Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi I DPR harap Menkopolkam baru jawab tantangan ke depan

    Komisi I DPR harap Menkopolkam baru jawab tantangan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) baru, Djamari Chaniago, mampu menjawab tantangan bangsa ke depan setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

    “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Djamari Chaniago untuk mengemban amanah sebagai Menkopolkam. Presiden Prabowo pasti telah mempertimbangkan matang penunjukan beliau, saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah,” kata Sukamta kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan tantangan yang akan dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika eksternal.

    Ia menjelaskan tantangan domestik mencakup menurunnya kualitas demokrasi. Berdasarkan catatan, skor indeks demokrasi Indonesia pada 2024 turun menjadi 6,44 dari 6,5 pada 2023 dan 6,7 pada 2022, dari skala 10. Menurutnya, angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.

    Menurut Sukamta, aspek yang mendorong penurunan indeks meliputi kebebasan sipil, kesetaraan, dan kelembagaan demokrasi. Kondisi ini, lanjutnya, ditambah situasi politik dalam negeri yang belakangan memanas dengan meningkatnya kemarahan publik terhadap DPR, kepolisian, maupun kementerian tertentu.

    “Ini tantangan besar bagi Menkopolkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan tanpa mengabaikan demokrasi serta kebebasan sipil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

    Di sisi eksternal, ia menyoroti dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah seperti Palestina dan Israel, yang berimplikasi terhadap Indonesia.

    Selain itu, konflik kawasan juga menjadi perhatian, misalnya ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja hingga isu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang kembali muncul.

    “Dengan pengalaman beliau selama ini, semoga tugas-tugas berat tadi dapat kita hadapi dan selesaikan bersama,” kata Sukamta menambahkan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serangan darat dalam Latgabma Super Garuda Shield 2025

    Serangan darat dalam Latgabma Super Garuda Shield 2025

    Senin, 1 September 2025 16:56 WIB

    Roket Vampire RM-70 Grade ditembakkan dalam serangan darat Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025). Operasi tersebut untuk menggempur pertahanan musuh dari jarak jauh pada skenario Latgabma Super Garuda Shield 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

    Prajurit Resimen Artileri 1 Marinir TNI AL menurunkan Roket Vampire RM-70 Grade dalam serangan darat saat Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025). Operasi tersebut untuk menggempur pertahanan musuh dari jarak jauh pada skenario Latgabma Super Garuda Shield 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

    Kendaraan ‘Multiple Launch Rocket System (MLRS)’ Astros II MK 6 milik TNI AD bersiap menembakkan roket dalam latihan penembakan roket dalam ‘Live Fire Exercise (LFX)’ Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025). Latihan penembakan roket yang melibatkan peluncur roket multipel atau ‘Multiple Launch Rocket System (MLRS)’ Astros II MK 6 dari TNI AD, Himars milik tentara Amerika (US Army) tersebut bertujuan untuk menggempur pertahanan musuh dari jarak jauh pada skenario Latgabma Super Garuda Shield 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Presiden lantik menteri hingga beri gelar kehormatan

    Politik kemarin, Presiden lantik menteri hingga beri gelar kehormatan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (17/9). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Ganti Hasan Nasbi, Angga Raka jabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

    Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menggantikan posisi Hasan Nasbi.

    Pelantikan Angga Raka berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu pukul 15.00 WIB, bersama sejumlah kepala dan wakil kepala badan lain hasil reshuffle kabinet ketiga periode 2024–2029.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Presiden Prabowo geser Erick Thohir isi jabatan Menpora

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang diberhentikan dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid kedua pada 8 September 2025.

    Pelantikan Erick Thohir berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, pukul 15.00 WIB, bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lain hasil reshuffle jilid ketiga Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Ini daftar 11 menteri, wamen, dan kepala badan/lembaga dilantik Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik 11 pejabat terdiri atas menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga dan wakil kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, sebagai hasil dari perombakan atau reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Pelantikan menteri dan wakil menteri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan wakil Menteri Negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo beri kenaikan pangkat jenderal kehormatan buat Djamari, Dofiri

    Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri sehingga keduanya saat ini pun masing-masing menyandang pangkat Jenderal TNI Kehormatan (Purn.) dan Jenderal Polisi Kehormatan (Purn.).

    Prosesi pemberian pangkat tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, sebelum upacara pelantikan menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih, yang juga digelar di Istana Negara pada Rabu pukul 15.00 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD di provinsi tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal itu menyusul adanya arahan Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah agar berkomunikasi dengan DPRD untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima wakil rakyat di daerah masing-masing.

