Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Dirjen Teknodigi Mira Tayyiba sambangi Istana di tengah isu reshuffle

    Dirjen Teknodigi Mira Tayyiba sambangi Istana di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – ‎Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba terlihat menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

    ‎Mira Tayyiba tiba di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.16 WIB dengan pakaian setelan jas biru dan celana berwarna senada.

    Di bawah guyuran hujan deras, Mira dipayungi stafnya saat keluar dari mobil menuju kawasan Istana Kepresidenan. Belum diketahui posisi Mira dalam mengisi anggota Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, Mira Tayyiba menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi dan ia berperan penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

    ‎Mira Tayyiba lahir pada 1 November 1972. Ia memulai kariernya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

    Pada tahun 2020, Mira menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital nasional.

    Selama menjabat sebagai Sekjen Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba aktif mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia berupaya memastikan inovasi digital dapat diintegrasikan ke berbagai sektor pemerintahan.

    Hingga berita ini diturunkan, sejumlah tokoh yang dikabarkan, seperti mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, serta Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa telah lebih dahulu tiba di Istana.

    Hujan deras yang mengguyur halaman Istana pada Rabu siang turut mewarnai suasana menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dijadwalkan lantik menko polkam di Istana Rabu siang

    Presiden Prabowo dijadwalkan lantik menko polkam di Istana Rabu siang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, membenarkan informasi mengenai pelantikan tersebut.

    “Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” kata Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan tanpa menyebutkan nama Menko Polkam pilihan Presiden RI.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru sekitar pukul 14.00 WIB.

    Informasi lainnya yang beredar, tetapi belum terkonfirmasi secara resmi, Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu itu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai menko polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998. Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.

    Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 22 Bawaslu provinsi perkuat integrasi validasi data hadapi Pemilu 

    22 Bawaslu provinsi perkuat integrasi validasi data hadapi Pemilu 

    Makassar (ANTARA) – Sebanyak 22 perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari sejumlah provinsi di wilayah timur dan tengah Indonesia sepakat memperkuat bidang pengelolaan data dan informasi melalui integrasi dan validasi data sebagai persiapan menghadapi Pemilu mendatang.

    “Secara kelembagaan, data yang terintegrasi bisa menjadi pondasi yang kuat buat kita dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

    Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang data dan informasi di Makassar, kata Mardiana, pertemuan gelombang I itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antarunit kerja Bawaslu, serta mendukung kerja pengawasan Pemilu lebih cepat, tepat, dan berbasis data akurat.

    “Namun, data tidak hanya sebagai kekuatan, tetapi juga bisa melemahkan ketika kita tidak mampu memvalidasi dan mempertanggungjawabkan data-data sebagai informasi publik,” tutur perempuan yang akrab disapa Ana ini.

    Rakornas tersebut dihadiri Koordinator Divisi dan Kepala Bagian bidang data dan informasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota di 22 provinsi untuk gelombang I, seperti, Provinsi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Bawaslu Sulsel yang menjadi tuan rumah.

    Selain itu, Anggota Bawaslu RI Puadi, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni, serta Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bachtiar Baetal. Tema Rakornas ‘Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas Melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya’

    Anggota Bawaslu RI Puadi sebelumnya menekankan peran penting Divisi Data dan Informasi (DATIN) sebagai pusat pengelolaan data pengawasan Pemilu. Ia menjelaskan, fungsi DATIN tidak hanya berhenti pada pengumpulan data.

    “DATIN bukan hanya menyajikan data, melainkan mampu mengolah data menjadi informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan memanfaatkan pengetahuan itu sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengawasan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, DATIN harus menjadi simpul dari seluruh proses pengawasan yang menghubungkan seluruh basis data pengawasan, laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa.

    “Dari sana kita akan memiliki big data (bank data) pengawasan pemilu yang bisa kita baca dan analisis secara real time (kekinian),” katanya menambahkan.

    Pihaknya berharap kegiatan ini mampu membangun sistem informasi pengawasan yang solid, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dukungan seluruh jajaran tingkat provinsi maupun kabupaten kota menjadi elemen penting mewujudkan pengawasan Pemilu lebih profesional dan berintegritas.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema “Seluruh Rakyat Berhak Sehat” dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Forum ini juga menyuarakan aspirasi rakyat kepada lembaga negara, yakni DPR RI Komisi IX, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan.

