Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Bertemu PM Carney, Prabowo sebut Kanada hadir entaskan kemiskinan

    Bertemu PM Carney, Prabowo sebut Kanada hadir entaskan kemiskinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan tatap muka (tete a tete) dengan Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney di Parliament Hill, Ottawa, pada Rabu, dan menyampaikan bahwa Kanada selalu hadir dalam program pengentasan kemiskinan.

    Pertemuan kedua pemimpin negara ini menandai momentum penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Kanada di berbagai bidang strategis.

    Dalam sambutannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Kanada telah lama menjalin hubungan persahabatan yang erat.

    Menurut Prabowo, Kanada merupakan kekuatan Barat yang bertanggung jawab, matang, dan memiliki empati besar terhadap isu-isu pembangunan global.

    “Kanada selalu hadir dalam banyak program pengentasan kemiskinan, bantuan di bidang kesehatan, pertanian, perikanan. Dan juga, kita memiliki kerja sama tradisional yang sangat baik dalam bidang penjaga perdamaian,” kata Presiden.

    Selain kerja sama pembangunan, Presiden Prabowo juga menyoroti sejarah panjang kolaborasi Indonesia dan Kanada dalam perdamaian dunia.

    Presiden Prabowo turut menyampaikan penghargaan atas peran Kanada sebagai pemimpin dunia yang konsisten dalam menjaga stabilitas dan tatanan global.

    “Secara tradisi, banyak, banyak tahun kepemimpinan yang bijaksana dan stabil. Jadi kami sangat menghargai hal ini,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pertemuan meski dengan waktu yang singkat.

    Kepala Negara juga menyampaikan permohonan maaf belum dapat memenuhi undangan Kanada sebelumnya untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada Juni lalu mewakili negara-negara Global-South.

    “Saya juga mohon maaf bahwa saya tidak bisa datang ke KTT yang Anda undang saya untuk hadir mewakili global south karena jadwal yang sangat padat. Tetapi seperti yang saya janjikan, pada kesempatan pertama yang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Anda,” kata Presiden.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan rasa hormat atas sambutan hangat dari Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon pada kunjungan resminya kali ini.

    “Jadi, Perdana Menteri, terima kasih banyak. Saya juga diterima dengan sangat baik oleh Gubernur Jenderal Anda. Saya berharap dapat menjamu Anda di Indonesia,” kata Presiden.

    Pertemuan tatap muka ini mencerminkan tekad bersama kedua pemimpin untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Kanada secara komprehensif.

    Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan keamanan saja, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I nilai pengakuan dunia makin nyata usai Prabowo pidato di PBB

    Komisi I nilai pengakuan dunia makin nyata usai Prabowo pidato di PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menilai bahwa pengakuan dunia kepada Republik Indonesia semakin nyata usai Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa Prabowo mendapatkan kehormatan untuk bisa menyampaikan pidato di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden AS, Donald Trump.

    “Ini merupakan refleksi dari semakin pentingnya suara, peran dan pengaruh Indonesia di kancah global, terutama di tengah berbagai ketidakpastian dan konflik yang sedang melanda dunia,” kata Budisatrio di Jakarta, Kamis.

    Melalui pidato itu, dia menilai Presiden juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang siap memperkuat peran PBB, serta berdiri di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

    Kesiapan tersebut, kata dia, tercermin dari komitmen konkret yang ditawarkan oleh Presiden untuk mengirimkan 20.000 atau lebih pasukan perdamaian ke seluruh penjuru dunia, jika diminta dan dibutuhkan oleh PBB. Selain itu, Presiden juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi finansial bagi misi-misi perdamaian PBB.

    Menurut dia, diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat kerangka multilateralisme yang dilandaskan prinsip saling menghormati, serta sejalan dengan semangat yang dirumuskan oleh Piagam PBB untuk menciptakan perdamaian, menghormati kedaulatan, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa hari ini dunia masih dihadapkan pada realitas banyak saudara sesama umat manusia yang masih tertindas, serta tidak mendapatkan akses atas hak-hak kemanusiaan yang mendasar.

