Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Jakarta (ANTARA) – Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menyatakan bahwa jaring peduli sosial perlu dibangun untuk mencegah fenomena gerakan kilat politik atau political blitzer yang dinilai rawan memicu keresahan sosial.

    Haris mengatakan fenomena political blitzer mirip dengan gelombang protes Arab Spring yang menyebar cepat di Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Ia menyebut pola tersebut tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang jelas tetapi bertujuan menumbuhkan ketidakpercayaan dan pembangkangan sosial.

    “Target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobidience,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut Haris, kerentanan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama gerakan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan sumber terbuka.

    Ia menyorot opini pakar yang menilai kericuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu dipicu oleh pihak-pihak yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempengaruhi data di media sosial.

    “Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data media sosial,” ujarnya.

    Karena itu, ia menilai perlu percepatan program perlindungan sosial, termasuk paket stimulus ekonomi pemerintah, untuk melindungi kelompok rentan.

    Ia meminta pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bekerja sama untuk melindungi kaum rentan menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat itu dengan mengaktifkan jaring peduli sosial.

    “BUMN, swasta, dan warga juga diharapkan bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial agar kelompok rentan secara ekonomi tidak menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat,” kata Haris.

    Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo juga telah tepat menjawab persoalan mendasar rakyat, namun perlu mitigasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan kelancaran program strategis pemerintah.

    Haris menyebut pandangan Presiden tentang praktik “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara sesuai dengan tuntutan gerakan sosial era reformasi.

    Sebelumnya, istilah “serakahnomics” pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup sebuah kongres di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2025. Dalam pidatonya, ia menyebut “serakahnomics” sebagai aliran baru yang menggambarkan kelompok serakah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi pribadi.

    “Arah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat mendasar menjawab persoalan rakyat dan bangsa,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar program strategis pemerintah berjalan tanpa gangguan gerakan kilat politik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,”

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI terus mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pencegahan stunting dengan mendirikan 51 dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) dan kini telah beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,” ujar perwakilan BGN Adib Alfikry melalui keterangannya tertulisnya diterima, Rabu.

    Ia mengungkapkan ada dimensi ekonomi dari program MBG. Dari catatan, per September 2025 sebanyak 51 SPPG sudah beroperasi di Kota Makassar. SPPG tersebut, kata dia, merupakan elemen utama dalam program MBG dengan menyiapkan makanan bergizi diberikan ke penerima manfaat.

    Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi mengemukakan, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa.

    “Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Jika gizi anak sejak dini tidak terpenuhi, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia. Ini bukan lagi isu kesehatan, tapi isu peradaban,” tutur Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi.

    Menurutnya, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan visi Indonesia 2045 terciptanya generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Sementara itu, Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Syamsul Tomar menambahkan, stunting harus dilihat sebagai ancaman multidimensi.

    oleh karena itu kasus stunting di Indonesia harus segera diatasi, salah satunya yakni dengan program MBG yang di gagas Pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

    “Stunting bukan hanya tubuh anak yang pendek, tapi masa depan bangsa yang dipangkas. MBG ini hadir sebagai solusi nyata, sekaligus membuka jalan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM pangan,”paparnya

    Melalui kolaborasi lintas sektor, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat daya tahan gizi anak-anak, tetap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

    Dengan demikian, program MBG berdiri sebagai program yang tajam menyasar dua masalah krusial bangsa stunting dan ketimpangan ekonomi lokal. Sosialisasi program MBG tersebut diikuti ratusan peserta dari masyarakat di Vann in Sky Makassar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Tim Reformasi Polri mulai bekerja pekan ini

    Mensesneg: Tim Reformasi Polri mulai bekerja pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa Tim Komite Reformasi Polri yang kini sedang dalam tahap penyusunan formasi dijadwalkan mulai bekerja pekan ini.

    Mensesneg, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut latar belakang pembentukan tim itu bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja dan pelayanan di institusi kepolisian.

    “Keinginan Presiden, adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi sesuai arahan Presiden untuk memperkuat profesionalisme Polri,” katanya.

    Meski anggota tim telah mulai ditentukan, kata Prasetyo, penunjukan ketua belum dilakukan, termasuk spekulasi mengenai keterlibatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

    “Belum, belum ditunjuk ketuanya. Baru disusun anggotanya-anggotanya,” katanya saat ditanya tentang peluang Mahfud MD menduduki jabatan ketua tim.

    Instrumen hukum berupa surat keputusan presiden (Keppres) juga tengah dipersiapkan, dan pemerintah menargetkan pengumuman resmi dalam minggu ini.

    “Tunggu, insya Allah dalam minggu ini,” katanya.

    Pemerintah berharap reformasi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perubahan nyata di tubuh kepolisian, dengan dukungan doa dari masyarakat.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Prabowo sedang menyiapkan Keppres pembentukan tim atau komisi reformasi Polri.

    Yusril mengatakan pelantikan akan segera dilakukan.

    “Kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (16/9).

    Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengusulkan pembentukan tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo pada 11 September 2025.

