Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • SMP Negeri 2 Sentani siapkan dua kelas sambut kunjungan Wapres Gibran

    SMP Negeri 2 Sentani siapkan dua kelas sambut kunjungan Wapres Gibran

    Kami siapkan dua ruang kelas yakni kelas VII dan VIII untuk dikunjungi dan melakukan sesi wawancara, karena mereka sudah cukup memahami kegiatan MBG di sekolah

    Sentani (ANTARA) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan dua ruang kelas untuk menyambut kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka pada Rabu..

    “Hari ini kami dengan suka cita ingin menyambut kedatangan dari Wapres Gibran ke sekolah kami, suatu kehormatan mendapatkan kunjungan langsung seperti ini,” kata Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani Kelasina Yanggroserai saat dihubungi ANTARA melalui sambungan telepon di Sentani, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua ruang kelas tepat di bagian depan agar mudah dijangkau rombongan Wapres Gibran, bahkan siswa terlibat penuh dalam menata ruang kelas untuk itu.

    Apalagi, saat kunjungan itu ada sesi wawancara yang difokuskan pada siswa yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka akan diminta menceritakan pengalaman langsung terkait manfaat program yang berjalan di sekolah.

    “Kami siapkan dua ruang kelas yakni kelas VII dan VIII untuk dikunjungi dan melakukan sesi wawancara, karena mereka sudah cukup memahami kegiatan MBG di sekolah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, waktu istirahat belajar sekitar pukul 09.40 WIT akan dimanfaatkan untuk kegiatan wawancara dan pembagian makanan kepada siswa, jadwal tersebut dipilih agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

    “Anak-anak sudah dibiasakan menerima makan saat jam istirahat, sehingga momen itu sekaligus kami manfaatkan untuk menyambut Wapres yang dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIT di sekolah kami,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, pihak sekolah juga mengatur akses alokasi agar kegiatan berlangsung tertib. Semua persiapan difokuskan di ruang kelas bagian depan untuk memudahkan rombongan Wapres melakukan kegiatan.

    “Semua yang kami siapkan berfokus pada kenyamanan Wapres sekaligus memastikan anak-anak tetap semangat belajar. Kehadiran beliau diharpakan memberi motivasi bagi seluruh siswa,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (16/9) menjadi sorotan, mulai dari KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres hingga respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus sebut itu prerogatif Presiden.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca pada Rabu:

    1. KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 soal 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari capres-cawapres terkait.

    “Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU Afifuddin di Kantor KPU Jakarta, Selasa.

    Afif mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait keputusan soal pengecualian informasi publik tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya bakal membicarakan usulan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait lapangan untuk aksi demonstrasi di DPR RI.

    Dia menilai bahwa kompleks DPR RI sebetulnya merupakan rumah bagi rakyat. Menurut dia, ada negara-negara lain yang telah menyiapkan lapangan bagi rakyatnya untuk menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.

    “Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menko Yusril: Parpol harus dibenahi melalui revisi undang-undang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengemukakan partai politik harus dibenahi melalui revisi undang-undang, baik UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, maupun UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

    Menurut Yusril, setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, peranan partai politik sangat besar, di mana pemilu legislatif hanya bisa diikuti partai politik dan individu hanya bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden melalui partai politik.

    “Jadi, partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis,” kata Yusril dalam konferensi pers usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menhan sebut pasukan TNI terus jaga gedung parlemen

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan terus menempatkan prajurit TNI di beberapa kantor pemerintahan, salah satunya gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat.

    Hal tersebut dilakukan guna memastikan gedung pemerintahan dalam kondisi aman.

    “Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie kepada awak media usai menjalani rapat dengan Komisi I di Fedung DPR, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus: Itu prerogatif Presiden

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons soal mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikabarkan masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Saat ditanya oleh awak media soal Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) 2024 itu masuk sebagai kandidat menteri, Aris menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Presiden Prabowo Subianto.

