Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi simbol upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, Sultan menyampaikan bahwa dalam acara peresmian yang digelar pada Sabtu (20/9) itu juga dijadikan momentum Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia.

    Agenda tersebut juga merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup Ke-14 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan dunia.

    Sultan menegaskan tugu ini bukan sekadar monumen, tetapi juga simbol perjuangan martabat bangsa. Ia menekankan bahwa keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil.

    “Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” katanya.

    Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat.

    Agenda itu sejalan dengan Astacita Ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati.

    Ia menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama.

    “Demokrasi kita harus menjadi green democracy, yakni mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya.

    Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh daerah, di antaranya tiga anggota DPD RI dari NTT, yakni Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta ustadz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung.

    Hadir pula Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat.

    Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik.

    Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah.

    Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak seluruh pihak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional.

    “Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” kata Sultan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU Papua tetapkan Matius-Aryoko sebagai gubernur dan wagub terpilih

    KPU Papua tetapkan Matius-Aryoko sebagai gubernur dan wagub terpilih

    Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Sabtu, menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda menetapkan pasangan Mathias Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih.

    Penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 17 September 2025.

    Ketua KPU Papua Diana Simbiak dalam rapat pleno terbuka mengatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu Benhur Tommy Mano -Constan Karma mendapat 255.683 suara, sedangkan paslon Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen memperoleh 259.817 suara.

    KPU Papua dalam keputusannya menetapkan paslon nomor urut dua Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen dengan perolehan suara 259.817 suara atau 50,4 persen dari total suara sah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025-2030.

    Setelah membacakan berita acara, kemudian dilakukan penandatanganan hasil rapat pleno dengan agenda penetapan yang dilakukan empat komisioner yaitu Diana Simbiak, Fajar Kambon, Abdul Hadi dan Amijaya Halim.

    Seusai penandatanganan berita acara penetapan, kemudian dilakukan penyerahan berkas tersebut ke Gubernur Papua, MRP, DPR Papua dan partai pengusung.

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito secara terpisah mengatakan situasi keamanan di wilayah hukum Polda Papua, khususnya Kota Jayapura, dalam situasi kondusif.

    “Secara keseluruhan situasi keamanan di Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura, dalam keadaan kondusif dan anggota selain mengamankan kantor KPU Papua juga melaksanakan patroli,” kata Kombes Cahyo Sukarnito.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Kehormatan DPRD Gorontalo minta maaf soal kasus Wahyudin Moridu

    Badan Kehormatan DPRD Gorontalo minta maaf soal kasus Wahyudin Moridu

    Gorontalo (ANTARA) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatan oknum anggota legislatif Wahyudin Moridu.

    Kepala BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama di Gorontalo, Sabtu, mengatakan perilaku yang ditunjukkan oleh Wahyudin Moridu dalam video itu telah menyakiti hati masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo.

    “Kekeliruan ini bukanlah niat kami untuk meremehkan atau mengabaikan nilai-nilai luhur yang kita pegang bersama,” ucap Fikram.

    Ia menegaskan perilaku yang ditunjukkan oleh Wahyudin Moridu dalam rekaman video tersebut sangat tidak sesuai dengan norma adat istiadat Gorontalo.

    Terlebih perbuatan Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam video itu juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman hidup masyarakat Gorontalo yang dikenal dengan julukan Serambi Madinah.

    Dalam rekaman video itu Wahyudin Moridu mengaku akan merampok dan menghabiskan uang negara bersama seorang yang diakui merupakan wanita selingkuhannya.

    Sehingga hal itu tidak pernah dibenarkan, apa lagi di Gorontalo perilaku tersebut jelas-jelas sangat bertentangan atau melanggar nilai-nilai adat, agama, dan etika.

    Dikatakannya lagi bahwa sebagai BK DPRD Provinsi Gorontalo, pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan penuh rasa tanggung jawab, transparan, serta sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

    Pihaknya akan memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran pada kasus ini dengan mengedepankan asas keadilan, aktivitas dan penghormatan terhadap hukum, adat, serta nilai-nilai agama yang menjadi landasan hidup masyarakat Gorontalo.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah dan kehormatan daerah Gorontalo, dan menjadikan momen ini sebagai pembelajaran dalam memperkuat sinergisitas, moralitas, dan akhlak mulia, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun institusi publik.