    Mereka berharap tim diisi tokoh-tokoh penting, termasuk mantan Kapolri, mantan Kompolnas, perwakilan masyarakat sipil, dan Komnas HAM.

    Alissa Wahid menekankan agar tim dipimpin pemerintah, seperti menteri terkait, agar kinerjanya berjalan efektif.

    Tokoh GNB yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Komaruddin Hidayat, Bikku Dhanmasubho, dan Laode M. Syarif.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI bersinergi dengan Kementan dorong daerah jadi lumbung pangan

    DPD RI bersinergi dengan Kementan dorong daerah jadi lumbung pangan

    “Pertanian akan bangkit melalui dukungan presiden. Prioritas beliau adalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya minta kepala daerah dan OPD konsolidasi cepat, sehingga dapat dieksekusi cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong daerah-daerah agar menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan sebagai dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Sinergi itu dilakukan dengan kunjungan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Bengkulu, Rabu, untuk memperkuat sinergi ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sekaligus membahas lanskap kesiapan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan.

    “Pertanian akan bangkit melalui dukungan presiden. Prioritas beliau adalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya minta kepala daerah dan OPD konsolidasi cepat, sehingga dapat dieksekusi cepat,” kata Sultan.

    DPD RI, kata dia, secara khusus menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan ketahanan pangan. Dia menjelaskan bahwa kebutuhan Bengkulu di sektor pangan mendapat jaminan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian.

    “Urusan benih, bibit, pupuk, alsintannya clear. Kalau program sudah end to end, benih, bibit, pupuk, alsintan sudah terjamin, maka petani Indonesia akan betul-betul bahagia,” katanya.

    Namun, kata dia, hal yang lebih penting adalah daerah-daerah harus berkembang dengan sistem hilirisasi. Sebab, program hilirisasi di bidang pertanian itu akan menambah atau akan membuat multiplier efek yang progresif.

    “Kita kaya sekali akan produksi CPO, kopi, jagung, kelapa, dan lain-lain yang selama ini lebih banyak diekspor sebagai bahan baku yang kalau ini kita hilirisasi akan memilik nilai tambah yang besar dan bisa menyumbang PDB negara besar sekali,” kata Sultan.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mencapai swasembada.

    “Alhamdulillah, target Bapak Presiden untuk swasembada 4 tahun. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, sehingga swasembada tahun ini bisa dicapai,” kata Amran.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dilantik jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago ungkap arahan Presiden Prabowo

    Dilantik jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago ungkap arahan Presiden Prabowo

    Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu, bersama-sama menghadapi persoalan bangsa ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengungkap pesan dan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menko Polkam definitif yang baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    “Arahan dari Beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Berapa umur saya? Ada yang tahu? 77 tahun, sebentar lagi 77 tahun. (Presiden meminta kepada saya, red.) gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak ada istilah-istilah yang lain,” kata Djamari menjawab pertanyaan wartawan usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

    Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam setelah jabatan itu dipegang sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Beberapa jam sebelum dilantik, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Djamari sehingga pangkatnya yang semula Letnan Jenderal TNI (Purn) menjadi Jenderal TNI Kehormatan (Purn).

    Selepas dilantik, Djamari mengatakan dirinya masih harus menerima laporan lengkap dari jajarannya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, baru setelah itu akan menentukan prioritas-prioritas kerja.

    Kendati demikian, Djamari menyatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menko Polkam untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengingat rangkaian aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

    “Sementara Beliau mengatakan seperti itu. Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya melihat dan mendapatkan informasi yang lengkap dari Kantor Kemenko Polkam,” kata Djamari.

    Djamari melanjutkan selepas dilantik dan menghadap Presiden Prabowo, dirinya langsung menyambangi Kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

    Tidak hanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Djamari juga merespons pertanyaan mengenai reformasi TNI dan Polri, termasuk koordinasi antardua lembaga tersebut.

    “Itu yang saya bilang, saya lihat (dulu, red), kalau perbaikan terus-meneruslah ya, masa hanya satu event (peristiwa, red.). Kami yang jelas perlu, memerlukan dukungan semua, dari kalian (masyarakat, red) untuk kepentingan ke depan kita. Kita harus bersatu, nggak ada cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu, bersama-sama menghadapi persoalan bangsa ke depan,” ujarnya.

    Djamari Chaniago, Menko Polkam yang baru dilantik hari ini, merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000–16 Maret 2004.

    Dia pernah menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999–1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998–24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997–1998.

    Djamari merupakan lulusan Akabri tahun 1971, senior dari Presiden Prabowo yang menjadi lulusan Akabri tahun 1974.

    Selepas purnabakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan saat ini juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025–2030.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angga Raka sebut Badan Komunikasi Pemerintah transformasi dari PCO

    Angga Raka sebut Badan Komunikasi Pemerintah transformasi dari PCO

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo menyatakan lembaga yang dipimpinnya sekarang merupakan transformasi dari lembaga sebelumnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

    Angga Raka mengatakan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya untuk menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, yakni untuk memperkuat fungsi komunikasi pemerintah antarkementerian/lembaga (K/L).