    ”Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden, ya saya enggak bisa menyampaikan,” kata Aris saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappisus jawab isu Djamari Chaniago yang dikabarkan jabat Menko Polkam

    Bappisus jawab isu Djamari Chaniago yang dikabarkan jabat Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menjawab isu terkait sosok tokoh militer Djamari Chaniago yang dikabarkan akan menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan.

    Usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Aris memberikan keterangan kepada awak media dan menjawab pertanyaan soal Djamari Chaniago yang masuk dalam bursa calon Menko Polkam, pengganti Budi Gunawan.

    “Waduh enggak ngerti, reshuffle biar kan urusan beliau, hak prerogatif beliau. Soal reshuffle jangan tanya saya,” kata Aris saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Aris menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengumumkan sosok yang akan menjabat sebagai Menko Polkam.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto berupaya mencari putra terbaik bangsa untuk mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

    “Itu tergantung kebutuhan dan juga Presiden sendiri untuk mendapatkan calon putra terbaik bangsa,” katanya.

    Sejak Budi Gunawan dicopot dari Kabinet Merah Putih, Presiden telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.

    Aris mengatakan masa jabatan ad interim yang diemban Sjafrie sepenuhnya berdasarkan kebutuhan. Posisi tersebut bisa diemban Sjafrie dalam hitungan hari atau bahkan bulan.

    “Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” kata dia.

    Mengenai kabar pelantikan Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Rabu (17/9), Aris mengatakan hal itu perlu menunggu keterangan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Djamari Chaniago merupakan seorang purnawirawan TNI lulusan AKABRI tahun 1971. Ia pernah menduduki jabatan strategis di militer, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 23 Mei 1998–24 November 1999.

    Kemudian, Djamari pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999–1 Maret 2000. Ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000–16 Maret 2004.

    Pria dengan pangkat terakhir Letjen tersebut lahir di Padang, Sumatera Barat pada 8 April 1949 atau kini berusia 76 tahun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Panja Daya Saing selesaikan kebijakan tumpang tindih

    Anggota DPR minta Panja Daya Saing selesaikan kebijakan tumpang tindih

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini meminta Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri segera mengevaluasi dan menyelesaikan tumpang tindih kebijakan terkait industri nasional demi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri dan masyarakat luas.

    “Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM.” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal ini disampaikan Novita saat rapat dengar pendapat Panja Daya Saing Industri dengan Pejabat Eselon I (Dirjen) Kementerian Perindustrian RI dan Plt. Kepala BSN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global.

    Indonesia, kata Novita, memiliki kekayaan kopi yang melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni. Namun, ia menilai peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.

    “Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Novita juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri.

    Ia menilai ketidaksinkronan perizinan antar-kementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.

    “Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” kata Novita.

    Menurutnya, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku UMKM dan petani.

    “Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri susun manual mutu untuk wujudkan good governance

    Kemendagri susun manual mutu untuk wujudkan good governance

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah menyusun manual mutu dan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN).

    Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan bahwa penyusunan SOP tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan harus diimplementasikan nyata dalam tata kelola BMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik,” kata Sri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Sri dalam Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penguatan Kelembagaan pada di Jakarta, Selasa.

    Rapat dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari para pejabat administrator, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

    Pembahasan materi meliputi pemahaman SNI ISO 9001:2015 serta SNI ISO 37001 dalam mendukung budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

    Rapat menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional Triningsih Herlinawati, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah, dan Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Arief Rachman. Turut hadir peneliti muda BRIN Suci Emilia Fitri sebagai moderator.

    Para narasumber hadir untuk membahas berbagai aspek teknis mengenai penyusunan SOP berbasis standar mutu dan penguatan kelembagaan.

    Selain itu, para narasumber menekankan pentingnya SOP sebagai instrumen untuk memastikan proses pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan BMN sesuai regulasi.

    Rapat juga menyoroti upaya pencegahan fraud BMN melalui penerapan prosedur yang jelas, digitalisasi, pengawasan berlapis, penguatan integritas aparatur, serta pembahasan diarahkan pada penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas.

    Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil Rizza Kamajaya, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait good governance.

