Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menerima masukan soal fasilitas kesehatan di wilayah Papua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang mengunjungui wilayah Papua pada 16–18 September 2025.

    Ribka mengatakan Wapres telah memberikan sejumlah arahan untuk peningkatan di berbagai sektor usai menyambangi sejumlah lokasi di wilayah Papua.

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Wapres pada rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura.

    Ia juga mengatakan Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wapres tersebut.

    “Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat,” ujarnya

    Sebelumnya, Wapres telah lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menyebut banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.

    Hal serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai harus diperbaiki, baik dari sisi fisik maupun tata kelola dan manajemen.

    Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, turut dibahas pula persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

    Ribka menambahkan, arahan yang disampaikan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait bidang pendidikan dan kesehatan.

    Sedangkan mengenai TKD, pembahasannya akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ia menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.

    “Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan AM Putranto ke Qodari sebagai KSP: Lanjut kawal program Prabowo

    Pesan AM Putranto ke Qodari sebagai KSP: Lanjut kawal program Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa dirinya mendapat pesan dari mantan Kepala KSP Anto Mukti Putranto untuk melanjutkan peran KSP dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto.

    “Melanjutkan apa yang sudah ada, karena kita percaya betul, bahwa KSP ini memberikan manfaat yang nyata, kepada pelaksanaan program-program Presiden Prabowo yang sangat besar, banyak baru,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Qodari mengatakan KSP telah terbukti memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk usulan agar transfer tunjangan guru dilakukan langsung tanpa melalui daerah.

    Dia menyebut ratusan ribu hingga jutaan guru sudah merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.

    Menurut Qodari, pemerintahan Presiden Prabowo masih memiliki banyak program baru yang perlu dikawal agar dapat berjalan optimal.

    Dia menekankan pentingnya proses teknokrasi yang baik agar program-program tersebut berdampak langsung pada pergerakan ekonomi.

    Qodari juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar KSP lebih berperan dalam membantu komunikasi pemerintah.

    Dia menegaskan KSP akan mendukung kementerian dan lembaga, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah, dalam menyampaikan capaian program pemerintah.

    Sebagai lembaga yang memiliki fungsi monitoring dan evaluasi atas program prioritas presiden, Qodari menilai KSP memiliki kelebihan karena mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah dan manfaatnya bagi masyarakat.

    Informasi itu akan terus dikomunikasikan agar dipahami publik dan mendapat dukungan yang lebih luas.

    “Artinya membantu K/L untuk bisa memperbaiki kinerja, program, tetapi juga insya Allah komunikasi, nanti juga agar di pahami oleh masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang lebih luas,” ucap dia.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9), menggantikan Anto Mukti Putranto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD gunakan drone untuk antar logistik prajurit di wilayah operasi

    TNI AD gunakan drone untuk antar logistik prajurit di wilayah operasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihak berencana menggunakan pesawat nir awak atau drone untuk membantu operasional prajurit, salah satunya mengantar logistik ke daerah operasi.

    “Jadi, sedang dijajaki bagaimana kita melaksanakan hubungan operasional berkaitan dengan drop ping logistik untuk pasukan maupun untuk membantu masyarakat, menggunakan drone,” kata Wahyu saat ditemui Mabes AD, Jakarta Pusat.

    Menurut Wahyu, penggunaan drone untuk kebutuhan operasi militer sangat efektif dari segi tenaga dan waktu.

    Selain itu, penggunaan drone untuk mengantar logistik juga dapat memperkecil potensi jatuhnya korban jiwa di medan perang.

    Tidak hanya untuk mengantar logistik saja, TNI AD juga dapat memanfaatkan teknologi drone untuk operasi militer selain perang (OMSP) seperti membantu proses evakuasi bencana hingga mencari korban bencana di medan yang sulit di gapai manusia.

    Saat ditanya drone jenis apa yang akan dibeli TNI AD, Wahyu belum bisa memberikan kepastian.

    Belakangan TNI AD juga telah menjajaki beberapa drone buatan asing untuk dibeli, salah satunya drone menarik perhatian TNI AD yakni Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) buatan Baykar, Turki.

