Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Zulhas yakin Erick Thohir majukan olahraga dan kepemudaan Indonesia

    Zulhas yakin Erick Thohir majukan olahraga dan kepemudaan Indonesia

    “Selamat mengemban amanah,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengharapkan kepada Erick Thohir yang baru dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dapat mengemban amanah dengan baik dan memberi kemajuan bagi olahraga dan kepemudaan di Indonesia.

    “Selamat mengemban amanah,” ujar Zulhas sapaan akrabnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan itu meminta publik untuk bersabar terkait adanya isu Erick yang akan bergabung dengan PAN.

    “Sabar,” ujar Zulhas merespons terkait kemungkinan Erick masuk PAN.

    Untuk diketahui, Erick mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto menjadi Menpora sehingga digeser dari jabatan sebelumnya sebagai Menteri BUMN.

    Erick dilantik jadi Menpora di Istana Negara, Jakarta, Rabu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo membacakan sumpah diikuti Erick.

    Usai dilantik menjadi Menpora, Erick menjanjikan tata ulang fokus olahraga untuk masa yang akan datang.

    “Saya tidak mau bicara olahraga mana dulu, tapi misalnya tujuan kita Olimpiade, olahraga mana yang akan kita fokus ke Olimpiade, lalu posisi PON bagaimana, posisi SEA Games bagaimana. Nah ini semua harus ditata ulang,” kata Erick di Jakarta, Rabu.

    “Bapak Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan, tapi olahraga yang terpenting untuk duta bangsa mencerminkan kewibawaan kita, digdaya kita untuk dunia internasional ini menjadi prioritas. Nah kalau ditanya apa, tunggu kita harus sama-sama duduk semua,” kata dia.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Djamari gelar rapat dengan deputi di hari pertama sebagai Menko Polkam

    Djamari gelar rapat dengan deputi di hari pertama sebagai Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengumpulkan dan memberikan arahan untuk para deputinya di hari pertama bertugas sebagai Menko Polkam.

    “Ada pertemuan internal dengan semua di sini deputi ada berapa itu, lima orang deputi dan yang lain-lain,” kata Djamari kepada awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dalam pertemuan itu, Djamari mengatakan dirinya membahas beragam persoalan dan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi Kemenko Polkam saat ini

    Tidak hanya itu, pihaknya juga membicarakan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Kemenko Polkam dalam berkoordinasi dengan instansi dan kementerian di bawahnya.

    “Supaya kita koordinasikan, mungkin antar kementerian kementerian, kemudian kami koordinasikan lalu kita lihat ada kah bottle neck di situ (sebuah permasalahan),” jelas Djamari.

    Djamari berharap dengan adanya koordinasi yang kuat di internal maupun eksternal kementerian, Kemenko Polkam dapat menunaikan tugas sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Menko Polkam definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Djamari Chaniago, menko polkam yang baru dilantik hari ini, merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998. Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.

    Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yusril mengaku belum dengar Presiden siapkan pengganti Kapolri

    Yusril mengaku belum dengar Presiden siapkan pengganti Kapolri

    Itu kewenangan presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mendengar kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang telah menyiapkan nama pengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Menurut Yusril, apabila terdapat nama pengganti Kapolri yang telah dipersiapkan Presiden, biasanya diputuskan sendiri tanpa bertanya kepada orang lain, termasuk dirinya.

    “Itu kewenangan presiden,” kata Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Yusril menjelaskan pergantian Kapolri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden berwenang mengganti Kapolri dengan mengajukan nama calon Kapolri baru ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Setelah DPR menyetujui, kata Yusril, presiden baru akan melantik Kapolri baru tersebut. “Tentu saja presiden biasanya memberikan satu nama atau dua nama,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun memahami bahwa saat ini isu terkait hal tersebut sudah ramai di media sosial maupun media massa. Namun, hal itu tergantung pada pertimbangan kepala negara.

    “Kapan atau diganti atau tidak kan pertimbangannya pertimbangan Presiden,” kata Rikwanto di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/9).

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa upaya reformasi Polri yang diwacanakan pemerintah dan isu pergantian Kapolri merupakan hal yang berbeda.

    “Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu kan haknya Presiden,” kata purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi itu.

    Menurut ia, pemerintah pun nantinya akan membentuk tim untuk membahas reformasi Polri, baik tim eksternal maupun internal dari Polri.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Qodari sebut KSP turut aktif sosialisasikan program pemerintah

    Qodari sebut KSP turut aktif sosialisasikan program pemerintah

    ANTARA –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Rabu (17/9), menggantikan A.M. Putranto. Qodari mengatakan, KSP akan turut aktif menyosialisasikan program unggulan pemerintah.

