Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Istana ikuti perkembangan wacana revisi UU Parpol, tunggu evaluasi

    Istana ikuti perkembangan wacana revisi UU Parpol, tunggu evaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyebut pemerintah mengikuti perkembangan wacana revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol).

    Pras, sapaan akrab Prasetyo, menilai wacana merevisi UU Parpol juga bukan usulan baru, mengingat pada pemerintahan sebelumnya wacana itu juga telah berkembang dan dibicarakan publik.

    “Itu, sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru juga. Jadi, di masa pemerintahan sebelumnya juga itu sudah sempat dibahas, kemudian di beberapa forum, partai-partai politik juga menyampaikan hal tersebut sehingga kalau memang itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah keharusan untuk kita memperbaiki, atau mencari sistem pemilihan kita yang jauh lebih baik, ya itu gak ada masalah juga,” kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9).

    Dalam kesempatan yang sama, Pras tidak dapat berkomentar lebih lanjut saat ditanya poin-poin revisi karena pemerintah masih harus mengkaji dan mengevaluasi penerapan UU Parpol yang saat ini berlaku.

    “Kita lihat kan dari evaluasinya seperti apa, yang mau diperbaiki sampai sejauh mana. Tentunya kita membutuhkan masukan dari banyak pihak, terutama juga dari partai-partai politik yang selama ini memang menjalankan fungsi tersebut,” kata Pras.

    Pras juga menyebut sejauh ini belum ada keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintah mengenai revisi UU Parpol, termasuk menindaklanjuti wacana tersebut menjadi rancangan undang-undang inisiatif pemerintah.

    “Belum, belum sampai ke situ,” ujar Prasetyo Hadi.

    Wacana merevisi UU Parpol diungkap dalam beberapa kesempatan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Yusril menilai partai politik harus dibenahi melalui revisi beberapa undang-undang, antara lain UU Pemilihan Umum, UU Parpol, dan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    “Jadi, partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (16/9).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL pastikan seluruh KRI siap tampil ramaikan HUT ke-80 TNI

    TNI AL pastikan seluruh KRI siap tampil ramaikan HUT ke-80 TNI

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memastikan seluruh Kapal Republik Indonesia (KRI) milik TNI AL siap tampil dalam sailing pass atau parade di Teluk Jakarta dalam rangka HUT Ke-80 TNI 5 Oktober 2025.

    Hal tersebut dikatakan Denih setelah sebelumnya seluruh KRI dan ragam kapal tempur pendukung lainnya telah menggelar latihan sailing pass di Teluk Jakarta.

    “Untuk di laut, disiapkan sailing pass atau parade kapal dan demo kemampuan alutsista dan pasukan. Disiapkan 51 KRI dari berbagai tipe,” kata Denih kepada ANTARA, Jumat.

    Salah satu KRI yang akan ditampilkan TNI AL yakni kapal perang baru dari Italia yakni KRI Brawijaya-320.

    Denih menjelaskan seluruh KRI tersebut tidak hanya berbaris layaknya parade saja, melainkan akan menampilkan beberapa manuver hingga menembakkan meriam.

    Selain penampilan KRI, kata Denih, pihaknya juga akan menampilkan manuver pesawat dari penerbang TNI AL dan dua kapal selam dari Satuan Hiu Kencana.

    Denih menambahkan TNI AL juga akan menampilkan simulasi pembebasan sandera yang akan ditampilkan satuan elit Kopaska.

    “TNI AL juga kolaborasi dengan instansi lain seperti ADRI dari TNI AD maupun Bakamla, Basarnas, Korpolairud, Bea Cukai, bahkan kapal ikan masyarakat,” ujarnya.

    Hingga saat ini, kata dia, para penampil masih terus menggelar latihan agar dapat memberikan penampilan terbaik di Teluk Jakarta nanti.