    “Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik,” tegas Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid dan direncanakan mengisi materi berkaitan dengan politik kesehatan dalam cara pandang PDI Perjuangan.

    Ribka menambahkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil.

    Ia juga berharap seminar ini menjadi ruang dialog, edukasi, serta advokasi guna meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen politik kerakyatan dalam mendorong hadirnya kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.

    Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tambahnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR desak KLH perkuat tata kelola limbah industri B3

    Anggota DPR desak KLH perkuat tata kelola limbah industri B3

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera memperkuat tata kelola limbah industri migas, pertambangan, perkebunan sawit beserta turunannya, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

    Dia menjelaskan bahwa data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024 menunjukkan sektor migas, pertambangan, dan perkebunan sawit menghasilkan total 58,52 juta ton limbah B3 sepanjang 2023 dari 1.362 perusahaan. Dari total tersebut, hanya 53,72 juta ton yang berhasil dikelola, menyisakan hampir 4,8 juta ton limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

    “Data ini tidak bisa diabaikan. KLH harus memimpin integrasi nasional pengelolaan limbah migas, tambang, sawit dan turunannya. Ini bukan sekadar isu teknis daerah, tapi agenda strategis untuk menjaga lingkungan, kesehatan, dan daya saing industri kita,” kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan bahwa daerah penghasil migas, tambang, dan sawit seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, hingga Papua perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, masih ada ketimpangan infrastruktur pengelolaan limbah B3 di luar Jawa.

    “KLH harus memetakan kapasitas fasilitas pengolahan limbah di setiap daerah penghasil migas, tambang, dan sawit. Pemerataan fasilitas sangat penting agar tidak ada wilayah yang jadi korban karena infrastruktur pengelolaan tertinggal,” katanya.

    Selain regulasi dan integrasi data, dia juga menyoroti pentingnya audit dan pengawasan ketat terhadap perusahaan migas, tambang, dan sawit. Menurut dia harus ada sistem audit lingkungan yang tegas dan transparan.

    “Perusahaan harus melaporkan volume limbah, metode pengolahan, dan hasil pemanfaatannya secara berkala. DPR bersama KLH akan memastikan ada sanksi bagi yang abai dan insentif bagi yang patuh,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa tata kelola limbah migas, tambang, sawit dan turunannya harus terintegrasi dengan agenda transisi energi, pengurangan emisi, dan ekonomi hijau. Dengan teknologi modern, sebagian limbah bisa diolah kembali menjadi bahan baku industri atau energi alternatif.

    “Limbah migas, tambang, sawit dan turunannya harus dilihat sebagai peluang, bukan beban. DPR siap mendukung regulasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda ini benar-benar berjalan di semua daerah penghasil migas, tambang, dan sawit,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di tengah isu reshuffle, Ahmad Dofiri beserta istri tiba di Istana

    Di tengah isu reshuffle, Ahmad Dofiri beserta istri tiba di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri beserta istrinya tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, di tengah beredarnya isu perombakan atau reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Dofiri, yang mengenakan seragam dinas upacara Polri, tiba di Istana sekitar pukul 12.30 WIB, bersama istrinya yang mengenakan kebaya berwarna krem dan kain batik cokelat tua.

    Dofiri berjalan masuk menuju Istana Negara di tengah hujan deras yang mengguyur area Jakarta Pusat pada Rabu siang.

    Di tengah momen berjalan, Dofiri sempat membalas sapaan sejumlah jurnalis yang menunggu di area pilar. Saat ditanya apakah dia datang ke Istana dalam rangka acara pelantikan, Dofiri memilih tidak menjawab dan hanya melemparkan senyum.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Ahmad Dofiri dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Staf Khusus Presiden RI.

    Pelantikan Dofiri juga dikabarkan bersamaan dengan pelantikan menteri dan wakil menteri lainnya, di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan definitif, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Namun, pihak Istana maupun mereka-mereka yang dikabarkan dilantik itu belum dapat memberikan keterangan ataupun konfirmasi mengenai rumor yang beredar.

    Informasi lainnya yang juga beredar di kalangan wartawan Istana, tetapi belum terkonfirmasi, upacara pelantikan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, jajaran pejabat yang akan dilantik itu akan mengikuti sesi geladi bersih pada pukul 13.00 WIB.

