Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses dan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sinergi tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). SE ini diterbitkan untuk mempercepat akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Adapun tujuan TPAKD di antaranya meliputi perluasan akses keuangan, penggalian potensi ekonomi daerah, optimalisasi sumber dana, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas TPAKD antara lain melakukan monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda), serta menyusun program percepatan akses keuangan.

    Mendagri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai akses dan sistem keuangan yang baik dan legal. Ia juga mendorong adanya pemetaan tingkat inklusi keuangan di tiap daerah agar intervensi lebih terukur. Menurutnya, perlu ada data daerah mana yang tingkat inklusinya rendah maupun tinggi, seperti halnya data inflasi.

    Dia menambahkan, ketika data tersedia di level kabupaten/kota, kepala daerah bisa lebih cepat bergerak. Pendidikan keuangan juga penting agar sistem perbankan yang dianggap rumit bisa lebih sederhana dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Pihaknya juga mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi Pemda untuk memperluas literasi keuangan.

    “Kita bisa memanfaatkan mesin yang lain untuk targetnya, targetnya literasi mungkin bisa kerja sama dengan dunia perbankan lain. Kita membuat jaringan [dengan] pemerintah daerah, kan ada asosiasinya,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD penting untuk memastikan manfaat jasa keuangan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. OJK juga berkomitmen mendukung business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan.

    “Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD,” ujarnya.

    Selain itu, Mahendra menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah praktik investasi ilegal. Literasi keuangan menjadi kunci yang membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko maupun manfaat dari layanan keuangan.

    Oleh sebab itu, OJK sendiri telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini harapannya bisa diakses Pemda hingga masyarakat.

    ”Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Kanada sepakati kerja sama pertahanan hadapi kemelut global

    Indonesia-Kanada sepakati kerja sama pertahanan hadapi kemelut global

    ANTARA – Indonesia dan Kanada memperkuat kerja sama di bidang pertahanan untuk menghadapi kemelut global. Kerja sama tersebut diumumkan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kerja ke Kanada pada Rabu (24/9) waktu setempat dan bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney. (Suci Nurhaliza/Satrio Giri Marwanto/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman: Pengawasan penyaluran subsidi pupuk tekan keluhan petani

    Ombudsman: Pengawasan penyaluran subsidi pupuk tekan keluhan petani

    Dari pengawasan itu, banyak hasil yang sudah kami lakukan, tetapi walau pun banyak hasilnya, ternyata tidak menyurutkan keluhan para petani kita terhadap subsidi pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mendaku/klaim pengawasan penyaluran subsidi pupuk yang telah dilakukannya mampu menekan laporan keluhan petani terkait kebijakan subsidi pupuk.

    “Pada periode tahun 2023-2024, hiruk-pikuk terhadap keluhan pupuk itu makin mengecil,” ujar Yeka saat membuka diskusi publik bertajuk Evaluasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Saat Ini di Jakarta, Kamis.

    Terhadap kebijakan subsidi pupuk, Ombudsman telah melakukan pengawasan, yang dimulai dalam bentuk kajian tinjauan sistematis pada tahun 2021.

    Pada tahun 2022, lanjut dia, Ombudsman melaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri atas kebijakan subsidi pupuk, yang dilanjutkan dengan pengawasan pada tahun 2023 sampai 2024.

    “Dari pengawasan itu, banyak hasil yang sudah kami lakukan, tetapi walau pun banyak hasilnya, ternyata tidak menyurutkan keluhan para petani kita terhadap subsidi pupuk,” ucap dia.

    Berdasarkan pengawasan Ombudsman, ditemukan bahwa keluhan petani terhadap subsidi pupuk disebabkan oleh seringnya pergantian kebijakan tanpa perencanaan yang matang.

    Yeka mencontohkan, salah satunya saat penyaluran subsidi sudah diatur, namun tiba-tiba kebijakan berubah serta saat subsidi pupuk berupa barang diubah menjadi subsidi langsung.

    “Mau jalan dibatalkan lagi, ganti lagi kebijakan lagi. Yang repot di lapangan, ini yang membuat keluhan-keluhan, sehingga dalam short term terjadi banyak keluhan,” ungkap Yeka.

    Kendati demikian, Ombudsman melihat berbagai keluhan tersebut hanya banyak dilaporkan para petani pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan pada periode 2023-2024 laporan yang diadukan relatif berkurang.

    Maka dari itu, dirinya menegaskan Ombudsman akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan subsidi pupuk, di mana terhadap permasalahan perubahan kebijakan pihaknya terus menekankan perencanaan yang matang sejak dari hulu.

