Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo: Kelemahan kita lihat bangsa asing langsung kagum

    Prabowo: Kelemahan kita lihat bangsa asing langsung kagum

    “Kelemahan bangsa kita kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum,”

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah kecenderungan untuk langsung kagum ketika melihat bangsa asing.

    “Kelemahan bangsa kita kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum,” ujar Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Prabowo menuturkan banyak pakar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, khususnya di negara-negara Barat, dan menganggap semua ilmu yang diajarkan di sana pasti benar serta baik untuk diterapkan.

    Namun, Presiden mengingatkan bahwa negara-negara Barat memiliki sejarah panjang dalam hal imperialisme dan penjajahan bangsa lain.

    “Kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa Barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain, mereka unggul dalam imperialisme,” ucap Prabowo.

    “Jadi kalau kita di sana belajar ya kita harus waspada, Enggak semua yang diajarkan harus kita laksanakan,” imbuhnya.

    Prabowo menegaskan tidak semua hal yang diajarkan negara lain, terutama dari Barat, dapat serta-merta diterapkan di dalam negeri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

    Meski demikian, Kepala Negara menekankan bahwa pandangannya bukanlah ajakan untuk bersikap curiga apalagi membenci bangsa lain. Menurutnya, yang terpenting adalah kesadaran untuk memahami realitas bahwa bangsa manapun pada dasarnya lebih memikirkan kepentingannya sendiri.

    “Berkali-kali saya katakan saya tidak mengajarkan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi. Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan paham jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita, itu sangat naif. Dia mikirin diri dia sendiri, jangan mengira kita akan dikasihani, tidak,” ujar Prabowo.

    Diketahui, Prabowo menghadiri kegiatan akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lawan penyimpangan sistemik untuk selamatkan triliunan rupiah

    Prabowo lawan penyimpangan sistemik untuk selamatkan triliunan rupiah

    Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin, menyatakan komitmennya untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan melawan penyimpangan sistemik yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional.

    Menurut Kepala Negara, kekayaan nasional yang bocor akibat kelengahan kaum elit di Indonesia diperkirakan menyentuh hingga triliunan rupiah per tahun.

    “Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini,” ujarnya.

    Ia menyebut praktik pertambangan ilegal di tanah air sebagai bentuk “perampokan sistemik” yang telah berlangsung lama akibat kelengahan para elite.

    Ia mencontohkan kondisi di Bangka Belitung yang selama ini menjadi pusat tambang timah dunia, di mana ditemukan sekitar 1.000 tambang ilegal yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia terus terkeruk.

    Presiden Prabowo mengungkapkan, sejak 1 September dirinya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup seluruh jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri.

    Langkah ini diperkirakan mampu menyelamatkan penerimaan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan Rp45 triliun pada tahun berikutnya.

    Ia juga menyoroti nilai tinggi limbah pertambangan yang ternyata mengandung mineral tanah jarang (rare earth), sehingga meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk memastikan pengawasan lebih ketat.

    Presiden menegaskan, praktik serupa juga terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit yang dipenuhi aktivitas tambang ilegal.

    Ia menyatakan, perlawanan ini merupakan perintah konstitusi agar seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Presiden Prabowo mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kekuatan besar yang berupaya menggagalkan agenda pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia.

    Kelompok tersebut, menurutnya, selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang dan tak menghendaki Indonesia menjadi negara makmur.

    “Mereka ingin kekayaan besar hanya dinikmati segelintir orang,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan bangun 2.000 desa nelayan dan cetak sawah 480.000 ha

    Prabowo targetkan bangun 2.000 desa nelayan dan cetak sawah 480.000 ha

    Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan akan membangun desa nelayan hingga 2.000 lokasi, serta mencetak sawah baru seluas 480 ribu hektare guna meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan nelayan.

    Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sedang berjalan, akan ditambah menjadi minimal 1.000 desa nelayan pada 2026, bahkan total mencapai 2.000 desa nelayan yang memiliki gudang penyimpanan untuk hasil produksi perikanan.

    “Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin.

    Presiden menjelaskan melalui desa nelayan, nelayan sekitar akan difasilitasi gudang penyimpanan (cold storage) dan dermaga untuk meningkatkan hasil produksi dan memaksimalkan pendapatan.

