Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • TNI evaluasi prosedur pemakaian senjata pasca peristiwa di Gowa

    TNI evaluasi prosedur pemakaian senjata pasca peristiwa di Gowa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi internal terkait prosedur kepemilikan dan penggunaan oleh prajurit pascaterjadinya peristiwa di Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Kita akan mengevaluasi kembali prosedur teknis kepemilikan dan penggunaan senjata dinas,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Freddy menilai apa yang terjadi di Goa sangat membahayakan masyarakat dan juga sesama prajurit itu sendiri.

    Oleh karena hal tersebut, kata dia, TNI akan memastikan penggunaan senjata pada peruntukan yang tepat dengan cara memperketat pengawasan internal.

    Pihaknya, kata Freddy, juga akan mengawasi kondisi psikologis para prajurit demi memastikan senjata tidak digunakan untuk hal lain.

    “Intinya, senjata hanya boleh digunakan sesuai aturan dengan tanggung jawab yang ketat,” jelas Freddy.

    Dengan penguatan pengawasan dan pemeriksaan psikologis yang ketat, kata Freddy, diharapkan peristiwa di Gowa tidak terulang kembali.

    Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1409/Gowa mengamankan seorang anggota TNI inisial Praka S yang membawa senjata api laras panjang hingga meletuskan senjatanya dan nyaris mengenai anggota intel Kodim di salah satu bank BUMN Cabang Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Memang betul telah terjadi ada letusan senjata atau penembakan di Gowa. Itu oknum TNI berinisial S dari satuan TNI yang ada di sini, itu melakukan penembakan, tapi sasarannya adalah terkena dinding,” kata Dandim 1409/Gowa Letkol (Inf) Heri Kuswanto kepada wartawan di Gowa, Kamis.

    Ia menjelaskan, yang bersangkutan memang sedang berada di bank. Awalnya masuk ke bank tersebut membawa senjata senapan laras panjang yang disimpan dalam jaketnya. Sempat teriak lalu ditenangkan satpam bernama Asrul.

    “Diamankan oleh sekuriti untuk menuju ke ruangan sekuriti (pos), dari pihak sekuriti bank menelpon kami, menelpon anggota unit intel,” ujar Heri.

    Bersama empat anggota intel tiba di lokasi, pelaku saat itu masih berada di ruangan Satpam Bank BRI. Saat anggota intel Kodim Serda Pahri mendekati pelaku senjatanya langsung diarahkan kepadanya.

    “Anggota unit intel datang ke sana, pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget, kenapa ada orang intel di sini, sehingga langsung senjatanya diarahkan ke anggota kami,” ucap dia.

    Senjata api tersebut diarahkan ke salah seorang anggota intel bernama Serda Pahri dengan sigap menepis Senpi ke atas dan terjadi letusan mengarah ke tembok pos pintu masuk Satpam.

    Spontan, Serda Pahri langsung mempiting pelaku di bagian leher untuk dilumpuhkan dibantu anggota lain.

    “Saat diarahkan larasnya ke badan anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan, seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami, sampai sekarang tidak apa-apa, Alhamdulillah tidak apa-apa,” tuturnya.

    Usai dilumpuhkan di bank, pelaku lalu dibawa ke Markas Kodim 1409/Gowa untuk diperiksa lebih lanjut termasuk menanyakan maksud dari perbuatannya tersebut.

    Belakangan diketahui, Anggota TNI ini adalah prajurit dari Satuan Infanteri 3 Kostrad. Dandim menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan divisinya untuk dijemput dan diproses Denpom Divisi Infanteri 3 Kostrad.

    “Alhamdulillah, koordinasi kami dengan hubungan kami dengan divisi sangat baik. Ada kejadian ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya,” katanya lagi.

    Saat ditanyakan dari hasil pemeriksaan apakah oknum tersebut diduga memiliki gangguan mental atau ada penyebab lain, kata dia, pihaknya hanya mengamankan dan menanyakan dari satuan mana, selebihnya diserahkan ke satuannya.