    “Kami memohon maaf atas kejadian ini. Kami juga mengharapkan dukungan dan doa serta kepercayaan dari masyarakat Gorontalo, agar kami dapat menjalankan tugas baik demi menjaga kehormatan institusi DPRD dan martabat daerah,” imbuhnya.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU Papua tetapkan Mathius–Aryoko jadi Gubernur terpilih

    KPU Papua tetapkan Mathius–Aryoko jadi Gubernur terpilih

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (KPU Papua) menetapkan Mathius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030. Keputusan tersebut dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilukada Papua, Sabtu (20/9). (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BK DPRD Gorontalo siapkan sanksi terberat bagi Wahyu Moridu

    BK DPRD Gorontalo siapkan sanksi terberat bagi Wahyu Moridu

    Gorontalo (ANTARA) – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi Wahyudin Moridu, anggota legislatif di Gorontalo yang viral “ingin merampok dan menghabiskan uang negara”.

    Kepala BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama di Kota Gorontalo, Sabtu mengatakan sebelumnya BK DPRD telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyudin Moridu.

    “Yang bersangkutan sudah kita ambil keterangan, dan dia mengakui bahwa benar yang di dalam video tersebut adalah dirinya, saat berada di dalam mobil bersama satu orang yang merupakan selingkuhannya,” ucap Fikram.

    Dalam video viral itu, Wahyudin Moridu melontarkan kalimat tidak pantas yang melanggar etika, adab, serta norma-norma agama.

    Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu, Wahyudin Moridu mengucapkan kalimat akan pergi ke Makassar bersama selingkuhannya menggunakan uang negara, dan hendak menghabiskan uang negara agar negara menjadi miskin.

    Meskipun Wahyudin Moridu mengaku tidak sadar dan dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol saat mengucapkan kata-kata tersebut, BK DPRD menilai hal itu telah jauh melanggar kode etik.

    Sehingga dalam waktu dekat BK DPRD Provinsi Gorontalo akan menggelar sidang badan kehormatan.

    Jika segala bukti telah dirasa lengkap, maka selanjutnya BK akan menggelar sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, dalam rangka memutuskan langkah dan sanksi apa yang diterapkan terhadap Wahyudin Moridu.

    Langkah-langkah yang dilakukan BK sendiri telah mengacu pada ketaatan terhadap prosedur dan undang-undang yang berlaku, dimana dalam penanganan persoalan seperti ini, tentu harus melalui instrumen persidangan.

    Dari persidangan tersebut seluruh alat bukti akan diuji hingga mendapatkan hasil yang terang benderang.

    “Badan Kehormatan meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan dapat dibuktikan dalam persidangan nanti,” imbuhnya.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Diperlukan revolusi mental untuk Pembumian Pancasila di era kini

    DPR: Diperlukan revolusi mental untuk Pembumian Pancasila di era kini

    Pancasila bukan hanya dasar falsafah, melainkan ‘living ideology’ yang harus dihidupi dalam keseharian, diperjuangkan dalam kebijakan, serta menjadi bintang penuntun bagi pembangunan nasional

    Sleman (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan di era kekinian 2025 diperlukan adanya revolusi mental dalam upaya pembumian Pancasila, khususnya kepala kalangan generasi muda.

    “Pembumian Pancasila di era kekinian 2025 menekankan perlunya revolusi mental, ‘nation and character building’, serta strategi pembangunan inklusif yang berpusat pada manusia (people centered development),” kata Aria Bima pada sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama anak-anak muda Yogyakarta di Wisma Santikara, Sabtu.

    Menurut dia, ada hal penting yang secara khusus harus berusaha diwujudkan, yakni, mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi negara yang dinamis, memperjuangkan kepribadian dalam kebudayaan, berdikari dalam perekonomian, meneguhkan negara hukum berdasar Pancasila.

    “Kemudian memperkuat kohesi sosial masyarakat, menjaga kedaulatan politik dan pertahanan nasional,” katanya.

    Ia mengatakan, Pancasila kembali diteguhkan sebagai ideologi bangsa yang relevan di tengah derasnya arus globalisasi, disrupsi digital, serta meningkatnya tantangan intoleransi dan disintegrasi.

    Buku Pembumian Pancasila di Era Kekinian 2025 edisi terbaru disistemisasi oleh Aria Bima, ingin menghadirkan refleksi historis dan strategi aktual untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi kerja bangsa.

    “Sejarah mencatat, sejak pidato Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPK, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang komprehensif, konstruktif, dan sistematis,” katanya.

    Perjalanan bangsa, mulai dari Piagam Jakarta, Dekret Presiden 5 Juli 1959, hingga reformasi, menunjukkan bahwa Pancasila senantiasa menjadi penuntun dinamis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Pancasila bukan hanya dasar falsafah, melainkan ‘living ideology’ yang harus dihidupi dalam keseharian, diperjuangkan dalam kebijakan, serta menjadi bintang penuntun bagi pembangunan nasional,” katanya.