    “Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar K/L dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamen Komdigi,” kata Angga saat memberikan keterangan kepada media di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Angga menjelaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah bertujuan menyampaikan program unggulan Presiden kepada publik, serta menjadi jembatan antara pemerintah dengan media dan publik.

    Ia berharap Badan Komunikasi Pemerintah sebagai juru bicara Presiden juga dapat mengkoordinasikan kebijakan antarkementerian/lembaga, dan tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

    “Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi, seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Jadi kita akan terus berhubungan nih sama teman-teman (media),” kata Angga.

    Sebagai badan baru, Angga menambahkan bahwa akan ada Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur soal fungsi lembaga yang dipimpinnya itu.

    Ia juga menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah memiliki fungsi yang sejalan dengan jabatan yang masih diembannya, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi).

    Angga menyatakan tetap menjadi Wamen Komdigi membantu sang menteri, Meutya Hafidz, karena jabatan tersebut dinilainya masih berada di bidang yang sama, yakni komunikasi publik.

    “(Masih) di Wamen Komdigi, karena fungsi di Wamen Komdigi masih di komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik, jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi,” kata Angga.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka pastikan catatan Wapres di Papua ditindaklanjutii

    Wamendagri Ribka pastikan catatan Wapres di Papua ditindaklanjutii

    “Masalah gizi, perbaikan bangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi catatan penting kunjungan Wapres ke Papua,”

    Jayapura (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bakal segera menindaklanjuti sejumlah catatan penting hasil kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Papua, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, serta perbaikan fasilitas publik.

    “Masalah gizi, perbaikan bangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi catatan penting kunjungan Wapres ke Papua,” kata Ribka di Jayapura, Rabu (17/9).

    Menurut Ribka, selain itu juga yang menjadi catatan yakni tata kelola dan manajemen juga akan diperbaiki sesuai arahan Wapres.

    “Jadi selama kunjungan kami bersama Wapres di Tanah Papua yakni Papua Selatan dan Papua Induk di mana memantau langsung ke sejumlah sekolah dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan seperti salah satu lokasi yang ditinjau adalah SMP Negeri di Merauke, di mana masih ditemukan banyak sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan.

    “Oleh sebab itu hasil kunjungan tersebut akan dibawa ke rapat teknis di Jakarta bersama kementerian terkait, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

    Dia menambahkan selain isu pendidikan dan kesehatan, persoalan transfer ke daerah juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

    “Ini bukan hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi agar pengelolaan dana daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja dengan mengelar rapat bersama Kepala Daerah di sembilan kabupaten kota serta OPD Provinsi Papua, bertempat Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/9).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri evaluasi pelaksanaan Opsen PKB-BBNKB optimalkan pendapatan

    Kemendagri evaluasi pelaksanaan Opsen PKB-BBNKB optimalkan pendapatan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

    Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan evaluasi itu bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan Opsen PKB dan BBNKB serta sinergi yang telah dilakukan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta meningkatkan kapasitas dalam optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

    “Ini penting dan strategis memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah terhadap pelaksanaan Opsen PKB dan BBNKB,” kata Teguh.

    Ia menyampaikan pelaksanaan kebijakan Opsen 2025 merupakan hal baru bagi pemerintah daerah sehingga persamaan persepsi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Dalam pelaksanaannya, pemungutan Opsen perlu mempertimbangkan tugas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah,” ucap Teguh

    Lebih lanjut, Teguh menjelaskan PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat potensial dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

    Selain itu, kata Teguh, PKB dan BBNKB merupakan pajak provinsi yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.

    Pertama, Teguh menjelaskan bahwa PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Selanjutnya kedua, berguna untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

    “Ketiga, membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota guna memperkuat kapasitas fiskal daerah,” kata Teguh.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan Prabowo ke Menko Polkam baru: Gunakan sisa umur untuk bangsa

    Pesan Prabowo ke Menko Polkam baru: Gunakan sisa umur untuk bangsa

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9) melantik Djamari Chaniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan. Usai pelantikan, Djamari mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto agar memanfaatkan sisa usia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR usul RUU Jabatan Hakim masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Komisi III DPR usul RUU Jabatan Hakim masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 saat rapat koordinasi pembahasan Prolegnas yang digelar Badan Legislasi DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengatakan usulan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Baleg melalui surat nomor B/616/LG.01.01/VIII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025.

    “Bersama ini kami sampaikan, Komisi III mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026 adalah RUU tentang Jabatan Hakim,” kata Bimantoro.

    Saat ini, menurut dia, Komisi III DPR masih dalam tahap membahas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun sudah hampir rampung, pihaknya masih menampung aspirasi-aspirasi dari publik terkait revisi KUHAP itu.

    “Karena sampai dengan hari ini banyak sekali masukan masyarakat yang memang berkenan untuk memberikan masukan terhadap KUHAP yang sekarang sedang dibahas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa DPR masih menunggu surat presiden (surpres) untuk bisa memproses RUU Jabatan Hakim.

    “Saya juga anggota Komisi III. Tambah informasi, kita juga sambil menunggu surpres,” kata Bob.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.