    “Nah itu selebihnya kami tidak paham, karena yang bersangkutan juga saat ini sudah dibawa ke satuannya, dan mungkin satuannya yang lebih paham,” ucapnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI evaluasi prosedur pemakaian senjata pasca peristiwa di Gowa

    TNI: Prajurit bawa senjata ke bank di Gowa karena masalah emosional

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan penyebab prajurit TNI AD membawa senjata dan menembakkannya di dalam bank di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan karena ada permasalahan emosional.

    “Dugaan sementara, yang bersangkutan mengalami masalah pribadi yang mengganggu kondisi emosional,” kata Freddy kepada Antara di Jakarta, Jumat.

    Namun demikian, Freddy tidak menjelaskan secara rinci apa pemicu utama yang menyebabkan prajurit tersebut mengalami masalah emosional.

    Berkaca dengan hal tersebut, Freddy memastikan jajarannya akan mengevaluasi diri tentang tatacara penggunaan dan kepemilikan senjata api di internal TNI.

    “Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak lagi terjadi kejadian serupa,” tegas dia.

    Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1409/Gowa mengamankan seorang anggota TNI inisial Praka S yang membawa senjata api laras panjang hingga meletuskan senjatanya dan nyaris mengenai anggota intel Kodim di salah satu bank BUMN Cabang Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Memang betul telah terjadi ada letusan senjata atau penembakan di Gowa. Itu oknum TNI berinisial S dari satuan TNI yang ada di sini, itu melakukan penembakan, tapi sasarannya adalah terkena dinding,” kata Dandim 1409/Gowa Letkol (Inf) Heri Kuswanto kepada wartawan di Gowa, Kamis (25/9).

    Ia menjelaskan, yang bersangkutan memang sedang berada di bank. Awalnya masuk ke bank tersebut membawa senjata senapan laras panjang yang disimpan dalam jaketnya. Sempat teriak lalu ditenangkan satpam bernama Asrul.

    “Diamankan oleh sekuriti untuk menuju ke ruangan sekuriti (pos), dari pihak sekuriti bank menelpon kami, menelpon anggota unit intel,” ujar Heri.

    Bersama empat anggota intel tiba di lokasi, pelaku saat itu masih berada di ruangan Satpam Bank BRI. Saat anggota intel Kodim Serda Pahri mendekati pelaku senjatanya langsung diarahkan kepadanya.

    “Anggota unit intel datang ke sana, pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget, kenapa ada orang intel di sini, sehingga langsung senjatanya diarahkan ke anggota kami,” ucap dia.

    Senjata api tersebut diarahkan ke salah seorang anggota intel bernama Serda Pahri dengan sigap menepis Senpi ke atas dan terjadi letusan mengarah ke tembok pos pintu masuk Satpam. Spontan, Serda Pahri langsung mempiting pelaku di bagian leher untuk dilumpuhkan dibantu anggota lain.

    “Saat diarahkan larasnya ke badan anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan, seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami, sampai sekarang tidak apa-apa, Alhamdulillah tidak apa-apa,” tuturnya.

    Usai dilumpuhkan di bank, pelaku lalu dibawa ke Markas Kodim 1409/Gowa untuk diperiksa lebih lanjut termasuk menanyakan maksud dari perbuatannya tersebut.

    Belakangan diketahui, anggota TNI ini adalah prajurit dari Satuan Infanteri 3 Kostrad. Dandim menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan divisinya untuk dijemput dan diproses Denpom Divisi Infanteri 3 Kostrad.

    “Alhamdulillah, koordinasi kami dengan hubungan kami dengan divisi sangat baik. Ada kejadian ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya,” katanya lagi.

    Saat ditanyakan dari hasil pemeriksaan apakah oknum tersebut diduga memiliki gangguan mental atau ada penyebab lain, kata dia, pihaknya hanya mengamankan dan menanyakan dari satuan mana, selebihnya diserahkan ke satuannya.

