Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penempatan pejabat negara di kursi komisaris badan usaha milik negara merupakan bagian dari penugasan resmi pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing lembaga.

    Hal itu dikatakan Mensesneg merespons pertanyaan terkait status jabatan komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini masih diemban Angga Raka Prabowo seusai pelantikannya sebagai Kepala Komunikasi Pemerintah.

    “Saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya, Wamenkomdigi diberi tugas menjadi Komisaris Utama di Telkom,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Prasetyo menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabat yang kini rangkap jabatan seiring penugasan negara di bidang lain.

    “Nanti akan kita lihat dan evaluasi, pertama dari sisi peraturan perundang-undangan, kedua dari sisi fungsinya,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, jika rangkap jabatan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung kinerja pemerintahan maka penugasan ganda dapat dipertahankan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

    “Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi, itu bagian dari upaya memaksimalkan peran,” katanya.

    Tiga wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih resmi menempati posisi komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk digelar di Jakarta, Selasa (16/9).

    Angga Raka Prabowo ditetapkan sebagai Komisaris Utama, sedangkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan dipercaya mengisi kursi komisaris.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Qodari: KSP akan aktif sosialisasikan program prioritas pemerintah

    Qodari: KSP akan aktif sosialisasikan program prioritas pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan lebih aktif dalam menyosialisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada publik, selain menjalankan fungsi utama monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah.

    “Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres yaitu monitoring evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan,” kata Qodari di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, meskipun pemerintah telah memiliki Badan Komunikasi Pemerintah (sebelumnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO), pihaknya akan turut serta menyampaikan informasi mengenai program Presiden.

    “Insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga Insya Allah KSP juga akan tampil untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini,” ujarnya.

    Qodari menegaskan KSP mengetahui hampir seluruh program prioritas pemerintah, mulai dari capaian hingga tantangan di lapangan. Dengan demikian, KSP dapat menjelaskan langsung manfaat kebijakan tersebut kepada masyarakat.

    Sebagai contoh, dia menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang menurutnya ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gizi anak-anak Indonesia.

    “MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan gizi karena ternyata 20 persen anak kita itu stunting. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan, supaya kualitas SDM kita bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau Singapura, mau China, mau Amerika, dan seterusnya,” katanya.

    Terkait komunikasi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Qodari menyebut hubungan kerja sama berjalan baik.

    “Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu sudah dari dulu,” ujar Qodari.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Anto Mukti (AM) Putranto.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Presiden taruh harapan besar ke Erick di Kemenpora

    Mensesneg: Presiden taruh harapan besar ke Erick di Kemenpora

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto membawa harapan besar bagi kebangkitan olahraga Indonesia secara menyeluruh.

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah menginginkan peran Erick tidak hanya terbatas pada pembenahan sepak bola, tetapi juga untuk mengangkat semua cabang olahraga menuju level dunia.

    “Dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kemenpora, yang memang kita berharap tidak hanya sepak bola,” ujarnya.

    Prasetyo menilai pengalaman panjang Erick Thohir di kancah olahraga internasional menjadi bekal kuat dalam memimpin kementerian yang mengurusi pemuda dan olahraga.

    Erick dikenal pernah memimpin panitia pelaksana Asian Games 2018 dan menjabat Ketua Umum PSSI yang menunjukkan kapasitas manajerial sekaligus jejaring luas di dunia olahraga.

    “Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Itu yang kita inginkan,” ucap Prasetyo.

    Prasetyo menambahkan pemerintah memberikan mandat yang cukup berat kepada Erick untuk memastikan peningkatan prestasi di semua cabang olahraga.

    Target tersebut tidak hanya terkait hasil di lapangan, tetapi juga pembinaan atlet muda, perbaikan ekosistem olahraga, hingga peningkatan infrastruktur pendukung.

    “Tidak hanya sepak bola, beban yang kita berikan kepada Pak Erick sangat berat. Untuk semua olahraga, kita ingin menuju kelas dunia,” kata Prasetyo.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut institusi yang dia pimpin itu terbuka dan selalu menerima kritik dan masukan dari publik terkait perbaikan-perbaikan atas kinerja kepolisian.