    “Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud sehingga Ditjen Bina Adwil dapat menerapkan prinsip good governance secara murni dan konsekuen,” tutur Rizza.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senator minta ESDM tinjau ulang pemberian kembali izin operasi PT GAG

    Senator minta ESDM tinjau ulang pemberian kembali izin operasi PT GAG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta Kementerian ESDM meninjau ulang pemberian kembali izin operasional PT GAG Nikel agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan keamanan.

    Ia mengharapkan diadakan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat agar masing-masing pihak menemukan titik temu.

    “Sebaiknya dengarkan dahulu apa keinginan pemilik tanah adat, orang Raja Ampat dan orang Papua. Supaya ke depannya semua berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa berakibat negatif,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Anggota Komite I DPD RI yang membidangi politik, pemerintahan, hukum, pertahanan dan keamanan itu pun mempertanyakan begitu mudahnya izin operasional dibuka kembali secara sepihak tanpa mengajak dialog masyarakat Papua.

    “Izin tambang dikeluarkan kembali setelah dihentikan, tetapi tanpa mengajak bicara orang Papua, orang Raja Ampat, pemilik tanah adat dan hak ulayat. Ini yang punya tempat siapa, yang kasih izin siapa. Seharusnya pemilik tanah adat, orang Papua, orang Raja Ampat, diajak bicara,” ujar dia.

    Masyarakat Papua, lanjut dia, sebenarnya sangat terbuka. Mereka akan dengan senang jika diajak bicara dari hati ke hati.

    “Sebenarnya kan diajak bicara dulu. Oke, PT GAG Nikel beroperasi kembali, dengan catatan pekerjanya 80 persen orang dari Papua, 20 persen diperbolehkan dari luar, khusus untuk yang ahli-ahli. Dialog seperti ini yang diinginkan masyarakat Papua. Ini tidak, tahu-tahu langsung peralatan jalan, tiba-tiba dioperasikan tambang tanpa sepengetahuan masyarakat asli,” tuturnya.

    Seperti diketahui, Kementerian ESDM menyatakan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9).

    Kementerian ESDM menyatakan beroperasinya kembali PT GAG Nikel merupakan salah satu proses evaluasi dan audit lingkungan.

    “Itu kan (operasi) dalam rangka untuk evaluasi, audit lingkungan secara menyeluruh. Itu kan harus dalam kondisi operasi,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/9).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025 guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat di tengah ramainya isu pertambangan yang merusak ekosistem Raja Ampat dengan tagar SaveRajaAmpat.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pigai yakini penegakan hukum basis HAM diperkuat pada reformasi Polri

    Pigai yakini penegakan hukum basis HAM diperkuat pada reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini penegakan hukum berbasis HAM akan diperkuat dalam reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

    Menurutnya, hal tersebut seiring dengan sudah adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

    “Jadi pasti HAM menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam reformasi Polri,” kata Pigai saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu dalam rencana reformasi Polri, dirinya menuturkan Kementerian HAM menjadi salah satu unit pendukung.

    Pigai menegaskan sejak awal, Presiden Prabowo Subianto sudah bersikap untuk melakukan evaluasi terhadap institusi kepolisian dan akan dilakukan dalam waktu yang cepat.

    Dikatakan bahwa reformasi dimaksud dilakukan untuk transformasi institusi kepolisian yang lebih progresif, profesional, kredibel, akuntabel, dan memberi rasa keadilan pada proses penegakan hukum di masa yang akan datang.

    “Reformasi itu untuk hal baik supaya lebih profesional, progresif, dan imparsial dalam proses penyelidikan. Kemudian penguatan institusinya, instrumentalnya diperbaiki, dan peningkatan profesionalisme personel,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.

    Komisi tersebut, kata dia, dibentuk guna merumuskan berbagai gagasan perubahan yang harus dilakukan terhadap tubuh Polri, untuk nantinya diserahkan kepada Presiden.

