Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Anggota DPR minta bangunan pesantren diaudit imbas musibah Sidoarjo

    Anggota DPR minta bangunan pesantren diaudit imbas musibah Sidoarjo

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengaudit bangunan pesantren-pesantren secara menyeluruh, imbas adanya musibah bangunan roboh di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Menurut dia, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah, perlu segera melakukan langkah-langkah mitigasi bencana di lingkungan pondok pesantren.

    “Hal ini mencakup audit kelayakan bangunan asrama secara menyeluruh, penerapan standar keamanan bangunan yang ketat,” kata Dini di Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, menurut dia, harus ada pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi santri maupun pengelola pesantren guna meminimalisir jatuhnya korban bila terjadi suatu peristiwa.

    Dia mengatakan peristiwa robohnya bangunan itu menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa keselamatan para santri harus menjadi prioritas utama. Pasalnya banyak pondok pesantren dan sekolah berasrama yang juga berada di wilayah rawan bencana.

    Dia pun menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam kepada para santri, keluarga korban, serta seluruh pengurus pesantren, atas musibah yang menelan korban jiwa tersebut.

    Melalui langkah-langkah konkret yang diusulkannya, dia berharap tragedi serupa tidak lagi terulang dan pesantren dapat menjadi tempat belajar yang aman serta nyaman bagi para santri.

    “Serta memberi jaminan keselamatan bagi para orang tua santri,” katanya.

    Sebelumnya, Bangunan pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin sore ketika ratusan santri tengah melaksanakan shalat berjamaah di mushalla di lantai bawah.

    “Informasi dari laporan yang didapatkan petugas (bagaimana) kejadian ini bermula,” kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso di Jakarta, Senin (29/9) malam.

    Basarnas di Jawa Timur menerima laporan insiden terjadi sekitar pukul 15.35 WIB saat kegiatan pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rudal balistik Khan untuk pertahanan Indonesia

    Rudal balistik Khan untuk pertahanan Indonesia

    Rudal balistik Khan buatan Turki tiba di Indonesia pada Agustus 2025 untuk mendukung pertahanan di tanah air. Dengan kedatangan ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki rudal balistik.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sambut baik rencana TVRI pegang hak siar Piala Dunia 2026

    Anggota DPR sambut baik rencana TVRI pegang hak siar Piala Dunia 2026

    Pekanbaru (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut baik rencana penugasan Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026, sehingga masyarakat dapat menikmatinya dengan gratis

    Hendry Munief mengatakan mendukung TVRI sebagai televisi publik untuk dapat menyediakan tontonan olahraga sepak bola bergengsi bagi masyarakat luas. Dukungan ini sejalan dengan aspirasi agar rakyat mendapatkan akses gratis terhadap pertandingan tim nasional.

    “Kita ucapkan selamat buat TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Piala Dunia ini ajang bergengsi, selalu ditunggu masyarakat. Dengan izin siar Piala Dunia dipegang TVRI kita harapkan masyarakat dapat dapat melaksanakan nonton bareng (nobar) tanpa dibayangi izin hak siar,” kata Hendry Munief dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Selasa.

    Kemudian lanjutnya agar memberikan pelayanan terbaik dia berharap manajemen TVRI segera memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi terutama daerah pedalaman dan pulau terluar. Revitalisasi infrastruktur untuk cakupan publikasi yang lebih luas dan berkualitas diperlukan karena banyak fasilitas TVRI ini sudah tua dan berumur sehingga harus dipastikan kualitas dan kapasitasnya.

    “Di Komisi VII kita juga sudah menyetujui tambahan anggaran untuk perbaikan pelayanan di TVRI. Ini salah satu yang kita harapkan, manajemen memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi pendukungnya yang sudah berumur. Bukan untuk anggaran makan minum di kantor,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Riau ini.

    Menurutnya semakin bagus kualitas pemancar TVRI, semakin puas masyarakat. Jika TVRI mampu memberikan pelayanan yang bagus untuk program ini maka akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat seperti sektor “hospitality”

    “Jika semua ini berjalan dengan baik, ekonomi akan bergerak. Kuliner, cafe, kedai kopi, ‘marchandise’, industri garmen atau tekstil akan menggeliat. Ini yang harapkan.” tuturnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pancasila dan politik tanpa dendam

    Pancasila dan politik tanpa dendam

    Dengan landasan pada Pancasila, politik memang harus disikapi secara dewasa

    Bondowoso (ANTARA) – Bangsa Indonesia pernah larut dalam trauma berkepanjangan terkait pengkhianatan terhadap Pancasila. Puncaknya adalah Gerakan 30 September (G30S)/ PKI pada tahun 1965.

    Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal TNI oleh PKI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis, bangsa kita kemudian terseret pada dendam politik yang nyaris tak berkesudahan.

    Pemerintahan Orde Baru, demi menjaga kesetiaan pada Pancasila, memberangus semua anggota PKI, bahkan hingga ke anak turunannya yang tidak tahu menahu dengan pilihan dan perilaku politik orang tua atau kakek neneknya, juga kena getahnya.

    Para anak turun PKI itu harus menghadapi konsekuensi dari pilihan ideologinya, sehingga hidupnya serba dibatasi. Se-Pancalais apapun perilaku anak turunan dari PKI itu, tetap akan dicap sebagai kelompok yang anti-Pancasila.

    Dengan landasan demi menjaga Pancasila, gerakan mereka yang terkait dengan PKI dibatasi. Pembatasan itu, bukan hanya kiprah di politik, tapi juga untuk urusan ekonomi dan sosial. Bahkan, segala tindakan mereka selalu diwaspadai.

    Pancasila tetap menjadi pegangan bersama, meskipun situasi dan keadaan terus berubah. Sistem politik bangsa ini memasuki babak lanjutan, setelah Era Reformasi lahir menggantikan Orde Baru. Indonesia memasuki etape hidup bernegara, dengan menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka.

    Pedoman pada ideologi Pancasila yang mengalami hantaman gelombang situasi politik dan keamanan, bahkan hingga titik paling kritis, telah membuktikan bahwa Pancasila memang sakti. Bangsa Indonesia tetap teguh berpegangan pada dasar Pancasila, meskipun praktiknya, terus menerus perlu disempurnakan.

    Pada akhirnya, sikap politik yang didasari oleh dendam, yang dalam falsafah Pancasila tidak memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang, sudah tidak berlaku.

    Pancasila kembali menghadapi ujian kesaktian ketika pilihan bangsa ini jatuh pada sistem demokrasi terbuka, salah satunya dengan pemilihan langsung oleh rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, termasuk kepala daerah.

    Sebagai pendatang baru dalam praktik sistem politik dengan pemilihan umum langsung, bangsa ini menghadapi riak-riak yang sempat mengkhawatirkan. Pada pemilihan presiden, kubu yang satu dengan kubu lainnya saling adu argumen dan strategi untuk memenangkan calon.

    Bahkan, tidak jarang, para pendukung calon itu saling menyerang, hingga muncul istilah kelompok cebong dan kadrun. Muncul kekhawatiran bangsa ini akan terpecah belah.

    Meskipun demikian, Pancasila kembali menunjukkan kesaktiannya. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, meskipun tidak sepanas pilpres sebelumnya, juga terjadi riak-riak terkait dengan dukung mendukung calon.

    Satu hari menjelang peringatan peringatan Hari G30S PKI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politiknya yang tidak menyimpan dendam pada pesaingnya di ajang pesta demokrasi itu.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/9), mulai dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Munas PKS hingga kartu identitas atau ID liputan istana milik wartawan CNN Indonesia dikembalikan setelah sempat dicabut.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Munas PKS, Prabowo: Terus terang, aku enggak dendam sama Anies

    Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin, menyatakan dirinya tidak menyimpan dendam kepada Anies Baswedan, lawan politiknya saat Pilpres 2024.

    Anies, saat sesi debat Pilpres 2024, sempat memberikan skor “11” untuk kinerja Prabowo semasa menjabat sebagai menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

    “Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau yang dikasih nilai 11 itu enggak apa-apa, eh bener lho sebenernya dia yang bantu aku menang, karena emak-emak kasihan gitu lho,” kata Presiden Prabowo di hadapan kader-kader PKS dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah saat acara penutupan Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab: Prabowo rapat soal MBG agar berjalan baik dan tepat sasaran

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat soal evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran.

    “Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” kata Seskab Teddy dalan keterangannya yang diterima, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo: Tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin (29/9), Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan terserap pada Januari-Februari 2026

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG juga berhasil menciptakan pasar bagi ekonomi rakyat karena petani dan peternak terjamin penyerapan produksi lewat kebutuhan bahan baku untuk MBG, mulai dari beras, telur, sayur hingga aneka protein hewani.

    “Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan, di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Biro Pers Istana minta maaf dan kembalikan ID liputan wartawan CNN

    Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas (ID) liputan khusus kegiatan Presiden terhadap wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia, usai melakukan pencabutan ID Pers tersebut pada Sabtu (27/9).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa ID Pers Istana yang menjadi akses untuk peliputan kegiatan Presiden telah dikembalikan langsung kepada Diana, yang juga disaksikan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini.