    “Seperti kekejaman yang masih sampai hari ini dirasakan oleh rakyat Palestina yang harus segera diakhiri. Indonesia mendukung penuh Solusi Dua Negara sebagai langkah yang paling realistis untuk mewujudkan perdamaian abadi untuk Palestina,” kata dia

    Dengan begitu, dia pun menyampaikan rasa bangga serta dukungan penuh atas langkah diplomasi bersejarah itu dan berkomitmen untuk mengawal agenda diplomasi yang sejalan dengan amanat UU dan kepentingan nasional.

    Dengan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurut dia, Indonesia dapat memperluas kontribusinya bagi keamanan dan perdamaian dunia.

    “Diplomasi Indonesia adalah bagian dari strategi besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional, membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, dan berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, Trump puji pidato Prabowo hingga Jakarta masih ibu kota

    Terpopuler, Trump puji pidato Prabowo hingga Jakarta masih ibu kota

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Trump puji pidato Prabowo di PBB hingga Pramono tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Puji pidato Prabowo di PBB, Trump: Anda lakukan pekerjaan luar biasa

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden RI Prabowo Subianto saat sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

    Hal itu dikatakan Trump kepada Prabowo dalam pertemuan multilateral Timur Tengah, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Dasco: Status Kementerian BUMN akan turun jadi Badan Penyelenggara

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Pakar ingatkan bahaya strobo ilegal terhadap keselamatan berkendara

    Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu menegaskan bahwa penggunaan lampu strobo ilegal pada kendaraan pribadi sangat membahayakan keselamatan lalu lintas.

    “Strobo adalah sinyal visual berkedip yang sengaja dibuat sangat mencolok agar pengguna jalan memberi prioritas pada kendaraan darurat. Jika dipakai sembarangan, efeknya justru bisa membingungkan dan berbahaya,” ujar Yannes. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Erick rangkap jabatan, Presiden FIFA: Tidak masalah, dia multitalenta

    Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengatakan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga tidak menjadi masalah.

    Infantino menyebut Erick Thohir sebagai sosok multitalenta yang mampu menjalankan banyak hal dengan baik. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Pramono tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo bertemu Gubernur Jenderal Kanada perkuat kerja sama dua negara

    Prabowo bertemu Gubernur Jenderal Kanada perkuat kerja sama dua negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon, di Rideau Hall, Ottawa, pada Rabu, yang mengawali rangkaian agenda di Ottawa, Kanada, untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

    Setibanya di Rideau Hall, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Sekretaris Gubernur Jenderal Kanada, Ken MacKillop.

    Setelah itu, Kepala Negara menuju Large Drawing Room untuk melakukan pertemuan resmi dengan Gubernur Jenderal Mary dalam suasana penuh persahabatan.

    Pertemuan ini mencerminkan penghormatan tertinggi dari Kanada kepada Indonesia.

    Walaupun kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada tidak bermalam, Gubernur Jenderal Mary secara langsung menerima Presiden Indonesia, yang menjadi bentuk penghargaan dalam menunjukkan eratnya ikatan diplomatik kedua negara.

    Dalam pembicaraan, Presiden Prabowo dan Gubernur Jenderal Mary menegaskan kembali nilai-nilai yang sama-sama dijunjung oleh Indonesia dan Kanada, yaitu demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme.

    Kesamaan prinsip tersebut menjadi dasar yang kokoh dalam memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas pentingnya mempererat “people-to-people contact” antara masyarakat Indonesia dan Kanada.

    Hubungan yang terjalin dari tingkat masyarakat diyakini akan memperkuat kerja sama ekonomi, pendidikan, dan budaya, sekaligus mempererat ikatan persahabatan yang lebih dalam antara kedua bangsa.

    Lebih jauh, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperluas kerja sama Indonesia dan Kanada secara lebih menyeluruh di masa depan.