    “Kalau soal tunjangan perumahan DPRD, kita harus konsultasi dulu ke Mendagri, apakah perlu dievaluasi atau tidak,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.

    Ansar mengaku tidak mengetahui secara detail nominal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri, namun ia memastikan tak ada rencana kenaikan gaji maupun tunjangan dewan di daerah itu pada tahun anggaran 2025.

    “Nominalnya masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ansar.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kepri Ika Hasilah menyatakan saat ini gaji pokok anggota DPRD berkisar Rp5 juta per bulan, lalu ditambah tunjangan transportasi sekitar Rp13 juta, kemudian tunjangan perumahan sekitar Rp15 juta, serta tunjangan lainnya sekitar Rp13 juta per bulan.

    Menurut Ika, gaji dan tunjangan anggota legislatif itu tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir atau sejak 2020.

    “Kami juga belum pernah melakukan penghitungan appraisal layak atau tidaknya menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri,” kata Ika.

    Ia menambahkan kalaupun ada rencana kenaikan gaji atau tunjangan anggota dewan, misalnya tunjangan perumahan, maka harus melalui mekanisme penilaian penaksiran nilai properti/rumah, baru kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri.

    “Contohnya, tunjangan perumahan anggota DPRD, tentu harus disesuaikan dengan nilai rumahnya,” ucap Ika.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekda Jabar minta lulusan IPDN jadi pimpinan tangguh tengah tantangan

    Sekda Jabar minta lulusan IPDN jadi pimpinan tangguh tengah tantangan

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus mampu menjadi pemimpin tangguh yang lahir dari medan tugas penuh tantangan.

    “Tempatkan mereka di tempat tersulit, terjauh, dengan fasilitas sangat minim. Karena pemimpin itu diuji oleh kesulitan dan tantangan. Kalau kalian bisa menunjukkan prestasi di tengah keterbatasan, kalian adalah calon pemimpin masa depan,” kata Herman dalam Penyerahan Dokumen Kepegawaian (CPNS) bagi lulusan IPDN Angkatan XXXII di Gedung Sate Bandung, Rabu.

    Herman mengatakan masyarakat saat ini menaruh ekspektasi tinggi terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

    Karena itu, lanjut dia, lulusan IPDN tidak boleh bekerja secara biasa-biasa saja.

    “Masyarakat ingin pengangguran segera turun, kemiskinan segera turun. Artinya, tidak bisa pakai lama. Kalau kalian tidak unggul dan tidak berkarakter, kalian akan tertinggal,” ujarnya.

    Lebih jauh, Herman mengingatkan para lulusan agar tidak mudah menyerah menghadapi keterbatasan di lapangan. Menurutnya, minimnya sarana prasarana maupun anggaran bukan alasan untuk berhenti berkarya.

    “Kalau kalian masuk ke kantor dengan sarana prasarana terbatas, jangan mengeluh. Itulah medan tugas yang sesungguhnya. Pemimpin harus mampu mengubah situasi yang serba terbatas menjadi berlimpah,” katanya.

    Dalam lingkup Jawa Barat, kata Herman, pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah provinsi, tapi harus sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa, guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

    “Provinsi itu agregasi. Jabar akan istimewa kalau kabupaten/kotanya istimewa, kecamatannya istimewa, desanya istimewa, dan kelurahannya istimewa,” ucapnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar tegaskan komitmen beri mahasiswa ruang salurkan aspirasi

    Golkar tegaskan komitmen beri mahasiswa ruang salurkan aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar menggelar dialog bertajuk Dengarkan Aspirasi Rakyat bersama perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan partainya berkomitmen untuk konsisten memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya.

    “Kami memandang hal seperti ini sangat penting dan insyaallah pertemuan ini bukan hanya sekali ini saja. Nanti kami akan adakan secara berkala agar teman-teman punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan aspirasinya, bukan hanya sekali saja,” kata Sarmuji di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu.

    Sarmuji mengatakan dukungan moral dari para mahasiswa sangat krusial bagi para legislator dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen dan menerjemahkannya menjadi sebuah kebijakan yang pro rakyat.

    “Seorang idealis di parlemen tetap membutuhkan backup, support moral, dari rekan-rekan, utamanya rekan-rekan mahasiswa, kalau kami ini di back up mahasiswa, kami menyampaikan idealitas di parlemen itu pasti lebih percaya diri,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, yang mengatakan aspirasi yang disampaikan akan diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan.

    “Apa yang disampaikan oleh masyarakat, teman-teman mahasiswa, berbagai elemen, itu ya tentu wajib kami serap dan kita jelmakan menjadikan sebuah kebijakan,” ujarnya.

