Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Ombudsman harap “junk food” tak dijadikan menu dalam program MBG

    Ombudsman harap “junk food” tak dijadikan menu dalam program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI (ORI) berharap junk food atau makanan tak bergizi yang memiliki kalori, lemak, dan gula yang tinggi tidak dijadikan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, penyediaan junk food sebagai menu MBG tidak sejalan dengan esensi Makan Bergizi Gratis.

    “Ini kan makan bergizi kan gitu ya, berarti kan unsur gizinya itu harus benar-benar dipenuhi,” ungkap Yeka saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, dirinya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar tak lagi memperbolehkan sekolah untuk menyediakan junk food, seperti sosis, burger, maupun chicken nugget, sebagai menu MBG.

    Apabila memang diperlukan penyediaan berbagai menu seperti sosis, burger, dan chicken nugget untuk variasi dalam program MBG, Yeka menilai hal tersebut bisa diatasi dengan pengolahan mandiri menggunakan bahan-bahan yang tinggi gizi.

    “Kecuali kalau nugget-nya itu bikin sendiri, bukan merupakan ultra-processed food,” katanya.

    Sebelumnya, BGN menyatakan spageti dan hamburger merupakan menu permintaan dari para siswa yang menjadi salah satu cara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengatasi siswa yang bosan dengan nasi sebagai sumber karbohidrat.

    Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam menanggapi kritik dari salah satu ahli gizi yang menilai bahwa menu MBG bukan berasal dari makanan lokal, contohnya pada penyajian spageti dan burger.

    “Mohon maaf ada yang mengkritik, ‘Masa ada spageti? Masa ada burger diberikan, apa gizinya? Jadi itu, mohon maaf, itu tidak selalu. Jadi anak-anak SPPG ini punya kreativitas, kreativitas gini ayo, biar enggak bosan makan nasi,” kata Nanik dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9).

    Nanik menjelaskan bahwa para siswa diperbolehkan untuk mengajukan permintaan menu MBG yang akan mereka konsumsi. Namun, menu permintaan itu hanya boleh sekali dalam seminggu.

    Menurut Nanik, menu spageti dan burger menjadi bentuk kreativitas salah satu SPPG di daerah agar siswa tidak bosan makan nasi.

    Ia menekankan bahwa makanan yang khusus diminta siswa itu bukan menu harian.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri minta pemda terapkan RP2P dalam pembangunan perkotaan

    Wamendagri minta pemda terapkan RP2P dalam pembangunan perkotaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) menerapkan dan memahami secara mendalam Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) sebagai pedoman pembangunan daerah.

    “RP2P, sekali lagi, ini adalah dokumen yang kita dorong agar seluruh daerah paham, betul-betul paham. Karena di dalamnya itu semuanya semacam paket yang terintegrasi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Bima menekankan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki posisi strategis dalam memantau pelaksanaan RP2P di daerah. Dokumen ini berfungsi memastikan kepala daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menuntut peran aktif pemda dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, membangun kota tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang menjaga kualitas hidup warganya. Indonesia saat ini berada di persimpangan menuju Indonesia Emas 2045, dengan 59 persen penduduk tinggal di perkotaan.

    Kondisi tersebut membawa tantangan baru, terutama keragaman latar belakang masyarakat yang menuntut pendekatan komunikasi berbeda-beda.

    “Saya pernah berpikir bahwa menjadi pemimpin itu baik jika anda memiliki konsep, jika anda memiliki visi, maka anda bisa melakukannya. Tetapi, saya salah, karena kita berhubungan dengan manusia, kita berhubungan dengan ekosistem, kita berhubungan dengan banyak hal yang tidak ditulis dalam buku teks,” ujarnya.

    Ia kemudian menuturkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia merancang inisiatif pembangunan yang melibatkan warga dan generasi muda.

    Kelompok tersebut menjadi aktor perubahan penting dalam pembangunan dan desain perkotaan. Kolaborasi inklusif ini, kata dia, sangat dibutuhkan di tengah kecenderungan pembangunan perkotaan di Indonesia yang seragam tanpa identitas menonjol.

