Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan tetap menolak pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Pendia, Kabupaten Klungkung, meskipun muncul sikap-sikap berlawanan dari forum bendesa adat setempat.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Senin, merespons beredarnya video Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebag Nusa Penida yang meminta proyek tetap dilanjutkan karena lift dirasa akan meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Itu kan aspirasi, tapi tidak mungkin dilanjutkan, sudah dilihat kan pelanggarannya,” ucapnya.

    Dalam video yang beredar, ketua forum bernama I Ketut Gunaksa meminta pemerintah memberi solusi agar pembangunan lift kaca tetap berlanjut secara legal dan sesuai ketentuan.

    Koster menegaskan hal itu tidak mungkin sebab selain tak mengantongi izin lengkap sejak awal, investor juga membangun di pesisir pantai dan tebing yang melanggar perundang-undangan yang sampai kapan pun tak bisa diutak-atik.

    Ia membedah, bahwa izin yang dimiliki perusahaan yaitu PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group hanya PBG untuk sebuah loket masuk di atas tebing seluas 500 meter.

    Namun faktanya, mereka membangun lift kaca dengan restoran sepanjang 840 meter bahkan menyentuh wilayah pesisir yang merupakan tanah negara.

    “Izin PBG-nya hanya 500 meter, yang di loket tiket saja, lift tidak masuk, tapi dia (perusahaan) memasukkan dalam lampiran, lalu kategori bangunannya di perizinan sederhana, tapi sebenarnya bangunan ini luar biasa bukan lagi berisiko rendah, tapi risiko sangat tinggi,” ujar Koster.

    “Lalu membangun bukan di atas haknya, ini adalah punya negara dan tidak ada rekomendasi atau izin dari siapapun, tanah itu setelah dikaji pansus dan saya ikut bahas memang terjadi pelanggaran bahkan bisa pidana,” sambungnya.

    Jika dikaitkan demi kesejahteraan warga Nusa Penida, ia menegaskan kebijakan Pemprov Bali ini justru demi Nusa Penida yang merupakan berlian sakral yang harus diarahkan dengan baik pembangunannya.

    Menurut dia ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disana, tidak harus mengorbankan masa depan hanya demi pembangunan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan pulau tersebut.

    “Tentu saja pembangunan di wilayah lain di Nusa Penida boleh, asal tata ruangnya harus benar, amdal, dan persyaratan-persyaratan lainnya supaya maju secara berkesinambungan, itulah ini perlu diluruskan supaya kita memiliki pemahaman yang sama,” kata dia.

    Penghentian dan arahan pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking ini juga sudah terbukti menghantarkan dampak positif, dimana calon investor di Bali sekarang lebih jujur dan memiliki kesadaran dalam memilih area.

    Mereka sejak dini menyusun kajian dan berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk memastikan investasinya ke depan legal dan berjalan baik.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Lombok Tengah (ANTARA) – Dono Kasino Indro dari Partai PKS dilantik menjadi anggota DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dapil Pujut-Praya Timur melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

    “Saudara Dono Kasino Indro menggantikan Mahruf dari Fraksi PKS untuk sisa masa jabatan 2024-2029,” kata Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, saat sidang paripurna di kantor DPRD di Lombok Tengah, Senin.

    Ia mengatakan pelantikan ini untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 100.3.3.1-490 tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

    Selain itu, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026.

    “Kami berharap saudara semoga dapat bekerja sama menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, sesuai sumpah yang telah diucapkan tadi,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

    Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.

    “Sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan dan menjalin sinergi dengan Pemda untuk kemajuan Lombok Tengah,” katanya.

    Ia berharap dengan pengalaman, dedikasi dan semangat pengabdian yang dimiliki dapat melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

    Pada sisi lain, ia menyampaikan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan telah diatur secara konstitusional.

    “Kami berharap, fungsi legislatif dapat terus berjalan semakin optimal dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI AU mulai mengerahkan pesawat angkut untuk mengirim logistik dengan metode air drop di kawasan Sibolga, Sumatera Utara, hari ini.

    “Operasi airdrop menggunakan pesawat angkut TNI AU, Hercules. Sedangkan, dropping dengan sistem helibox menggunakan pesawat CN 295 dan Casa 212,” kata Freddy saat dihubungi ANTARA Jakarta, Senin.