    “Nah itu selebihnya kami tidak paham, karena yang bersangkutan juga saat ini sudah dibawa ke satuannya, dan mungkin satuannya yang lebih paham,” ucapnya menambahkan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat kerja sama, Prabowo temui Raja Belanda Willem Alexander

    Perkuat kerja sama, Prabowo temui Raja Belanda Willem Alexander

    ANTARA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Bandar Udara Internasional Schipol, Amsterdam, Belanda, Kamis (25/9). Kepala Negara dijadwalkan bertemu dengan Raja Belanda Willem Alexander di Istana Huis ten Bosch, dalam rangka mempererat hubungan bilateral serta memperluas peluang kerja sama strategis.
    (Cahya Sari/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Revisi UU BUMN bukti pemerintah serap aspirasi rakyat

    Anggota DPR: Revisi UU BUMN bukti pemerintah serap aspirasi rakyat

    “RUU BUMN ini bentuk kepekaan pemerintah menyerap aspirasi rakyat. Dengan aturan baru, BPK bisa memeriksa BUMN dan tidak ada lagi rangkap jabatan menteri atau wakil Menteri sebagai komisaris maupun direksi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengatakan kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan bentuk kepekaan pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

    “RUU BUMN ini bentuk kepekaan pemerintah menyerap aspirasi rakyat. Dengan aturan baru, BPK bisa memeriksa BUMN dan tidak ada lagi rangkap jabatan menteri atau wakil Menteri sebagai komisaris maupun direksi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Kawendra dalam keterangannya.

    Ia menilai penguatan regulasi BUMN menjadi langkah strategis agar tata kelola perusahaan pelat merah semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat, termasuk dengan memberi kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa BUMN.

    BUMN, lanjut dia, sejak awal dibentuk bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan membawa misi kebangsaan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai Pancasila, terutama sila ke-5.

    “Penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang produksi strategis mutlak adanya dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Kawendra juga menilai BUMN memiliki peran vital dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam delapan misi utama atau Astacita. Peran itu mencakup penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, kemandirian ekonomi hingga pemerataan kesejahteraan.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti urgensi penguatan tata kelola BUMN, baik dari sisi entitas pengelola maupun regulasi. Ia menegaskan privatisasi hanya boleh dilakukan dengan sangat selektif, khususnya untuk sektor strategis seperti energi, pangan, telekomunikasi, dan infrastruktur.

    “BUMN harus tetap menjadi instrumen negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Tidak boleh semata berorientasi pada profit,” tuturnya.

    Ia mengharapkan perubahan UU tersebut benar-benar menghadirkan pengelolaan BUMN yang lebih transparan, efisien, dan kuat dalam menghadapi persaingan global.

    “RUU BUMN ini adalah bagian penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BUMN, sehingga kontribusinya bisa semakin optimal dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara,” ujar Kawendra.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PANRB apresiasi MPP Kota Batu tampung aspirasi warga

    Kementerian PANRB apresiasi MPP Kota Batu tampung aspirasi warga

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Otok Kuswandaru mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batu, Jawa Timur, yang tidak hanya menyediakan layanan publik, namun juga membuka ruang untuk menampung aspirasi masyarakat.

    “Saya sangat mengapresiasi apa yang diberikan oleh MPP Kota Batu bagi masyarakatnya, mendengarkan keluhan, masukan, dan mengupayakan solusi. Inilah wujud pelayanan yang berprinsip human centered dan citizen-centric,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Otok juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi ujung tombak kesuksesan di MPP.

    MPP dirancang sebagai tempat terintegrasi untuk memberikan berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintahan dan swasta dalam satu lokasi, sehingga kolaborasi antarpemangku kepentingan mutlak diperlukan.

    “Kami tadi juga mendapat permintaan untuk membantu penambahan beberapa layanan pemerintah pusat ke MPP Kota Batu, saya kira kolaborasi dengan instansi pusat terus kita dorong untuk masuk ke MPP supaya masyarakat di Kota Batu juga semakin lengkap akses pada pelayanannya,” ujarnya.

    Dalam pertemuan dengan para petugas gerai MPP, Otok juga menyelipkan pesan tentang pelayanan sepenuh hati.

    Menurutnya, pelayanan cepat saja belum cukup memuaskan masyarakat, para pemberi layanan harus bisa menunjukkan ketulusan, empati, dan semangat dalam melayani.

    “Saat baru datang, masyarakat mungkin merasa muram karena problem yang dihadapi, tapi setelah mendapat pelayanan mereka berseri. Saat baru datang mereka mungkin hatinya gelisah, tapi setelah urusan beres mereka bahagia. Itulah prinsip yang harus kita pegang, melayani dengan sepenuh hati, pasti masyarakat akan merasa puas,” kata Otok.

