU patut batalkan aturan dokumen capres

    Koalisi Masyarakat Sipil: KPU patut batalkan aturan dokumen capres

    Jakarta (ANTARA) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu menilai sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 soal 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan capres-cawapres terkait.

    Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama menjelaskan dokumen persyaratan pencalonan menjadi rujukan bagi publik untuk melihat rekam jejak dari para kontestan yang akan menjadi wakil di pemerintahan, sehingga penting untuk dibuka ke publik.

    “Jadi, ini bagian dari transparansi publik, yang juga ada dalam Undang-Undang Pemilu,” ucap Heroik dalam konferensi pers usai audiensi dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa.

    Ia menyampaikan dalam UU Pemilu berbunyi “aspek transparansi merupakan asas dari penyelenggara pemilu di Indonesia sehingga harus dikedepankan”.

    Heroik tak menampik pembukaan dokumen persyaratan pendaftaran calon bersinggungan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi.

    Namun, dalam konteks calon eksekutif maupun legislatif, sudah sepatutnya berbagai dokumen persyaratan itu dibuka ke publik karena hal tersebut akan menjadi bentuk transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap para calon yang akan berkontestasi.

    “Ini yang kami dorong juga dalam penyusunan RUU Pemilu, terutama terkait manajemen transparansi penyelenggaraan pemilu,” ucapnya.

    Sebelumnya, KPU RI telah membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 soal 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari capres-cawapres terkait.

    “Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU RI Afifuddin di Kantor KPU Jakarta, Selasa.

    Afif mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait keputusan soal pengecualian informasi publik tersebut.

    Ia mengungkapkan peraturan tersebut dibuat dengan menyesuaikan Peraturan KPU, Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang terkait lainnya.

    “KPU juga harus memedomani hal tersebut sebagaimana saya sampaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan juga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi,” ujarnya.

    KPU juga mengapresiasi pendapat publik yang banyak disuarakan lewat media sosial sebagai bentuk partisipasi publik terkait Keputusan KPU Nomor 731 tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal calon Menko Polkam, Aris Marsudiyanto: Prabowo cari putra terbaik

    Soal calon Menko Polkam, Aris Marsudiyanto: Prabowo cari putra terbaik

    Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyatakan Presiden Prabowo Subianto berupaya mencari putra terbaik bangsa terkait persoalan calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

    Aris menilai, penetapan Menko Polkam definitif sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Diketahui, Presiden telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.

    “Itu tergantung kebutuhan dan juga Presiden sendiri untuk mendapatkan calon putra terbaik bangsa,” kata Aris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Aris mengatakan masa jabatan ad interim yang diemban Sjafrie sepenuhnya berdasarkan kebutuhan. Posisi tersebut bisa diemban Sjafrie dalam hitungan hari atau bahkan bulan.

    “Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” kata dia.

    Aris mengatakan dirinya tidak dapat memastikan mengenai rencana perombakan kabinet ataupun jadwal pelantikan menteri baru.

    Mengenai kabar pelantikan Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Rabu (17/9), Aris mengatakan hal itu perlu menunggu keterangan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Presiden, kata dia, mencari calon menteri yang memiliki kompetensi baik. “Orang yang kompeten,” pungkasnya.

    Pada Senin (8/9), Presiden Prabowo, merombak kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, yakni Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Selanjutnya, Budi Arie Setiadi sebagai, Menteri Koperasi, Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

    Posisi Menteri Keuangan kini ditempati Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi diisi Fery Juliantono.

    Jabatan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Namun, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KDM sebut masih ada harapan dana transfer ke daerah tidak dikurangi

    KDM sebut masih ada harapan dana transfer ke daerah tidak dikurangi

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan masih ada harapan dana transfer dari pusat ke daerah tidak akan dikurangi ataupun mengalami pemotongan.

    “Ada harapan tidak dilakukan atau dikurangi,” kata Dedi di Sabuga Bandung, Selasa.

    Dedi mengatakan dirinya meyakini hal tersebut, usai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan sinyal positif terkait pengalokasian dana transfer tersebut yang masih akan dikaji ulang.

