Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Puan ingatkan jangan sampai anak-anak dirugikan karena MBG

    Puan ingatkan jangan sampai anak-anak dirugikan karena MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai anak-anak justru dirugikan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat merespons timbulnya kembali kasus keracunan.

    Dia mengatakan pemerintah harus selalu mengevaluasi program tersebut dan menindaklanjuti hasil evaluasi itu supaya pelaksanaan program MBG di lapangan bisa lebih di baik lagi.

    “Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun memahami bahwa pelaksanaan program MBG merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait program tersebut harus melakukan evaluasi secara total

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menempuh langkah pemulihan korban hingga evaluasi dapur dari serangkaian kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

    Prasetyo, dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden yang tidak disengaja itu.

    “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.

    Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI minta maaf jika HUT Ke-80 TNI di Monas ganggu lalu lintas

    Panglima TNI minta maaf jika HUT Ke-80 TNI di Monas ganggu lalu lintas

    halaman kantor kementerian/lembaga yang berada di sekitar Monas akan digunakan sebagai kantong parkir. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan di bahu jalan

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta maaf kepada masyarakat jika peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas) yang puncaknya jatuh pada Minggu (5/10) mengganggu lalu lintas sekitar.

    Permohonan maaf Panglima disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto setelah memimpin apel gelar kesiapan satuan tugas pengawasan lalu lintas dan parkir (wallakir) HUT TNI di Monas, Jakarta, Senin.

    “Bapak Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf apabila nanti dalam rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai dari kemarin ada ketidaknyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama yang berada di jalan-jalan yang berada di sekitar Monas,” katanya.

    Danpuspom mengatakan kemacetan dan parkir liar menjadi perhatian utama berkaca dari pengalaman HUT Ke-79 TNI yang juga digelar di kawasan Monas. TNI akan menyempurnakan permasalahan itu pada HUT kali ini.

    Untuk mengatasi kemacetan dan parkir liar, Danpuspom menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

    Dia menjelaskan rute masuk tamu maupun pengunjung pada puncak peringatan HUT TNI akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu lalu lintas di arah Jalan Sudirman dan M. H. Thamrin.

    Kendati dilaksanakan di hari Minggu (5/10), Yusri memastikan puncak HUT TNI tidak mengganggu hari bebas kendaraan bermotor atau CFD.

    “Tadi kami sudah koordinasi dengan Dishub DKI bahwa kegiatan (CFD) tetap berjalan sebagaimana mestinya karena kami tidak mengganggu sampai ruas jalan Thamrin-Sudirman. Kami hanya menggunakan area sepanjang sekitar Monas,” tuturnya.

    Sementara itu, halaman kantor kementerian/lembaga yang berada di sekitar Monas akan digunakan sebagai kantong parkir. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan di bahu jalan.

    “Kita sudah koordinasi, kita sudah bersurat (ke kementerian/lembaga). Nanti kita akan layani untuk parkir di sana. Intinya jangan sampai mengganggu, parkir seenaknya sepanjang Merdeka Barat, Timur, dan Selatan. Itu yang nanti akan menghambat,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT dan ANTARA berkolaborasi giatkan kampanye pencegahan terorisme

    BNPT dan ANTARA berkolaborasi giatkan kampanye pencegahan terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA berkolaborasi menggiatkan kampanye pencegahan terorisme di Indonesia.

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan ANTARA merupakan salah satu mitra strategis BNPT dalam rangka bersinergi dan berkolaborasi terhadap berbagai program pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT.

    “Ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa pencegahan terhadap terorisme itu wajib dilakukan oleh pemerintah,” ujar Komjen Pol. Eddy dalam kunjungan ke ANTARA Heritage Center di Jakarta, Senin.

    Pada era transformasi digital, kata dia, ruang siber atau ruang digital harus dijadikan sarana untuk melakukan berbagai upaya pencegahan terorisme, salah satunya melalui program kontra radikalisasi.

    Sebab, dikatakan Eddy bahwa ruang digital bisa menjadi sarana positif maupun negatif, tergantung penggunaannya.

    Oleh karena itu, menurutnya, BNPT merasa perlu berkolaborasi dengan ANTARA untuk melakukan berbagai upaya pencegahan terorisme.

