Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menko Polkam Djamari evaluasi desk penindakan era Budi Gunawan

    Menko Polkam Djamari evaluasi desk penindakan era Budi Gunawan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago telah mengevaluasi beberapa desk penindakan yang dibentuk Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan.

    Evaluasi itu dibahas Djamari dalam rapat perdananya sebagai Menko Polkam bersama para deputi Kemenko Polkam, Rabu.

    “Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” kata Djamari saat ditemui usai rapat di depan kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

    Menurut dia, seluruh desk tersebut telah memberikan kontribusi baik untuk negara. Namun demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah Kemenko Polkam saat ini akan mengadopsi konsep penindakan melalui desk-desk tersebut.

    Tidak hanya mempertimbangkan desk yang sebelumnya sudah ada, Djamari memastikan pihaknya akan merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.

    Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas keamanan dan politik negara.

    Namun demikian, Djamari tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa konsep revitalisasi organisasi yang akan diterapkan di Kemenko Polkam.

    Sebelumnya Kemenko Polkam saat masih di pimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

    Desk-desk tersebut terdiri dari ragam instansi yang saling berkesinambungan. Desk tersebut lalu melakukan ragam penindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal hingga penanggulangan bencana kebakaran hutan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Djamari revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam

    Menko Djamari revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago akan melanjutkan rencana Menko Polkam ad interim sebelumnya yakni Sjafrie Sjamsoeddin untuk merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.

    “Merevitalisasi kan harus. Masa enggak, kita harus revitalisasi terus, kita tingkatkan, kita tingkatkan lagi, tidak berhenti,” kata Djamari saat ditemui di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.

    Namun demikian, Djamari memastikan revitalisasi itu tidak akan mengubah struktur organisasi Kemenko Polkam secara keseluruhan.

    Eks Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) itu pun tidak menjelaskan secara rinci revitalisasi organisasi seperti apa yang akan dia buat di Kemenko Polkam.

    Dia hanya menjelaskan revitalisasi organisasi itu dilakukan demi meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan negara.

    Sebelumnya, Sjafrie saat menjadi Menko Polkam ad interim mengatakan akan merevitalisasi struktur organisasi Kemenko Polkam.

    “Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Koordinator Polkam,” kata Sjafrie yang kala itu baru saja selesai memimpin rapat koordinasi perdana sebagai Menko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

    Pernyataan tersebut dilontarkan Sjafrie kala menjawab pertanyaan wartawan tentang arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Sjafrie saat ditunjuk sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie melanjutkan, dirinya diberi kewenangan untuk mengambil langkah efektif dan efisien agar jajaran Kemenko Polkam bisa bekerja dengan efektif dan efisien.

    Namun sama seperti Djamari, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci terkait revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Djamari ceritakan detik-detik dirinya terpilih jadi Menko Polkam

    Djamari ceritakan detik-detik dirinya terpilih jadi Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menceritakan detik-detik dirinya dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam, Rabu.

    Kepada awak media, dia menjelaskan, dirinya sedari awal memang sering berhubungan dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    “Saya kan berada bersama sama dengan tim yang berada dengan Pak Sjafrie. Sehingga katakanlah kontak dengan pak presiden kan agak sering,” ujar pria yang dahulu menjadi senior dari Sjafrie dan Prabowo ketika di Akabri itu saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

    Djamari melanjutkan, di antara ragam pertemuan dirinya dengan Sjafrie dan Prabowo, tidak pernah ada pembahasan tentang rencana penunjukan dirinya sebagai Menko Polkam.

    Dia baru tahu bahwa dirinya akan ditunjuk jadi Menko Polkam setelah menerima telepon dari pihak Istana Negara, sehari sebelum pelantikan.

    “Diberi tahu (akan menjadi Menko Polkam) karena tahapannya naik pangkat dulu, baru (pelantikan),” kata Djamari.

    Djamari pun enggan memberi tahu siapa pihak yang menghubunginya untuk datang ke Istana Negara.

    Setelah dilantik, Eks Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) itu mengaku siap menjalankan tugas dalam menciptakan keamanan dan stabilitas politik negara.

    Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/aa.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Djamari Chaniago, Menko Polkam yang baru dilantik hari ini, merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998.

    Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.

    Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut sampaikan Rp12,54 triliun untuk pembangunan Sumut

    Gubernur Sumut sampaikan Rp12,54 triliun untuk pembangunan Sumut

    “Target pendapatan daerah ditetapkan Rp13,24 triliun, namun dalam P-APBD mengalami penurunan Rp699,17 miliar atau 5,28 persen menjadi Rp12,54 triliun,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan, sebanyak Rp12,54 triliun untuk pembangunan dengan melakukan perubahan APBD Sumut tahun ini.