    Hal ini sejalan dengan visi kedua negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

    Dialog yang terbuka ini menandai komitmen Indonesia dan Kanada untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur PBD temui Wamendagri bahas pengembalian tiga pulau sengketa

    Gubernur PBD temui Wamendagri bahas pengembalian tiga pulau sengketa

    Sorong (ANTARA) – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk membahas tiga pulau yang saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, ke dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    “Tiga pulau ini bukan sekadar tanah, tapi bagian dari identitas orang Papua. Secara historis, adat, dan yuridis, ketiganya adalah bagian dari Raja Ampat,” katanya dalam kerangan yang diterima di Sorong, Kamis.

    Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya tidak menerima jika tanah yang menjadi milik Raja Ampat itu diambil tanpa musyawarah dan persetujuan pemerintah daerah maupun masyarakat adat.

    Menurut Gubernur, sejak masa pemerintahan Belanda (1952–1955) dalam struktur onderafdeling Raja Ampat, ketiga pulau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah Raja Ampat.

    Sejumlah dasar hukum pun memperkuat klaim atas wilayah tersebut, antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat).

    Kemudian, kata dia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Tahun 2021–2041 yang masih mencantumkan ketiga pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Raja Ampat.

    Namun, pada tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 51 Tahun 2021, serta Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, status administrasi ketiga pulau tersebut berubah menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

    Gubernur menilai bahwa perubahan ini dilakukan secara sepihak tanpa pelibatan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat maupun Provinsi Papua Barat saat itu.

    “Kami anggap ini bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip kedaulatan daerah dan hak masyarakat adat,” ujarnya.

    Dia mengatakan proses ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Daerah dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mempelajari seluruh dokumen yang telah diserahkan oleh Gubernur PBD.

    “Kami akan mempelajari seluruh dokumen ini terkait status ketiga pulau itu,” ujarnya.

    Ia juga berkomitmen memfasilitasi dialog lanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna menyelesaikan persoalan batas wilayah ini secara damai dan berdasarkan hukum.

    Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Penjabat Sekda PBD, anggota DPR Papua Barat Daya, Karo Pemerintahan, Kesra, Otsus PBD, Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Sekda Raja Ampat, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Raja Ampat, serta sejumlah tokoh adat dan tokoh lintas suku dari Papua Barat Daya bertemu Wamendagri pada 24 September 2025 di di Ruang Rapat Gedung A Kemendagri, Jakarta.

    Dalam rapat tersebut, Gubernur Elisa Kambu menyuarakan langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan warga Papua Barat Daya agar Pulau Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas dikembalikan ke wilayah administratif Kabupaten Raja Ampat.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Ottawa, Prabowo siap tandatangani Indonesia-Kanada CEPA

    Tiba di Ottawa, Prabowo siap tandatangani Indonesia-Kanada CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Ottawa Macdonald-Cartier, Ottawa, Kanada, pada Rabu siang waktu setempat, untuk segera menandatangani kemitraan Indonesia-Kanada CEPA, usai menyelesaikan kunjungan kerja di Amerika Serikat.

    Momen kedatangan ini menjadi awal dari agenda kunjungan resmi Presiden Prabowo di Kanada yang akan mempererat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada.

    Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dan Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia Jess Dutton.

    Hadir pula menyambut kedatangan Presiden yakni Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab, bersama Atase Pertahanan KBRI Ottawa Marsma TNI Edwardus Wisoko Aribowo.

    Dari bandara, Presiden bersama rombongan terbatas langsung menuju hotel tempatnya singgah selama berada di Ottawa.

    Pada kunjungan resmi kali ini, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon di Rideau Hall.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney di West Block, Parliament Hall.

    Pertemuan kedua pemimpin ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama Indonesia dan Kanada di berbagai bidang strategis.

    Salah satu agenda utama dalam kunjungan resmi ini adalah penandatanganan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) oleh kedua negara.

    Perjanjian ini menjadi perjanjian perdagangan bebas (FTA) pertama Indonesia dengan mitra dagang dari kawasan Amerika Utara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada pukul 12.20 waktu setempat (WS).

