Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Pengamat nilai tim reformasi bentukan Kapolri bukan bentuk perlawanan

    Pengamat nilai tim reformasi bentukan Kapolri bukan bentuk perlawanan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, bukan merupakan bentuk perlawanan.

    Sebab dari beberapa hal yang ia amati, pembentukan tim itu tak lain atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Kapolri dalam hal ini diminta membentuk tim guna pemetaan menyeluruh mengenai kondisi internal kepolisian.

    “Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” kata Amir di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, masyarakat sebaiknya tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri hingga timbul isu yang menyesatkan, karena kebijakan Kapolri itu merupakan agenda dari Prabowo.

    Adapun Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas institusi.

    “Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (22/9).

    Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri mengatakan bahwa pihaknya baru akan menyusun anggota Komisi Reformasi Polri.

    Dofiri merupakan penasehat khusus yang baru dilantik oleh Prabowo serta menerima penghargaan kenaikan pangkat menjadi berpangkat Jenderal Polisi (Purn).

    “Ini timnya baru mau disusun,” kata Dofiri saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/9).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bergaya kasual, Prabowo sapa diaspora  di depan hotel tempat menginap

    Bergaya kasual, Prabowo sapa diaspora  di depan hotel tempat menginap

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil dengan gaya kasual saat menyapa sejumlah diaspora Indonesia yang menunggu di depan hotel tempatnya menginap di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9).

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo keluar dari hotel tempatnya menginap sekitar pukul 19.00 waktu setempat, usai menghadiri serangkaian kegiatan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sore hari.

    Prabowo tampil dengan gaya kasual, mengenakan cardigan berwarna hijau, syal hitam yang dikalungkan di leher, serta topi pet berwarna cokelat.

    Di depan area hotel, sekitar 10 orang diaspora Indonesia telah menunggu kehadiran Presiden. Saat Prabowo keluar, mereka langsung memanggil Kepala Negara untuk berfoto bersama.

    “Pak Presiden Prabowo, boleh sebentar Pak foto,” ucap salah seorang diaspora.

    Presiden dengan ramah menghampiri para diaspora tersebut dan mengajak mereka berbincang sejenak.

    “Ini semua dari mana? Tinggal di sini ya?” tanya Prabowo.

    Kepala Negara lalu menyalami satu per satu para diaspora dan mengakhiri pertemuan dengan berfoto bersama.

    Presiden Prabowo kemudian berpamitan dan berjalan menuju mobil meninggalkan hotel. Tampak sang putra Didit Hediprasetyo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo singgung kredibilitas PBB saat bicara di KTT Solusi Dua Negara

    Prabowo singgung kredibilitas PBB saat bicara di KTT Solusi Dua Negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan menyinggung soal kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi bagian dari tanggung jawab historis masyarakat internasiona, saat bicara dalam forum pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara.

    Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan bahwa terselenggaranya KTT Solusi Dua Negara adalah untuk mengemban tanggung jawab yang tidak hanya mengarah pada nasib Palestina, tetapi juga pada masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.

    “Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kami berkumpul untuk mengemban tanggung jawab historis kami. Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel, dan juga kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan terdalam dan hormat yang setinggi-tingginya atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan KTT Solusi Dua Negara sebagai musyawarah yang penting.

    Kepala Negara pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di mana ribuan nyawa tak berdosa, terutama perempuan dan anak-anak, terbunuh.

    Presiden Prabowo pun mengutuk atas segala tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Palestina yang mengakibatkan mereka mengalami kelaparan.

    “Kelaparan mengancam, bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” tegas Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.

    Pemerintah Indonesia pun akan mengakui negara Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.

    “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” kata Presiden.

    KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. KTT itu diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, yang masing-masing diwakili oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Dalam KTT itu, Presiden Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi, menjadi pembicara pertama, kemudian diikuti oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB António Manuel de Oliveira Guterres.

    Sebanyak 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, berbicara dalam KTT Palestina dan solusi dua negara di New York, Senin.

