Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menegaskan pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan dalam Seminar Nasional Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan di Jakarta, Rabu.

    Penggagas Sekolah Pertanian Terpadu Mangontang Simanjuntak sebagai salah satu narasumber acara menyoroti sempitnya lahan garapan petani yang rata-rata hanya 3.000 meter persegi. Menurutnya inovasi teknologi dari industri pertanian menjadi kunci di tengah permasalahan pangan yang ada saat ini.

    “Dengan lahan terbatas, inovasi adalah kunci. Indeks tanam harus ditingkatkan agar petani bisa sejahtera,” katanya.

    Mangontang menyebut potensi swasembada bahkan ekspor beras sangat besar jika inovasi diterapkan serius. Ia menyebut apabila 7,4 juta hektare sawah ditanam tiga kali saja, maka Indonesia bisa mengekspor hasil penanaman.

    Pemulia benih padi lokal Surono Danu juga menekankan pentingnya kembali pada kearifan lokal. Menurut dia, ribuan varietas padi lokal yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal besar untuk memperkuat pangan nasional.

    “Petani adalah pemulia benih sejak sebelum NKRI berdiri,” katanya.

    Surono mengkritik dominasi benih dan pupuk kimia yang dinilainya merusak ketahanan pangan. Ia menegaskan penguatan benih lokal dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung program kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah menambahkan tantangan regenerasi petani perlu segera dijawab. Menurut dia, mayoritas petani berusia di atas 40 tahun dan hanya sedikit generasi muda yang bercita-cita menjadi petani.

    Ia menekankan perlunya dukungan kelembagaan, teknologi, dan kebijakan harga agar petani percaya diri melanjutkan usaha tani.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta perwakilan BRIN juga hadir dengan pandangan tentang peran daerah dan riset ilmiah dalam memperkuat pertanian. Seminar ini dijadwalkan ditutup oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pemerintah bentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria

    DPR minta pemerintah bentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria setelah mendengar aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

    Dia menyampaikan hal itu saat membacakan kesimpulan rapat audiensi bersama KPA dan sejumlah kementerian yang terkait dengan persoalan agraria di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    “DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria,” kata Dasco.

    Ucapan Dasco itu pun disambut tepuk tangan oleh para perwakilan dari KPA serta sejumlah kelompok petani dan nelayan dari berbagai daerah yang turut ikut dalam audiensi tersebut.

    Selain itu, Dasco mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI.

    Di sisi lain, dia mengatakan DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria.

    Menurut dia, Pansus itu akan dibentuk pada saat Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penutupan masa sidang pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI atas pertemuan tersebut.

    Namun, kata dia, beberapa hal masih perlu didiskusikan lebih lanjut soal kebijakan satu peta, politik pangan, hingga bank tanah, hal pengelolaan, dan tanah terlantar.

    Selain itu, menurut dia, para petani bukan hanya menginginkan sekedar akses pemanfaatan lahan, tetapi kepemilikan secara penuh.

    “Selebihnya kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan menindaklanjutinya,” kata Dewi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI: Perbaikan Coretax momentum penting modernisasi pajak

    Ketua Komisi XI: Perbaikan Coretax momentum penting modernisasi pajak

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax merupakan momentum penting modernisasi pajak nasional sehingga ia mendukung langkah Kementerian Keuangan.

    Misbakhun dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memastikan pelayanan pajak berbasis digital menjadi lebih andal dan ramah bagi wajib pajak.

    “Saya mendukung penuh upaya pemerintah memperbaiki Coretax. Modernisasi perpajakan adalah kunci untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan perpajakan yang transparan, mudah, dan efisien,” katanya.

    Ia mengatakan pelibatan pakar teknologi eksternal merupakan strategi tepat untuk mempercepat perbaikan teknis, selama diiringi dengan penguatan kapasitas tim internal Direktorat Jenderal Pajak.

    Misbakhun juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada publik. Menurut dia, setiap proses pemeliharaan perlu diinformasikan dengan jelas sehingga masyarakat tetap percaya sistem perpajakan dikelola secara profesional.