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Ottawa yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis apresiasi respon cepat Kapolri atas rencana reformasi Polri

    Analis apresiasi respon cepat Kapolri atas rencana reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang merespons cepat rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Kepolisian.

    Menurut Ngasiman, Kapolri telah menunjukkan keseriusan dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang bertugas memastikan keberlanjutan reformasi kepolisian.

    “Rencana Presiden tersebut ditangkap oleh Kapolri sebagai arahan untuk penguatan reformasi Polri yaitu dengan (pembentukan) Tim Transformasi Reformasi Polri,” katanya berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pengangkatan Jenderal Pol (Purn) Achmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian merupakan langkah strategis menjawab tuntutan publik.

    Ngasiman menjelaskan reformasi kepolisian telah berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

    Polri kemudian menyusun Grand Strategi Polri 2005–2025 yang menjadi acuan transformasi menuju institusi modern, profesional, dan terpercaya.

    “Komitmen itu dilanjutkan dengan Grand Strategi Polri 2025–2045. Apa yang sudah dicapai ini akan semakin diperkuat dengan terbentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri untuk menjaga keberlanjutannya,” ujarnya.

    Ia menyebut reformasi Polri mencakup tiga aspek utama, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Aspek kultural dinilai paling krusial karena menuntut perubahan nilai, budaya kerja, dan keteladanan pimpinan.

    Menurutnya, transformasi Polri Presisi sejak 2021 diarahkan melalui empat pilar, yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Agenda tersebut juga menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemolisian yang humanis dan profesional.

    Ngasiman menekankan bahwa reformasi kepolisian tidak hanya menyentuh perubahan fisik dan struktur birokrasi, tetapi juga harus menyentuh nilai moral dan kemanusiaan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan stabilitas masyarakat.

    Ia menilai pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan langkah akseleratif agar agenda yang dicanangkan Presiden melalui Komite Reformasi Kepolisian dapat direspons secara konkret dan berkelanjutan oleh internal Polri.

    “Komitmen Polri adalah menghadirkan kualitas pemolisian yang semakin presisi, profesional, dan humanis, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

    Menurutnya dukungan dari masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan kini sangat dibutuhkan agar reformasi kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

    Ia menambahkan, inisiatif Polri membentuk tim reformasi mencerminkan keberanian belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titik terang penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang

    Titik terang penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang

    Konflik yang biasanya hanya ditangani secara parsial, kini mulai dijawab dengan koordinasi lintas daerah dan rencana teknis yang lebih matang

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Sejak dekade 1970-an, jalur tambang Parungpanjang menjadi saksi bisu tarik ulur kepentingan antara sopir truk, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

    Di jalur tambang itu, setiap aturan baru selalu memunculkan protes, setiap pembangunan jalan selalu menghadirkan kemacetan, dan setiap solusi sementara selalu menyisakan persoalan baru.

    Pertengahan September 2025, konflik lama itu kembali mencuat ketika sopir truk menutup akses jalan, memaksa semua pihak meninjau ulang strategi penyelesaian konflik untuk mencari jalan keluar bersama.

    Pada Selasa (16/9), petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mendapat teguran dari masyarakat Tangerang. Dua hari berselang, Kamis (18/9) malam, sopir truk melakukan aksi blokade Jembatan Malang Nengah yang berada di perbatasan Legok-Parungpanjang.

    Jalan utama Parungpanjang lumpuh berjam-jam, kendaraan mengular tanpa henti, warga tak bisa beraktivitas, dan distribusi barang pun terganggu. Aksi itu bukan sekadar protes teknis, melainkan simbol dari ketegangan panjang antara kebutuhan ekonomi tambang dengan tuntutan kenyamanan warga.

    Sumber konflik berawal dari penyesuaian aturan operasional kendaraan tambang. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 itu sejatinya sudah menetapkan operasional angkutan tambang hanya pada pukul 22.00–05.00 WIB.