    Dalam KTT tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung Sekolah Rakyat ditambah asal nasib guru diperjelas

    Anggota DPR dukung Sekolah Rakyat ditambah asal nasib guru diperjelas

    penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendukung upaya pemerintah dalam menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah, asalkan nasib tenaga pendidik atau para guru untuk diperjelas, termasuk insentifnya.

    Dia mengatakan guru di Sekolah Rakyat berstatus sebagai kontrak PPPK “jalur Kementerian Sosial” dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, karena itu keberhasilan Sekolah Rakyat tak hanya kuantitas dan kualitas, tapi juga kejelasan status guru.

    “Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program tidak hanya sekedar bertambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik,” kata Dini di Jakarta, Senin.

    Pada prinsipnya, dia pun mendukung setiap langkah pemerintah daerah maupun pusat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

    Sekolah Rakyat, kata dia, dinilai mampu menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara. Rekruitmen berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan, menurut dia, menekan risiko inclusion dan exclusion error, meminimalisir kesalahan data penerima bantuan sosial.

    Namun, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tak terlepas dari pemenuhan kapasitas guru yang memadai dengan kurikulum yang kompleks.

    “Sedangkan penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional,” kata legislator yang membidangi urusan keagamaan dan sosial tersebut.

    Untuk itu, dia berkomitmen akan terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban baru.

    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai 65 unit pada akhir bulan ini.

    Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), menyebutkan, dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada 16 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi, sementara sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul pada akhir September.

    “insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendiktisaintek: Sekolah Garuda ada dua jalur, beasiswa dan berbayar

    Wamendiktisaintek: Sekolah Garuda ada dua jalur, beasiswa dan berbayar

    “Sekolah Garuda mempunyai dua skema. Sebanyak 80 persen dari murid Sekolah Garuda akan diberikan beasiswa penuh, tetapi 20 persen ini akan berbayar, sehingga mereka yang berprestasi tetapi dari keluarga yang mampu berbayar, silahkan untuk sekolah di

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan bahwa seleksi penerimaan siswa untuk Sekolah Garuda memiliki dua jalur atau skema, yakni beasiswa penuh dari pemerintah dan jalur berbayar.

    Stella menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas untuk siswa berprestasi, baik dari keluarga miskin dan menengah, maupun dari keluarga yang mampu membayar biaya sekolah.

    “Sekolah Garuda mempunyai dua skema. Sebanyak 80 persen dari murid Sekolah Garuda akan diberikan beasiswa penuh, tetapi 20 persen ini akan berbayar, sehingga mereka yang berprestasi tetapi dari keluarga yang mampu berbayar, silahkan untuk sekolah di Sekolah Garuda membawa prestasi mereka,” kata Stella saat memberikan keterangan pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, di Gedung Kwarnas Jakarta, Senin.

    Stella menjelaskan bahwa 80 persen siswa Sekolah Garuda berasal dari jalur beasiswa yang dibiayai pemerintah secara penuh, baik biaya sekolah, asrama dan keperluan lainnya. Beasiswa penuh Sekolah Garuda diutamakan untuk siswa dari keluarga prasejahtera.

    Sementara itu, 20 persen siswa lainnya berasal dari jalur paralel yang membayar seluruhnya biaya sekolah dan asrama secara mandiri.

    Meski dibedakan dengan dua jalur penerimaan siswa, Kemendiktisaintek menyeleksi siswa berdasarkan kriteria utama, yakni siswa berprestasi, baik akademik maupun nonkademik.

    Saat ini, pemerintah intens mempersiapkan peluncuran Sekolah Garuda yang secara serentak akan diluncurkan pada awal Oktober mendatang.

    Stella menyebutkan ada empat lokasi Sekolah Garuda baru yang ditargetkan selesai pembangunannya pada Juni 2026 dan dapat menerima murid pada tahun ajaran 2026-2027, yakni di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    Sementara itu, sudah ada 12 Sekolah Garuda Transformasi yang para siswanya bahkan sudah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi terbaik di dunia.

    “Kita mungkin akan ada seperti kemeriahan bersama secara serentak kita akan memberikan, tapi ini tanggalnya akan segera kita umumkan. Awal Oktober akan serentak kita umumkan,” kata Stella.