    MPP yang diresmikan pada 17 Oktober 2022 ini telah memiliki 25 gerai dengan total 286 layanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

    Selain layanan tatap muka, MPP Kota Batu juga memanfaatkan layanan online untuk menunjang kemudahan akses bagi masyarakat di mana pun kapan pun.

    Calon pengunjung juga dapat mengakses antrian online terintegrasi yang dapat diakses melalui mppamongwarga.batukota.go.id. Ini merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat mendaftar antrian secara online.

    Pada kesempatan sama, Wali Kota Batu Nurochman menyampaikan harapannya pada pengembangan layanan publik di MPP Kota Batu.

    Ia berharap MPP Kota Batu dapat terus menambah gerai dan jumlah layanan serta melahirkan inovasi lainnya agar pelayanan yang diberikan semakin baik.

    “Ada harapan untuk menambah layanan dari imigrasi, itu akan segera kami bantu koordinasikan tentunya dengan dukungan dari Kementerian PANRB. Karena saya percaya kalau pelayanan imigrasi itu bisa terintegrasi di MPP ini akan sangat memudahkan mereka yang ingin mengakses layanan keimigrasian,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI gelar tasyakuran usai kembali berkantor di lantai 4 Dewan Pers

    PWI gelar tasyakuran usai kembali berkantor di lantai 4 Dewan Pers

    “Kami niatkan agar jalannya kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala,”

    Jakarta (ANTARA) – Tasyakuran menjadi kegiatan pertama yang digelar oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Akhmad Munir selaku ketua umum, bertempat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat.

    Sebuah tradisi sederhana namun penuh makna, menyambut kembalinya organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu ke “rumah lama” mereka.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya menyebut momen tasyakuran ini sebagai bagian dari ruwatan, sebuah ikhtiar spiritual agar perjalanan PWI ke depan berjalan lebih lancar.

    Menurut Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini, Tasyakuran tersebut juga merupakan hajat atas kelancaran dari proses pemilihan hingga menempati kantor PWI di Lantai 4 Gedung Dewan Pers.

    “Kami niatkan agar jalannya kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala,” kata Munir di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusar, Jumat.

    “Atas niat itu kami hari ini sengaja berdoa bersama atas bimbingan Dr. Firdaus Turmudzi dan kami juga memberikan santunan kepada adik-adikku Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita doakan ini menjadi awal yang baik,” harapnya.

    Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 menggelar Tasyakuran di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). (ANTARA/HO-PWI)

    Sekitar pukul 09.30 wib sebanyak 72 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid yang didampingi para pembinanya telah memadati markas PWI Pusat.

    Membuka tasyakuran tersebut, Firdaus Turmudzi menyampaikan bahwa jika kita mendapat hikmah dari Allah maka syukurilah.

    Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat umum, Ia mengatakan bahwa perjalanan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini merupakan tugas mulia.

    “Mudah-mudahan profesi ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta’ala,” harapnya.

    “Saya sangat gembira hari ini yang akan mendoakan kita adalah anak-anak yatim yang insyaallah doanya akan diterima,” ujarnya.

    Acara penuh khidmat yang dimulai dengan doa bersama tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan PWI. Kini, pintu kaca di lantai 4 Gedung Dewan Pers tak lagi terkunci. Lampu-lampu kembali menyala, meja-meja kembali terisi, dan riuh percakapan wartawan kembali terdengar. Setelah setahun hening, “rumah lama” PWI kembali hidup, kali ini dengan doa dan harapan baru.

    Sebelumnya, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini sempat terasa sunyi. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi pusat aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, sejak 1 Oktober 2024 lalu ditutup rapat-rapat. Kursi-kursi tertata rapi tanpa penghuni, meja-meja penuh berkas tak tersentuh, dan suasana seolah berhenti dalam ruang hampa.

    Pengosongan itu bukan tanpa alasan. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 melarang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menggunakan kantor mereka, menyusul dualisme kepengurusan yang berkepanjangan antara kubu Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

    Tak hanya dilarang berkantor, PWI juga kehilangan kewenangan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu, menandatangani keputusan yang membuat lantai 4 bak dikosongkan.