    “Nah, inilah langkah-langkah kami, BNPT, hadir hari ini di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA supaya penguatan terhadap kontra radikalisasi di ruang siber ini menjadi hal yang utama,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Irfan Junaidi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala BNPT ke ANTARA Heritage Center untuk memperkuat kolaborasi dengan kantor berita nasional tersebut.

    Dirinya tak menampik ANTARA memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai instrumen penyampaian informasi publik dengan jaringan terluas lantaran turut hadir di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    “BNPT tentu sangat memerlukan instrumen ini untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsinya, baik yang berupa pencegahan, penanggulangan, sosialisasi, maupun kampanye,” ungkap Irfan dalam kesempatan yang sama.

    Maka dari itu, dia menegaskan ANTARA sangat terbuka untuk bisa bergandengan tangan bersama-sama melakukan berbagai program literasi dan edukasi agar tugas BNPT bisa dijalankan secara lebih maksimal.

    Dalam kunjungannya ke ANTARA Heritage Center, Kepala BNPT, yang didampingi para jajarannya, tak hanya melakukan diskusi dengan jajaran LKBN ANTARA, tetapi juga berkeliling mengitari Museum dan Galeri Foto Jurnalistik Antara.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korlantas libatkan pakar dalam evaluasi sirene dan strobo di jalan

    Korlantas libatkan pakar dalam evaluasi sirene dan strobo di jalan

    “Kami juga akan melibatkan masyarakat, melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, tentunya contohnya di tol pada saat patroli,”

    Jakarta (ANTARA) – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan melibatkan pakar dan masyarakat dalam proses evaluasi penggunaan sirene dan strobo di jalan raya.

    “Kami juga akan melibatkan masyarakat, melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, tentunya contohnya di tol pada saat patroli,” kata Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Evaluasi ini dilakukan usai penggunaan sirene dan strobo dibekukan sementara menyusul adanya aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan kedua hal tersebut.

    Agus juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sirene dan strobo secara sembarangan atau tidak mengikuti aturan.

    “Hal-hal yang tidak baik dirasa oleh masyarakat, di perjalanan, polantas tidak akan mengedepankan penegakan hukum, tetapi kami menghimbau kesadaran pribadi untuk kepentingan kita bersama,” ucapnya.

    Jenderal polisi bintang dua itu juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat atas aspirasi yang diberikan.

    “Korlantas menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.

    Sebelumnya, Agus menegaskan bahwa sirene hanya boleh digunakan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas.

    “Kalau pun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. Sementara ini sifatnya imbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan bahwa sirene dan strobo tetap bisa digunakan untuk tugas kepolisian, khususnya pada kegiatan patroli dan pengaturan lalu lintas.

    “Ini penting, terutama di jalan tol, di mana tanda-tanda isyarat seperti lampu dan suara sirene sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi peristiwa kecelakaan,” ucapnya.

    Saat ini, Korlantas Polri sedang menyusun ulang aturan penggunaan sirene dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Video Prabowo mengundurkan diri jadi Presiden

    Hoaks! Video Prabowo mengundurkan diri jadi Presiden

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi enam detik yang diunggah di TikTok diberi judul “Tangis Sang Jenderal”.

    Dalam video tersebut, terlihat Presiden Prabowo berdiri di depan mikrofon dengan mata berkaca-kaca, lalu menyeka wajahnya menggunakan handuk kecil.

    Narasi dalam video menyebutkan bahwa Prabowo mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan digantikan oleh Wakil Presiden Gibran.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Dengan berat hati, kepada segenap Rakyat Indonesia yang saya cintai, saya mohon maaf, dan saya ingin berpamitan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI, mulai hari ini, semoga mas Gibran di beri kekuatan untk memimpin Negri yang besar ini”

    Namun, benarkah video Prabowo mengundurkan diri jadi Presiden tersebut?

    Unggahan video yang menarasikan Prabowo mengundurkan diri jadi Presiden. Faktanya, video tersebut merupakan video pada Desember 2023. Kala itu, Prabowo menangis haru saat memberikan bantuan modal Rp 15 miliar kepada Koperasi MDS Coop. (TikTok)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut identik dengan unggahan YouTube Tribunnews berjudul “Detik-detik Prabowo Menangis, Beri Bantuan Modal Rp 15 Miliar untuk Koperasi MDS Coop” yang diunggah pada Desember 2023.