    Menurut Listyo, Polri sendiri selalu berbenah, dan evaluasi-evaluasi internal pun selalu dilakukan oleh lembaga.

    “Selama ini, kami melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan kami maupun hal yang diharapkan masyarakat,” kata Kapolri menjawab pertanyaan wartawan terkait reformasi Polri saat dia ditemui di pelataran Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Listyo menjelaskan beberapa reformasi yang tengah berjalan di internal Polri.

    “Kita terus melakukan perbaikan, justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progress perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun, tentunya kita terus ingin dapat masukan karena punishment dan reward kita sudah lakukan,” sambung Listyo Sigit Prabowo.

    Terkait dengan struktur baru khusus reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri juga menyebut koordinasi dan komunikasi senantiasa terbuka.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujar Listyo.

    Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, melantik Jenderal Pol. Kehormatan (Purn.) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik pejabat lainnya, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Dalam upacara pelantikan yang sama, Presiden juga melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Naniek S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sonny Sanjaya juga sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    Dalam prosesi pelantikan itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo hadir bersama pejabat lainnya, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka tetap Wamenkomdigi

    Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka tetap Wamenkomdigi

    “(Masih) di Wamen Komdigi, karena fungsi di Wamen Komdigi masih di komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan lembag-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik, jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Angga Raka Prabowo tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Setelah acara pelantikan, Angga Raka menegaskan bahwa ia tetap menjadi Wamen Komdigi membantu sang menteri, Meutya Hafidz, karena jabatan tersebut dinilainya masih berada di bidang yang sama, yakni komunikasi publik.

    “(Masih) di Wamen Komdigi, karena fungsi di Wamen Komdigi masih di komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan lembag-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik, jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi,” kata Angga saat memberikan keterangan kepada media di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Angga menjelaskan bahwa sebagai Wamen Komdigi pun juga mengkoordinasikan lembaga penyiaran dan komunikasi publik. Karena itu, posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sejalan dengan jabatan yang masih diembannya itu.

    Badan Komunikasi Pemerintah, kata dia, juga bukan merupakan lembaga non struktural, sehingga ia bisa tetap menjabat sebagai Wamen Komdigi.

    “Kan dikatakan setingkat kementerian itu bukan lembaganya, karena ini kan lembaga non struktural. Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamen Komdigi, merangkap sebagai Badan Komunikasi Pemerintah,” kata Angga.

    Angga pun membeberkan alasan Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Hasan Nasbi sebagai pimpinan lembaga yang dahulu bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan itu (Presidential Communication Office/PCO) itu.

    Ia mengaku Presiden Prabowo memintanya untuk memperkuat fungsi koordinasi eksekusi dan komunikasi di pemerintah antarkementerian dan lembaga.

    “Kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik dan kita juga sebagai jembatan suara-suara publik yang ada di media,” kata Angga.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.

    Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.

    “Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.

    “Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.

    Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.

    Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.

    “Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden masih cari pengganti Erick Thohir sebagai Menteri BUMN

    Presiden masih cari pengganti Erick Thohir sebagai Menteri BUMN

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Menteri BUMN. Diketahui, jabatan Menteri BUMN masih kosong usai Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rabu (17/9). (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP3OKP sampaikan aspirasi pembangunan kesehatan Papua ke Wapres

    BP3OKP sampaikan aspirasi pembangunan kesehatan Papua ke Wapres

    “Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,”

    Jayapura (ANTARA) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan pembangunan, kesehatan dan pendidikan di mana hal ini masih menjadi permasalahan utama kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albertyoku di Jayapura, Rabu, mengatakan oleh sebab itu pihak berharap agar terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

    “Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,” katanya.

    Menurut Albert, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Wapres apalagi pihaknya juga menyampaikan terkait peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus).

    “Dengan melihat berbagai indikator pembangunan di Papua tersebut maka kami BP3OKP bersama enam gubernur se-Papua telah menyepakati perlunya peningkatan alokasi anggaran Otsus,” ujarnya.