    Menurut Bima, kebanyakan kota di Indonesia belum memiliki identitas kuat yang berasal dari perencanaan matang. Selama ini, pembangunan lebih sering dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi ketimbang berbasis pengetahuan, perencanaan, dan desain perkotaan.

    Oleh karena itu, menempatkan konsep urban planning sebagai landasan utama pembangunan perkotaan menjadi hal yang diperlukan. Selain itu, perlu pula memastikan komitmen kuat dari pemangku kepentingan.

    “Kami percaya bahwa pengetahuan seharusnya memandu pembangunan perkotaan. Tapi kita juga harus memiliki pandangan yang seimbang dalam memahami dinamika politik lokal dan juga konstelasi sosial di kota-kota tersebut,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP-PB minta DPR atur rasio upah buruh-bos di RUU Ketenagakerjaan

    KSP-PB minta DPR atur rasio upah buruh-bos di RUU Ketenagakerjaan

    “Lalu soal rasio upah tertinggi dan terendah, kami juga minta nanti dalam undang-undang itu, dibuat perbandingan, misalnya 1:5:10,”

    Jakarta (ANTARA) – Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) meminta kepada DPR RI untuk mengatur rasio upah antara buruh dengan manajer hingga direksi, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

    Perwakilan Partai Buruh Said Salahudin menhatakan rasio upah terendah dan tertinggi harus dibuat perbandingannya agar mencegah kesenjangan upah yang sangat jauh antara buruh di level terbawah dan bosnya. Saat ini, kata dia, rakyat pun selalu menyoroti soal ketimpangan upah.

    “Lalu soal rasio upah tertinggi dan terendah, kami juga minta nanti dalam undang-undang itu, dibuat perbandingan, misalnya 1:5:10,” kata Said saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI dan menteri terkait di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Misal, kata dia, jabatan yang paling kecil di sebuah perusahaan yakni operator mendapatkan gaji sebesar Rp5 juta. Dengan rasio tersebut, menurut dia, gaji manajer di tingkat menengah yakni sebesar Rp25 juta, dan direksi sebesar Rp50 juta.

    Menurut dia, negara-negara lain pun sudah memberlakukan rasio upah dengan perbandingan. Karena dia menilai sejauh ini ketimpangan upah yang terjadi sangat jauh antara buruh dan bosnya.

    Selain itu, dia juga meminta RUU itu mengatur agar pesangon juga diberikan kepada pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT). Menurut dia, pekerja dengan kategori itu juga sama-sama mengabdi dengan kurun waktu sekian lama.

    “Maka nanti harus diatur bahwa pesangon juga menjadi hak dari pekerja PKWT,” kata dia.

    Adapun KSP-PB menyerahkan naskah yang berisi pokok-pokok pemikiran, acuan, dan masukan untuk DPR RI guna membahas RUU Ketenagakerjaan. Selain itu, naskah tersebut juga diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran ingatkan pembangunan MRT harus sesuai standar dan jadwal

    Wapres Gibran ingatkan pembangunan MRT harus sesuai standar dan jadwal

    “Arahannya, untuk dipastikan berjalan dengan baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan dan jadwal penyelesaian yang telah ditargetkan yaitu pada tahun 2027 untuk segmen Bundaran HI—Harmoni dan tahun 2029 untuk Harmoni—Kota.

    Gibran menyampaikan langsung arahan-arahannya itu kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat saat sesi kunjungan kerja Wapres RI di lokasi pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar, Jakarta, Senin (29/9) sore, sebagaimana dikonfirmasi oleh Sekretariat Wakil Presiden, Selasa.

    Kunjungan itu, Sekretariat Wapres menjelaskan, merupakan bukti komitmen pemerintah turun langsung mengecek kemajuan pembangunan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan yang dapat mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.

    “Arahannya, untuk dipastikan berjalan dengan baik,” kata Tuhiyat menyampaikan kembali instruksi dari Wapres Gibran.

    Stasiun MRT Sawah Besar merupakan bagian dari pembangunan MRT Jakarta Fase 2A untuk segmen Harmoni—Kota. Di lokasi pembangunan stasiun, Wapres Gibran mendapatkan penjelasan mengenai capaian-capaian penting pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, yaitu keberhasilan mesin bor bawah tanah (tunnel boring machine) membuka jalur bawah tanah untuk menghubungkan Stasiun MRT Bundaran HI sampai dengan Stasiun MRT Sawah Besar.