    Dalam keterangan video aslinya, Prabowo yang saat itu masih menjadi calon presiden, menangis haru saat memberikan bantuan modal Rp 15 miliar kepada Koperasi Mekar Digital Sejahtera (MDS) Coop.

    Prabowo tak kuasa menahan tangis setelah melihat semangat dan sorakan ribuan anak muda anggota koperasi.

    Ia juga terharu saat dinobatkan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Koperasi MDS Coop. Adapun koperasi ini besutan dari eks Menteri BUMN Rini Soemarno.

    “Saya merasa sangat dekat dan terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya sebagai jabatan saja. Saya ingin ikut sertakan modal 15 miliar rupiah,” ucap Prabowo dalam sambutannya.

    Di tengah ucapan itu, Prabowo meneteskan air mata dan segera menyekanya. Para hadirin pun berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah atas momen tersebut.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PN Jakpus putuskan sidang gugatan perdata ijazah Gibran lanjut mediasi

    PN Jakpus putuskan sidang gugatan perdata ijazah Gibran lanjut mediasi

    ANTARA – Ketua Majelis Hakim, Budi Prayitno, Senin (22/9), menyatakan sidang terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan ke tahap mediasi. Hal itu diputuskan usai dokumen yang dibutuhkan dalam perkara tersebut dinilai sudah lengkap. (Cahya Sari/Ibnu Zaki/Agha Yuninda Maulana/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri harap Korlantas bisa lebih dekat dengan masyarakat

    Kapolri harap Korlantas bisa lebih dekat dengan masyarakat

    Tentunya kita hindari memberikan teguran yang sifatnya sanksi, tetapi bagaimana kemudian membangunkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan berlalu lintas di jalan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berharap agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Kapolri dalam rangka peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-70 yang jatuh pada Senin (22/9) dengan tema Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Indonesia Emas.

    “Harapan kami untuk Korlantas jauh lebih bisa humanis, jauh lebih bisa dekat dengan masyarakat,” katanya di Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin.

    Menurut Kapolri, Korlantas harus bisa lebih dekat dengan masyarakat karena polisi lalu lintas (polantas) merupakan personel kepolisian yang banyak berinteraksi dengan masyarakat di jalan raya.

    Dia pun menekankan bahwa senyum adalah markah utama dalam berinteraksi dengan masyarakat.

    Jenderal polisi bintang empat itu juga menekankan agar penegakan aturan tertib berlalu lintas terhadap masyarakat diutamakan dengan dialog.

    “Tentunya kita hindari memberikan teguran yang sifatnya sanksi, tetapi bagaimana kemudian membangunkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan berlalu lintas di jalan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kapolri memberikan apresiasi kepada Korlantas Polri yang telah berinovasi melalui digitalisasi pelayanan publik.

    “Sehingga pelayanan yang diberikan tentunya mempermudah, memperkecil ada di ruang-ruang birokrasi yang tentunya potensi terjadi penyalahgunaan itu,” ujarnya.

    Pada Senin ini, Korlantas Polri memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-70 dengan mengangkat tema Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Indonesia Emas.

    Dalam peringatan ini, Korlantas menunjukkan wajah humanisnya dengan mengundang sejumlah pengemudi ojek online (ojol) hingga meluncurkan aplikasi Digital Korlantas.

    Aplikasi tersebut merupakan salah satu bentuk digitalisasi layanan Korlantas Polri untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien, seperti perpanjangan SIM dan pengiriman dokumen ke rumah.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan: Pidato Prabowo di PBB adalah momen yang ditunggu dalam 10 tahun

    Puan: Pidato Prabowo di PBB adalah momen yang ditunggu dalam 10 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang akan digelar di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), bakal menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam 10 tahun terakhir.

    Sebab, kata dia, dalam 10 tahun lalu tidak ada Presiden Republik Indonesia yang hadir di Sidang Umum PBB. Dia pun menilai bahwa hal itu akan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, bakal banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato itu.

    Kemungkinan, kata dia, Prabowo pun akan berbicara soal isu kemanusiaan yang menimpa Palestina.

    “Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi ANTARA, Minggu (21/9) waktu setempat.