    Namun, Kamis (25/9), suasana berbeda. Setelah setahun gelap, ruangan itu kembali terang. Dewan Pers yang kini dipimpin Komaruddin Hidayat secara resmi menyerahkan kembali kunci kantor kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang dikomandoi Akhmad Munir.

    “Lantai 4 seperti ruang horor bila dibiarkan kosong. Kami lega akhirnya PWI bisa kembali beraktivitas di sini,” ujar Komaruddin, yang sore itu hadir bersama jajaran Dewan Pers lainnya, termasuk Wakil Ketua Totok Suryanto, Abdul Manan, dan Muhammad Jazuli.

    Bagi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, momen itu lebih dari sekadar serah terima kunci. Ia menyebutnya sebagai “kembali ke rumah lama” setelah perjalanan penuh dinamika.

    “Kami keluarga besar PWI berterima kasih kepada Dewan Pers. Ini momentum penting untuk melanjutkan agenda organisasi, konsolidasi, penyelesaian dualisme, verifikasi anggota, hingga penyempurnaan PD/PRT,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, keberadaan kembali di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan simbol kebangkitan PWI untuk berkontribusi lebih besar pada pers nasional. Ia menyebut program andalan seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan pelatihan jurnalistik harus segera dijalankan kembali demi lahirnya wartawan profesional yang berintegritas.

    “Pers yang kuat, sehat, dan beretika hanya bisa dibangun lewat wartawan yang kompeten. Itulah tugas besar PWI ke depan,” katanya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR optimis Revisi UU BUMN perkuat daya saing global

    Komisi VI DPR optimis Revisi UU BUMN perkuat daya saing global

    “Jika berbentuk lembaga, orientasi BUMN lebih berbasis kontrak kinerja dan indikator objektif seperti dividen, efisiensi holding, serta kualitas pelayanan publik, bukan sekadar mengikuti siklus politik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN akan memperkuat daya saing perusahaan negara untuk menjadi kampiun nasional sekaligus pemain global.

    Menurut dia, perubahan utama dalam revisi adalah transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai langkah korektif untuk menyederhanakan arsitektur pengelolaan BUMN agar lebih profesional, efisien, dan berdaya saing.

    “Jika berbentuk lembaga, orientasi BUMN lebih berbasis kontrak kinerja dan indikator objektif seperti dividen, efisiensi holding, serta kualitas pelayanan publik, bukan sekadar mengikuti siklus politik,” kata Nurdin berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, selama ini dualisme kewenangan antara Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berpotensi menimbulkan kebingungan arah kebijakan dan duplikasi program sehingga memperlambat restrukturisasi.

    Transformasi ke BP BUMN diharapkan dapat menyederhanakan jalur kewenangan sekaligus memperjelas fokus pengelolaan.

    Menurutnya, dalam desain yang disebut “dual engine system”, BP BUMN dapat berfokus pada mandat sosial-ekonomi, stabilitas domestik, dan pelayanan publik. Sementara BPI Danantara diarahkan sebagai motor investasi, ekspansi komersial, dan integrasi BUMN ke rantai pasok global.

    Nurdin menegaskan, dengan otoritas yang lebih jelas, BUMN dapat bergerak agresif menjalin kemitraan strategis, memperluas ekspansi sektor strategis, sekaligus menjalankan mandat kesejahteraan publik.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya standar akuntabilitas publik bagi organ dan pegawai BUMN, meski dikelola secara korporasi.

    Revisi juga memberi kewenangan BP BUMN untuk mengesahkan restrukturisasi, merger, maupun akuisisi yang diajukan BPI Danantara.

    Dia kemudian menegaskan, perubahan bentuk kelembagaan tidak akan mengurangi kontrol negara terhadap BUMN.

    “Kontrol negara adalah harga mati. Apa pun bentuk kelembagaannya, BUMN tetap harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

    Dari sisi pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada kesempatan yang sama menyatakan revisi UU BUMN merupakan bagian dari penyempurnaan materi sekaligus mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri di BUMN.

    “Revisi ini harapan baik dalam rangka tata kelola, apalagi dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan secara limitatif di dalam undang-undang,” katanya.