    “Peninjauan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan transportasi publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat,” demikian siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden menjelaskan kunjungan Wapres Gibran sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 terdiri atas dua tahap, yaitu Fase 2A dan Fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun MRT bawah tanah, yaitu Stasiun MRT Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Jakarta Kota. Panjang keseluruhan jalur bawah tanah itu mencapai 5,8 kilometer. Sementara itu, Fase 2B mencakup dua stasiun bawah tanah, yaitu Stasiun MRT Mangga Dua dan Ancol, dan satu depo di Ancol Marina. Total panjang jalur sekitar 6 kilometer.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalemdiklat Polri tekankan polisi harus bermanfaat bagi masyarakat

    Kalemdiklat Polri tekankan polisi harus bermanfaat bagi masyarakat

    “Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak ada gunanya, dan ingat, menjadi polisi itu ada batasnya, tapi menjadi rakyat tidak ada batasnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana menekankan bahwa setiap anggota Polri harus menjadi sosok yang bermanfaat untuk masyarakat dan tidak terjebak dalam sikap arogan, manipulatif, maupun perilaku yang menyakiti rakyat.

    “Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak ada gunanya, dan ingat, menjadi polisi itu ada batasnya, tapi menjadi rakyat tidak ada batasnya,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Chryshnanda yang juga merupakan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri itu mengingatkan bahwa tugas sebagai polisi bukan hanya soal jabatan dan kewenangan, melainkan juga tentang pengabdian dan kebermanfaatan bagi bangsa dan negara.

    Menurutnya, setiap anggota Polri harus menyadari bahwa jati diri polisi sejatinya adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Maka dari itu, ia menyerukan agar seluruh personel Polri menjadi ‘polisi rakyat’ atau menjadi sosok yang hadir dengan ketulusan, empati, dan integritas dalam melayani rakyat.

    “Jadilah polisi rakyat. Maka, yang saya katakan adalah setop sombong, setop bohong, dan setop menyakiti. Di situlah konteksnya,” katanya dengan tegas.

    Selain itu, ia juga menekankan bahwa sikap rendah hati, kejujuran, dan kepedulian merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

    Lebih lanjut, jenderal polisi bintang tiga itu mengajak seluruh jajaran pendidikan kepolisian untuk terus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas dalam setiap proses pembinaan dan pelatihan anggota Polri agar lahir sosok-sosok polisi yang berintegritas dan humanis.

    “Polri harus terus berbenah. Kita hadir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dicintai rakyat. Itu hanya bisa terwujud bila kita bekerja dengan hati dan nurani,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan Krakatau Steel di antaranya terkait utang, produk yang dinilai kurang kompetitif, serta bahan baku yang masih bergantung pada impor.

    Lamhot dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan penyelesaian masalah tidak cukup hanya dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR, tetapi perlu ditingkatkan ke pansus.

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Menurut Lamhot, pansus diperlukan karena persoalan Krakatau Steel melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta lintas komisi di DPR. “Idealnya pansus, supaya bisa melibatkan lintas komisi dan menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ucapnya.

    Dia menyebut usulan pembentukan pansus merupakan bentuk keseriusan DPR untuk mencari solusi menyeluruh. Dengan pansus, parlemen bisa memanggil kementerian/lembaga dan pihak terkait secara lebih luas, sekaligus mengawal restrukturisasi Krakatau Steel agar berjalan efektif.

    “Kalau masalah hulunya bisa diselesaikan melalui koordinasi pansus, hilirisasi baja akan lebih kokoh, dan Krakatau Steel bisa kembali menjadi industri besi dan baja kebanggaan nasional,” ujarnya.

    Adapun dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR di Senayan, Senin (29/9), Lamhot menuturkan ketergantungan penuh pada bahan baku impor membuat biaya produksi baja Krakatau Steel jauh lebih tinggi dibandingkan harga market di tingkat global.

    Sebagai contoh, kata dia, harga slab baja di pasar internasional berkisar 500 dolar AS per ton, sementara produk Krakatau Steel bisa mencapai 535 dolar AS per ton. “Ada gap sekitar 35 dolar AS per ton sehingga industri pengguna baja pasti akan lebih memilih harga yang jauh lebih murah,” katanya.