    Seskab Teddy mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menegaskan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg jelaskan isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu

    Baleg jelaskan isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu

    Padang (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan sejumlah isu krusial terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

    “Ada beberapa isu klasik yang mesti segera dibahas dalam RUU Pemilu ini,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Padang, Senin.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg dalam diskusi bertajuk Desain Penegakan Hukum Pemilu dalam Kodifikasi RUU Pemilu yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

    Pertama, kata Doli, publik kerap membahas tentang sistem pemilu itu sendiri dimana saat ini Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Sistem pemilu dinilai penting dibahas pada RUU Pemilu untuk mendapatkan wakil rakyat serta demokrasi yang berkualitas.

    Doli mengatakan saat ini pihak-pihak terkait dalam tahap pembahasan penerapan sistem campuran atau menggabungkan antara proporsional terbuka dan tertutup. Kajian ini ditujukan untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

    Isu kedua berkaitan dengan presidential threshold maupun ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menghapuskan ambang batas presidential threshold, pihaknya memandang hal itu tetap perlu dikaji lebih jauh.

    Sebab, perintah Mahkamah Konstitusi secara implisit meminta kepada pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi supaya calon presiden tidak banyak dan juga tidak sedikit.

    Begitu juga dengan ambang batas parlemen dimana Mahkamah Konstitusi juga meminta pembuat undang-undang merumuskan ulang secara implisit di bawah empat persen.

    Kemudian, RUU Pemilu juga penting membahas tentang besaran kursi per daerah pemilihan. Hal ini untuk menjawab bagaimana masyarakat mengetahui sosok yang akan dipilih pada hari pencoblosan.

    “Jadi dalam proses pencalonan itu dimungkinkan pemilih lebih mudah mengenal calon-calonnya sehingga besaran per daerah pemilihan kita persempit,” jelas dia.

    Terakhir, anggota Komisi II DPR RI tersebut mengatakan RUU Pemilu juga penting membahas metodologi penghitungan konversi suara ke kursi. Secara umum, RUU Pemilu sudah digaungkan sejak awal 2025. Namun, seiring berjalannya waktu tidak ada alat kelengkapan dewan (AKD) yang mengusulkan pembahasan RUU tersebut sehingga Baleg berinisiatif mengusulkan ulang dan masuk pada Prolegnas Prioritas 2026.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI tertibkan penggunaan sirene dan strobo

    TNI tertibkan penggunaan sirene dan strobo

    Jadi peruntukan strobo itu sebenarnya hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kemudian mobil jenazah, kemudian mobil kawal, baik motor roda empat maupun roda dua. Di luar itu dilarang

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan internal TNI sedang menertibkan penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai aturan agar tidak mengganggu kenyamanan di jalan raya.

    “Di internal kita, di TNI, kami sudah sampaikan kepada masing-masing danpuspom angkatan untuk menertibkan itu,” ucap Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polri, mengingat belakangan ini penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai peruntukannya diprotes masyarakat karena dinilai mengganggu.

    Danpuspom mengakui bunyi dan cahaya yang ditimbulkan dapat mengganggu pengguna jalan, karenanya sirene dan strobo harus digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

    “Jadi peruntukan strobo itu sebenarnya hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kemudian mobil jenazah, kemudian mobil kawal, baik motor roda empat maupun roda dua. Di luar itu dilarang,” kata Yusri.

    Adapun Pasal 134 UU LLAJ mengatur bahwa pengguna jalan yang berhak didahulukan, antara lain pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, pimpinan lembaga negara, tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, serta konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri.

    Danpuspom mengimbau jajarannya untuk mencontoh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, sebab Panglima tidak menggunakan sirene dan strobo dalam perjalanan dinas.

    “Bapak Panglima sendiri tidak menggunakan itu. Jadi mari kita contoh, kita sesuai dengan aturan aja, ya, biar lebih enak,” tuturnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dirinya telah mengingatkan polisi militer (POM) soal penggunaan sirene dan strobo agar dilaksanakan sesuai aturan.

    Panglima saat ditemui di TNI Fair 2025 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/9), mengatakan sirene dan strobo bisa digunakan dalam kegiatan pengawalan selama mengikuti aturan.

    “Saya juga menyampaikan kepada, khususnya POM, kalau menyalakan strobo ada aturannya. Kalau lagi kosong dibunyikan, tidak etis juga. Tapi itu ada aturannya untuk VVIP (naratetama) menggunakan pengawalan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.