    Denih berharap seluruh rangkaian yang telah dilakukan dapat mendukung pasukan untuk tampil maksimal pada hari perayaan HUT nanti.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam XXI gelar ziarah kenang perjuangan pahlawan Radin Inten II

    Pangdam XXI gelar ziarah kenang perjuangan pahlawan Radin Inten II

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi beserta jajaran berziarah ke makam pahlawan Radin Inten II di Desa Gedung Harta, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (19/9).

    Dalam siaran pers resmi TNI AD yang diterima ANTARA di Jakarta Sabtu, dijelaskan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan Radin Inten II serta meningkatkan jiwa nasionalisme prajurit di jajaran Kodam.

    “Semangat juang dan nilai-nilai kepahlawanan beliau menjadi landasan bagi seluruh prajurit Kodam XXI/Radin Inten dalam menjalankan tugas,” kata Kristomei dalam siaran pers tersebut.

    Menurut dia, semangat juang Radin Inten II harus dijadikan contoh untuk jajarannya agar selalu mengedepankan jiwa nasionalisme dalam menjalankan tugas.

    Semangat tersebut, menurut Kristomei, harus dimiliki agar kinerja kodam baru yang dia pimpin ini dapat memberikan dampak untuk masyarakat dan juga negara.

    “Keberanian dan keteguhan hatinya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah menjadi inspirasi bagi kami untuk terus menjaga keutuhan NKRI,” ujar Kristomei.

    Eks Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI ini memastikan ziarah ke makam Radin Inten akan menjadi tradisi yang dilakukan jajaran Kodam, bahkan harus teruskan oleh pangdam selanjutnya.

    Radin Inten II merupakan pahlawan nasional asal Lampung yang gugur pada 5 Oktober 1856 dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Beliau dikenal dengan strategi perang gerilya yang efektif dan kemampuan menyatukan berbagai kelompok masyarakat Lampung dalam perjuangan kemerdekaan.

    Kompleks makam Radin Inten II yang terletak di Benteng Cempaka telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah bersama TNI akan terus melakukan pemeliharaan dan pengembangan kawasan ini sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo bertolak dari Tanah Air untuk lawatan ke empat negara

    Presiden Prabowo bertolak dari Tanah Air untuk lawatan ke empat negara

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Tanah Air pada Jumat (19/9) malam untuk melakukan lawatan ke empat negara. Salah satunya, yakni Amerika Serikat di mana ia mengunjungi Kota New York untuk menghadiri Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Aria Cindyara/Anggah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat diminta kembali bersatu bangun Papua pascaputusan MK

    Masyarakat diminta kembali bersatu bangun Papua pascaputusan MK

    “Kemenangan serta sukacita ini adalah kemenangan dan suka cita seluruh rakyat Papua, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga kampung, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan damai dan penuh tanggung jawab,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru bicara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mariyo), Muhammad Rifai Darus, mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu membangun Papua dalam kasih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menurut Rifai, kontestasi Pilkada Papua telah selesai usai adanya putusan MK yang ditetapkan pada Rabu (17/9) dan penetapan pasangan calon terpilih pada Sabtu (20/9).

    “Kemenangan serta sukacita ini adalah kemenangan dan suka cita seluruh rakyat Papua, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga kampung, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan damai dan penuh tanggung jawab,” ujar Rifai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan pasangan Mariyo juga mengajak seluruh masyarakat Papua agar tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan, menjauhi provokasi, hoaks, dan perpecahan.

    Selain itu, kata dia, masyarakat juga harus bersatu membangun Papua, bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

    “Kami juga mengajak masyarakat Papua menghormati hukum dan demokrasi karena keduanya adalah pilar persatuan kita dalam bingkai NKRI,” tutur dia menambahkan.

    Dengan demikian, ia menilai putusan MK dan penetapan pasangan calon terpilih harus dijadikan momentum awal untuk membangun Papua yang lebih cerah, maju, dan bermartabat.

    Dikatakan bahwa kontestasi telah usai, sehingga saatnya melangkah bersama mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan berdaya saing demi masa depan anak cucu.