     

    TAKE PKG

     

    KEPALA STAF KEPRESIDENAN/ K-S-P/ MUHAMMAD QODARI MENYEBUT LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA AKAN AKTIF / MEMBANTU MENYOSIALISASIKAN PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH// QODARI MENYAMPAIKAN HAL TERSEBUT / USAI DILANTIK OLEH PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO / SEBAGAI KEPALA STAF KEPRESIDENAN/ K-S-P/ MENGGANTIKAN ANTO MUKTI PUTRANTO/ DI ISTANA NEGARA/ RABU 17 SEPTEMBER//

     

    QODARI MENYAMPAIKAN/ DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG IA EMBAN / K-S-P AKAN TURUT BERSINERGI DENGAN LEMBAGA LAIN / SEPERTI BADAN KOMUNIKASI PEMERINTAH/ YANG SEBELUMNYA BERNAMA KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN/ ATAU PRESIDENT COMMUNICATION OFFICE / P-C-O //

     

    SOT

    MUHAMMAD QODARI

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

    00.00-00.19

    Insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber lebih banyak informasi tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga Insya Allah KSP juga akan tampil untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. 

     

    SELAIN MELAKUKAN SOSIALISASI/ QODARI MENGATAKAN K-S-P JUGA MENJALANKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI / TERHADAP SELURUH KEBIJAKAN PEMERINTAH//

     

    DARI JAKARTA/ SUCI NURHALIZA/ PRADANNA PUTRA TAMPI/ KANTOR BERITA ANTARA MEWARTAKAN///

    (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pemerintah beri perhatian khusus ke nelayan kecil

    Anggota DPR dorong pemerintah beri perhatian khusus ke nelayan kecil

    “Nelayan kadang setiap hari belum tentumendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong pemerintah, utamanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil.

    Darori mengungkapkan salah satu kendala utama yang masih dihadapi nelayan kecil adalah tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar.

    “Nelayan kadang setiap hari belum tentumendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” katanya di Jakarta, Rabu.

    Selain subsidi bahan bakar, ia juga menyoroti pentingnya dukungan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil.

    Maka dari itu, ia menegaskan, peningkatan anggaran KKP menjadi Rp13 triliun pada tahun 2026 harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan kecil, pengawasan laut, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Darori mendorong agar program Kampung Nelayan Maju terus dikembangkan karena program tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, hingga peningkatan infrastruktur desa nelayan.

    Legislator dari komisi DPR yang membidangi persoalan pertanian, kehutanan dan kelautan itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk melarang kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil.

    Hal ini untuk memastikan nelayan tradisional tetap memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan yang layak.

    “Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir undang eks Menpora bahas peta jalan hingga 2045

    Erick Thohir undang eks Menpora bahas peta jalan hingga 2045

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berencana mengundang para mantan Menpora untuk berdiskusi terkait penyusunan peta jalan atau road map pembangunan kepemudaan dan keolahragaan hingga tahun 2045.

    “Saya akan mengundang semua bekas Menpora, apakah besok atau minggu depan, untuk kita konsolidasi road map. jangan masing-masing Menpora punya road map sendiri-sendiri. Justru kita sama-sama bersepakat, road map ke depan sampai 2045 seperti apa. Jadi, semua yang namanya eks menteri kita akan undang, kita akan diskusi untuk kebaikan bangsa ini,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Erick menyampaikan komunikasi dengan para pendahulunya sudah terjalin dengan baik, termasuk dengan Dito Ariotedjo dan Zainuddin Amali.

    Sebelum merumuskan program, ia mengatakan akan terlebih dahulu melaksanakan serah terima jabatan dan melakukan rapat pimpinan bersama pejabat Kemenpora untuk mencari terobosan-terobosan di bidang olahraga yang bersih, transparan, serta bebas dari stigma negatif.

    “Kita harus cari bagaimana terobosan-terobosan di olahraga karena penting sekali olahraga ini juga harus bersih, transparan tanpa ada hal-hal selama ini banyak stigma olahraga ini banyak hal yang kurang sehat,” katanya.

    Mengenai terobosan di bidang kepemudaan, Erick menekankan perlunya sinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Sosial agar program peningkatan kapabilitas pemuda hingga penyediaan lapangan kerja dapat berjalan selaras.

    “Apakah kita juga membuat balai vokasi bersama Mensos dan lain-lain supaya program kerja kita jangan sendiri-sendiri. Jadi, kita sama-sama coba menciptakan solusi yang dibutuhkan anak muda ke depan, terutama pekerjaan,” ucap Erick.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang diberhentikan dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid kedua pada 8 September 2025.

    Pelantikan Erick Thohir berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, pukul 15.00 WIB, bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lain hasil reshuffle jilid ketiga Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa satu dari tiga wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang besar menempati jabatan pelaksana tugas menteri BUMN yang sebelumnya dijabat Erick Thohir.

    “Kemungkinan dari wamen,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan seputar peluang wakil menteri (wamen) menempati kursi pelaksana tugas menteri BUMN.