    Freddy mengatakan metode itu dilakukan TNI lantaran sampai saat ini akses jalur darat menuju Sibolga masih terputus akibat tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Logistik yang dikirimkan pihak TNI, di antaranya berupa makanan siap saji, obat-obatan, tenda darurat hingga pakaian yang masih layak digunakan.

    Sambil mengirimkan logistik, Freddy mengatakan personel TNI yang lain juga akan terus melakukan proses evakuasi korban di lokasi banjir Sibolga.

    Tidak hanya di Sibolga saja. Freddy memastikan pengiriman logistik dan pengerahan pasukan juga akan terus dilakukan di dua wilayah banjir lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat.

    “Pengiriman logistik masih terus berlangsung hingga saat ini. Seluruh jalur darat, laut, dan udara, tetap dioptimalkan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada masyarakat,” kata dia.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan situasi bencana yang terjadi di sebagian lokasi di Pulau Sumatera sudah tertangani setelah melihat kemampuan sinergi antara sejumlah pemerintah daerah.

    Atas hal itu, menurut ia, penetapan status bencana nasional akan bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Muzani mengatakan penetapan bencana nasional memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa, sudah bisa ditangani,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada aksi-aksi penjarahan karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.

    Muzani meminta kepada aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Sehingga apa yang diberitakan (penjarahan) itu bisa cepat dicegah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan penanganan bencana banjir di Sumatera dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

    “Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Teddy menyampaikan Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal TNI AU menuju Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Setibanya di wilayah terdampak, Presiden menuju GOR Pandan yang dijadikan pusat koordinasi penanganan bencana, termasuk peninjauan dapur umum dan distribusi logistik bagi masyarakat.

    Di lokasi tersebut, Presiden juga melihat kesiapan posko kesehatan serta posko pengungsian yang menampung warga dari sejumlah kecamatan yang terdampak banjir.

    Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah merumuskan prioritas penanganan darurat, di antaranya percepatan distribusi bahan bakar, pemulihan jaringan listrik, serta pembukaan akses menuju desa-desa yang masih terisolasi.

    Teddy mengatakan Presiden Prabowo memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah dijalankan oleh instansi terkait dan bantuan telah menjangkau seluruh wilayah terdampak.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua instansi, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum hingga pemerintah daerah yang telah bekerja dalam menangani bencana.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo respons langsung curhatan pengungsi di Kutacane Aceh

    Presiden Prabowo respons langsung curhatan pengungsi di Kutacane Aceh

    Terima kasih ya, nanti kita perhatikan, kita bantu, tetapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merespons langsung curhat-an (curahan hati) seorang pengungsi, yang mewakili sejumlah pengungsi lainnya, saat Presiden mengecek distribusi bantuan dan kondisi pengungsi di posko pengungsi Desa Bambel Baru, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin.

    Dalam kunjungannya itu, seorang laki-laki paruh baya, yang merupakan petani jagung di Desa Bambel Baru, memohon bantuan Presiden Prabowo untuk membangun struktur bendungan yang dapat menghalau luapan air dari Sungai Alas ke area perkebunan warga.

    “Mohon kiranya Pak, Kali Alas (Sungai Alas) kami ini 100 meter dari kampung kami mohon dibendung Pak. Selain ini, Kali Alas besar Pak, jagung kami semua sudah habis Pak, kami gak tahu ke depannya untuk apa Pak. Mohon tinjau Bapak, sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, bertani jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak,” kata seorang warga pengungsi menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, pengungsi itu juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah, yaitu Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry, yang telah menurunkan alat-alat berat ke desanya manakala daerah itu terendam luapan banjir Sungai Alas.

    Selepas mendengar permintaan dari perwakilan pengungsi itu, Presiden Prabowo langsung memberi instruksi kepada jajarannya, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang berdiri tepat di belakang Presiden.

    “Terima kasih ya, nanti kita perhatikan, kita bantu, tetapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” kata Presiden Prabowo kepada para pengungsi.

    Presiden Prabowo mengecek distribusi bantuan dan kondisi pengungsi serta tenda-tenda pengungsian di Desa Bambel Baru, Kota Kutacane, Senin siang setelah meninjau lokasi Jembatan Pantai Dona yang ambruk karena diterjang banjir bandang.

    Di posko pengungsi, Presiden Prabowo menyapa para pengungsi, mendengar cerita-cerita mereka serta mencatat permintaan dan kebutuhan mereka di pengungsian.