    “Target pendapatan daerah ditetapkan Rp13,24 triliun, namun dalam P-APBD mengalami penurunan Rp699,17 miliar atau 5,28 persen menjadi Rp12,54 triliun,” ucap Bobby saat penyampaian Ranperda tentang perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu.

    Gubernur menyebutkan, perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025 menjadi Rp12,54 triliun lebih ini selanjutnya akan dibahas oleh lembaga legislatif.

    Hal ini sesuai hasil evaluasi yang dilakukan atas asumsi sumber pendapatan pajak daerah dengan pertimbangan potensi pajak daerah yang dicapai, dan mempedomani ketentuan pemerintah pusat.

    “Dalam penyesuaian anggaran, kita menghadapi berbagai dinamika, baik secara regional maupun nasional,” kata Bobby.

    Perubahan asumsi ekonomi, lanjut dia, fluktuasi harga komoditas, pergeseran prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak di sektor pelayanan publik menjadi alasan kuat penyesuaian anggaran tahun ini.

    Bobby menjelaskan, penyusunan anggaran ini juga untuk peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, dan pendidikan.

    Kemudian, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumut, serta penanganan masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat.

    “Semua hal itu menuntut kita untuk lebih responsif dalam mengelola keuangan daerah,” tutur Bobby.

    Menurutnya, bahwa perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025 juga dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika pembangunan daerah.

    Ia menyeburkan, baik karena adanya perkembangan asumsi ekonomi makro, lalu realisasi pendapatan, dan belanja daerah pada semester pertama.

    Sehingga diharapkan perubahan APBD ini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mengucapkan terima kasih, dan apresiasi yang tinggi kepada dewan yang terhormat atas atensi yang telah diberikan beberapa hari ini,” ungkap dia.

    Terutama, dalam melaksanakan tahapan proses penyusunan perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025. “Pembahasannya dilakukan secara maraton namun tetap intensif,” jelas Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RUU Transportasi Online dipastikan masuk Prolegnas Prioritas 2026

    RUU Transportasi Online dipastikan masuk Prolegnas Prioritas 2026

    ANTARA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan RUU tentang Transportasi Online dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Hal itu disampaikan kepada awak media usai rapat kerja membahas prolegnas bersama pemerintah di Jakarta, Rabu (17/9). (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Tito mengingatkan agar Pemda tidak hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, syarat menjadi negara maju dan dominan adalah memiliki SDM unggul, sehat, terampil, dan produktif.

    “Saya minta daerah jangan hanya mengandalkan kekayaan alam, apalagi yang bisa merusak lingkungan. Kita harus mempersiapkan anak-anak muda dengan skill, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa melompat menjadi negara dominan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji serta jajaran Pemda seluruh Indonesia.

    Ia mencontohkan negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat yang mampu berperan sebagai kekuatan global karena memiliki penduduk produktif dalam jumlah besar, wilayah luas, dan didukung SDA melimpah.

    Sebaliknya, negara seperti Singapura hanya bisa bertahan lewat kualitas SDM meski wilayahnya kecil dan minim SDA.

    “Begitu juga Australia, dia punya SDA dan wilayah luas, tetapi jumlah penduduknya sedikit. Indonesia punya peluang menjadi negara dominan nomor 4 atau 5 dunia, asal SDM kita bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.

    Menurut Tito, pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga. Karena itu, Pemda diminta berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk meningkatkan kualitas keluarga di daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taufik Basari: TAP MPR 2003 masih relevan hadapi politik kini

    Taufik Basari: TAP MPR 2003 masih relevan hadapi politik kini

    “TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 lahir dari semangat reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 periode 1999–2002. Di dalamnya terkandung nilai dasar yang tetap kontekstual hingga kini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari menilai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 1 Tahun 2003 masih relevan sebagai pedoman menghadapi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia saat ini.

    “TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 lahir dari semangat reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 periode 1999–2002. Di dalamnya terkandung nilai dasar yang tetap kontekstual hingga kini,” kata Taufik.

    Pandangan itu ia sampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema “Evaluasi Keberadaan TAP MPR I/MPR/2003” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Diskusi ini membahas posisi TAP MPR dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi.

    Ia menjelaskan, TAP tersebut mengatur status hukum ketetapan MPR, mulai dari yang dicabut, masih berlaku, hingga yang berlaku sementara sampai terbentuk peraturan perundang-undangan baru. Dengan demikian, TAP itu memiliki peran penting dalam transisi hukum dan politik Indonesia.

    Menurut Taufik, banyak pihak kerap melupakan keberadaan TAP MPR ini. Padahal, nilai yang terkandung di dalamnya justru relevan dalam menjawab tantangan bangsa, terutama saat muncul kritik publik terhadap praktik politik yang dianggap kurang aspiratif.