    “Pemotongan transfer belum. Menteri Keuangan sekarang kan sudah menyampaikan, belum tentu ada upaya pemotongan,” ujarnya.

    Dedi menyebutkan evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat memberikan peluang agar dana transfer ke daerah tetap utuh termasuk di 2026 mendatang.

    “Dan beliau sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap RAPBN 2026,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan ada pemotongan anggaran transfer ke daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Namun, lanjut Purbaya, wacana penambahan transfer ke daerah masih harus dibahas bersama DPR RI.

    “Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Belum tahu. Masih kita diskusikan dengan DPR. Kita enggak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menjajaki kerja sama strategis dengan Chandler Institute of Governance (CIG) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

    “Kemendagri, dalam hal ini BSKDN, memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, khususnya koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” kata Yusharto kepada ANTARA dalam diskusi yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa.

    CIG adalah lembaga internasional yang berbasis di Singapura dengan rekam jejak panjang dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

    Menurut dia, BSKDN akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data yang dapat menjadi acuan perbaikan kinerja, peningkatan layanan publik, serta perumusan kebijakan tepat sasaran.

    Adapun empat indeks strategis yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

    Yusharto menambahkan pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, berbasis data, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pada kesempatan itu, CIG memaparkan Local Government Index, instrumen yang dirancang untuk mengukur, menilai, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah pada kapasitas sumber daya, visi dan perencanaan, keterampilan aparatur, jejaring kerja sama, hingga tingkat kepercayaan publik.

    Yusharto berharap Local Government Index dapat melengkapi instrumen evaluasi Kemendagri yang sudah berjalan, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta bersinergi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil pengukuran kinerja lebih holistik dan relevan.

    “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan kerja sama dengan CIG berpotensi memberikan manfaat strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan transparansi, hingga penciptaan kebijakan berbasis bukti.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sultan HB X lantik Ni Made Dwi Panti jadi Sekda DIY

    Sultan HB X lantik Ni Made Dwi Panti jadi Sekda DIY

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.

    Ni Made menjadi perempuan pertama yang menjabat Sekda DIY, menggantikan Beny Suharsono yang pensiun.

    “Yang mengusulkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Kan prosesnya lelang (jabatan),” ujar Sri Sultan saat menjelaskan kelayakan Ni Made usai pelantikan.

    Sri Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekda merupakan simpul pengendali birokrasi yang menautkan visi gubernur dengan langkah operasional seluruh perangkat daerah.

    Keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas seorang sekda.

    “Di DIY, peran ini semakin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar,” ujarnya.

    Sultan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi digital yang bukan hanya efisien, tetapi juga humanis.

    Pemda DIY sendiri telah mengawali transformasi tersebut melalui SPBE, digitalisasi pelayanan publik, dan integrasi data antarinstansi. Hasilnya, Indeks Kematangan SPBE DIY meraih predikat “memuaskan” dan menempati peringkat kedua nasional.

    “Dalam ekosistem birokrasi, Sekda adalah simpul. Jika simpulnya lemah, benang akan kusut. Jika simpulnya kokoh, kain akan terbentang utuh,” tutur Sri Sultan.

    Dalam kesempatan itu, Sultan menyinggung sejumlah isu strategis yang harus segera ditangani Sekda baru, mulai dari penanganan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), hingga percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

    “Permasalahan sampah tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemda DIY akan memfasilitasi. Begitu juga JJLS, harus ditopang dengan konektivitas utara-selatan agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

    Ni Made pernah menjabat sebagai Kepala Biro APSDA DIY, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Pj. Bupati Kulon Progo, dan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY.

    “Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pastinya tugasnya juga luar biasa berat, tapi saya yakin insyaAllah dengan kolaborasi dan sistem yang kuat itu bisa dijalankan dengan baik,” ujar Ni Made.

    Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif seluruh perangkat daerah agar program pembangunan berjalan sinergis.

    Peran sekda, menurut dia, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan instrumen kelembagaan, termasuk asisten dan perangkat daerah yang menjadi bagian dari support system.

