Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden sampaikan sikap Indonesia jika Israel akui Palestina

    Presiden sampaikan sikap Indonesia jika Israel akui Palestina

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto mendesak berbagai negara untuk turut mengakui kedaulatan Palestina, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara baru-baru ini seperti Prancis, Inggris, dan Kanada. Dalam pidatonya di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil sikapnya sendiri demi perdamaian abadi.
    (Aria Cindyara/Fathur Rochman/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Presiden Prabowo pada Sesi Debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bukan sekadar acara protokoler tahunan. Bagi seorang pemimpin dunia, ia membawa makna strategis dan simbolis yang sangat dalam, baik untuk posisi Indonesia di panggung global, juga khususnya bagi Presiden Indonesia yang baru saja menjabat.

    Forum ini merupakan panggung diplomasi multilateral yang paling strategis dan bergengsi. Kehadiran seorang presiden di Sidang Umum PBB memiliki makna yang jauh melampaui sekadar menyampaikan pidato, ia adalah sebuah pernyataan politik, sebuah momentum untuk membentuk narasi, meneguhkan gerakan diplomasi dan sebuah kesempatan langka untuk memperjuangkan kepentingan nasional di hadapan seluruh dunia.

    Tampil di hadapan 193 negara sebagai kepala negara yang diakui secara internasional akan memperkuat legitimasi dan wibawanya di mata rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dunia menerima dan menghormati hasil proses demokrasi Indonesia dan kepemimpinannya. Inilah yang kemudian kita namakan sebagai gerakan sistematis mengonsolidasikan legitimasi dan otoritas domestik

    Di tengah dunia yang penuh gejolak (perang, ketegangan geopolitik, resesi), kehadiran pemimpin dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang relatif stabil dan ekonominya mulai tumbuh adalah pesan yang kuat. Indonesia hadir bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi dan penjaga stabilitas.

    Prabowo datang bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai representasi dari suara negara-negara berkembang atau Global South Countries, ASEAN, dan dunia Muslim yang moderat. Pidatonya menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang dapat menjembatani kepentingan berbagai blok negara. Tentunya ini akan menggerek status Indonesia sebagai middle power dan global swing state.

    Bagi Prabowo, Sidang Umum PBB 2025 menjadi debut globalnya yang paling resmi, meski sebelumnya telah menghadiri forum APEC di Peru, G20 dan BRICS di Brazil, serta ASEAN Summit di Malaysia.

    Lima tahun ke belakang, dunia internasional mengenalnya sebagai Menteri Pertahanan RI dengan pendirian yang tegas. Kini, Prabowo tampil sebagai kepala negara dari negara demokrasi terbesar ketiga dan kekuatan ekonomi utama G20.

    Pidato pertamanya di mimbar PBB adalah kesempatan untuk mentransformasi persepsi internasional dari figur militer menjadi seorang negarawan global yang visioner. Kehadirannya memberikan legitimasi dan pengakuan de facto dari komunitas internasional terhadap kepemimpinannya, memperkuat posisinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Mimbar Sidang Umum PBB adalah medium terbaik untuk mendemonstrasikan komitmen Indonesia pada politik luar negeri “bebas dan aktif”, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam tindakan. Di tengah polarisasi global akibat isu Palestina, perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-China, dan krisis lainnya, dunia menanti posisi dan peran nyata Indonesia.

    Prabowo dapat menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam blok manapun, tetapi aktif menjadi jembatan perdamaian dan penengah konflik.

    Dengan menyampaikan pesan perdamaian, keadilan, dan kerja sama dari podium yang sama yang pernah digunakan oleh Bung Karno, puluhan tahun lalu, Prabowo dapat menghubungkan diri dengan tradisi besar diplomasi Indonesia, sekaligus menawarkan sudut pandang Indonesia untuk menyelesaikan masalah global.

    Sidang Umum PBB adalah “pasar dunia” bagi kepentingan nasional. Bagi Indonesia, setidaknya ada tiga kepentingan utama yang bisa diperjuangkan.