    Presiden Prabowo terakhir kali merombak kabinetnya pada 8 September 2025. Beberapa pejabat baru yang merupakan hasil perombakan jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Kemudian, ada pula Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siswa SMP Negeri 2 Sentani antusias sambut Wapres Gibran

    Siswa SMP Negeri 2 Sentani antusias sambut Wapres Gibran

    Sentani (ANTARA) – Siswa-siswi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menyambut dengan penuh antusias kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerja meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani Kelasina Yanggroserai kepada ANTARA saat menerima kunjungan Wapres Gibran di SMP Negeri 2 Sentani, Rabu, mengatakan sekolah menyiapkan yel-yel penyambutan agar momentum ini menjadi pengalaman berkesan bagi Wapres dan juga para siswa.

    “Hari ini luar biasa, anak-anak sangat bersemangat dan berlomba-lomba untuk merasakan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, ini hal yang sangat jarang bagi anak-anak,” katanya.

    Menurut Kelasina, kunjungan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi siswa untuk lebih giat belajar karena sekolah mereka terpilih menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi dalam agenda resmi kenegaraan.

    “Bagi kami, ini sebuah kehormatan karena tidak semua sekolah mendapat kesempatan seperti ini. Anak-anak kami merasa bangga karena sekolahnya mendapat perhatian langsung dari Wapres Gibran,” ujarnya.

    Dia menjelaskan sejak Selasa (16/9) pihak sekolah tersebut telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari kebersihan lingkungan, gladi penyambutan di dalam ruangan kelas, hingga koordinasi dengan pihak keamanan juga panitia kunjungan.

    “Kami melakukan persiapan sederhana saja untuk memastikan kelancaran dan ketertiban, sehingga kedatangan Wapres bisa meninggalkan kesan positif bagi semua pihak,” katanya lagi.

    Siswi Kelas VIII B SMP Negeri 2 Sentani Aurelia Suruan tampak dengan senyuman penuh semangat menyatakan bahwa dirinya sangat bahagia mendapatkan kesempatan bersalaman langsung dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya sangat bahagia sekali bisa bersalaman langsung dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, selama ini hanya bisa melihat di TV (televisi), tetapi hari ini saya langsung bersalaman, puji Tuhan bisa salaman dengan Wapres,” katanya.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ruang demonstrasi sebagai kanal minim risiko penyampaian aspirasi

    Ruang demonstrasi sebagai kanal minim risiko penyampaian aspirasi

    Lewat fasilitas itu, negara bukan hanya menghormati hak rakyat, melainkan memenuhi kewajiban menyediakan ruang menyampaikan aspirasi dan dialog bagi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah

    Bondowoso (ANTARA) – Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Agustus 2025 memberi pelajaran besar mengenai perlunya mengelola aksi protes rakyat agar tidak menimbulkan masalah.

    Aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh yang salah satunya disebabkan oleh begitu banyaknya peserta dan luasnya arena yang digunakan oleh rakyat saat menyampaikan aspirasi, sehingga petugas kepolisian kesulitan untuk mengatur agar kegiatan itu tetap berlangsung damai.

    Melihat eskalasinya yang semakin meningkat, banyak kalangan yang khawatir, kerusuhan itu akan mengulang peristiwa 1998 yang awalnya merupakan unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pemimpin Orde Baru untuk mundur, tapi kemudian berakhir dengan kerusuhan, pembakaran sejumlah gedung dan fasilitas umum.

    Apalagi, lokasi unjuk rasa, kala itu bukan hanya di gedung DPR RI, melainkan merembet ke berbagai daerah, seperti Surabaya, Makassar, dan lainnya. Beruntung, pada unjuk rasa di akhir Ahustus 2025 itu, pemerintah berhasil meredakan suasana dan para pengunjuk rasa kembali ke rumahnya masing-masing.

    Melihat situasi itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melontarkan gagasan agar rakyat disediakan ruang demonstrasi di berbagai instansi yang memiliki halaman luas, seperti di halaman gedung DPR RI.

    Gagasan yang bertujuan untuk memperkuat praktik demokrasi secara substantif itu merupakan ide yang perlu mendapat perhatian agar kasus-kasus aksi yang berujung rusuh tidak terulang. Ruang itu akan menjadi arena yang efektif untuk proses dialog elegan dan nyaman antara rakyat dengan pemerintah.

    Dengan menyediakan lokasi khusus berekspresi bagi warga, maka ruang demonstrasi itu akan menjadi kanal bagi rakyat untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap satu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, sekaligus menjadi tempat bagi wakil rakyat untuk mendengarkan hal yang menjadi kehendak dan keluhan pemilik utama negeri ini.