    Fenomena meningkatnya jarak antara rakyat dan penguasa, hingga kekhawatiran atas menguatnya oligarki, disebutnya sebagai sinyal perlunya bangsa kembali merujuk pada etika kehidupan berbangsa serta agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Ia menegaskan, TAP MPR yang masih berlaku, termasuk TAP Nomor 8 Tahun 2001 tentang arah kebijakan pemberantasan KKN dan TAP Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, harus dilihat tidak hanya secara legal tetapi juga secara moral.

    “Etika berbangsa itu bukan hanya untuk rakyat, tetapi terutama bagi penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai teladan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Martin Hutabarat menambahkan, TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 juga krusial karena menjadi dasar keberlakuan sejumlah ketetapan lain yang belum terakomodasi dalam undang-undang. Menurut dia, pemahaman itu penting agar peran MPR pascareformasi tidak terabaikan.

    Martin menilai, meski sudah ada sejumlah undang-undang mengenai pemberantasan KKN, pengaturannya masih parsial sehingga belum sejalan sepenuhnya dengan amanat TAP MPR. Karena itu, ia mendorong MPR menginisiasi langkah agar pemerintah dan DPR menyusun undang-undang komprehensif yang mengadopsi substansi TAP tersebut.

    Pada akhirnya, baik Taufik maupun Martin menekankan bahwa semangat reformasi 1998 harus terus dijaga sebagai fondasi moral bangsa.

    TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 dipandang bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga kompas etis untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap dijalankan berdasarkan konstitusi.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam akan beri masukan ke Ahmad Dofiri soal reformasi Polri

    Menko Polkam akan beri masukan ke Ahmad Dofiri soal reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pihaknya akan memberikan masukan tentang reformasi kepolisian kepolisian kepada Ahmad Dofiri selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    “Kami juga akan memberikan masukan juga,” kata Djamari saat ditemui awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.

    Djamari menjelaskan, masukan terhadap Polri perlu dilakukan karena instansi tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

    Tidak hanya memberikan masukan, Djamari menilai Kemenko Polkam juga berhak mendapatkan laporan dari Dofiri terkait kinerja Polri.

    “Kalau misalnya di sini akan ada seperti yang anda katakan itu (jabatan Ahmad Dofiri), yang akan dimotori oleh Pak Dofiri, ya tentunya kami juga dilaporin,” kata Djamari.

    Djamari meyakini koordinasi antara pihaknya dengan Dofiri akan berjalan dengan baik demi terciptanya reformasi Polri yang baik.

    Pada Rabu sore, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta.

    Pelantikan Ahmad Dofiri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Nomor 97/P Tahun 2025 Tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

    “Mengangkat Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan keputusan Presiden.

    Penetapan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian per tanggal 16 September 2025.

    Diangkatnya Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.

    Komisi tersebut dibentuk guna merumuskan berbagai gagasan perubahan yang harus dilakukan terhadap tubuh Polri, untuk nantinya diserahkan kepada Presiden.

    Dofiri merupakan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis Korps Bhayangkara, antara lain Wakil Kepala Polri, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Djamari revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam

    Menko Polkam akan temui Menhan untuk perkuat koordinasi

    “Ya kira-kira begitu (besok bertemu Sjafrie Sjamsoeddin) kalau beliau ada waktu. Saya akan koordinasi dengan bapak,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan dirinya berencana bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Eks Menteri ad interim Menko Polkam Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (18/9).

    “Ya kira-kira begitu (besok bertemu Sjafrie Sjamsoeddin) kalau beliau ada waktu. Saya akan koordinasi dengan bapak,” kata Djamari kepada awak media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.

    Djamari menjelaskan, pertemuan itu dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi antara Kemenko Polkam dan jajaran kementerian dan instansi di bawah koordinasinya, salah satunya Kemhan.

    Tidak hanya kepada Kemenhan saja, Djamari memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh kementerian dan instansi agar kerja sama lintas lembaga dapat terjalin dengan baik.

    Supaya kita koordinasikan, mungkin antar kementerian kementerian, kemudian kami koordinasikan lalu kita lihat ada kah bottle neck di situ (sebuah permasalahan),” jelas Djamari.

    Djamari berharap dengan adanya koordinasi yang kuat di internal maupun eksternal kementerian, Kemenko Polkam dapat menunaikan tugas sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Menko Polkam definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Djamari Chaniago, menko polkam yang baru dilantik hari ini, merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998. Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.

    Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpora Erick diberi tugas bangun pemuda jadi tulang punggung bangsa

    Menpora Erick diberi tugas bangun pemuda jadi tulang punggung bangsa

    ANTARA – Erick Thohir resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/9). Erick mengaku mendapat tugas dari Presiden untuk lebih memperhatikan pembangunan pemuda serta menjadikan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.