    “Ombudsman hadir, ada masalah kami bantu untuk selesaikan. Ada masalah di petani, kami coba bantu,” tutur dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Kanada, Prabowo bertolak ke Amsterdam lanjutkan lawatan negara

    Dari Kanada, Prabowo bertolak ke Amsterdam lanjutkan lawatan negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Amsterdam, Belanda, dan melanjutkan lawatan kenegaraannya pada Rabu malam waktu setempat, setelah menyelesaikan sejumlah pertemuan bersama dengan para pemimpin Kanada.

    Dari Bandar Udara Internasional Ottawa Macdonald-Cartier, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas meninggalkan Kanada pada Rabu, pukul 21.00 waktu setempat (WS).

    Keberangkatan Presiden menuju Belanda dilepas oleh Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia Jess Dutton, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab, dan Atase Pertahanan KBRI Ottawa Marsma TNI Edwardus Wisoko Aribowo.

    Di Ottawa, Presiden telah melakukan dua pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Kanada.

    Agenda pertemuan dimulai dengan pertemuan bilateral bersama Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon di Rideau Hall. Pertemuan ini mencerminkan penghormatan tinggi Kanada terhadap Indonesia.

    Presiden Prabowo kemudian melanjutkan agenda pertemuan tatap muka dengan Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, di West Block, Parliament Hill.

    Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas prioritas kerja sama di sejumlah bidang, termasuk di antaranya berdiskusi mengenai perkembangan isu-isu global, seperti Palestina, ASEAN, dan kawasan Indo-Pasifik.

    Dalam kesempatannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas peran Kanada sebagai mitra pembangunan yang konsisten.

    Sementara itu, PM Carney pun menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis bagi Kanada di Asia Tenggara, bahkan mengutip pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB sebagai sumber inspirasi.

    Kunjungan ini turut menghasilkan capaian konkret melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis, termasuk Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

    Selain itu, turut ditandatangani pula kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, serta bisnis. Melalui kunjungan ini, Kepala Negara telah menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan Kanada secara komprehensif.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo lantik sejumlah menteri di Istana Negara

    Presiden Prabowo lantik sejumlah menteri di Istana Negara

    Rabu, 17 September 2025 19:17 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

    Presiden Prabowo Subianto membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik pada Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pemerintahan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Faridah Faridjah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (kiri) menandatangani dokumen pada acara pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pemerintahan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Faridah Faridjah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta Pemda terapkan SIPD untuk kelola keuangan daerah

    Kemendagri minta Pemda terapkan SIPD untuk kelola keuangan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Terkait implementasi SIPD pendapatan kami telah mengeluarkan Surat Nomor 970/10061/Keuda Tanggal 13 April 2022 dan Surat Nomor 900.1.13/2161/Keuda Tanggal 27 Mei 2025, yang mengimbau terhadap kepala daerah yang belum menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan untuk menginput data realisasi pendapatan daerah melalui SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan,” kata Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Teguh menjelaskan untuk memastikan penerapan SIPD RI, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara konsisten melakukan asistensi sekaligus mendorong Pemda agar dapat beradaptasi. Dengan begitu, proses pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD RI dapat berjalan lebih efektif.

    Ia menekankan pentingnya Pemda segera memanfaatkan SIPD RI. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

    “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 391 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Pasal 395 bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD RI bersifat wajib bagi seluruh Pemda.

    “Berdasarkan data pada aplikasi terdapat 517 daerah yang telah menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan, sedangkan 29 daerah lainnya belum menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan,” kata Teguh.

    Sejalan dengan hal itu, Kepala Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Wanto menyampaikan bahwa kegiatan asistensi ini bertujuan memastikan penerapan SIPD RI dapat berjalan optimal.

    “Melalui kegiatan ini, Ditjen Bina Keuangan Daerah senantiasa melakukan pembinaan, pendampingan serta mendorong pemerintah daerah guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang termutakhir melalui SIPD RI. Melalui pengelolaan pendapatan daerah dalam SIPD RI diharapkan dapat mengakomodir pengelolaan sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Wanto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur  : Satgas Pamtas sudah jaga wilayah perbatasan dengan baik

    Gubernur  : Satgas Pamtas sudah jaga wilayah perbatasan dengan baik

    Kupang (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan ratusan personel Satgas Pamtas RI-RDTL sudah menjalankan tugasnya dengan baik menjaga wilayah perbatasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Tentunya mereka sudah bekerja dengan baik, menjaga wilayah perbatasan kita, terutama di wilayah perbatasan di Kabupaten Belu dan Malaka sampai di Oepoli,” katanya di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri upacara pelepasan Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara dan Satgas Yonarhanud 15/Dahana Bhaladika Yudha di Lapangan Lantamal VII Kupang.