    Aria mengatakan, berdasarkan survei Harian Kompas 2014–2016, ada catatan hanya 43 persen generasi muda yang percaya pada Pancasila.dan 48 persen yang yakin NKRI akan tetap utuh.

    “Angka ini menjadi peringatan serius akan perlunya strategi baru dalam menanamkan nilai Pancasila, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang menjadi penentu masa depan bangsa,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa Pembumian Pancasila di Era Kekinian 2025 hadir untuk mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi dan ketuhanan tetap menjadi fondasi utama peradaban bangsa Indonesia,” lanjutnya.

    “Buku Pembumian Pancasila di Era Kekinian 2025 tidak hanya menjadi catatan reflektif, tetapi juga panduan praktis dalam menghidupkan kembali Pancasila di tengah tantangan zaman, sekaligus mengikat generasi muda agar tetap teguh pada identitas kebangsaan,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KRI Bima Suci-945 sandar di Dermaga Hatta Makassar

    KRI Bima Suci-945 sandar di Dermaga Hatta Makassar

    Kami sangat senang dan bersyukur, dengan kehadiran KRI Bima suci di kota ini yang bukan hanya menjadi momen kebanggaan, tetapi juga semangat persatuan laut dan darat dalam satu nafas kebaharian Indonesia

    Makassar (ANTARA) – Kapal Latih kebanggaan TNI AL, KRI Bima Suci-945, sandar di Dermaga Hatta Selatan, Makassar untuk melakukan pelatihan di wilayah Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) VI di Makassar.

    “Ini dalam rangka Lattek Pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) 2025 oleh taruna AAL tingkat III a
    Angkatan ke-72,” kata Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Azis di Makassar, Sabtu.

    Kedatangan taruna Akademi Angkatan Laut.(AAL) tersebut disambut dengan semangat dan sorak-sorai saat parade roll saat di atas tiang kapal yang menampilkan kekompakan, kedisiplinan dan semangat juang bahari sejati.

    “Momen seperti ini merupakan satu hal yang menarik dan disambut dengan gembira, baik lingkup TNI AL maupun masyarakat setempat,” kata Azis.

    Kondisi itu terlihat saat iring-iringan KAL Mamuju-II.6-64 dan KAL Suluh Pari II-6-60 serta enam kapal pinisi tradisional yakni Pinisi Tungguma, Adama, Kita, Malaika dan Nusantara turut mengiringi kedatangan KRI Bima Suci di perairan Makassar.

    Sementara itu, masing-masing kapal membawa delegasi penuh warna dari pengurus daerah Kodaeral VI Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, putra putri maritim Indonesia PPMI, Pramuka Saka Bahari, serta siswa-siswi dari satuan pendidikan cabang Makassar Yayasan Hangtuah menyambut penuh semangat.

    Sementara itu, komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Sugeng Hariyanto yang juga menjabat sebagai dan satgas kjk 2025, memimpin penurunan pasukan dan menerima penghormatan dan pengalungan syal tradisional dari Komandan Kodaeral VI, kemudian dilanjutkan dengan penampilan atraktif Tari Paduppa yang memperkaya nuansa budaya dalam semangat kebangsaan.

    Sugeng mengatakan pihaknya sangat terharu menerima sambutan dan antusiasme masyarakat kota Makassar.

    “Kami sangat senang dan bersyukur, dengan kehadiran KRI Bima suci di kota ini yang bukan hanya menjadi momen kebanggaan, tetapi juga semangat persatuan laut dan darat dalam satu nafas kebaharian Indonesia,” jelasnya.

    Dia mengatakan, kunjungan KRI Bima Suci di Makassar ini, membawa makna strategis yang lebih luas, karena bukan hanya pelayaran latihan, melainkan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan diplomasi memperkenalkan budaya maritim bangsa serta memberikan pengalaman berharga pada taruna taruni AAL, karena akan membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mereka di masa mendatang.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Yogyakarta (ANTARA) – Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Faris Al Fadhat mengatakan Pemerintah Indonesia perlu tampil lebih vokal membela Palestina dalam Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato.

    “Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya dua negara atau ‘two-state solution’,” ujar Faris kepada ANTARA di ruang kerjanya itu, Sabtu.

    Dia menilai Indonesia memiliki ruang dan legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, di tengah melemahnya upaya diplomasi sejumlah negara Arab.

    Menurut Faris, peran itu penting karena perdamaian hanya bisa terwujud jika Palestina dan Israel hidup berdampingan, serta Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    “Sekarang Israel kan sudah diakui sebagai negara dan kalau Palestina tidak diberi kesempatan merdeka diakui sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Palestina tetap akan melawan Israel untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara Israel menganggap lahan mereka dan apa yang dilakukan Hamas sebagai organisasi teroris,” katanya.