    Berdasarkan hasil percontohan desa nelayan di Biak, Papua, penghasilan para nelayan mengalami peningkatan sebesar 60-100 persen.

    Presiden juga akan membangun 20 ribu hektare tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat sebagai tahap awal yang diproyeksi membuka 130 ribu lapangan kerja baru.

    Selain budidaya dan perikanan, Kepala Negara juga akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu hektare yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

    Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari–Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari–April 2025.

    Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.

    “Bulog akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah 5 hektare, gudang modern, dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun, karena penghematan dari macam-macam kebocoran dan korupsi,” kata Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi I DPR dorong kepatuhan izin penyiaran di era digital

    Anggota Komisi I DPR dorong kepatuhan izin penyiaran di era digital

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku penyiaran terhadap ketentuan perizinan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

    Menurut dia, baik media konvensional maupun platform digital wajib memiliki izin resmi sebagai syarat utama beroperasi.

    “Jadi semua platform ini, yang konvensional harus ada izin, yang digital pun juga harus ada izin. Kalau nggak ada izin ya tidak boleh beroperasi,” kata Abraham berdasarkan keterangan tertulis yang didapatkan di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan bahwa izin bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha sekaligus jaminan agar konten siaran sesuai regulasi yang berlaku.

    Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti masih adanya radio swasta yang beroperasi tanpa izin.

    “Itu nggak boleh dibiarkan, harus disurati. Tugas KPID untuk mengatakan mereka tidak boleh beroperasi sampai ada izin. Izin itu adalah rohnya mereka untuk bergerak,” ujarnya.

    Abraham menilai pengawasan ketat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diperlukan agar penyelenggara siaran benar-benar patuh. Dengan demikian, siaran dapat mengedepankan kualitas, akurasi, serta nilai edukatif yang dibutuhkan publik.

    Ia juga menyoroti tantangan perbedaan regulasi di tingkat pusat dan daerah.

    Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif sekaligus menyatukan aturan agar tidak menimbulkan hambatan.

    “Kalau mereka masih tersandung oleh Perda, Undang-Undang Penyiaran yang baru ini diharapkan bisa menjadi sapu jagad, bisa mengakomodir semuanya,” ucap Abraham.

    Ia menekankan bahwa regulasi yang jelas akan menyamakan panduan perizinan antar wilayah serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.

    Abraham berharap UU yang direvisi mampu menyesuaikan dengan perkembangan digital, sehingga semua penyelenggara penyiaran mendapat panduan yang sama.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jurnalis senior: Langkah Istana kembalikan kartu pers CNN sudah tepat

    Jurnalis senior: Langkah Istana kembalikan kartu pers CNN sudah tepat

    Setiap ada hal-hal yang buruk dalam pemerintahan, kata Muda Saleh, tidak baik ditutup-tutupi, melainkan harus diselesaikan dengan solusi yang tepat

    Jakarta (ANTARA) – Jurnalis Senior, Muda Saleh menilai langkah pemerintah, dalam hal ini Istana Negara, dengan mengembalikan Kartu Pers Khusus wartawan Istana Negara milik jurnalis CNN, Diana Valencia, yang sebelumnya sempat dicabut, sudah tepat.

    “Saya mengapresiasi respons cepat pihak Istana yang langsung mengembalikan ID Card jurnalis tersebut untuk bisa kembali meliput, jadi setiap ada kritikan harus ditanggapi dengan cepat,” kata Muda Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut Saleh, tindakan yang dilakukan Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) mengambil/mencabut ID khusus milik Diana tidak tepat, karena dianggap melanggar hak jurnalis dalam bekerja.

    Dia menilai jurnalis maupun masyarakat berhak mengetahui program pemerintah dan mengkritisi setiap kegiatan demi terjaga api demokrasi di Indonesia.

    Setiap ada hal-hal yang buruk dalam pemerintahan, kata Muda Saleh, tidak baik ditutup-tutupi, melainkan harus diselesaikan dengan solusi yang tepat.

    “Kalau ada yang tidak baik jangan ditutup-tutupi, lalu dikemas di media sosial seakan-akan tidak ada apa-apa, karena Pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat luar biasa, bijak dan objektif, jadi kalau ada kritik direspons cepat dan kalau ada peristiwa harus ditindak dengan cepat, cari solusinya,” jelas dia.