    Supratman menambahkan, perubahan kelembagaan akan memperkuat peran regulator dan operator. Dalam revisi, BP BUMN memegang saham seri A dwiwarna mewakili pemerintah, sedangkan Danantara memegang saham seri B sebesar 99 persen sebagai operator.

    Ia memastikan transisi kelembagaan diatur melalui peraturan presiden dalam waktu 30 hari setelah pengesahan, dengan masa persiapan maksimal tiga bulan. Kepala BP BUMN juga akan dipilih langsung oleh Presiden.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB-Menpora susun reformasi birokrasi bidang pemuda dan olahraga

    MenPANRB-Menpora susun reformasi birokrasi bidang pemuda dan olahraga

    “Pertemuan hari ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik. Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Pemudan dan Olahraga Erick Thohir menggelar pertemuan membahas birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda, serta mendukung ekosistem olahraga yang profesional dan berprestasi.

    “Pertemuan hari ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik. Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa harus terus dioptimalkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Rini menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif dari tahun-tahun sebelumnya.

    Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 80,35 dengan predikat A-, sementara nilai SAKIP berada di angka 68,08 dengan predikat B. Meskipun terdapat peningkatan, masih terdapat ruang perbaikan, terutama terkait dengan pembangunan Zona Integritas yang belum menunjukkan hasil signifikan.

    Kemenpora dinilai mampu menjaga kualitas tata kelola birokrasi pada level yang baik. Seperti RB General yang menunjukkan konsistensi dalam aspek-aspek inti birokrasi seperti penyederhanaan struktur, sistem kerja, pengelolaan anggaran, serta digitalisasi arsip dan pelayanan publik.

    Sementara untuk RB tematik, Kemenpora juga dapat mendukung isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi masih bisa lebih dioptimalkan lagi.

    Menteri Rini mendorong instansi Kemenpora dapat melaksanakan reformasi birokrasi dengan memperhatikan indikator seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

    Lebih lanjut dirinya juga mengajak Kemenpora dapat membangun Zona Integritas (ZI) di unit kerja Kemenpora sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

    Pembangunan ZI tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, dan ketahanan pangan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses dan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sinergi tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). SE ini diterbitkan untuk mempercepat akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Adapun tujuan TPAKD di antaranya meliputi perluasan akses keuangan, penggalian potensi ekonomi daerah, optimalisasi sumber dana, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas TPAKD antara lain melakukan monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda), serta menyusun program percepatan akses keuangan.

    Mendagri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai akses dan sistem keuangan yang baik dan legal. Ia juga mendorong adanya pemetaan tingkat inklusi keuangan di tiap daerah agar intervensi lebih terukur. Menurutnya, perlu ada data daerah mana yang tingkat inklusinya rendah maupun tinggi, seperti halnya data inflasi.

    Dia menambahkan, ketika data tersedia di level kabupaten/kota, kepala daerah bisa lebih cepat bergerak. Pendidikan keuangan juga penting agar sistem perbankan yang dianggap rumit bisa lebih sederhana dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Pihaknya juga mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi Pemda untuk memperluas literasi keuangan.

    “Kita bisa memanfaatkan mesin yang lain untuk targetnya, targetnya literasi mungkin bisa kerja sama dengan dunia perbankan lain. Kita membuat jaringan [dengan] pemerintah daerah, kan ada asosiasinya,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD penting untuk memastikan manfaat jasa keuangan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. OJK juga berkomitmen mendukung business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan.

    “Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD,” ujarnya.

    Selain itu, Mahendra menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah praktik investasi ilegal. Literasi keuangan menjadi kunci yang membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko maupun manfaat dari layanan keuangan.

    Oleh sebab itu, OJK sendiri telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini harapannya bisa diakses Pemda hingga masyarakat.

    ”Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Kanada sepakati kerja sama pertahanan hadapi kemelut global

    Indonesia-Kanada sepakati kerja sama pertahanan hadapi kemelut global

    ANTARA – Indonesia dan Kanada memperkuat kerja sama di bidang pertahanan untuk menghadapi kemelut global. Kerja sama tersebut diumumkan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kerja ke Kanada pada Rabu (24/9) waktu setempat dan bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney. (Suci Nurhaliza/Satrio Giri Marwanto/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.