    “Intinya, negara jangan sampai mempersulit masyarakat yang sudah berniat bayar pajak. Fokusnya harus ke sana, dengan menghadirkan sistem administrasi perpajakan yang gampang diakses, mudah dipakai, dan dikelola secara transparan,” katanya.

    Dia pun mendorong pemerintah menyusun peta jalan modernisasi yang komprehensif, termasuk penguatan keamanan siber dan integrasi data lintas sektor. Ia meyakini hal itu akan memperkokoh fondasi perpajakan nasional.

    “Perbaikan Coretax ini menjadi momentum penting untuk mendorong sistem perpajakan kita ke arah yang lebih modern, terpercaya, dan berdaya saing. DPR tentu siap mengawal supaya visi besar ini benar-benar tercapai,” demikian Misbakhun.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan menyelesaikan masalah sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu sebulan.

    “Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Untuk mengatasi itu, dia berencana untuk memanggil spesialis teknologi eksternal yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki sistem Coretax.

    “Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang akan memperbaiki dengan cepat,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPA minta TNI-Polri tak turunkan personel jika ada konflik agraria

    KPA minta TNI-Polri tak turunkan personel jika ada konflik agraria

    “Yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) minta DPR RI untuk mendesak TNI maupun Polri tak menurunkan sejumlah personelnya jika ada konflik-konflik agraria yang melibatkan para petani maupun nelayan.

    Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan upaya reformasi Polri yang dilakukan oleh pemerintah jangan hanya terjadi untuk urusan di perkotaan, tetapi juga untuk di tingkat pedesaan. Dia ingin agar tak ada lagi petani dan nelayan yang harus berhadap-hadapan dengan aparat karena urusan tanah.

    “Yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga,” kata Dewi saat menyampaikan aspirasi dalam pertemuan bersama Pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa masalah agraria merupakan persoalan fundamental bagi kehidupan rakyat. Dalam 10 tahun terakhir, menurut dia, banyak kekerasan yang terjadi dan tak sedikit juga orang-orang yang ditangkap karena masalah agraria.

    Selain itu, kata dia, kebebasan berserikat yang dilakukan oleh petani dan nelayan juga “diobok-obok”. Padahal, kata dia, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa petani boleh berserikat, berorganisasi, dan berkumpul.

    “Sudah ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus, tapi implementasinya tidak ada,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa penyelesaian berbagai permaslaahan agraria sebetulnya sudah diperjuangkan sejak lama. Namun kali ini adalah momentum yang tepat karena bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

    Maka dari itu, dia pun sepakat adanya pembuatan peta agraria yang lebih komprehensif dengan melibatkan lintas kementerian. Pasalnya, dia mengatakan bahwa permasalahan agraria bersumber dari peta masing-masing kementerian yang berbeda.

    “Jadi hari ini luar biasa, teman-teman langsung diterima Pimpinan DPR, dihadirkan juga para menteri, Insya Allah perjuangannya berhasil,” kata Cucun.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Investasi hulu migas perkuat TKDN dan ekonomi lokal

    Anggota DPR: Investasi hulu migas perkuat TKDN dan ekonomi lokal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan bahwa peningkatan investasi hulu migas harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional, kemandirian industri dalam negeri, dan pemberdayaan ekonomi daerah penghasil migas.

    “Realisasi investasi hulu migas hingga Agustus 2025 sudah mencapai 9,38 miliar dolar AS atau sekitar Rp152,96 triliun, dengan proyeksi akhir tahun 16,5–16,9 miliar dolar AS. Ini momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan migas dan mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri,” kata Cek Endra dalamketerangannya di Jakarta, Rabu.

    Endra menambahkan bahwa investasi eksplorasi naik 15 persen dibanding 2024, termasuk penemuan cadangan baru di West Kalabau, CEN-2 Deep, NW Wilela, dan lainnya yang diproyeksikan mulai onstream di kuartal IV 2025, memberi tambahan ribuan barel per hari bagi pasokan energi nasional.