    Dengan adanya peristiwa ini, dia berharap ke depan kerja jurnalistik di Indonesia mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah.

    “Permintaan maaf dan pengembalian ID oleh Istana menjadi langkah yang sudah tepat untuk meredakan ketegangan, berjanji kejadian serupa tak terulang lagi, ini menegaskan bahwa BPMI telah menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers dan peran jurnalistik dalam demokrasi,” tutupnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: SDM unggul jadi pilar efektivitas transformasi BP BUMN

    Anggota DPR: SDM unggul jadi pilar efektivitas transformasi BP BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi pilar efektivitas untuk transformasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

    Pasalnya, dia menilai keberhasilan BP BUMN tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi terutama oleh kualitas SDM yang menggerakkannya. Lembaga yang kuat, kata dia, hanya dapat lahir dari aparatur yang kompeten, berintegritas, dan visioner.

    “SDM unggul adalah prasyarat utama agar BP BUMN dapat memainkan peran sebagai regulator strategis, bukan sekadar lembaga administratif,” kata Christiany di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pengalaman lembaga pengawas seperti OJK dan KPPU telah membuktikan bahwa kredibilitas regulator bertumpu pada kapasitas teknis serta profesionalitas aparaturnya.

    Ia optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah dan DPR, BP BUMN akan mampu membangun regulatory powerhouse yang kredibel, efektif, dan adaptif terhadap dinamika global.

    BP BUMN, menurut dia, akan bersentuhan langsung dengan isu-isu strategis seperti restrukturisasi, privatisasi, dan tata kelola lintas-holding yang membutuhkan aparatur menguasai audit forensik, hukum korporasi, serta manajemen risiko.

    “Dengan SDM yang disiapkan melalui peta jalan transisi, program pelatihan regulasi, dan rekrutmen berbasis merit, saya yakin BP BUMN akan menjadi lembaga pengawasan yang berkelas dunia,” kata dia.

    Momentum ini, menurut dia, merupakan peluang emas untuk membangun aparatur dengan pemikiran baru yang lebih terbuka, profesional, dan pro-investasi. Karena, kata dia, transformasi SDM BP BUMN bukan hanya soal meningkatkan kapasitas teknis, melainkan juga membangun budaya kerja yang visioner dan berorientasi pada kepentingan nasional.

    “Jika ini berhasil diwujudkan, BP BUMN akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo kritik aksi pembakaran fasilitas pemerintah saat unjuk rasa

    Prabowo kritik aksi pembakaran fasilitas pemerintah saat unjuk rasa

    Mereka hatinya jahat, mereka evil, mereka zalim, mereka ingin membuat kekacauan, mereka ingin mengadu domba, mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menolak dan mengkritisi aksi kekerasan dan pembakaran fasilitas publik yang terjadi saat terjadi gelombang unjuk rasa akhir-akhir ini.

    Dalam pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS, di Jakarta, Senin, Kepala Negara menyebut tindakan membakar gedung yang dibangun dengan uang rakyat, termasuk gedung DPR/MPR, sebagai kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

    “Katanya memperjuangkan demokrasi, tetapi lembaga demokrasi gedung DPR-MPR dibakar,” katanya di hadapan kader PKS.

    Ia menilai pelaku kekerasan bukanlah aktivis atau pejuang keadilan, melainkan pihak yang memiliki niat jahat untuk mengacaukan stabilitas nasional dengan cara memicu kerusuhan, membuat bom molotov.

    “Mereka hatinya jahat, mereka evil, mereka zalim, mereka ingin membuat kekacauan, mereka ingin mengadu domba, mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Presiden meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi, menolak hasutan, dan menyalurkan aspirasi secara damai.

    Prabowo juga menekankan pentingnya perbaikan sistemik agar kekayaan bangsa tidak terus mengalir ke luar negeri.

    Ia mengajak rakyat mendukung langkah pemerintah memperbaiki sistem yang keliru demi menyelamatkan ratusan juta warga Indonesia.