    Namun hingga saat ini, Wahyu belum bisa memastikan kapan drone buatan Turki itu akan dibeli TNI AD.

    “Masih penjajakan” jelas dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahli: Pembinaan ideologi Pancasila harus sasar generasi muda digital

    Ahli: Pembinaan ideologi Pancasila harus sasar generasi muda digital

    Jakarta (ANTARA) – CEO Alvara Institute Hassanuddin Ali menekankan pentingnya pembinaan ideologi Pancasila yang menyasar generasi muda dengan pendekatan digital agar lebih efektif menjangkau masyarakat luas.

    “Generasi muda adalah anak kandung internet. Mereka terbiasa mengonsumsi konten visual dan digital sehingga pembinaan ideologi Pancasila tidak bisa lagi disampaikan dengan cara konvensional,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Pendapat itu disampaikan Hassanuddin sebagai narasumber ahli dalam rapat dengar pendapat umum terkait Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Legislasi DPR RI di komplek parlemen, Jakarta.

    Hassanuddin menyoroti mayoritas penduduk Indonesia saat ini berasal dari generasi Z dan milenial dengan jumlah mencapai 53 persen dari total populasi. Karakteristik kelompok tersebut berbeda dengan generasi sebelumnya.

    Dia mengatakan pembinaan ideologi Pancasila harus menyasar generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, melalui pendekatan digital dan visual agar lebih efektif.

    Generasi muda lebih banyak memperbincangkan musik, film, olahraga, dan teknologi dibanding isu politik atau ideologi. Karena itu, pesan Pancasila yang berat harus dikemas dalam bahasa sederhana dan visual agar bisa diterima.

    Hassanuddin kemudian mencontohkan tren budaya populer, seperti K-pop, yang dengan cepat menarik perhatian anak muda. Hal itu menjadi tantangan bagi negara untuk mengomunikasikan nilai kebangsaan dengan cara yang sama menariknya.

    Ia menambahkan media sosial berbasis visual, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube lebih relevan untuk generasi muda dibandingkan platform lama, seperti Facebook atau X.

    “Kalau ideologi Pancasila tidak dikomunikasikan dengan cara yang sama menariknya maka akan sulit diterima generasi muda,” ujarnya.

    Selain itu, ia mengusulkan adanya survei tahunan untuk mengukur sejauh mana internalisasi Pancasila berhasil di masyarakat, serta pentingnya strategi literasi dan kontra narasi digital di tengah maraknya perdebatan ideologi di media sosial.

    Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Ahmad Basarah dan Kepala Badan Keahlian DPR Prof. Bayu Dwi Anggono, yang memberikan masukan terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Menkopolkam dan Menpora

    Profil Menkopolkam dan Menpora

    Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9) melantik para menteri untuk mengisi posisi yang kosong setelah reshuffle pertama, Senin (8/9). Berikut sosok dua menteri yang baru dilantik.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sertijab KSP, AM Putranto: Saya tentara, tapi bisa nangis juga

    Sertijab KSP, AM Putranto: Saya tentara, tapi bisa nangis juga

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto nampak emosional saat menyampaikan kesan perpisahannya pada acara serah terima jabatan dengan Kepala Staf Kepresidenan baru Muhammad Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Meski berlatar belakang tentara, AM Putranto tampak tidak mampu menahan air mata saat harus meninggalkan gedung dan para pegawai yang sudah membersamai selama hampir satu tahun terakhir.

    “Saya butuh tisu, saya agak emosional, terima kasih ya. Saya tentara, tapi bisa nangis juga ya, saya coba tahan dari tadi, tapi kan wajar manusiawi,” katanya.

    Pria yang kerap disapa AMP itu menyampaikan bahwa dirinya meninggalkan jabatan KSP secara baik-baik dan tanpa ada masalah.

    Menurut dia, peran KSP selama ini telah dirasakan manfaatnya, baik oleh kementerian, lembaga, maupun masyarakat.

    Dia menyinggung capaian KSP, di antaranya melalui pengelolaan media sosial yang menempati peringkat tinggi dalam pemberitaan.