    Ia mengatakan posisi menteri BUMN definitif hingga saat ini belum ditunjuk setelah Erick Thohir berpindah tugas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Untuk mengisi kekosongan sementara, kata Prasetyo, kemungkinan pelaksana tugas akan dijabat salah satu wamen BUMN aktif saat ini.

    Saat ini, terdapat tiga wamen BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.

    Prasetyo menambahkan belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas karena penetapan ad interim masih menunggu tanda tangan resmi.

    Pemerintah juga menegaskan belum ada rencana penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara, sementara proses pembenahan manajemen dan operasional BUMN tetap berjalan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: PCO ditransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah

    Mensesneg: PCO ditransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah

    “Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak dibubarkan, melainkan ditransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan itu dilatari pergantian pimpinan dari Hasan Nasbi ke Angga Raka Prabowo.

    “Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,” ujarnya.

    Ia mengatakan, transformasi ini bertujuan memperluas cakupan komunikasi pemerintah, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga menyinkronkan komunikasi pusat, provinsi, dan daerah terkait program-program pemerintah.

    Prasetyo mengatakan, tugas dan fungsi PCO akan dipindahkan ke BKP, sementara tim yang sebelumnya membantu PCO tetap berpindah tanpa perubahan besar.

    Menurut Prasetyo, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah, dengan harapan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan koordinasi antarinstansi.

    Menurut Mensesneg, perubahan ini diibaratkan seperti mengganti pemain dalam pertandingan, meski strukturnya sama, harapannya performa tim menjadi lebih baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Jakarta (ANTARA) – Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menyatakan bahwa jaring peduli sosial perlu dibangun untuk mencegah fenomena gerakan kilat politik atau political blitzer yang dinilai rawan memicu keresahan sosial.

    Haris mengatakan fenomena political blitzer mirip dengan gelombang protes Arab Spring yang menyebar cepat di Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Ia menyebut pola tersebut tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang jelas tetapi bertujuan menumbuhkan ketidakpercayaan dan pembangkangan sosial.

    “Target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobidience,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut Haris, kerentanan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama gerakan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan sumber terbuka.

    Ia menyorot opini pakar yang menilai kericuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu dipicu oleh pihak-pihak yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempengaruhi data di media sosial.

    “Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data media sosial,” ujarnya.

    Karena itu, ia menilai perlu percepatan program perlindungan sosial, termasuk paket stimulus ekonomi pemerintah, untuk melindungi kelompok rentan.

    Ia meminta pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bekerja sama untuk melindungi kaum rentan menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat itu dengan mengaktifkan jaring peduli sosial.

    “BUMN, swasta, dan warga juga diharapkan bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial agar kelompok rentan secara ekonomi tidak menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat,” kata Haris.

    Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo juga telah tepat menjawab persoalan mendasar rakyat, namun perlu mitigasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan kelancaran program strategis pemerintah.

    Haris menyebut pandangan Presiden tentang praktik “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara sesuai dengan tuntutan gerakan sosial era reformasi.

    Sebelumnya, istilah “serakahnomics” pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup sebuah kongres di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2025. Dalam pidatonya, ia menyebut “serakahnomics” sebagai aliran baru yang menggambarkan kelompok serakah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi pribadi.

    “Arah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat mendasar menjawab persoalan rakyat dan bangsa,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar program strategis pemerintah berjalan tanpa gangguan gerakan kilat politik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,”

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI terus mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pencegahan stunting dengan mendirikan 51 dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) dan kini telah beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,” ujar perwakilan BGN Adib Alfikry melalui keterangannya tertulisnya diterima, Rabu.

    Ia mengungkapkan ada dimensi ekonomi dari program MBG. Dari catatan, per September 2025 sebanyak 51 SPPG sudah beroperasi di Kota Makassar. SPPG tersebut, kata dia, merupakan elemen utama dalam program MBG dengan menyiapkan makanan bergizi diberikan ke penerima manfaat.

    Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi mengemukakan, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa.

    “Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Jika gizi anak sejak dini tidak terpenuhi, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia. Ini bukan lagi isu kesehatan, tapi isu peradaban,” tutur Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi.

    Menurutnya, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan visi Indonesia 2045 terciptanya generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Sementara itu, Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Syamsul Tomar menambahkan, stunting harus dilihat sebagai ancaman multidimensi.

    oleh karena itu kasus stunting di Indonesia harus segera diatasi, salah satunya yakni dengan program MBG yang di gagas Pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

    “Stunting bukan hanya tubuh anak yang pendek, tapi masa depan bangsa yang dipangkas. MBG ini hadir sebagai solusi nyata, sekaligus membuka jalan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM pangan,”paparnya

    Melalui kolaborasi lintas sektor, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat daya tahan gizi anak-anak, tetap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

    Dengan demikian, program MBG berdiri sebagai program yang tajam menyasar dua masalah krusial bangsa stunting dan ketimpangan ekonomi lokal. Sosialisasi program MBG tersebut diikuti ratusan peserta dari masyarakat di Vann in Sky Makassar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.