    “Kita harus berani memperbaiki sistem yang salah. Saya mohon doa dan dukungan supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi,” katanya disambut dukungan hadirin.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung upaya Prabowo tutup tambang ilegal rugikan negara

    Anggota DPR dukung upaya Prabowo tutup tambang ilegal rugikan negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendukung upaya tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah yang merugikan penerimaan negara dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

    “Langkah Presiden Prabowo untuk memperingatkan dan menertibkan pertambangan ilegal sangat tepat. DPR akan berdiri di belakang pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, agar sumber daya alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara,” kata Jamaludin di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat pertambangan ilegal sudah mencapai skala luar biasa. Di sektor timah, misalnya, kerugian negara ditaksir hingga Rp300 triliun sepanjang 2015–2022, di mana sekitar Rp271 triliun merupakan kerugian lingkungan akibat kerusakan kawasan hutan dan non-kawasan.

    Di sektor lain seperti pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat, menurut dia, kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun hanya dari satu wilayah saja. Menurut dia, pemerintah memperkirakan kerugian akibat praktik pertambangan ilegal bisa mencapai Rp300 triliun per tahun dari potensi pajak, royalti, dan kewajiban negara yang tidak disetorkan.

    “Pertambangan ilegal memukul dua hal sekaligus, keuangan negara dan keberlanjutan lingkungan. Tidak ada alasan untuk membiarkan praktik seperti ini terus berjalan,” katanya.

    Untuk itu, dia berharap penegakan hukum tanpa kompromi perlu dipadukan dengan kebijakan penyitaan aset agar negara benar-benar mendapat kendali penuh atas wilayah pertambangan yang selama ini dikuasai secara ilegal.

    Dia pun mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian/lembaga terkait, agar penertiban bisa berjalan sistematis.

    Menurut dia, perlu ada penguatan data perizinan, pengawasan lapangan, hingga regulasi yang memungkinkan penyitaan aset tambang ilegal untuk dikembalikan kepada negara.

    Dia mengatakan tata kelola pertambangan nasional harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

    “DPR siap mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberi efek jera bagi pelaku, dan mengembalikan seluruh aset tambang ilegal kepada negara,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo puji Maruarar lampaui janji akad massal 26 ribu rumah subsidi

    Prabowo puji Maruarar lampaui janji akad massal 26 ribu rumah subsidi

    Beliau putra seorang tokoh, tokoh kerakyatan, tokoh pembela rakyat kecil dan ternyata beliau meneruskan tradisi orang tua beliau selalu membela rakyat kecil. Saya senang, karena itu mungkin cocok di tim kita. Tim kami, kabinet kami, koalisi kami, sem

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memuji Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mampu melampaui target akad massal rumah subsidi dari 25 ribu unit menjadi 26 ribu unit.

    “Walaupun tidak sesuai dengan janji. Ya kan, janjinya 25 ribu ternyata yang dihasilkan 26 ribu (akad rumah subsidi),” kata Prabowo saat berpidato pada acara akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin.

    “Ini untuk budaya bangsa Indonesia, agak anomali, agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai, kali ini dibalik janji 25.000, tetapi hasilnya lebih dari yang dijanjikan,” imbuh Presiden.

    Prabowo menilai capaian tersebut menjadi tanda adanya perubahan positif dalam pola kerja para pejabat negara.

    Presiden menambahkan, Maruarar dikenal sebagai pekerja keras yang ingin memberikan hasil terbaik bagi rakyat, meneruskan tradisi keluarganya yang membela kepentingan masyarakat kecil. Diketahui, Maruarar merupakan putra politisi senior yang juga pendiri Partai PDI Perjuangan Sabam Sirait.

    Menurutnya, kinerja Maruarar sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan hasil nyata bagi rakyat.

    “Beliau putra seorang tokoh, tokoh kerakyatan, tokoh pembela rakyat kecil dan ternyata beliau meneruskan tradisi orang tua beliau selalu membela rakyat kecil. Saya senang, karena itu mungkin cocok di tim kita. Tim kami, kabinet kami, koalisi kami, semuanya adalah berfikir bagaimana segera memberikan hasil untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menekankan pentingnya sektor perumahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Kepala Negara menekankan seorang pemimpin harus berani memiliki cita-cita tinggi, bekerja keras, dan menghadapi hambatan demi mewujudkan perubahan bagi rakyat.

    “Pemimpin itu harus berani. Berani, memiliki cita-cita yang tinggi, berani untuk menghadapi kesulitan, berani untuk bekerja keras, berani untuk tidak menerima hambatan, hambatan ada untuk kita atasi bersama,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya, pada sambutannya, Maruarar menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo karena target 25 ribu unit yang dijanjikan justru meleset menjadi 26 ribu unit.