    Terkait isu strategis di DIY, Ni Made menyoroti penanganan sampah yang mendesak. Ia menyebut Pemda DIY telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk dengan mitra internasional dari Korea, namun implementasinya baru bisa dimulai 2027.

    “Menurut saya, itu waktu yang lama, padahal persoalan sampah di sini sudah mendesak. Kita akan coba duduk bersama, khususnya dengan pemerintah kota, untuk mencari langkah-langkah percepatan,” ujarnya.

    Selain sampah, ia juga menyinggung pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah ke depan. Hal ini sejalan dengan target nasional pengentasan kemiskinan, yang dalam RPJPN ditetapkan mendekati 0 persen pada 2045.

    “Kalau 2026 target 0 persen kemiskinan itu tidak mungkin, baik di DIY maupun secara nasional. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja keras. Minimal kita bisa menekan hingga satu digit dengan cara mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Ni Made.

    Dengan posisi barunya, Ni Made berharap bisa menjalankan peran Sekda DIY secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi isu strategis daerah seperti pengelolaan sampah, tata kelola tanah kas desa (TKD), hingga pengentasan kemiskinan.

    Selain pelantikan Ni Made, Sri Sultan juga melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda DIY, di antaranya Srie Nurkyatsiwi sebagai Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

    Berikutnya, Ariyanto Wibowo sebagai Kadisnakertrans DIY, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta Bagas Senoadji sebagai Kasatpol PP DIY.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD: TNI telusuri informasi WN Australia pasok senjata KKB

    KSAD: TNI telusuri informasi WN Australia pasok senjata KKB

    Informasi itu sempat diunggah salah satu media sosial khusus informasi bidang pertahanan yakni akun instagram @isds.indonesia yang diunggah bertuliskan “Dua Pria Australia didakwa Pasok Senjata ke KKB” pada Senin (15/9)

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya menelusuri informasi adanya penyelundupan senjata yang dilakukan warga negara Australia untuk dipasok ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    “Nanti kita coba, apakah itu masuknya dari laut, udara, darat. Ya kita evaluasi terus-lah,” kata Maruli kepada awak media setelah mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa.

    Maruli sendiri mengaku terkendala dalam mengawasi jalur masuk senjata ilegal ke Indonesia karena wilayahnya laut dan udara Indonesia sangat luas.

    Walau demikian, dia memastikan akan berupaya mencari tahu kebenaran informasi pasokan senjata tersebut.

    Untuk diketahui, beredar informasi dua warga negara Australia ditangkap karena kedapatan memasok senjata untuk KKB.

    Informasi itu sempat diunggah salah satu media sosial khusus informasi bidang pertahanan yakni akun instagram @isds.indonesia

    Akun tersebut mengunggah foto bertuliskan “Dua Pria Australia didakwa Pasok Senjata ke KKB” pada Senin (15/9).

    Dalam keterangan foto tersebut, dijelaskan bahwa kedua pria yang berasal dari Queensland dan New South Wales ini berkonspirasi memasok senjata ke KKB Papua Barat, tepatnya kepada kelompok yang sebelumnya sempat menyandera pilot asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    Denpasar (ANTARA) – DPRD Bali mengajak masyarakat memberi kesempatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyelesaikan tantangan pasca-banjir besar lewat pembuatan peraturan daerah (perda) tentang larangan alih fungsi lahan.

    “Kasih kesempatan Pak Gubernur untuk melaksanakan itu,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa di Denpasar, Selasa.

    Komisi yang membidangi pembangunan itu melihat rencana melarang alih fungsi lahan adalah solusi tepat dari Pemprov Bali.

    Namun memang hingga saat ini rancangan perda tersebut belum sampai ke meja komisi III, sehingga dewan mendukung jika pemerintah daerah mengajukan.

    “Saya kira itu salah satu cara, yang mendorong pemprov, ya sangat bagus, kami mendorong kami setuju,” ujar Nyoman Suyasa.