    Dengan bergandengan tangan bersama, sambung Rifai, maka rakyat akan merasa nyaman dalam kasih dan persaudaraan yang mendalam untuk Tanah Papua.

    Lebih lanjut, dirinya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada pasangan Mariyo untuk mengemban amanah membangun Papua.

    Dia yakin tak ada kemenangan tanpa campur tangan Tuhan dan atas nama pasangan Mariyo, pihaknya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, para tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta seluruh masyarakat Papua, yang menjaga demokrasi dengan hati yang teduh.

    “Papua Damai, Papua Bersatu, Papua Hebat,” ucap Rifai.

    Sebelumnya, MK menolak sengketa perselisihan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD akan pamerkan ragam alutsista di Monas besok

    TNI AD akan pamerkan ragam alutsista di Monas besok

    “Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang, belajar, berinteraksi, sekaligus menikmati hiburan yang sudah kami siapkan. Mari kita rayakan HUT TNI ke-80 dengan penuh semangat kebersamaan,”

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AD akan pajang ragam alat utama sistem senjata (alutsista) dalam rangka TNI AD Fair 2025 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9), besok.

    Kegiatan tersebut digelar TNI AD dalam rangka meramaikan perayaan HUT ke-80 TNI yang akan digelar 5 Oktober 2025 mendatang.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan kegiatan pameran alutsista itu dibuka untuk masyarakat umum dan akan digelar sejak tanggal 21 September hingga 22 September 2025.

    “Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang, belajar, berinteraksi, sekaligus menikmati hiburan yang sudah kami siapkan. Mari kita rayakan HUT TNI ke-80 dengan penuh semangat kebersamaan,” kata Wahyu kepada Antara, Jumat.

    Wahyu menjelaskan, TNI AD akan memamerkan ragam alutsista mulai dari Tank Harimau, Panser Anoa, Meriam Caesar 155 mm, MLRS Astros II, Radar CM200, Starstreak LML, hingga Helikopter Apache AH-64, Bell 412, Fennec AS 550, dan Mi-17V5.

    Selain itu ada berbagai jenis senjata infanteri terbaru seperti SS2 V5, Caracal, SCAR-L, Minimi, serta mortir kaliber 60 mm dan 81 mm juga akan ditampilkan.

    Selain alutsista, lanjut Wahyu, TNI AD juga akan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat melalui Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap).

    Masyarakat juga akan mendapatkan makanan gratis hasil racikan dari dapur lapangan ala TNI AD.

    “Kita juga akan bagikan informasi yang edukatif seperti promosi rekrutmen prajurit, stand Akademi Militer, Museum Jenderal Besar A.H. Nasution, hingga demonstrasi bela diri militer dan pencak silat, serta berbagai games menarik,” jelas Wahyu.

    Tidak hanya edukasi, TNI AD juga menyiapkan hiburan rakyat melalui panggung musik yang menampilkan band-band dari berbagai satuan TNI AD seperti Combo Band Denmabesad, Viku Band Ajendam Jaya, Cakra Band Ajen Kostrad, Taji Band Yonif 202, AK Band Yonif 203, Kartika Orchestra Ditajenad, Forty One Band Pusziad, serta JMP Band Pusbekangad.

    Dengan adanya ragam penampilan dan layanan lainnya yang dihadirkan TNI AD, Wahyu berharap masyarakat bisa teredukasi sekaligus terhibur.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Institut Leimena: 10 ribu guru lulus Literasi Keagamaan Lintas Budaya

    Institut Leimena: 10 ribu guru lulus Literasi Keagamaan Lintas Budaya

    “Dengan demikian sangat penting untuk para guru bisa belajar bersama mengembangkan bersama bagaimana Indonesia menjadi negara hukum melalui bapak dan ibu sebagai para pendidik,”

    Jakarta (ANTARA) – Institut Leimena mencatat sebanyak 10 ribu lebih guru sudah lulus program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang telah diselenggarakan dalam waktu 3 tahun sampai 4 tahun belakangan ini.

    Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho mengatakan para guru merupakan ujung tombak yang bisa membangun bangsa Indonesia yang besar melalui generasi mendatang.

    “Dengan demikian sangat penting untuk para guru bisa belajar bersama mengembangkan bersama bagaimana Indonesia menjadi negara hukum melalui bapak dan ibu sebagai para pendidik,” ucap Matius dalam acara Hybrid Upgrading Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta, Jumat.

    Adapun setiap tahunnya, ia mengatakan guru yang lulus dari program LKLB terus bertambah sekitar 3 ribu orang. Program LKLB melatih para guru kompetensi praktis agar mampu membangun relasi dan kolaborasi dengan orang lain yang berbeda agama.

    Menurutnya, LKLB diperlukan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar bisa hidup damai dan membangun bersama bangsa yang besar ini.

    Apabila guru maupun berbagai pihak kurang literasi, kata Matius, bangsa ini bisa terpecah belah.

    Namun demikian, dirinya menekankan LKLB patut dibarengi dengan pemahaman supremasi hukum karena Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan konstitusi dan memiliki kebebasan beragama.

    Ia berpendapat kemajemukan di Indonesia bisa ada karena adanya kebebasan beragama, sehingga memahami supremasi hukum menjadi sangat penting karena kebebasan perlu dilindungi, tetapi secara bersama juga perlu ada aturan agar kebebasan yang dimiliki seseorang tidak menginjak kebebasan orang lain.

    “Jadi kita perlu paham Mengenai hukum seperti ini agar literasi yang dilakukan tidak asal-asalan,” ungkapnya.

    LKLB merupakan kerangka sederhana untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan dalam berelasi dengan orang yang berbeda agama.

    Disebutkan bahwa tiga kompetensi yang diajarkan berupa kompetensi pribadi (memahami apa yang agama dan kitab sucinya sendiri tentang orang yang berbeda), kompetensi komparatif (memahami agama orang lain dari sudut pandang penganut agama itu sendiri), serta kompetensi kolaboratif (bekerja sama untuk kebaikan bersama).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jusnalis di Jambi aksi seribu lilin protes penghalangan pers

    Jusnalis di Jambi aksi seribu lilin protes penghalangan pers

    “Aksi protes menyalakan 1.000 lilin ini merupakan lanjutan, dan akan terus berlanjut sampai tuntutan dipenuhi,”

    Jambi (ANTARA) – Sejumlah jurnalis dari Koalisi Anti Pembungkaman Demokrasi kembali melakukan aksi menyalakan 1.000 lilin sebagai bentuk protes setelah aksi tutup mulut di Polda Jambi terkait penghalangan kerja jurnalistik tidak digubris, .

    Aksi ini sebagai bentuk solidaritas mengenang setelah tujuh hari matinya kebebasan pers karena arogansi polisi di Polda Jambi.

    Penyalaan lilin yang dilakukan di Tugu Juang, Jumat malam diikuti jurnalis dan pers mahasiswa yang merupakan simbolik bahwa, kebebasan pers akan tetap hidup di tengah arogansi polisi, kriminalisasi hingga intimidasi jurnalis.

    “Api kecil yang menyala secara bersamaan sebagai pesan bahwa jurnalis hadir sebagai harapan publik dalam mengawal demokrasi,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi, Suwandi Wendy.

    Ini buntut dari penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan anggota Bidang Humas Polda Jambi, ketika 3 jurnalis melakukan wawancara ke Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan rombongan, pada Jumat lalu (12/9).

    Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar abai terkait penghalangan kerja jurnalis ini. Padahal jelas pelanggaran ini terjadi di hadapannya dan Komisi III DPR RI yang bertugas melakukan pengawasan kepolisian.

    “Aksi protes menyalakan 1.000 lilin ini merupakan lanjutan, dan akan terus berlanjut sampai tuntutan dipenuhi,” kata Wendy.

    Sampai hari ini, tak ada upaya permintaan maaf dan meluruskan kejadian yang dilakukan Kapolda Jambi.