    Cek Endra juga menyoroti bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sudah mencapai 57,17 persen dari total kontrak barang dan jasa senilai 5,066 miliar dolar AS harus diiringi dengan pemerataan manfaat ekonomi ke daerah penghasil migas seperti Jambi, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Papua.

    “Investasi migas jangan hanya terkonsentrasi di pusat. Daerah penghasil harus merasakan dampaknya lewat lapangan kerja, industri penunjang, hingga UMKM yang tumbuh di sekitar wilayah operasi migas,” ujarnya.

    Sejak 2020 hingga Juli 2025, total kontribusi industri migas terhadap sektor lain sudah mencapai Rp650,5 triliun, dengan porsi UMKM mencapai Rp35,4 triliun. Sektor perhotelan, transportasi, jasa boga, dan kesehatan di daerah penghasil adalah contoh sektor yang bisa mendapat multiplier effect secara langsung.

    Sebagai mitra kerja pemerintah, melalui Komisi XII DPR RI akan mengawal kebijakan percepatan investasi hulu migas agar sejalan dengan penguatan TKDN dan pemberdayaan ekonomi daerah penghasil.

    “Ketahanan energi nasional harus sejalan dengan kemandirian industri dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas. Inilah kunci pembangunan energi berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tingkatkan pengawasan dan integritas publik ke standar OECD

    Pemerintah tingkatkan pengawasan dan integritas publik ke standar OECD

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya lewat forum yang mendiskusikan berbagai gagasan guna mengurai permasalahan berserta solusi terkait hal tersebut.

    Langkah ini juga menjadi upaya menyejajarkan kualitas pengawasan dan integritas publik Indonesia dengan standar yang dimiliki The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi anggotanya.

    “Kami berharap agenda National Oversight and Integrity Forum 2025 ini menjadi wadah setiap aktor pengawasan untuk bertukar ide serta gagasan, sehingga kebijakan pengawasan di Indonesia semakin tajam dalam memerangi pelanggaran integritas dan dampaknya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu

    Hal itu disampaikan Erwan Agus saat menjadi panelis pada National Oversight & Integrity Forum 2025: Menguatkan Pengawasan Nasional, Membangun Integritas Publik Global di Jakarta.

    Erwan menjelaskan standar kebijakan pengawasan di kancah global terus berkembang. Kementerian/lembaga pengawasan perlu lebih adaptif dan peka terhadap ekspektasi masyarakat.

    Menurutnya, Framework for Public Integrity dari OECD dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengawasan agar Indonesia dapat meyakinkan masyarakat global.

    Selaras dengan perkembangan tren global, Kementerian PANRB juga merumuskan arah kebijakan pengawasan nasional yang dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045.

    Corruption Perception Index (CPI) menjadi salah satu indikator tujuan reformasi birokrasi dan mengadopsi standar kebijakan pengawasan dari OECD maupun praktik baik dari negara-negara maju.

    “Kementerian PANRB memasukkan indikator pengawasan ke dalam pengukuran indeks RB yang saat ini lebih kolaboratif. Ke depan, kebijakan pengelolaan konflik kepentingan yang diatur dalam PermenPANRB No. 17/2024 akan menjadi indikator baru dalam mengukur keberhasilan RB,” ujarnya.

    Pada sesi lain, Senior Policy Analyst & Team Lead – Public Integrity Indicators OECD, Carissa Munro menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang solid terkait pengawasan maupun penguatan integritas publik. Namun, dari segi implementasi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan.

    “Strategi antikorupsi Indonesia memiliki tujuan yang kuat untuk mengurangi risiko pada pelanggaran integritas. Indonesia juga memiliki kerangka regulasi yang kuat mengenai konflik kepentingan. Namun, ke depan Indonesia juga harus fokus pada kepatuhan pelaporan dan transparansi dari pemangku politik,” ungkapnya.

    Senada dengan Carissa, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin menyebut temuan OECD yang mengatakan bahwa Indonesia punya kebijakan yang kuat namun kurang dari sisi implementasi juga selaras dengan apa yang ditemukan KPK.

    Sebagai solusi atas temuan itu, menurutnya, reformasi harus berfokus pada implementasi, manajemen risiko, dan akuntabilitas politik.