    “Apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran KSP ini sangat bermanfaat untuk kementerian/lembaga terkait dan masyarakat. Terbukti yang dikoordinasi oleh Pak Ivan, terima kasih medsos kita nomor dua ratingnya tertinggi untuk pemberitaan. Artinya orang melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu cerita kepada beliau, tapi apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat,” katanya.

    AMP menyakini kepemimpinan Qodari dapat melanjutkan berbagai hal positif yang telah berjalan, dengan bekal latar belakang politik dan kemampuan komunikasi yang dimilikinya.

    Sementara itu, Qodari menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan AM Putranto yang mampu membangun struktur organisasi, personalia, dan kegiatan KSP dalam waktu singkat.

    Dia menyatakan sejumlah capaian KSP, di antaranya dalam memperjuangkan transfer langsung tunjangan guru hingga mendukung program prioritas Presiden.

    Qodari menyebut banyak program yang telah digodok dan dikawal KSP, termasuk persiapan sejumlah peraturan presiden.

    Dia menambahkan KSP memiliki peran penting dalam memperjuangkan program-program Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan pada titik itulah kemudian memang saya meyakini betul bahwa program Pak Prabowo ini betul-betul untuk rakyat Indonesia, terutama yang kurang beruntung,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Qodari juga memperkenalkan slogan kepemimpinannya, yakni no guts, no glory, yang dikombinasikan dengan semboyan AM Putranto, yakni no road, no problem.

    Dia menekankan bahwa KSP harus berani, tidak takut dalam memperjuangkan program Presiden Prabowo, serta terus berperan dalam mengatasi kesenjangan, mulai dari gizi hingga kualitas sumber daya manusia.

    “Walaupun jumlah kita tidak banyak Pak, tapi saya yakin dengan slogan, no road, no problem, no guts, no glory, KSP akan maju,” kata Qodari.

    Qodari menutup sambutan dengan menyampaikan keyakinan bahwa media KSP yang saat ini menempati peringkat kedua, dapat meningkat menjadi yang teratas.

    “Selamanya kita akan jadi saudara, insyaallah. Dimanapun kita bertemu, kita adalah saudara, kita saling mendukung, dan insyaallah akan bertemu kembali cepat atau lambat di tempat yang lain dan di titik yang lain,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9), menggantikan Anto Mukti Putranto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM

    DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM

    Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa penyaluran dana pemerintah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus menyasar sektor usaha-usaha produktif menengah ke bawah atau UMKM.

    Sebab jika dana tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh sektor korporasi, menurut dia, tidak akan menimbulkan dampak ekonomi ke bawah secara signifikan. Maka dari itu, dia meminta agar Menteri Keuangan juga menerbitkan panduan atas kebijakan itu.

    “Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa kebijakan Purbaya tersebut tidak ada masalah dari sisi peraturan perundang-undangan. Sebab, kata dia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang-Undang (UU) APBN tahun 2025.

    Dalam UU tersebut, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk mengelola dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk disimpan selain di Bank Indonesia. Dalam hal ini, dana SAL bisa dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan badan hukum yang memiliki penugasan.

    “Sehingga penempatan Rp200 triliun itu bagi DPR no issue. Justru isunya bagi DPR adalah Rp200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencairkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (12/9).

    Kelima bank itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai dana masing-masing sebesar Rp55 triliun.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp10 triliun.

    Purbaya menjelaskan dana yang disalurkan ke BSI lebih kecil dibandingkan empat bank lainnya mengingat ukuran bank yang juga relatif lebih kecil.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: pusat demokrasi di halaman gedung DPR RI layak didukung

    Pengamat: pusat demokrasi di halaman gedung DPR RI layak didukung

    “Usulan ini sangat bagus karena selama ini aspirasi publik banyak disampaikan melalui media yang kadang tidak langsung menyentuh pihak terkait. Dengan adanya ruang khusus seperti ini, masyarakat bisa langsung menyuarakan pendapatnya, sehingga komunik

    Kota Jambi (ANTARA) – Pengamat politik Dr. Pahrudin HM, M.A. menilai usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk membangun pusat demokrasi di perkantoran yang memiliki halaman luas seperti gedung DPR RI sangat layak didukung.