    “Kita segera akan membuka jembatan-jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” kata Presiden kepada para pengungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyatakan rasa harunya saat melihat para pengungsi yang terlihat tetap bersemangat meskipun harus tinggal sementara di pengungsian.

    “Terima kasih, walaupun saudara-saudara, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih, luar biasa,” kata Presiden.

    “Saya berdoa terus (untuk) saudara-saudara,” sambung Presiden.

    Selepas itu, Presiden beraudiensi dengan perwakilan pengungsi, dan berfoto bersama dengan para pengungsi di Desa Bambel Baru. Di lokasi yang sama, Presiden juga menghampiri kerumunan ibu-ibu pengungsi yang antusias dan langsung meminta bersalaman serta berfoto. Di tengah-tengah barisan ibu-ibu, Presiden lanjut berfoto bersama kembali dengan ibu-ibu pengungsi dipandu oleh Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry.

    Di posko pengungsi Bambel Baru, Presiden terlihat memberikan instruksi kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Bupati Fakhry.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Korpri, Sekjen Kemenimipas: ASN penggerak transformasi digital

    HUT Korpri, Sekjen Kemenimipas: ASN penggerak transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada momentum Hari Ulang Tahun Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengatakan aparatur sipil negara (ASN) merupakan penggerak utama transformasi digital.

    Asep saat menjadi inspektur upacara di lingkungan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, menyebut ASN juga mesti fokus pada penegakan netralitas dan keandalan layanan publik.

    “Saya ingin ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekedar pelaksanaan, gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan rakyat,” kata asep sebagaimana dalam keterangan tertulisnya.

    Korpri, imbuh Asep, perlu fokus pada penegakan etika dan integritas.

    Menurut ia, ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan menjunjung etika jabatan.

    Ia mengajak ASN untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja tuntas. ASN juga berperan menjadi teladan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Asep menekankan peran esensial Korpri sebagai penyedia layanan. Ia mengajak seluruh bagian dari Korpri untuk bersama-sama mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik.

    “Korpri harus senantiasa hadir sebagai penggerak layanan publik yang andal, wadah persatuan ASN di seluruh Indonesia, serta pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang maju dan bermartabat,” ucapnya.

    Peringatan HUT Ke-54 Korpri mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”. Dalam momentum ini, Kemenimipas meneguhkan komitmen untuk menghadirkan ASN yang semakin profesional, bersih, dan berintegritas.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko dan tenda darurat dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

    “Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain turun langsung ke lapangan, Dirjen Bina Adwil juga turut mengirimkan bantuan 5 unit tenda posko untuk mendukung penanganan darurat bencana di wilayah sumatera utara.

    Pendirian posko Kemendagri di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan respons cepat di wilayah terdampak. Bantuan tenda Kemendagri tiba bersama dengan 16,160 ton bantuan pemerintah pusat berupa tenda pengungsi dan kebutuhan dasar seperti hygine kit, matras dan makanan siap saji.

    “Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil terus memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah, termasuk dengan pendirian posko dan pengiriman tenda darurat. Kami pastikan bantuan logistik tiba dan personel bekerja efektif di seluruh titik terdampak,” ujarnya.

    Safrizal mengungkapkan curah hujan ekstrem pada 24–25 November 2025 memicu banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur khususnya di empat wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus berupaya mempercepat penanganan darurat di seluruh lokasi terdampak.

    Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana mengakibatkan 55 korban meninggal dunia dan memaksa 1.100 KK mengungsi di GOR Pemda. Kerusakan akses jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama sehingga proses evakuasi dan pembukaan jalur terus dilakukan. Kebutuhan mendesak mencakup personel, logistik, peralatan, alat komunikasi, dan listrik.

    Kota Sibolga juga terdampak banjir bandang dan longsor dengan 46 korban jiwa dan 4.456 Jiwa mengungsi. Kerusakan akses jalan dan jembatan menghambat mobilisasi bantuan. Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan di lapangan serta memastikan ketersediaan logistik dasar.

    Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 46 korban meninggal dunia dan 4.661 Jiwa mengungsi. Kerusakan bangunan serta akses jalan mendorong pemerintah memperkuat dukungan personel, logistik, dan peralatan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan secara simultan.

    Di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 600 KK terpaksa mengungsi akibat kerusakan jalan dan jembatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.