    “Mulai dari sekarang, ini momentum yang baik sekali terkait kejadian yang kemarin itu (banjir besar), saya kira ini momentum,” sambung politisi asal Kabupaten Karangasem itu.

    Sejauh ini DPRD Bali masih berproses untuk beberapa raperda seperti keterbukaan informasi publik dan angkutan sewa khusus pariwisata, serta sedang membahas draf raperda nominee atau yang mengatur tentang kepemilikan aset oleh orang asing, namun dewan terbuka jika raperda mengenai alih fungsi lahan diajukan bersamaan dengan nominee.

    Nyoman Suyasa sendiri mengatakan alih fungsi lahan memang salah satu penyebab banjir besar pada Rabu (10/9) lalu, di samping ada faktor-faktor lain.

    Sehingga, menurutnya diperlukan mitigasi, selain lewat regulasi juga penanganan riil dari hulu ke hilir

    “Banyak faktor salah satunya itu alih fungsi lahan kemudian saluran-saluran yang mampet, kemudian normalisasi, pengerukan itu kan harusnya dilakukan ya karena selama ini belum ada pengerukan normalisasi,” kata dia.

    “Kemudian saya dapat juga diskusi terkait dengan jalur-jalur air, sekarang sudah tertutup, banyak yang tertutup, itu menjadi penyebab banjir, saluran subak-subak itu maksudnya,” sambung Ketua Komisi III.

    Diketahui sebelumnya atas arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan mengajukan raperda mengenai alih fungsi lahan, dimana rencananya tahun ini regulasi tersebut akan dibuat.

    Langkah ini diambil Pemprov Bali untuk menekan konversi-konversi lahan produktif menjadi bangunan komersil yang menyebabkan rendahnya resapan air, salah satunya mengurangi tutupan hutan daerah aliran sungai (DAS) yang mengakibatkan banjir besar sebelumnya.

    Banjir besar di Bali sendiri telah memakan korban jiwa sebanyak 18 orang serta empat orang lainnya masih dalam pencarian.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Muara Teweh (ANTARA) – Kepolisian Resort Barito Utara, Kalimantan Tengah pastikan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara pada Rabu (17/9).

    “Kami siap menjaga keamanan kampung halaman kita. Apapun kondisi di lapangan, hujan, badai, bahkan potensi gangguan keamanan, kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai aturan kepolisian,” kata Kapolres Barito Utara Singgih Febiyanto di Muara Teweh, Selasa.

    Menurut dia, seluruh personel telah melaksanakan latihan tactical floor game (TFG) dan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) termasuk penanganan potensi kerusuhan, ancaman bom, hingga tindakan tegas terukur apabila diperlukan.

    Tim khusus juga disiagakan untuk memastikan keamanan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.

    Mohon dukungan semua pihak, katanya, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjelang putusan MK.

    “Tugas kami selain menegakkan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif,” kata dia.

    Kapolres berharap pelaksanaan putusan MK dapat berlangsung aman, lancar, dan damai. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barito Utara untuk memastikan situasi terkendali hingga tahap akhir.

    Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini dan seluruh unsur pengamanan dapat memahami alur tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi berbagai situasi tidak terduga atau darurat.

    “Persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan latihan yang berkesinambungan, setiap tantangan dapat kita hadapi dengan optimal,” katanya.

    Dia mengharapkan bersama masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui jaminan keamanan sehingga aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.

    Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Muhlis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan melaksanakan kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.

    “Kita harapkan momentum kegiatan ini dapat memperkokoh koordinasi dan soliditas seluruh pihak demi keamanan dan ketertiban wilayah Barito Utara,” ujar Muhlis.

    PSU Pilkada Barito Utara yang berlangsung pada Rabu (6/8) di sembilan kecamatan sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXII/2025 diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yakni calon nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan serta calon nomor urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.

    Namun hasil PSU yang dimenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan itu kembali digugat pasangan Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni dan rencananya diputuskan MK pada Rabu (17/9).