    Dari sisi keamanan, penyediaan ruang demonstrasi ini memudahkan aparat negara untuk betul-betul menjaga agar aksi-aksi unjuk rasa tetap berlangsung aman. Kemungkinan adanya penyusup yang ingin mengeruk keuntungan dari situasi rusuh akan diminalkan, karena ruang gerak semua yang datang akan lebih mudah terpantau.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SMP Negeri 2 Sentani siapkan dua kelas sambut kunjungan Wapres Gibran

    SMP Negeri 2 Sentani siapkan dua kelas sambut kunjungan Wapres Gibran

    Kami siapkan dua ruang kelas yakni kelas VII dan VIII untuk dikunjungi dan melakukan sesi wawancara, karena mereka sudah cukup memahami kegiatan MBG di sekolah

    Sentani (ANTARA) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan dua ruang kelas untuk menyambut kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka pada Rabu..

    “Hari ini kami dengan suka cita ingin menyambut kedatangan dari Wapres Gibran ke sekolah kami, suatu kehormatan mendapatkan kunjungan langsung seperti ini,” kata Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani Kelasina Yanggroserai saat dihubungi ANTARA melalui sambungan telepon di Sentani, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua ruang kelas tepat di bagian depan agar mudah dijangkau rombongan Wapres Gibran, bahkan siswa terlibat penuh dalam menata ruang kelas untuk itu.

    Apalagi, saat kunjungan itu ada sesi wawancara yang difokuskan pada siswa yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka akan diminta menceritakan pengalaman langsung terkait manfaat program yang berjalan di sekolah.

    “Kami siapkan dua ruang kelas yakni kelas VII dan VIII untuk dikunjungi dan melakukan sesi wawancara, karena mereka sudah cukup memahami kegiatan MBG di sekolah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, waktu istirahat belajar sekitar pukul 09.40 WIT akan dimanfaatkan untuk kegiatan wawancara dan pembagian makanan kepada siswa, jadwal tersebut dipilih agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

    “Anak-anak sudah dibiasakan menerima makan saat jam istirahat, sehingga momen itu sekaligus kami manfaatkan untuk menyambut Wapres yang dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIT di sekolah kami,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, pihak sekolah juga mengatur akses alokasi agar kegiatan berlangsung tertib. Semua persiapan difokuskan di ruang kelas bagian depan untuk memudahkan rombongan Wapres melakukan kegiatan.

    “Semua yang kami siapkan berfokus pada kenyamanan Wapres sekaligus memastikan anak-anak tetap semangat belajar. Kehadiran beliau diharpakan memberi motivasi bagi seluruh siswa,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (16/9) menjadi sorotan, mulai dari KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres hingga respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus sebut itu prerogatif Presiden.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca pada Rabu:

    1. KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 soal 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari capres-cawapres terkait.

    “Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU Afifuddin di Kantor KPU Jakarta, Selasa.

    Afif mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait keputusan soal pengecualian informasi publik tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya bakal membicarakan usulan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait lapangan untuk aksi demonstrasi di DPR RI.

    Dia menilai bahwa kompleks DPR RI sebetulnya merupakan rumah bagi rakyat. Menurut dia, ada negara-negara lain yang telah menyiapkan lapangan bagi rakyatnya untuk menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.

    “Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menko Yusril: Parpol harus dibenahi melalui revisi undang-undang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengemukakan partai politik harus dibenahi melalui revisi undang-undang, baik UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, maupun UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

    Menurut Yusril, setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, peranan partai politik sangat besar, di mana pemilu legislatif hanya bisa diikuti partai politik dan individu hanya bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden melalui partai politik.

    “Jadi, partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis,” kata Yusril dalam konferensi pers usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menhan sebut pasukan TNI terus jaga gedung parlemen

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan terus menempatkan prajurit TNI di beberapa kantor pemerintahan, salah satunya gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat.

    Hal tersebut dilakukan guna memastikan gedung pemerintahan dalam kondisi aman.

    “Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie kepada awak media usai menjalani rapat dengan Komisi I di Fedung DPR, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus: Itu prerogatif Presiden

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons soal mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikabarkan masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Saat ditanya oleh awak media soal Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) 2024 itu masuk sebagai kandidat menteri, Aris menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Presiden Prabowo Subianto.

    ”Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden, ya saya enggak bisa menyampaikan,” kata Aris saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.