    “ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh Pemimpin Redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana,” kata Yusuf kepada media, usai pertemuan dengan Tim CNN Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur: Kendaraan operasional perusahaan di Sumut gunakan pelat BK

    Gubernur: Kendaraan operasional perusahaan di Sumut gunakan pelat BK

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengimbau kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili di Sumut agar menggunakan pelat BK atau BB.

    “Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang dilalui dibangun dari APBD kita,” ucap Bobby usai rapat paripurna Persetujuan P-APBD Sumut 2025 di DPRD Sumut, Senin.

    Menurut dia, hal itu penting agar pajak kendaraan bermotor masuk ke Sumatera Utara, sehingga bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

    Dia menilai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor semakin mendesak, karena dana transfer pemerintah pusat mengalami efisiensi.

    “Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan pelat kendaraan sesuai domisili,” ujarnya.

    Gubernur Bobby mengatakan, imbauan tersebut bukan hanya dilakukan di Sumut, tapi di Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat karena sudah lebih dahulu diterapkan.

    “Jadi ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama untuk kepentingan bersama,” katanya.

    Dia juga menanggapi isu yang sempat ramai di media sosial atas pemeriksaan kendaraan berpelat luar saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Jumat (26/9) hingga Sabtu (27/9).

    “Tidak ada razia ataupun penindakan,” tegas Bobby.

    Dia mengungkapkan, saat itu dirinya menghentikan tiga unit truk untuk memeriksa tonase kendaraan karena kondisi jalan provinsi di Kabupaten Langkat mengalami kerusakan.

    “Ada tiga kendaraan yang kita hentikan, itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berpelat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, dan tidak ada razia atau tilang,” jelas Bobby.

    Dia juga menegaskan, bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakat Sumut.

    Dengan optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan, lanjut dia, maka kendaraan operasional perusahaan, dan pemerintah daerah lebih leluasa memperbaiki infrastruktur jalan.

    “Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berpelat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi agar perusahaan berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” ujar Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab-DPRD Pamekasan sepakat tidak menaikkan pajak

    Pemkab-DPRD Pamekasan sepakat tidak menaikkan pajak

    “Keputusan ini kami ambil setelah kami memperhatikan perkembangan yang terjadi di sejumlah daerah akibat kebijakan menaikkan tarif pajak,”

    Pamekasan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sepakat untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit.

    “Keputusan ini kami ambil setelah kami memperhatikan perkembangan yang terjadi di sejumlah daerah akibat kebijakan menaikkan tarif pajak,” kata Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur di Pamekasan, Senin.

    Ia menjelaskan, tarif PBB di Pamekasan saat ini 0,3 persen dan angka ini menjadi tarif PBB terendah se-Jawa Timur yang rata-rata antara 3 hingga 5 persen.

    Karena itu, Ali, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil menyukseskan program pembangunan Pemkab Pamekasan.

    Salah satu cara partisipasi masyarakat menurut Ali Masykur, adalah dengan taat membayar pajak. Baik itu pajak usaha maupun PBB.

    “Saat ini banyak sektor usaha bermunculan di Kabupaten Pamekasan. Tentu, hal itu harus juga didasari dengan kesadaran membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” katanya.

    Selain pajak di sektor usaha, Ketua DPRD Pamekasan ini juga mengajak masyarakat untuk taat membayar PBB.

    “Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran membayar pajak demi kemajuan Pamekasan,” ujar Ali Masykur.

    Bupati Pamekasan Kholilurrahman membenarkan kebijakan itu.

    Ia mengatakan, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, sehingga kebijakan menaikkan pajak perlu ditunda.

    “Dampaknya memang pada pendapatan asli daerah (PAD). Tapi pertimbangan atas kondisi ekonomi masyarakat merupakan hal penting. Karena itu, kami memilih untuk tidak menaikkan pajak,” katanya.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII minta PGN stop lempar tanggung jawab soal gas

    Anggota Komisi VII minta PGN stop lempar tanggung jawab soal gas

    “PGN dan Kemenperin jangan hanya saling lempar tanggung jawab,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan gas nasional yang dinilai menghambat pertumbuhan industri.

    Dia menegaskan tumpang tindih kebijakan telah membuat industri padat energi kesulitan beroperasi.

    “PGN dan Kemenperin jangan hanya saling lempar tanggung jawab,” kata Novita dalam keterangan tertulis yang didapatkan di Jakarta, Senin.

    Ia menyoroti pembatasan volume penyaluran gas dan tambahan biaya distribusi yang diterapkan PGN.

    Menurut dia, kebijakan tersebut memukul pelaku industri yang bergantung pada pasokan energi murah dan stabil.

    “Pembatasan kuota dan biaya tambahan membuat banyak pelaku industri tercekik. Industri padat energi bahkan sudah kesulitan untuk sekadar bernapas,” jelasnya.