    Di sisi lain Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto berupaya melakukan penyangkalan terkait anggotanya yang mendorong jurnalis, ketika diwawancarai usai aksi bungkam di Polda Jambi.

    “Pernyataan Kabid Humas yang menilai tidak mendorong jurnalis itu keliru. Di video jelas ada tindakan dorongan dan upaya pelarangan juga disampaikan secara lisan sebelum jurnalis melakukan wawancara,” ujarnya.

    Hal senada juga diungkap Sekretaris Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi, Wahdi Septiawan mengatakan aksi solidaritas ini dilakukan karena tuntutan yang belum dipenuhi.

    “Cahaya lilin ini adalah simbol perjuangan untuk mengembalikan kebebasan pers yang tengah dibungkam. PFI Jambi memastikan, perjuangan ini akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

    Aksi bakar lilin juga diselingi dengan diskusi terkait tindak lanjut ke depan peristiwa matinya kebebasan pers di Polda Jambi. Tak hanya boikot, massa berencana menyiapkan laporan yang serius dengan berkoordinasi dengan pengurus organisasi di pusat.

    Sikap koalisi jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi masih tetap sama yakni polisi yang melakukan penghalangan liputan diproses hukum sesuai aturan berlaku

    Kemudian Kapolda Jambi meminta maaf kepada korban dan publik secara terbuka dan wakil ketua dan rombongan Komisi III DPR meminta maaf secara terbuka ke publik.

    Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa rombongan Komisi III DPR yang melakukan kunjungan kerja di Polda Jambi

    Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga menyayangkan sikap anggota polisi yang melarang wartawan mewawancarai Komisi III DPR saat meakukan kunjungan ke Polda Jambi, Jumat (13/9/2025). Kompolnas menegaskan, kerja-kerja kepolisian harus terbuka.

    “Saya pikir itu tidak bisa dibenarkan ya, kerja kerja kepolisian itu ya harus terbuka. ada spirit keterbukaan dan sebagainya,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam.

    Dia juga mengingatkan bahwa kehadiran pers dalam konteks demokrasi dan negara hukum adalah hal yang penting.

    “Kerja-kerja jurnalis itu adalah kerja-kerja penting, dalam konteks demokrasi dan negara hukum, oleh karenanya aksebilitas mereka (polisi) terhadap berbagai informasi, atas kerja-kerja profesionalitas rekan rekan jurnalis harus dilindungi,” tambahnya.

    Choirul kembali menegaskan bahwa, kejadian dan upaya menghalang-halangi kerja jurnalis tidak boleh terjadi lagi.

    “Kami menyayangkan itu, dan tidak boleh terjadi lagi, saya kira memang harus evaluasi kenapa kok terjadi peristiwa tersebut? saya kira humas dan polda harus menjelaskan itu. Sekali lagi, kerja-kerja jurnalisme itu juga dibutuhkan negara kita secara umum, secara khusus untuk kepolisian,” tutupnya.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Pras, sapaan akrab Prasetyo, lanjut menjelaskan beberapa pejabat ada yang menggunakan sirine saat melintas karena alasan efektivitas waktu. Namun, dia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan, tidak menggunakan fasilitas itu, dan menggunakan jalan sebagaimana pengendara lainnya.

    “Bapak Presiden (telah) memberikan contoh, bahwa Beliau sendiri dalam mendapatkan pengawalan, di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, Kalau pun lampu merah, (kendaraannya, red.) juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya, semangatnya itu,” ujar Pras.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras kembali mengingatkan seluruh pejabat negara agar jangan sampai menggunakan fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine itu di luar batas-batas kewajaran.

    “Kita imbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas wajar, dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jalan yang lain,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Dalam beberapa minggu terakhir, publik diramaikan dengan gerakan yang menolak memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan yang menggunakan sirine. Gerakan itu kemudian dikenal dengan “Setop Tot, Tot, Wuk, Wuk” dan mendapatkan dukungan dari banyak warganet serta masyarakat.