    Pewarta: Kasriadi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya dorong penguatan literasi digital di masyarakat

    DPRD Surabaya dorong penguatan literasi digital di masyarakat

    Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, Arif Fathoni mendorong penguatan literasi digital di tengah masyarakat menyusul adanya demonstrasi akhir-akhir ini yang digerakkan lewat media sosial.

    “Hari ini kita tidak lagi bisa memandang remeh. Fenomena demonstrasi menunjukkan bagaimana hashtag bisa menggerakkan massa, maka literasi digital bukan sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak,” kata Fathoni, di Surabaya, Selasa.

    Ia mengatakan, fenomena demonstrasi yang bergulir beberapa waktu lalu memberi cermin baru bagi Kota Pahlawan. Demonstrasi bukan lagi sekadar suara di jalanan, tetapi suara yang lahir dari jagat maya yakni media sosial, digerakkan oleh tanda pagar (tagar) dan disulut oleh arus informasi yang kadang tak jelas kebenarannya (hoaks).

    “Kondisi ini adalah alarm keras betapa pentingnya literasi digital,” katanya seusai menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya.

    Ia menilai, Pemerintah Kota Surabaya perlu kembali menghidupkan program literasi digital yang pernah dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya.

    Menurutnya, generasi muda harus dibekali kemampuan memilah, menyaring, dan menilai informasi.

    “Jangan biarkan anak-anak muda kita terseret arus informasi yang menyesatkan. Jadikan mereka agent of truth, agen kebenaran yang berani melawan hoaks dan narasi manipulatif,” ucapnya.

    Fathoni mendorong pelibatan komunitas pemuda, seperti Pemuda Tangguh dan Karang Taruna menjadi ujung tombak gerakan literasi.

    Bagi dia, literasi digital tak bisa hanya berhenti di ruang kelas atau seminar tetapi harus hidup di tengah masyarakat.

    Selain terus menghidupkan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang ada di balai RW, Fathoni mengusulkan agar Pemkot juga menghadirkan perpustakaan dengan konsep yang lebih humanis, ramah keluarga, dan menyatu dengan alam di kawasan timur Surabaya dekat RS Eka Candra Rini.

    “Bayangkan sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermain leluasa, sementara orang tua bisa dengan tenang membaca. Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat sambil berekreasi,” tuturnya.

    Menurut Fathoni, kombinasi literasi digital dan perpustakaan yang inklusif akan melahirkan warga Surabaya yang kritis, tangguh, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya,” ucapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Jayapura siap sambut kunjungan kerja Wapres Gibran

    Pemkab Jayapura siap sambut kunjungan kerja Wapres Gibran

    Sentani (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyatakan telah siap menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di daerah ini pada Rabu, yang menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat.

    Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku kepada awak media di Sentani, Selasa, mengatakan dirinya bersama Bupati Jayapura Yunus Wonda akan menyambut langsung kedatangan Wapres Gibran di SMP Negeri 2 Sentani, sesuai agenda resmi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    “Penjemputan di sekolah menjadi simbol perhatian khusus terhadap sektor pendidikan di Papua. Setelah agenda itu, rombongan akan menuju Puskesmas Harapan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan,” katanya.

    Menurut Haris, Pemkab Jayapura tidak melakukan penjemputan di bandara karena seluruh mekanisme sudah diatur oleh protokol kepresidenan. Pemerintah daerah hanya menyesuaikan arahan agar kegiatan berlangsung tertib dan lancar.

    “Kami siap menjemput di SMP Negeri 2 Sentani dan akan mendampingi hingga kegiatan selesai. Semua persiapan dilakukan dengan matang, termasuk pengamanan agar kunjungan Wapres berjalan aman,” ujarnya.

    Dia menjelaskan kehadiran Wapres Gibran menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.

    Ia berharap momentum tersebut memberikan semangat baru untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Jayapura.

    “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi menyambut kunjungan tersebut dengan penuh sukacita, karena antusiasme warga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah usah maupun daerah. Kami optimistis rangkaian kunjungan kerja Wapres Gibran akan berlangsung sukses, kami berharap agenda tersebut memperkuat sinergisitas pembangunan pusat dan daerah di Tanah Papua,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.