    Melki mengatakan kehadiran personel Satgas Pamtas RI-RDTL di NTT tidak hanya dalam hal menjaga pertahanan negara di batas negara, tetapi juga di bidang lain.

    “Saya dapat kabar bahwa mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan dalam aspek kesehatan, seperti penanganan stunting serta juga di bidang pendidikan,” ujar dia.

    Di bagian stunting, Satgas Pamtas membagikan susu bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak untuk membantu tumbuh kembang anak-anak di wilayah perbatasan RI-RDTL..

    Mereka juga, ujar Melki, memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL serta membantu masyarakat dalam aspek berbagi pengalaman untuk bercocok tanam.

    “Dalam bidang pertanian juga saya dengar mereka cukup membantu warga kita di perbatasan RI-RDTL,” tambah dia.

    Melki menyampaikan terima kasih kepada para personel TNI AD di wilayah perbatasan yang sudah berdedikasi untuk pembangunan di NTT.

    Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan pesan untuk personel Satgas Pamtas RI-RDTL yang sudah berada di dua markas Satgas Pamtas yakni sektor Timor dan Barat.

    “Saya berharap juga selain tugas pertahanan negara, di waktu sengang juga saya harap mereka bisa membantu masyarakat di perbatasan RI-RDTL,” ujar dia.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ORI: 70 persen tugas berantas kemiskinan sukses bila petani sejahtera

    ORI: 70 persen tugas berantas kemiskinan sukses bila petani sejahtera

    Jadi, saya berkeyakinan dengan menyejahterakan petani kita, maka secara otomatis kita turut membantu untuk memastikan agar kemiskinan di Indonesia sudah terselesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI (ORI) menyebutkan lebih dari 70 persen tugas negara untuk memberantas kemiskinan itu sudah tercapai atau sukses bila pemerintah bisa membantu para petani untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera.

    Saat membuka diskusi publik bertajuk Evaluasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Saat Ini di Jakarta, Kamis, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu kantong kemiskinan di Indonesia berada di sektor pertanian.

    “Jadi, saya berkeyakinan dengan menyejahterakan petani kita, maka secara otomatis kita turut membantu untuk memastikan agar kemiskinan di Indonesia sudah terselesaikan,” kata Yeka.

    Maka dari itu, kata dia, pupuk subsidi bukan hanya persoalan komoditas, melainkan bentuk kehadiran negara untuk membantu para petani di Tanah Air.

    Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menuturkan saat ini masih terdapat beberapa indikator yang memperlihatkan petani belum sejahtera. Indikator pertama, yakni banyaknya rumah tangga petani yang meninggalkan sektor pertanian dalam 10 tahun terakhir.

    Yeka mengungkapkan terdapat sekitar 200 ribu rumah tangga yang meninggalkan sektor tersebut dalam periode 10 tahun atau sekitar total 600 ribu orang dengan perhitungan tiga orang dalam tiap rumah tangga.

    “Ada orang yang berpikir bagus itu berarti sudah sejahtera. Iya kalau memang begitu sudah sejahtera, tapi kalau tidak sejahtera, tidak makin membaik juga, itu menjadi persoalan lain,” tuturnya.

    Indikator kedua, sambung dia, semakin banyaknya petani yang sudah tidak berdaulat atas lahannya. Hal tersebut berdasarkan pengamatan Yeka saat kunjungan kerja.

    Setiap dirinya bertanya kepada petani saat kunjungan kerja, sekitar 90 persen petani zaman sekarang cenderung merupakan penggarap lahan orang lain, bukan pemilik.

    Sementara sisanya pun, lanjut dia, mayoritas hanya menguasai lahan sekitar 0,1 hektare sampai 0,2 hektare atau 1.000 meter persegi sampai 2.000 meter persegi.

    Menurut Yeka, kondisi tersebut sangat disayangkan lantaran apabila dihitung jumlah pendapatan satu petani dari luas lahan tersebut, paling besar hanya Rp300 ribu per bulan.

    “Bisa jadi bahkan zonk kalau gagal panen. Nah, itu adalah bentuk ketidakberdayaan para petani kita,” ungkap Yeka.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Prabowo di PBB, solidaritas Palestina dan diplomasi gaya baru

    Pidato Prabowo di PBB, solidaritas Palestina dan diplomasi gaya baru

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB menandai sebuah babak penting dalam peran Indonesia di kancah global.