    KPK juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas integritas publik Indonesia. Pertama, memposisikan STRANAS PK sebagai kerangka kerja kunci untuk menutup kesenjangan pada Indikator Integritas Publik (PII) OECD dan memperkuat sistem integritas Indonesia.

    Kedua, menambahkan pilar manajemen risiko untuk secara proaktif mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko korupsi. Berikutnya adalah mendorong regulasi dan studi kebijakan tentang keuangan politik, lobi, dan pasca-pekerjaan melalui kerangka kerja konflik kepentingan, termasuk uji coba di lembaga-lembaga tertentu.

    “Langkah lain adalah dengan mengintegrasikan hasil pemantauan KPK ke dalam STRANAS PK dan Kementerian/Lembaga lain sebagai umpan balik kebijakan untuk meningkatkan desain, implementasi, dan akuntabilitas,” ungkapnya.

    Berbagai temuan yang dibahas dalam National Oversight & Integrity Forum 2025 diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari sistem yang ada. Pada akhirnya lewat Forum ini akan lahir rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengawasan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAU pastikan fokus garap program ketahanan pangan nasional

    KSAU pastikan fokus garap program ketahanan pangan nasional

    Padang (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menegaskan kesatuan tersebut terus fokus menggarap dan menjalankan program ketahanan pangan yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.

    “TNI AU fokus pada dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional,” kata KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kota Padang, Rabu.

    Khusus di Sumatera Barat TNI melakukan penanaman jagung dan telah berhasil melaksanakan panen raya di Pangkalan Udara (Lanud) Sutan Sjahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

    “Keberhasilan panen raya jagung di Lanud Sutan Sjahrir merupakan wujud nyata sinergi antara TNI Angkatan Udara, khususnya Lanud Sutan Sjahrir dengan masyarakat,” kata Marsekal Tonny Harjono.

    Dalam kunjungannya ke Ranah Minang, KSAU bersama Ketua Umum PIA Ardhya Garini juga menyerahkan bibit jagung dan paket sembako kepada para petani binaan sekaligus melaksanakan panen jagung bersama para petani setempat.

    Kepada petani binaan, KSAU menegaskan TNI Angkatan Udara terus berkomitmen bersinergi dengan masyarakat dalam mendukung program pemerintah terutama di bidang ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan arahan kepala negara untuk mencapai swasembada pangan nasional.

    Kehadiran KSAU dalam panen raya jagung di Lanud Sutan Sjahrir sekaligus menjadi dorongan moral bagi para petani binaan untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Selain memperkuat soliditas internal TNI AU, kegiatan ini juga mempererat kemanunggalan TNI AU dengan rakyat melalui upaya nyata mendukung ketahanan pangan.

    Eks Pangkogabwilhan II tersebut berharap kolaborasi antara TNI AU dengan masyarakat terus terjaga terutama untuk menyukseskan berbagai program pemerintah, salah satunya ketahanan pangan.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR soroti dana pemda mengendap Rp233 triliun

    Komisi II DPR soroti dana pemda mengendap Rp233 triliun

    “Sangat disayangkan, mestinya uang bisa berputar di bawah, bukan disimpan (di perbankan saja). Ini tanda kurang cermatnya pengelolaan anggaran dan kurang cepatnya tender dijalankan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan hingga Agustus 2025 sebesar Rp233,11 triliun menunjukkan kurang cermatnya pengelolaan anggaran daerah.

    “Sangat disayangkan, mestinya uang bisa berputar di bawah, bukan disimpan (di perbankan saja). Ini tanda kurang cermatnya pengelolaan anggaran dan kurang cepatnya tender dijalankan,” kata Dede Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp219,8 triliun. Ia menilai lambatnya penyerapan anggaran ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

    “Kalau dana mengendap, fiskal daerah mungkin aman, tapi, daya beli masyarakat akan turun, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sulit meningkat,” ujarnya.

    Dede mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat aturan tegas mengenai jadwal pelaksanaan program daerah serta sanksi bagi pemda yang membiarkan dana mengendap di bank. Menurut dia, prinsip dasar ekonomi adalah perputaran uang di masyarakat.