    Novita juga mempertanyakan ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak konsisten di lapangan.

    Ia menegaskan PGN sebagai pelaksana tidak bisa sekadar berdalih bahwa keputusan ada di kementerian. Menurutnya PGN tetap punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan mencari solusi.

    “Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain,” katanya.

    Novita menambahkan, persoalan gas dan stagnasi industri manufaktur dinilainya tidak akan selesai jika kementerian dan BUMN masih terjebak ego sektoral.

    Menurut dia, masa depan industri nasional bisa terancam jika kebijakan gas tidak segera dibenahi.

    Apabila kebijakan gas tetap tidak jelas, lanjutnya, industri nasional akan terus tersandera.

    “Jangan sampai masa depan industri kita hancur hanya karena kementerian dan BUMN saling melempar tanggung jawab,” ujar Novita menegaskan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Setiap warga desa otomatis jadi anggota Koperasi Merah Putih

    Prabowo: Setiap warga desa otomatis jadi anggota Koperasi Merah Putih

    “Ini akan terwujud dan rakyat akan punya kekuatan ekonomi karena kita anggap semua penduduk desa itu otomatis jadi anggota koperasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut setiap warga desa secara otomatis akan menjadi anggota Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang kini dibentuk di 80.000 desa di seluruh Indonesia.

    Dalam pidatonya di penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin, Kepala Negara menyampaikan koperasi ini memungkinkan warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, sekaligus menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

    “Ini akan terwujud dan rakyat akan punya kekuatan ekonomi karena kita anggap semua penduduk desa itu otomatis jadi anggota koperasi,” katanya.

    Harga yang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau itu, kata Presiden, berkat kebijakan pemerintah dalam memangkas rantai pasok barang dari produsen untuk langsung dikirim ke koperasi.

    Pemerintah juga berencana mengembangkan sayap usaha koperasi melalui pembangunan supermarket koperasi di setiap kabupaten, hypermarket di tingkat provinsi, hingga pusat distribusi nasional untuk menampung produk lokal.

    Presiden Prabowo menambahkan, langkah ini akan disertai kebijakan penurunan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi, serta pemanfaatan tenaga surya di setiap desa demi kemandirian energi.

    “Kami sudah hitung, bahwa hitungan kita akan meringankan beban hidup rakyat kita dengan signifikan, beras akan murah, minyak goreng akan murah, LPG bersubsidi, sampai pupuk bersubsidi sesuai harga jual dan kita akan bikin tenaga surya di tiap desa,” katanya.

    Ia juga mengumumkan percepatan program perumahan rakyat dengan peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima.

    “Hari ini saya akan meresmikan pembagian 25.000 rumah,” ujar Prabowo, seraya menekankan bahwa program tersebut diharapkan meringankan beban hidup masyarakat secara signifikan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor dan pakar untuk memanfaatkan kepintarannya dalam memperbaiki sistem agar kebocoran kekayaan bangsa dapat dihentikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    “Jadi, saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisa. Masak 25 tahun tidak bisa kita analisa,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin

    “Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia, ini harus segera kita ubah saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” katanya.

    Prabowo menegaskan tekadnya bersama jajaran pemerintahan untuk menyelamatkan kekayaan bangsa yang selama ini banyak hilang sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

    Presiden menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi menghadapi persoalan kebocoran kekayaan yang luar biasa.

    Menurutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa adalah korupsi. Kepala Negara menekankan pentingnya langkah tegas dalam memberantas praktik tersebut. Prabowo yakin bahwa rakyat tidak lagi menginginkan pemimpin yang korup.

    “Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang ada teknologi, rakyat punya gadget/gawai, saudara-saudara,” ucapnya.

    Prabowo menilai persoalan kebocoran bukan hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

    Menurutnya, dengan mengamankan kekayaan yang dimiliki, uang yang dimiliki negara akan cukup. Uang tersebut akan diinvestasikan dengan baik agar dapat menyejahterakan rakyat.

    “Sehingga kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah supaya akan dinikmati oleh rakyat kita. Supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat kita, itu tekad kita, itu tekad kita dan saya yakin kita sampai ke sana,” ujar Presiden.

    “Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain,” imbuhnya.

    Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mulai menguasai kembali aset-aset negara bersama TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya, sesuai amanat UUD 1945 yang menjadi sumpah jabatannya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung banyaknya profesor dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

    Presiden menyebut sejumlah menteri yang bergelar S3, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo menegaskan dengan kapasitas intelektual yang dimiliki jajarannya, sudah seharusnya sistem yang menyebabkan kebocoran kekayaan bangsa dapat dibenahi.

    “Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.