    Sekolah Garuda merupakan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menyetarakan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Indonesia, termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Sekolah Garuda adalah sekolah berasrama jenjang SMA dengan pendekatan pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Program ini menjadi salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden.

    Sekolah ini akan merekrut siswa terbaik di Indonesia, dengan kekhususan bagi putra-putri daerah setempat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: MBG bidik pemenuhan gizi dan hidupkan ekonomi daerah 3T

    Mendagri: MBG bidik pemenuhan gizi dan hidupkan ekonomi daerah 3T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membidik pemenuhan gizi untuk menekan stunting dan menghidupkan ekonomi daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” kata Tito dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T. Saat ini sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lalu 542 sisanya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).

    Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional.

    Program ini mendukung target PU608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” kata Dody.

    Menanggapi hal itu, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof. Hardinsyah menilai kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru, karena komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dapur MBG.

    “Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri, petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.

    Hardinsyah menekankan pentingnya koordinasi lintas level. Menurutnya, pengelolaan SPPG tidak hanya berhenti pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat sekitar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pidato Prabowo di PBB tegaskan peran Indonesia di dunia

    Anggota DPR: Pidato Prabowo di PBB tegaskan peran Indonesia di dunia

    “Ini adalah momentum strategis. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya hadir, tetapi juga memainkan peran nyata sebagai aktor global di tengah berbagai isu strategis dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York sebagai momen penting yang menandai peran aktif Indonesia dalam percaturan global.

    “Ini adalah momentum strategis. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya hadir, tetapi juga memainkan peran nyata sebagai aktor global di tengah berbagai isu strategis dunia,” kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Okta meyakini pidato Presiden Prabowo di forum internasional tersebut berpotensi menjadi monumental.

    Menurutnya, apa yang akan disampaikan bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan pesan kuat yang mempertegas posisi Indonesia dalam menyuarakan dunia yang lebih adil, aman, dan damai.

    Salah satu isu yang diyakini akan mendapat sorotan adalah dukungan konsisten Indonesia terhadap Palestina.

    Selain pidato, Okta juga menyoroti padatnya agenda delegasi Indonesia dengan menghadiri sekitar 200 pertemuan bilateral dan multilateral di sela Sidang PBB. Salah satunya diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Pertemuan-pertemuan itu akan membuka banyak peluang kerja sama internasional yang dapat memperkuat pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo, khususnya di bidang ekonomi dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Okta optimistis bahwa keaktifan Pemerintahan Presiden Prabowo di forum-forum internasional akan membawa manfaat luas.

    “Manfaatnya tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga kawasan regional, bahkan bagi dunia internasional. Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan yang berpengaruh, yang membawa suara keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan harap Tim Transformasi Polri tingkatkan citra-kinerja institusi

    Puan harap Tim Transformasi Polri tingkatkan citra-kinerja institusi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tim Transformasi Polri yang baru-baru ini dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mampu meningkatkan citra dan kinerja bagi institusi tersebut.

    Dia pun menyambut baik inisiatif internal tersebut dan berharap tim yang dibentuk benar-benar membawa dampak positif dalam reformasi kelembagaan Polri.

    “Kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan ke luar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas institusi.

    “Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin.

    Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025.

    Total terdapat 52 perwira tinggi dan menengah yang berada di dalam tim reformasi. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai penasihat.

    Perwira tinggi (Pati) yang ditunjuk sebagai ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan personel TNI diberangkatkan ke perbatasan RI dan RDTL

    Ratusan personel TNI diberangkatkan ke perbatasan RI dan RDTL

    Kupang (ANTARA) – Ratusan personel TNI AD dari satuan Kostrad diberangkatkan ke perbatasan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) untuk menjaga wilayah perbatasan tersebut.

    “Berangkatlah dengan penuh rasa bangga, kalian adalah duta TNI, duta bangsa, sekaligus cermin keluarga. Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono di Kupang,Senin sore.

    Hal ini disampaikannya saat menggelar apel gelar pasukan menyambut kedatangan Satgas Tempur Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad dan Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad di Mako Lantamal VII Kupang.