    Pertama, kepentingan politik. Dukungan untuk Palestina adalah prinsip dasar diplomasi Indonesia. Pidato di Sidang Umum PBB adalah momentum, tidak hanya mengulang komitmen, tetapi untuk menggalang dukungan internasional yang lebih konkret, mungkin dengan menawarkan inisiatif perdamaian baru atau mengecam ketidakadilan yang terus berlangsung. Ini juga peluang memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan memperjuangkan isu-isu kawasan, seperti di Laut China Selatan.

    Kedua, kepentingan ekonomi. Forum ini adalah ajang soft diplomacy ekonomi yang sangat efektif. Pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan CEO perusahaan global di sela-sela sidang dapat digunakan untuk mempromosikan investasi, terutama dalam proyek strategis nasional, seperti hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan transisi energi.

    Prabowo dapat mempresentasikan Indonesia sebagai tujuan yang stabil dan menjanjikan di tengah gejolak ekonomi global.

    Ketiga, kepentingan strategis. Isu-isu, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan tata kelola keuangan global, adalah perhatian seluruh bangsa. Dengan menyuarakan solusi dan komitmen Indonesia, Prabowo dapat memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif membentuk arsitektur global yang lebih adil. Ini sejalan dengan visinya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang disegani.

    Nilai praktis terbesar dari kehadiran Prabowo ke Sidang Umum PBB di New York terletak pada pertemuan-pertemuan di sela-sela sidang. Dalam beberapa hari, seorang presiden dapat bertemu dengan ratusan pemimpin dunia yang hampir mustahil dijumpai dalam waktu singkat di tempat lain.

    Membangun jejaring ini sangat berharga untuk membangun hubungan pribadi yang seringkali menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah diplomatik atau kesepakatan dagang di masa depan.

    Bagi Prabowo, ini adalah kesempatan emas untuk tidak hanya memperkenalkan diri, namun lebih dari itu untuk membangun kepercayaan dan menciptakan aliansi-aliansi strategis baru untuk Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

    Bagi Prabowo, kehadirannya di Sidang Umum PBB adalah keharusan strategis. Ini lebih dari sekadar kewajiban protokoler, ini adalah investasi politik dan ekonomi untuk masa jabatannya. Pidato di podium hijau PBB adalah pengumuman resmi kepada dunia bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya siap memainkan peran yang lebih besar dan lebih vokal dalam percaturan global.

    Keberhasilan memanfaatkan momen ini bukan diukur dari sambutan atas pidatonya, tetapi dari seberapa efektif ia dapat menerjemahkan kehadiran simbolis itu menjadi legitimasi politik, kemitraan strategis, dan keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia.

    Kegagalan untuk tampil dengan kuat di panggung ini bukanlah sebuah opsi, karena dunia akan melihat dan menarik kesimpulannya sendiri tentang tempat Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru.

    Konteks historis

    Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB bukanlah sekadar kunjungan kerja biasa. Tradisi ini telah berevolusi menjadi ritual diplomatik yang sarat makna, sebuah pernyataan resmi pertama di panggung global yang menandakan arah politik luar negeri seorang pemimpin baru.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap kehadiran mencerminkan semangat zaman eranya, sekaligus visi sang pemimpin terhadap peran Indonesia di dunia. Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB selalu menjadi momen strategis untuk memproyeksikan suara, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. Setiap era kepemimpinan membawa motivasi dan isu yang berbeda, mencerminkan dinamika politik domestik dan geopolitik global pada masanya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

    Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres membahas sejumlah hal, termasuk penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, pertemuan kedua pemimpin digelar tertutup di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

    Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Menlu.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB dalam menjalankan mandatnya.

    Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” ucap Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,”

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menegaskan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik inklusif atau diberikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marjinal.

    Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, dalam kegiatan penyerahan dokumen administrasi kependudukan di Kantor Desa Sesaot, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/9), menekankan agar jangan ada satu pun warga terlewatkan dari pelayanan pemerintah.