    Namun, realitas lapangan menuntut penyesuaian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor tengah melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan vital di wilayah Parungpanjang. Pembangunan jalan yang menyempitkan jalur membuat pergerakan kendaraan harus diatur ulang.

    Maka lahirlah kebijakan relaksasi: truk kosong masih diperbolehkan melintas pada pukul 09.00–11.00 dan 13.00–16.00. Skema ini diterapkan agar lalu lintas tidak benar-benar terhenti saat pembangunan berlangsung.

    Namun, perbedaan penerapan aturan dengan Kabupaten Tangerang yang tidak mengenal relaksasi menimbulkan kebingungan sopir. Sopir merasa ruang gerak mereka dibatasi, sementara warga di lintasan tetap menghadapi beban kendaraan di siang hari.

    Kondisi semakin pelik dengan penutupan Jembatan Leuwiranji, salah satu jalur alternatif penting. Jembatan yang sudah dinyatakan tidak layak harus ditutup demi keselamatan, sehingga arus kendaraan besar menumpuk ke Parungpanjang. Akibatnya, kemacetan makin parah, keresahan warga makin besar, dan sopir memilih melakukan blokade jalan sebagai bentuk tekanan.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Pidato Presiden Prabowo hingga status Kementerian BUMN

    Kemarin, Pidato Presiden Prabowo hingga status Kementerian BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara pada Rabu (24/9), berikut kami rangkum berita terpopuler yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    1. Prabowo bertolak dari New York menuju Ottawa lanjutkan lawatan

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari New York, Amerika Serikat menuju Ottawa, Kanada melalui Bandara Internasional Jhon F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9) waktu setempat untuk melanjutkan lawatan kenegaraan.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo di bawah tangga pesawat yaitu Duta Besar Designate Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo dan Atase Darat KBRI Washington D.C., Kolonel Arm Tri Arto Subagio.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Status Kementerian BUMN akan turun jadi Badan Penyelenggara

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

    Dengan begitu, menurut dia, Kementerian BUMN tidak akan melebur dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), tetapi tetap sebagai badan tersendiri.

    “Dia (badan) sendiri tetap. Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara, Badan Penyelenggara BUMN,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Puji pidato Prabowo di PBB, Trump: Anda lakukan pekerjaan luar biasa

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden RI Prabowo Subianto saat sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, hal itu dikatakan Trump kepada Prabowo dalam pertemuan multilateral Timur Tengah, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.

    “Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Presiden Trump sembari menoleh ke arah Presiden Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Prabowo bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di New York

    Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat.

    Pewarta ANTARA melaporkan Infantino tiba di tempat Presiden menginap sekitar pukul 09.28 pagi dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam dan dasi biru.

    Kehadiran Infantino disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPR terima Surpres tentang RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2025 bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

    “Pimpinan dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco sebut revisi UU Polri tunggu hasil Komisi Reformasi Polri

    Dasco sebut revisi UU Polri tunggu hasil Komisi Reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan substansi revisi terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menunggu hasil kerja dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah.

    “Belum tahu (substansi). Kan kita lagi tunggu juga ini hasil Komisi Reformasi tadi itu,” kata Dasco saat ditanya mengenai RUU Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sudah membentuk Komisi Reformasi Polri dan pihak Polri pun secara internal membentuk Tim Reformasi tersendiri.

    Menurut dia, hal tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah karena Polri pun mempersiapkan diri untuk membantu pemerintah.

    “Jadi kalau ada yang bilang itu bertentangan, itu salah. Karena itu persiapan untuk menyambut Komisi Reformasi,” kata dia.

    Adapun revisi Undang-Undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masuk ke dalam usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

    Usulan revisi UU itu disampaikan dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9). Adapun RUU tersebut masuk sebagai usulan dari Komisi III DPR RI.

    “Ya sampai sekarang kan makanya Undang-Undang Pori kita tetap masukkan. Bahkan 2025 dan 2026,” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

    Daftar Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026 itu yang memuat RUU Polri juga sudah disetjui di tingkat Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.