    “Ekonomi harus berputar dalam konsep keep buying strategy, artinya masyarakat harus punya uang untuk belanja agar roda ekonomi bergerak,” katanya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL perkuat hubungan bilateral dengan militer Rusia

    TNI AL perkuat hubungan bilateral dengan militer Rusia

    “Kunjungan kehormatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, mencerminkan hubungan baik antara Angkatan Laut kedua negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berupaya memperkuat hubungan bilateral dan militer antara TNI AL dengan militer Rusia.

    Hal tersebut terlihat dari pertemuan yang terjadi antara Ali dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia H.E. Sergei Gennadievich Tolchenov di Admiral Room, Mabesal , Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/9).

    “Kunjungan kehormatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, mencerminkan hubungan baik antara Angkatan Laut kedua negara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dikonfirmasi Antara, Rabu

    Tunggul menjelaskan, KSAL mengapresiasi hubungan baik yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam lingkup militer Angkatan Laut.

    Hubungan tersebut dinilai dapat memperkuat kerja sama militer dan penguatan kawasan laut antara Indonesia dan Rusia.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Tunggul, ke dua belah pihak sempat membahas beragam hal salah satunya kerja sama militer di bidang pertahanan laut antara TNI AL dan militer Rusia.

    Kerja sama itu diyakini dapat mempererat hubungan ke dua negara.

    Tunggul melanjutkan, dengan adanya pertemuan bilateral tersebut, diharapkan hubungan harmonis antara Indonesia dan Rusia dapat terus terjalin dengan hangat.

    “Kegiatan ini menandai komitmen bersama kedua belah pihak untuk terus memperkokoh hubungan kerja sama antara Indonesia dan Federasi Rusia, khususnya dalam aspek kemaritiman dan pertahanan laut,” tutup Tunggul.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPD RI perjuangkan peningkatan pendapatan daerah di Kepri

    Anggota DPD RI perjuangkan peningkatan pendapatan daerah di Kepri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah berkomitmen terus memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah setempat di tingkat pemerintah pusat.

    Mantan Gubernur Kepri periode pertama (2025-2010) itu menyatakan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan fiskal, menjadi salah satu kendala yang saat ini dihadapi Pemprov Kepri.

    “Maka itu, kami (DPD) berupaya menyelesaikan hambatan-hambatan itu, contohnya pendapatan dari labuh jangkar diberikan sepenuhnya ke daerah, sehingga tak perlu lagi diambil pusat,” kata Ismeth Abdullah saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Rabu.

    Selain itu, Ismeth juga meminta kewenangan perizinan tidak semuanya dikelola pusat, sebagian sebaiknya dikembalikan ke daerah agar daerah berkembang, misalnya perizinan di sektor pertambangan.

    Ia pun mendorong pusat menambah dana transfer ke pemerintah daerah kepulauan seperti Kepri, karena karakteristiknya didominasi 96 persen lautan, sehingga memerlukan dukungan fiskal yang memadai untuk pendanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyaralat.

    Oleh karena itu, lanjut dia, DPD gencar mendesak Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

    RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan diharapkan rampung dibahas selama enam bulan ke depan.

    “Kalau RUU Daerah Kepulauan disahkan, otomatis dana transfer pusat ke Kepri bakal bertambah. Efeknya tentu pembangunan dan kesejahteraan ikut meningkat,” ucap Ismeth.

    Pada kesempatan ini, Ismeth turut mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Kepri pada usia yang mencapai 23 tahun usai dibentuk tanggal 24 September tahun 2002.

    “Alhamdulillah. Kalau kita lihat, pembangunan di Kepri terus menggeliat setelah pandemi COVID-19,” kata dia.

    Ia menyampaikan sejumlah catatan agar Kepri terus berbenah mengatasi persoalan angka kemiskinan, pengangguran hingga menggesa pembangunan jembatan Batam-Bintan sebagai daya pengungkit ekonomi, khususnya di Pulau Batam dan Bintan.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.