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,” ucap Dadan, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dadan mengingatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan fondasi pelayanan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

    Apabila tidak memiliki keduanya, kata dia, masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.

    Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan “jemput bola” yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok.

    Pelayanan dimaksud mulai dari mendatangi desa-desa terpencil, pulau tanpa listrik dengan memanfaatkan tenaga surya, hingga mengendarai motor ke pedalaman demi memastikan warga memperoleh identitas kependudukan.

    Kendati demikian, Dadan menyinggung masih adanya ketimpangan pelayanan publik di Indonesia.

    Ia mencontohkan, meski iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah ditetapkan sama, warga perkotaan lebih mudah mengakses rumah sakit besar, sementara masyarakat di daerah terpencil kerap kesulitan meski sudah membayar kewajiban yang sama.

    “Sering kali masyarakat daerah justru mensubsidi masyarakat kota,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut untuk bisa melihat langsung pelayanan dan kehidupan masyarakat.

    Dikatakan bahwa Ombudsman hadir untuk mengawasi pelayanan publik agar program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.

    Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat.

    Turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, Kepala Desa Sesaot Muliadi, serta Asisten I Kabupaten Lombok Barat Saeful Akham.

    Kegiatan itu menjadi momentum penting bagi Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi besar negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Prabowo disambut tepuk tangan saat tegaskan kemerdekaan Palestina

    “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disambut tepuk tangan dari para kepala negara dan delegasi yang hadir mengenai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, yang disampaikannya dalam pidato di KTT Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB.

    Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyatakan sikap Indonesia yang akan mengakui Israel sebagai negara, setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.

    “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para hadirin di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa dini hari.

    Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza.

    Presiden Prabowo mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terutama pada perempuan dan anak-anak, ancaman kelaparan dan bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata.

    Presiden menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.

    “Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” tegas Presiden

    Presiden turut menyampaikan pentingnya Deklarasi New York yang dianggap telah memberikan jalur damai dan adil menuju perdamaian.

    Menurut Prabowo, pengakuan kenegaraan harus membawa arti perdamaian sejati bagi semua pihak.

    “Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” kata Prabowo.

    Di akhir sambutan, Prabowo kembali menegaskan bahwa pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina adalah bentuk persatuan. Pidato ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan.

    Sikap tersebut juga konsisten dengan perjalanan Indonesia yang terus menawarkan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, sehingga kemerdekaan Palestina merupakan jalan menuju kedamaian.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Terpopuler, Prabowo dukung solusi dua negara dan diskon Nataru 2025

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita unggulan dengan topik menarik yang dapat disimak pada Selasa ini, di antaranya dukungan Presiden Prabowo terhadap solusi dua negara di Palestina hingga pemberian diskon PPN tiket pesawat untuk Nataru 2025.

    Simak rangkuman selengkapnya disini:

    1. Prabowo kecam genosida Gaza, dukung solusi dua negara untuk Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel. Baca berita lengkapnya di sini.

    2. Pemerintah beri diskon PPN tiket pesawat untuk Nataru 2025

    Pemerintah kembali memberikan insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat dan transportasi lainnya pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Simak penjelasannya di sini.

    3. Ousmane Dembele sabet gelar Ballon d’Or 2025

    Penyerang sayap Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembele menyabet gelar penghargaan Ballon d’Or 2025 yang digelar di Theatre du Chatelet, Paris. Selengkapnya di sini.

    4. Mensos: Siswa nakal di Sekolah Rakyat dibina khusus, tidak dikeluarkan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan siswa nakal atau bermasalah yang telah terdaftar pada Program Sekolah Rakyat bakal dibina secara berkelanjutan tanpa harus dikeluarkan dari sekolah. Begini penjelasan Mensos.

    5. Polisi masih dalami penemuan jasad anak perempuan di Penjaringan

    Polsek Metro Penjaringan masih mendalami penemuan jasad anak perempuan berinisial AR (8) di kamar indekos di Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (21/9). Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan/Fauziah Fitriani
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRP umumkan Matius Fakhiri-Aryoko Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

    DPRP umumkan Matius Fakhiri-Aryoko Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

    “Pemilu kepala daerah serentak 2024 menjadi sejarah baru dalam perjalanan demokrasi kami,”

    Jayapura (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengumumkan hasil penetapan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030.

    Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai di Jayapura, Selasa, mengatakan penetapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

    “Pemilu kepala daerah serentak 2024 menjadi sejarah baru dalam perjalanan demokrasi kami,” katanya.

    Menurut Bonai , pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk meninggalkan perbedaan politik dan bersatu membangun Tanah Papua.

    “Ini adalah kemenangan semua rakyat Papua. Mari satukan pandangan, bergandengan tangan, dan bekerja sesuai bidang masing-masing untuk memajukan Papua yang kami cintai,” ujarnya.

    Sementara itu Wakil Gubernur terpilih Aryoko Rumaropen menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat Papua atas kepercayaan yang diberikan.

    “Penetapan DPR Papua malam ini adalah langkah penting, selanjutnya kami menunggu proses pelantikan di Jakarta sesuai Keputusan Presiden,” katanya.

    Dia menambahkan pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung tahapan selanjutnya.

    “Ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Papua di delapan kabupaten dan satu kota. Kami siap mengemban amanah untuk membangun Papua lebih baik,” ujarnya.

    penetapan Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030 dalam rapat paripurna pada Senin (22/9).

    Sekadar untuk diketahui Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen setelah meraih 259.817 suara atau 50,4 persen dari total suara sah.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Prabowo pidato di PBB hingga Ketua KPU Sulteng diberhentikan

    Kemarin, Prabowo pidato di PBB hingga Ketua KPU Sulteng diberhentikan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (22/9). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Seskab: Prabowo berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pukul 20.00 WIB

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Selengkapnya di sini

    2. KPU RI berhentikan Risvirenol jadi Ketua KPU Sulteng

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberhentikan Risvirenol dari jabatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2023-2028.

    Selengkapnya di sini

    3. Komisi VI DPR: Kebijakan impor Pertamina bukan monopoli usaha

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina merupakan amanah konstitusi untuk menjaga ketahanan energi nasional, bukan bentuk monopoli usaha.

    Selengkapnya di sini

    4. BKSAP DPR dukung misi “Global Sumud Flotilla” ke Gaza

    Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap misi kemanusiaan “Global Sumud Flotilla” yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.

    Selengkapnya di sini

    5. BNPT catat 6.402 temuan konten radikalisme-terorisme hingga Agustus

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat terdapat 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bergaya kasual, Prabowo sapa diaspora Indonesia di Amerika Serikat

    Bergaya kasual, Prabowo sapa diaspora Indonesia di Amerika Serikat

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menyapa sejumlah diaspora Indonesia yang menunggu di depan hotel tempatnya menginap di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/). Dengan gaya kasual, Prabowo dengan ramah melayani diaspora yang mengajak berbincang.
    (Yogi Rachman/Fathur Rochman/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat nilai tim reformasi bentukan Kapolri bukan bentuk perlawanan

    Pengamat nilai tim reformasi bentukan Kapolri bukan bentuk perlawanan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, bukan merupakan bentuk perlawanan.

    Sebab dari beberapa hal yang ia amati, pembentukan tim itu tak lain atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Kapolri dalam hal ini diminta membentuk tim guna pemetaan menyeluruh mengenai kondisi internal kepolisian.

    “Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” kata Amir di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, masyarakat sebaiknya tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri hingga timbul isu yang menyesatkan, karena kebijakan Kapolri itu merupakan agenda dari Prabowo.

    Adapun Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas institusi.

    “Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (22/9).

    Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri mengatakan bahwa pihaknya baru akan menyusun anggota Komisi Reformasi Polri.

    Dofiri merupakan penasehat khusus yang baru dilantik oleh Prabowo serta menerima penghargaan kenaikan pangkat menjadi berpangkat Jenderal Polisi (Purn).

    “Ini timnya baru mau disusun,” kata Dofiri saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/9).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.