    Dengan menekankan nilai persaudaraan dunia, pengentasan kemiskinan, dan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel, Indonesia menunjukkan sikap yang jelas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang menjadi sorotan internasional.

    Pidato Prabowo di sidang umum PBB ini bukan hanya sebuah pernyataan diplomasi, melainkan juga sinyal bahwa Indonesia ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik global.

    Dalam suasana dunia yang penuh ketegangan, keberanian untuk berbicara tegas di forum PBB adalah langkah yang jarang dilakukan negara-negara berkembang.

    Prabowo menempatkan Indonesia sejajar dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, memperlihatkan konsistensi politik luar negeri yang berpihak pada perdamaian dan solidaritas.

    Pidato Prabowo itu, sekaligus mengingatkan pada pentingnya menghidupkan kembali peran PBB yang sempat dianggap melemah akibat tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.

    Revitalisasi semangat multilateralisme, kini mulai terlihat. Beberapa negara besar, seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis telah memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat. Tindakan itu memperlihatkan adanya arus baru dalam hubungan internasional yang lebih berorientasi pada keadilan global.

    Solidaritas terhadap Palestina menjadi simbol kuat bahwa dunia masih memiliki hati nurani. Momentum inilah yang memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai penggerak perubahan yang nyata.

    Pidato Prabowo di sidang umum PBB juga membuka refleksi penting tentang bagaimana seharusnya peran Indonesia di masa depan.

    Sejak era awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia selalu menegaskan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak secara buta pada blok manapun, tetapi juga tidak berdiam diri ketika ketidakadilan terjadi.

    Prinsip inilah yang membuat Indonesia dihormati dalam banyak forum internasional, karena sikapnya dianggap konsisten dan memiliki dasar moral.

    Namun, dalam praktiknya, politik bebas aktif kadang hanya berhenti pada pernyataan normatif. Kini, dengan momentum yang diciptakan di PBB, Indonesia bisa mengaktualisasikan prinsip itu dalam bentuk keterlibatan lebih konkret.

    Figur pemimpin

    PBB sendiri akan kembali menjadi sentral dalam tata kelola dunia jika mampu menjawab tantangan zaman. Peran Amerika Serikat yang sering menentukan arah kebijakan global tidak lagi absolut, sementara negara-negara lain mulai menunjukkan keberanian untuk mengambil posisi berbeda.

    Dalam situasi ini, PBB membutuhkan figur dan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memperkuat solidaritas, serta mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota terhadap lembaga internasional tersebut.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalin keakraban, Prabowo dijamu, diajak keliling galeri oleh PM Kanada

    Jalin keakraban, Prabowo dijamu, diajak keliling galeri oleh PM Kanada

    Kehadiran Presiden Prabowo di jamuan makan malam ini sebagai momentum sekaligus mempertegas tekad kedua negara untuk membangun hubungan yang semakin erat, saling menguntungkan, dan berorientasi pada masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijamu malam malam dan keliling galeri oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, di Fred and Elizabeth Fountain Garden Court, National Gallery of Canada, Ottawa, Rabu malam waktu setempat, guna menjalin keakraban.

    Jamuan makan malam ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Kanada yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara, agar terjalin keakraban.

    Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Carney dengan penuh kehangatan.

    Penyambutan ini menjadi wujud penghormatan sekaligus simbol eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada.

    Sebelum makan malam, Presiden Prabowo terlebih dahulu diajak oleh Perdana Menteri Carney berkeliling mengunjungi National Gallery of Canada.

    Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Carney menjelaskan kepada Presiden Prabowo mengenai sejumlah koleksi seni dan pameran yang menjadi kebanggaan nasional Kanada, termasuk karya-karya yang merefleksikan sejarah dan identitas budaya bangsa Kanada.

    Suasana perbincangan berlangsung hangat, kedua pemimpin tampak berbagi pandangan menarik seputar seni, sejarah, dan nilai budaya, yang kerap disertai canda ringan mencerminkan keakraban.

    Acara ini menjadi momentum dalam membangun komunikasi yang lebih erat antara pemimpin kedua negara di luar pertemuan formal.

    Setelahnya, kedua pemimpin menuju tempat jamuan makan malam. Acara ini turut dihadiri para pejabat tinggi pemerintahan Kanada serta sejumlah tokoh penting dari berbagai kalangan.

    Atmosfer hangat dan bersahabat tercipta sepanjang acara, mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

    Kehadiran Presiden Prabowo di jamuan makan malam ini sebagai momentum sekaligus mempertegas tekad kedua negara untuk membangun hubungan yang semakin erat, saling menguntungkan, dan berorientasi pada masa depan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.