    “Usulan ini sangat bagus karena selama ini aspirasi publik banyak disampaikan melalui media yang kadang tidak langsung menyentuh pihak terkait. Dengan adanya ruang khusus seperti ini, masyarakat bisa langsung menyuarakan pendapatnya, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan transparan,” kata akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi itu ketika diminta tanggapan di Jambi, Kamis.

    Pahrudin juga mengingatkan usulan serupa pernah muncul pada 2015, namun belum direalisasikan dan ide tersebut layak untuk dipertimbangkan kembali karena dapat menjadi sarana penyaluran pendapat yang aman dan terorganisir.

    Menurut dia, kehadiran pusat demokrasi akan menjadi solusi konkret agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di tempat yang telah disediakan, tanpa mengganggu atau merusak fasilitas umum yang lain.

    “Kalau ini betul-betul terwujud, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tertib dan lebih efektif,” katanya.

    Selain itu, Pahrudin menekankan keberadaan area khusus itu dapat mencegah kerusakan fasilitas umum, terutama akibat aksi yang ditunggangi pihak tak bertanggung jawab.

    “Kadang ada pihak yang menyusup dalam aksi sehingga memicu kerusuhan. Dengan adanya pusat demokrasi, potensi kerusakan bisa diminimalisir,” kata dia.

    Ia berharap pemerintah dan DPR RI dapat segera merealisasikan wacana tersebut demi memperkuat demokrasi sekaligus menjaga ketertiban umum.

    Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.

    Menteri kelahiran Paniai, Papua Tengah itu beralasan ide itu muncul agar ketika masyarakat menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tidak membatasi hak orang lain untuk beraktivitas atau berlalu lintas di jalan raya.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR jadikan sejarah Pancasila rujukan RUU Pembinaan Ideologi

    Baleg DPR jadikan sejarah Pancasila rujukan RUU Pembinaan Ideologi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi DPR RI menjadikan sejarah lahirnya Pancasila sebagai rujukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila yang sedang disusun.

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Kamis, dengan menghadirkan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Ahmad Basarah dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono sebagai narasumber.

    “Bung Karno-lah yang pertama kali menyebut istilah Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka,” kata Ahmad Basarah dalam paparannya, seraya menegaskan pentingnya menelaah kembali sidang-sidang BPUPKI sebagai dasar historis.

    Basarah menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan falsafah hidup bangsa yang telah terbukti mempersatukan keragaman Indonesia.

    Karena itu, penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menggunakan pendekatan historis dan hermeneutik agar Pancasila dipahami sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

    Menurut dia, penggalian sejarah penting supaya pembinaan ideologi Pancasila tidak ditafsirkan secara bebas.

    “Lima sila itu bukan kalimat mati, tetapi panduan hidup yang harus diinternalisasikan ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Ahmad Basarah menambahkan pemahaman historis harus diperkuat dengan kerangka hukum yang jelas melalui RUU agar pembinaan ideologi Pancasila dapat berjalan efektif.

    Ia menekankan perlunya penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar memiliki kewenangan lebih imperatif.

    Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri delapan anggota dari lima fraksi dan dibuka untuk umum hingga pukul 12.00 WIB.

    Baleg berharap masukan para pakar memperkaya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU sehingga mampu menjawab tantangan aktual kehidupan berbangsa di tengah globalisasi dan polarisasi sosial.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI-Polri dan Satpol PP patroli skala besar jaga keamanan Kota Semarang

    TNI-Polri dan Satpol PP patroli skala besar jaga keamanan Kota Semarang

    Senin, 1 September 2025 14:18 WIB

    Prajurit Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro memegang senjata saat patroli skala besar di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025). Personel gabungan dari Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/Kota Semarang, Satpol PP Jawa Tengah dan kepolisian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Semarang guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    Prajurit Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa berpatroli skala besar di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025). Personel gabungan dari Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/Kota Semarang, Satpol PP Jawa Tengah dan kepolisian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Semarang guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    Prajurit Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro memegang senjata saat patroli skala besar di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025). Personel gabungan dari Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/Kota Semarang, Satpol PP Jawa Tengah dan kepolisian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Semarang guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.