    “Kami menjanjikan Bapak akan menghadiri 25 ribu akad rumah subsidi. Jadi, saya mohon maaf, karena saya tidak menepati janji karena hari ini BP Tapera, semua bank penyalur menyiapkan untuk Bapak resmikan 26 ribu. Mohon maaf Pak karena apa yang saya janjikan itu meleset,” kata Maruarar.

    Diketahui, acara akad massal dan penyerahan kunci rumah subsidi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera serta para pemangku kepentingan sektor perumahan.

    Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah, dari 220.000 menjadi 350.000 unit.

    Program tersebut juga merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Dalam kegiatan itu, akad massal melibatkan 25.000 unit rumah bagi MBR debitur KPR FLPP dari berbagai segmentasi. Sebanyak 200 MBR mengikuti secara luring, sementara 24.800 MBR lainnya bergabung secara daring dari 90 titik lokasi perumahan di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo hormat ke mantan OB jadi pengembang rumah hasilkan Rp120 M

    Prabowo hormat ke mantan OB jadi pengembang rumah hasilkan Rp120 M

    Saya jenderal, saya hormat sama kau

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hormat kepada dua pengusaha muda, Angga dan Wawan, yang berhasil membangun ribuan rumah subsidi dengan proyeksi penghasilan hingga Rp120 miliar, setelah sebelumnya bekerja sebagai office boy dan tukang ojek.

    “Saya jenderal, saya hormat sama kau,” ujar Prabowo sambil memberi hormat kepada keduanya, dalam pidatonya pada acara akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci dengan menekan tombol sirene di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa bangga sekaligus haru atas capaian keduanya yang dianggap sebagai bukti kerja keras dan ketekunan. Presiden menilai keberhasilan tersebut menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia.

    Prabowo menyebut Angga, yang delapan tahun lalu masih berprofesi sebagai office boy, kini mampu menghasilkan proyeksi keuntungan hingga Rp120 miliar per tahun dari usaha pengembangan perumahan subsidi.

    Keberhasilan itu, kata Presiden, diraih tanpa praktik korupsi maupun penyalahgunaan.

    “Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan sampai Rp120 miliar. Enggak pakai nyolong, enggak pakai korupsi. Ini adalah putra-putra Indonesia yang harus kita banggakan,” kata Prabowo.

    “Ini masa depan kita, seorang yang sangat sederhana tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa tetapi bisa sekarang menghasilkan Rp120 miliar dalam setahun,” imbuhnya.

    Kepala Negara juga menegaskan bahwa figur seperti Angga dan Wawan menunjukkan masa depan cerah bangsa, karena lahir dari kerja keras, kreativitas, serta ketulusan.

    “Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada Angga-Angga dan Wawan-Wawan yang lain. Kamu boleh bangga karena kau kerja keras dan kau berhasil dalam 8 tahun luar biasa, terima kasih,” kata Presiden.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengenalkan sosok Angga dan Wawan kepada Presiden Prabowo.

    Dia menjelaskan bahwa Angga pada tahun lalu membangun 2.400 unit rumah subsidi dan tahun ini meningkat menjadi 3.000 unit, dengan proyeksi keuntungan Rp72 miliar. Tahun depan, Angga menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah dengan potensi keuntungan Rp120 miliar.

    “Satu rumah subsidi untungnya berapa?” tanya Maruarar.

    “Rp20 juta Pak,” jawab Angga.

    “Berarti untungnya kamu tahun ini berapa?” tanya Maruarar lagi.

    “Rp72 miliar Pak,” jawab Angga.

    “Tahun depan?” tanya Maruarar.

    “Rp120 miliar Pak,” jawab Angga yang merupakan pemimpin perusahaan rumah bersubsidi Pesona Kahuripan Group itu. Dia dulunya adalah office boy di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, Wawan yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai tukang ojek, tahun lalu membangun 1.000 unit rumah, tahun ini meningkat menjadi 2.000 unit, dan tahun depan ditargetkan 6.000 unit.

    Proyeksi keuntungannya tahun ini mencapai Rp50 miliar dan Rp150 miliar pada tahun depan.

    Selain memberi hormat, Presiden Prabowo juga turut menyalami Angga dan Wawan sebagai bentuk apresiasi.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.