    Imbas dari gerakan itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri irjen Pol. Agus Suryonugroho saat ditemui sejumlah wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menyatakan Polri telah membekukan penggunaan rotator dan sirine mobil pengawalan (patwal).

    “Saya Kakorlantas, saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara (sirine, red.), itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat,” kata Irjen Pol. Agus kepada wartawan.

    Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas juga berterima kasih atas masukan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pengendara yang terganggu dengan suara bising sirine mobil atau motor patwal.

    “Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Biar pun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tot tot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat, untuk Korlantas sementara kita (telah) bekukan,” kata Agus.

    Penggunaan strobo dan sirine untuk sejumlah kendaraan, termasuk mobil patwal, kendaraan pimpinan lembaga negara, mobil jenazah, ambulans, konvoi kendaraan tamu negara, dan mobil pemadam kebakaran diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II tampung usul Muhammadiyah tentang jalan tengah sistem Pemilu

    Komisi II tampung usul Muhammadiyah tentang jalan tengah sistem Pemilu

    “Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menerima audiensi Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ridho Al Hamdi bersama tim yang datang untuk menyampaikan usulan reformasi sistem pemilu bertajuk Jalan Tengah Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia: Tawaran Gagasan Wasathiyah.

    Zulfikar menyatakan apresiasinya terhadap gagasan yang dibawa Muhammadiyah dan akan segera mempelajari secara detail usulan tersebut.

    “Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi,” kata Zulfikar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan DPR saat ini memang tengah membuka ruang untuk mencari formula terbaik bagi sistem pemilu di Indonesia

    “Kita jadikan bahan untuk kajian. Kita memang sedang mencari alternatif sistem pemilu yang lebih baik untuk Indonesia. Ini menambah bahan kajian kita,” tambahnya.

    Dalam paparannya, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi menegaskan pentingnya mencari terobosan baru di tengah perdebatan panjang antara sistem proporsional terbuka (OLPR) dan proporsional tertutup (CLPR).

    “Keduanya punya kelebihan sekaligus kelemahan. Kita perlu jalan tengah agar demokrasi tidak terus tersandera oleh tarik menarik ekstrem ini,” kata Ridho.

    Sejak 1955 hingga 2004 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, sebelum kemudian beralih ke proporsional terbuka sejak 2009 hingga Pemilu 2024.

    Menurut analisis Muhammadiyah, sistem terbuka memang lebih baik dibandingkan tertutup, tetapi tidak lepas dari kelemahan mendasar.

    “Politik uang, lemahnya kelembagaan partai, hingga intervensi elite tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh sistem pemilu,” tegas Ridho.

    Karena itu, Muhammadiyah mengusulkan Moderate List Proportional Representation (MLPR) atau sistem proporsional daftar moderat sebagai jalan tengah.

    Sistem ini mengakomodasi kekuatan partai sekaligus kandidat, dengan pemilih diberi opsi memilih partai, caleg, atau keduanya. Ambang batas parlemen pun diusulkan berada pada kisaran 2,5–3 persen, lebih rendah dari 4 persen saat ini, agar suara rakyat tidak banyak terbuang.

    “Ambang 4 persen terlalu tinggi. Pada Pemilu 2019, lebih dari 21 juta suara rakyat hangus. Sistem jalan tengah ini bisa meminimalisir wasted vote,” jelasnya.

    Ridho menekankan, sistem MLPR juga dapat menjadi ruang evaluasi bagi partai politik dalam memetakan kekuatan basis dukungan mereka, apakah berbasis identitas partai atau personal kandidat.

    Selain itu, simulasi menunjukkan sistem ini lebih adil dalam mendistribusikan kursi DPR dibandingkan CLPR. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa reformasi sistem pemilu harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu.

    “Kalau regulasi lemah, rekrutmen penyelenggara bermasalah, dan budaya politik uang dianggap biasa, maka sistem apapun tidak akan efektif. Karena itu, sistem jalan tengah ini harus berjalan seiring dengan reformasi regulasi dan tata kelola pemilu,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.