    “Belum ada target kapan akan dibentuk, tapi memang keppres-nya sudah disiapkan dan mungkin akan segera dilantik ya sehari atau dua hari ini,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Nantinya, dijelaskan Menko bahwa komisi tersebut akan diberikan waktu selama beberapa bulan untuk menyelesaikan berbagai rumusan tentang reformasi Polri, yakni berupa pengkajian ulang terhadap kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenlu lakukan soft diplomacy melalui festival film negara muslim

    Kemenlu lakukan soft diplomacy melalui festival film negara muslim

    ANTARA – Kementerian Luar Negeri menggelar festival film “Arts Lumiere Indonesia Festival” (ALIF) yang menghadirkan 45 film dari 16 negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu Jakarta, Selasa (16/9), Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Ani Nigeriawati menerangkan festival film tersebut digelar untuk membangun citra positif Indonesia di mata dunia dengan menggunakan seni audio visual. (Sanya Dinda Susanti/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR siapkan naskah akademik RUU Perampasan Aset agar jadi prioritas

    Baleg DPR siapkan naskah akademik RUU Perampasan Aset agar jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan Baleg menyiapkan naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset agar bisa menjadi RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Sturman mengatakan bahwa Baleg DPR RI akan menggelar rapat evaluasi Prolegnas pada Rabu (16/9), yang isinya akan mengusulkan RUU tersebut masuk prioritas 2025. Baleg juga akan berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait dalam rapat tersebut.

    “Persyaratan Prolegnas prioritas ini, RUU harus melalui dulu proses panjang, yaitu tentang RUU punya naskah akademiknya, kemudian apa urgensi kenapa diubah, kenapa dibicarakan, kenapa didiskusikan,” kata Sturman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan nantinya hasil dari naskah akademik itu akan menjadi draf RUU versi DPR RI yang sudah melalui rapat dengar pendapat umum, baik dengan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait.

    Di sisi lain, Sturman mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut akan cukup panjang karena aturan perampasan aset tidak bisa keluar dari undang-undang serupa yang sudah ada sebelumnya.

    Landasan filosofis, sosial, dan historisnya harus jelas agar tidak bertabrakan dengan undang-undang lain.

    “Jangan bertabrakan, beririsan dengan undang-undang lain yang mungkin sejenis. Misalnya, KUHP, aduh, kan masih ada ini. Makanya kita hati-hati,” katanya.

    Ia juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset harus dibahas secara hati-hati agar tidak justru menjadi alat politis untuk merugikan orang lain.

    Menurut ia, kemungkinan besar RUU Perampasan Aset itu akan dibahas di Komisi III DPR RI yang membidangi urusan penegakan hukum atau RUU itu juga bisa dibahas dengan mekanisme panitia khusus (pansus).

    “Bisa cepat, bisa lambat. Jadi, kadang-kadang kita bisa cepat karena semua sudah sesuai. Ada yang lama karena tidak sepakat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PAN terima audiensi mahasiswa komitmen kawal aspirasi publik

    Fraksi PAN terima audiensi mahasiswa komitmen kawal aspirasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi publik saat menerima audiensi dari sejumlah organisasi perempuan dan mahasiswa di ruang Fraksi PAN, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Adapun, organisasi perempuan dan mahasiswa yang hadir tersebut, yakni Himi Persis, Kohati PB HMI, Bidang Perempuan Himmah (Al-Wasilah), Bidang Perempuan PP KAMMI, GEMMA Wati, GMKI, KOPRI PMII, IMM, dan SEMM.

    Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, para organisasi perempuan dan mahasiswa itu diterima beberapa petinggi PAN, di antaranya Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan.

    Pertemuan tersebut membahas beberapa hal seperti isu-isu terkait perempuan serta tuntutan 17+8 yang jadi perhatian masyarakat.

    Fraksi PAN menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan keadilan di ruang publik.

    “Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan,dan Fraksi PAN berkomitmen untuk ikut mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan generasi muda,” ujar Putri.

    Selain itu, Fraksi PAN menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Fraksi PAN juga memastikan siap membantu korban aksi unjuk rasa yang belum mendapatkan perawatan, dengan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui jalur resmi.

    Bagi Fraksi PAN, suara perempuan dan generasi muda adalah bagian penting dari perjuangan mewujudkan ruang demokrasi yang sehat, adil, dan penuh kepedulian.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.