    Dialog tersebut diselenggarakan oleh sayap pemuda Golkar, Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 dengan mengusung tema Dengarkan Aspirasi Rakyat dengan mengundang perwakilan mahasiswa dari Universitas se-Jabodetabek

    Perwakilan mahasiswa yang hadir dalam dialog tersebut berasal dari antara lain Institut Bisnis & Informatika (IBI) Kosgoro 1957, UNJ, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Gunadarma, dan Universitas Trisakti.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI Pusat dan HK gelar forum edukasi keterbukaan informasi publik

    KI Pusat dan HK gelar forum edukasi keterbukaan informasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Pusat bersama PT Hutama Karya (Persero) menggelar “Forum Edukasi Peningkatan Pemahaman Literasi serta Kemampuan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik” untuk mengawal badan publik agar lebih inklusif, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.

    Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Rabu, menekankan mandat KI Pusat untuk mengawal konsistensi penerapan keterbukaan informasi lintas badan publik.

    “Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat, dijamin UUD 1945 dan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), sekaligus kewajiban badan publik untuk melaksanakannya. Melalui forum ini, kapasitas BUMN dalam mengelola informasi diharapkan makin kuat sehingga tata kelola berjalan profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” katanya.

    Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail selaku pengampu kegiatan forum, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang edukasi dan berbagi praktik baik antarbadan publik.

    “Forum ini kami rancang untuk meningkatkan awareness, literasi, dan kemampuan badan publik dalam mengawal kualitas keterbukaan informasi,” ujarnya.

    Samrotunnajah juga menekankan sejumlah aspek yang masih perlu diperhatikan badan publik.

    “Mulai dari struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), standar layanan, hingga kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) masih banyak yang perlu diperkuat. Termasuk supervisi manajemen, ketersediaan sarana ramah disabilitas, dan pengelolaan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi,” jelasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lantik Djamari jadi menteri, ISDS: Bukti Prabowo tidak pendendam

    Lantik Djamari jadi menteri, ISDS: Bukti Prabowo tidak pendendam

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline menilai presiden Prabowo Subianto tidak mengedepankan rasa dendam dengan melantik Djamari Chaniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

    “Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu,” kata Edna dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dendam masa lalu itu merujuk pada fakta bahwa Djamari merupakan Sekretaris dari Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998.

    Menurut Edna, Prabowo lebih mempertimbangkan pengalaman Djamari di dunia militer serta kedekatan secara personal di masa lalu.

    Dia menjelaskan, kedekatan antara Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Djamari terjadi ketika ketiganya masih berstatus siswa di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata RI).

    Kala itu, kata Edna, Prabowo dan Sjafrie berada pada satu angkatan yang sama yakni 1974. Sedangkan, Djamari merupakan senior keduanya karena berada di angkatan 1971.

    “Di sinilah, terjadi kedekatan karena Djamari yang merupakan letting 1971 adalah “pengasuh” letting 1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Sjafrie,” jelas Enda.

    “Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di AKABRI,” tambah Edna yang juga sebagai eks wartawan Harian Kompas khusus bidang militer itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo jenguk polisi yang cedera pascakericuhan unjuk rasa

    Presiden Prabowo jenguk polisi yang cedera pascakericuhan unjuk rasa

    Senin, 1 September 2025 18:10 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berjalan usai menjenguk polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). Presiden menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta dan meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa kepada anggota yang terluka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). Presiden menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta dan meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa kepada anggota yang terluka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam Djamari evaluasi desk penindakan era Budi Gunawan

    Menko Polkam Djamari evaluasi desk penindakan era Budi Gunawan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago telah mengevaluasi beberapa desk penindakan yang dibentuk Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan.

    Evaluasi itu dibahas Djamari dalam rapat perdananya sebagai Menko Polkam bersama para deputi Kemenko Polkam, Rabu.

    “Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” kata Djamari saat ditemui usai rapat di depan kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

    Menurut dia, seluruh desk tersebut telah memberikan kontribusi baik untuk negara. Namun demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah Kemenko Polkam saat ini akan mengadopsi konsep penindakan melalui desk-desk tersebut.

    Tidak hanya mempertimbangkan desk yang sebelumnya sudah ada, Djamari memastikan pihaknya akan merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.

    Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas keamanan dan politik negara.

    Namun demikian, Djamari tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa konsep revitalisasi organisasi yang akan diterapkan di Kemenko Polkam.

    Sebelumnya Kemenko Polkam saat masih di pimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

    Desk-desk tersebut terdiri dari ragam instansi yang saling berkesinambungan. Desk tersebut lalu melakukan ragam penindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal hingga penanggulangan bencana kebakaran hutan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.