    Dia menjelaskan karena ada beberapa di daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi angka anak putus sekolah, program BBM satu harga, hingga pengembangan sentra ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

    “Kami berharap Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua dapat juga terus memberikan perhatian lebih agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertempat Gedung Keuangan Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (17/9).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin nilai Wamenkop Farida Farichah sosok “tahan banting”

    Cak Imin nilai Wamenkop Farida Farichah sosok “tahan banting”

    “Dia ini Ketua Umum IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), jadi pengalaman organisasinya, berjejaring nasional sangat kuat. Tahan banting insya Allah, membantu suksesnya koperasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebagai sosok yang “tahan banting” dengan pengalaman organisasi yang luas.

    “Dia ini Ketua Umum IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), jadi pengalaman organisasinya, berjejaring nasional sangat kuat. Tahan banting insya Allah, membantu suksesnya koperasi,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Cak Imin menyebut tidak ada pembicaraan khusus sebelumnya terkait penunjukan Farida sebagai Wamenkop. Dia mengatakan kesempatan tersebut datang secara tiba-tiba.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kader PKB tersebut merupakan amanat yang penting dan harus dijalankan sebaik-baiknya.

    “Tentu bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan Pak Presiden kepada kader muda PKB yg diberi mandat Wamen Koperasi. Mandat yang penting untuk membantu suksesnya koperasi di tanah air,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pejabat baru Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto.

    “Selamat kepada Menkopolkam baru, menteri baru, dan pejabat baru yang tentu punya tantangan yang baru. Semoga sukses semuanya, lancar semuanya, menyukseskan perjuangan Kabinet Merah Putih,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu.

    Farida menggantikan posisi Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkop dan kini telah dilantik sebagai Menteri Koperasi.

    Farida berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

    Beberapa posisi yang ia emban, antara lain Sekretaris Kepala Bidang Kerja Sama Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB (2024-2029) dan Wakil Sekretaris PP Fatayat NU (2022–2027).

    Ia juga pernah mengisi posisi Wakil Sekretaris DPP Perempuan Bangsa (2019–2024), Ketua DPP Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (2018–2021), Wakil Sekretaris Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Lazisnu) PBNU (2015–2021), dan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) (2012–2015).

    Selain itu, Farida juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

    Farida lahir di Grobogan, Jawa Tengah. Meski tidak tersedia informasi mengenai gelar sarjananya, ia tercatat menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2009–2011.

    Sebagai wakil menteri, Farida akan mendampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam mempercepat operasionalisasi 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir: Penunjukan Plt Menteri BUMN hak prerogatif Presiden

    Erick Thohir: Penunjukan Plt Menteri BUMN hak prerogatif Presiden

    “Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti ada Plt-nya, tunggu keputusan Presiden, Pak Mensesneg,”

    Jakarta (ANTARA) – Erick Thohir, seusai dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menyatakan bahwa posisi Menteri BUMN yang semula ia tempati akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti ada Plt-nya, tunggu keputusan Presiden, Pak Mensesneg,” kata Erick seusai dilantik sebagai Menpora di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Ketika disinggung terkait nama Plt yang dimaksud, ia mengaku belum mengetahui sepenuhnya sosok tersebut.

    Erick juga menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi terkait calon Plt karena hal itu merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

    “Oh itu hak prerogatif Presiden,” katanya menanggapi pertanyaan apakah posisi Plt akan diisi oleh wakil menteri atau pejabat internal kementerian.

    Terkait wacana BUMN dilebur ke Danantara, Erick mengaku belum menerima informasi apa pun atas hal itu.

    “Saya nggak tahu nanti. Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu Pak Mensesneg yang akan menyampaikan,” ujarnya.

    Terkait status kelembagaan Kementerian BUMN dan wacana penggabungan dengan Danantara, Erick menekankan bahwa prosesnya akan mengikuti mekanisme pemerintahan.

    “Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan di DPR. Ikuti saja,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.