    Faris melihat negara-negara Arab tidak lagi serius menyuarakan secara vokal, bahkan dalam rekomendasi PBB terbaru justru lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel tanpa menyertakan kecaman terhadap negara yang terus membombardir Gaza itu.

    “Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu. Apa yang dilakukan Israel sudah sangat nyata; menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius,” ujarnya.

    Selain mendorong Indonesia bersikap lebih vokal di PBB, lanjut Faris, Muhammadiyah juga menginisiasi langkah konkret melalui pendekatan akademik. Bersama UMY dan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, tengah dirancang pembentukan pusat studi bertema Palestina dan perdamaian global.

    “Kami bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menginisiasi terbentuknya pusat studi Palestina. Saat ini proses pembentukan dan mendiskusikan opsi nama, mungkin Palestine Center for Global Peace. Pusat studi ini akan fokus pada riset, advokasi kebijakan luar negeri, dan edukasi publik soal perjuangan Palestina,” ungkap Faris.

    Di tengah sikap pasif sejumlah negara Timur Tengah, dia menyebut gelombang dukungan dari negara-negara Barat justru mulai bermunculan, salah satunya lewat konser amal di Inggris yang berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar AS untuk warga Palestina.

    “Publik figur dari Eropa, Inggris, Kanada bahkan AS mulai bersuara. Nah kita Indonesia harus ikut menyuarakan dengan lantang membawa isu Palestina sebagai agenda global,” katanya.

    Faris menuturkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang kerap digaungkan di forum internasional hanya akan menjadi jargon jika tidak ada desakan kuat agar Israel mengakui keberadaan negara Palestina.

    “Perdamaian hanya akan terwujud jika kedua pihak diakui dan diperlakukan setara. Jika hanya Israel yang terus diakui sementara Palestina tidak, maka perjuangan rakyat Palestina akan terus berlangsung,” tutup Prof Faris.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia perkuat persahabatan dan kerjasama dengan Rumania

    Indonesia perkuat persahabatan dan kerjasama dengan Rumania

    ANTARA – Indonesia menegaskan komitmen perdamaian dan persahabatan melalui perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang dirangkai dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rumania dan 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Bucharest, Rumania, Kamis (18/9). Acara ini menghadirkan seni budaya, pameran batik, dan kuliner Nusantara sekaligus memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang. (Putri Hanifa/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR dorong solusi sampah Balikpapan lewat pembangunan PSEL

    MPR dorong solusi sampah Balikpapan lewat pembangunan PSEL

    Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Pangan

    Jakarta (ANTARA) – MPR RI mendorong solusi penanganan sampah di Balikpapan melalui pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas’ud di Balai Kota Balikpapan (19/9).

    Eddy menyampaikan dukungan atas upaya pemerintah kota mencari solusi komprehensif mengingat volume sampah di Balikpapan mencapai 500 ton per hari, tetapi belum masuk dalam cakupan revisi peraturan presiden tentang pengelolaan sampah yang masih proses finalisasi.

    “Oleh karena itu kami akan membantu mencari solusi terbaik agar sampah yang jumlahnya kurang lebih 500 ton per hari itu bisa diurai, kemudian dijadikan bagian dari pembangkit sampah energi listrik yang memang akan dibangun di 33 tempat di seluruh Indonesia untuk mengurangi permasalahan sampah yang sudah masuk fase darurat,” kata Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten I Wali Kota Balikpapan itu, ia menargetkan pembangunan PSEL dapat menyelesaikan 60–70 persen permasalahan sampah nasional pada 2028.

    Menurut dia, pertambahan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertambahan penduduk, khususnya di kota-kota besar dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga menghasilkan banyak sampah, terutama sisa makanan dan plastik.

    Eddy menegaskan dukungan penuh kepada Pemkot Balikpapan agar masalah persampahan bisa diselesaikan secepatnya.

    Ia juga mendorong penyelesaian di kota-kota dengan volume sampah di bawah seribu ton per hari tetap dapat memanfaatkan teknologi energi terbarukan atau dalam konteks ini, waste to energy. Dia kemudian mengaku telah menerima masukan dari Wali Kota dan akan menyerap aspirasinya.

    “Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Pangan,” kata dia menambahkan.

    Sebelumnya, Eddy sendiri telah menjalin kolaborasi serupa dengan sejumlah kepala daerah, antara lain Wali Kota Yogyakarta, Solo, Tangerang Selatan, Manado, Makassar, Palembang, dan kini Balikpapan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.