    Personel itu akan diberangkatkan menggantikan satgas pamtas sebelumnya yakni Yonif 741/Garuda Nusantara di sektor timur dan Yonarmed 15/Divif 3 Kostrad di sektor barat yang sudah bertugas selama satu tahun di daerah perbatasan itu.

    Satgas Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad menggantikan Yonif 741/GN Sektor Timor, sementara Yonarhanud 2/ABW/2/ Kostrad mengantikan Sektor barat Yonarmed 15/DBY.

    Dalam arahannya dia mengingatkan seluruh prajurit Satgas Pamtas RI–RDTL untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk pelanggaran, termasuk narkoba, ilegal logging, dan ilegal trading.

    “Tugas operasi adalah kehormatan dan kebanggaan karena tidak semua prajurit mendapat kesempatan ini. Laksanakan dengan rasa tanggung jawab, jaga kehormatan, dan hindari pelanggaran sekecil apapun,” ujar dia.

    Ia meminta seluruh personel segera melakukan orientasi wilayah, mempelajari karakteristik medan, serta mengenali tokoh adat dan masyarakat setempat agar dapat menjunjung tinggi kearifan lokal.

    Danrem juga menekankan pentingnya membangun komunikasi sosial yang baik demi mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat.

    Ia juga menekankan agar seluruh prajurit menjaga kesehatan, kekompakan, tidak mudah terprovokasi, serta selalu meluangkan waktu untuk beribadah.

    “Saya berharap dan mendoakan seluruh prajurit Satgas selalu dalam lindunganNya, dan kembali dari penugasan dalam keadaan lengkap serta aman,” ujarnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),”

    Bandung (ANTARA) – DPW PPP Jawa Barat mengungkapkan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang sebelumnya diketahui merupakan kader PKB, kini berstatus non partai dan akan segera dimasukkan sebagai kader PPP untuk maju sebagai calon ketua umum partai ka’bah.

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat, mengungkapkan hal ini dilakukan karena yang bersangkutan akan diusung termasuk oleh pihaknya menjadi Ketua Umum PPP selanjutnya (2025-2030).

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),” kata Pepep saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

    Pepep mengakui, selama ini bagaimanapun Agus yang merupakan mantan menteri itu, memang merepresentasikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

    Karena itu, Pepep mengatakan pihaknya memastikan dengan teliti bagaimana hubungan Agus dengan PKB saat ini.

    “Dan beliau menyampaikan bahwa ada beberapa peristiwa yang secara mungkin beliau akhirnya lebih meyakini untuk perjuangannya pindah di Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Akan tetapi, diakui oleh Pepep, untuk mengusung Agus, pihaknya akan terkendala oleh proses konstitusi partai dan perlu dilakukan perubahan akan hal tersebut.

    “Karena itu kami akan usulkan dilakukannya perubahan AD/ART, tentang syarat seseorang menjadi ketua umum, maju menjadi ketua umum. Tentu itu kan akan dirumuskan di forum tertinggi, itu di muktamar,” ucapnya.

    Pepep mengatakan pengusungan Agus ini karena pihaknya melakukan evaluasi pola kaderisasi dari DPP partai, dan selama ini dirasakan oleh jajaran partai daerah sangat kurang dan berdampak dalam proses pemilu.

    “Ketika menjelang pemilu, mayoritas kader itu telah maksimal dan all-out, tetapi tanpa kekuatan leader dari kaderisasi yang terbentuk, akhirnya dari 11 kali ikut pemilu, PPP hari ini gagal mencapai PT (Presidential Treshold) dan masuk ke Senayan. Tentu ini harus disikapi secara menyeluruh dan kita evaluasi secara total. termasuk orang di dalamnya,” kata Pepep.

    Kaderisasi, lanjut Pepep, menjadi poin utama kelemahan DPP PPP, mengingat partai ini menegaskan mereka adalah partai kader.

    “Nyatanya dari tahun 2020 sampai tahun 2025 hari ini, DPP PPP tidak pernah melakukan ruang-ruang kaderisasi yang terlembaga,” ujarnya.

    Muktamar X dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, akan digelar pada 27-29 September 2025 di Jakarta.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.