    Di sisi lain, Lamhot menyebut restrukturisasi utang saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Dia menekankan bahwa perbaikan Krakatau Steel tidak bisa hanya mengandalkan proteksi berupa bea masuk atau kebijakan safeguard.

    “Kalau bahan baku masih 100 persen impor, harga produk KS (Krakatau Steel) tidak akan pernah bisa kompetitif. Investasi di hulu harus segera dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPR terima audiensi serikat pekerja soal RUU Ketenagakerjaan

    Pimpinan DPR terima audiensi serikat pekerja soal RUU Ketenagakerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) guna mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif dari KSP-PB dalam menyuarakan aspirasi pekerja Indonesia. Dia pun berkomitmen bahwa DPR RI akan terbuka dalam menerima masukan.

    “DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, DPR RI berupaya merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan.

    Selain melindungi hak-hak pekerja, menurut dia, RUU itu juga disusun untuk mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa.

    “Dan komitmen kami juga adalah mendengarkan bersama-sama, mencari solusi yang terbaik bagi rakyat,” katanya.

    Dalam rapat audiensi itu, hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin.

    Sementara itu, petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan bahwa Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja merasa punya tanggung jawab moril untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 soal UU Ketenagakerjaan harus dipisah dari UU Cipta Kerja.

    Dia pun menyayangkan bahwa sudah 11 bulan lamanya belum kunjung mendapat kejelasan dari DPR RI soal RUU Ketenagakerjaan.

    Untuk itu, pihaknya pun mengambil inisiatif untuk menyusun masukan secara garis besar dari koalisi serikat pekerja yang dibuat menjadi satu naskah.

    Menurut dia, naskah itu berisi prinsip-prinsip pembentukan UU Ketenagakerjaan hingga pokok-pokok pikiran yang penting untuk diatur dalam UU.

    “MK itu meminta untuk membentuk undang-undang baru, bukan undang-undang revisi,” kata Said.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi: Indonesia.go.id kenalkan wajah Ibu Pertiwi ke dunia luar

    Komdigi: Indonesia.go.id kenalkan wajah Ibu Pertiwi ke dunia luar

    Padang (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan Indonesia.go.id merupakan sebuah portal informasi Indonesia yang membantu dan memiliki peran strategis dalam mengenalkan wajah Ibu Pertiwi kepada dunia luar.

    “Indonesia.go.id ini merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengenalkan wajah Indonesia,” kata Direktur Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nursodik Gunarjo di Padang, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Nursodik Gunarjo di sela-sela kegiatan Indonesiagoid Goes To Campus yang dilaksanakan oleh Komdigi yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

    Menurut Nursodik, keberadaan website ini sangat vital terutama bagi orang yang ingin mengetahui atau mencari tahu lebih dalam tentang Indonesia. Di dalam website ini tersaji informasi-informasi positif, atau hal baik tentang Nusantara.

    Ia mengatakan website Indonesia.go.id akan sangat bermanfaat bagi warga negara asing (WNA) yang ingin datang atau berkunjung ke Indonesia. Dengan mengakses laman Indonesia.go.id, maka informasi yang dibutuhkan akan langsung tampil.

    “Jadi, Komdigi berupaya supaya Indonesia.go.id ini bisa menampilkan konten-konten yang membantu siapapun untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang Indonesia,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya ke Ranah Minang, Nursodik mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi menyiapkan konten-konten positif tentang Indonesia dengan masing-masing karakteristik di daerah.

    Menurutnya, pengenalan Indonesia.go.id akan dilakukan secara berseri yang meliputi wilayah Indonesia bagian timur, tengah dan barat. Langkah ini diharapkan bisa memasifkan setiap sudut wajah Ibu Pertiwi ke dunia internasional.

    “Indonesia.go.id Goes To Campus ini juga bertujuan bagaimana mengajak konten kreator muda membangun Indonesia lewat konten positif,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat T-50i baru milik TNI AU datang November tahun ini

    Pesawat T-50i baru milik TNI AU datang November tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana memastikan pesawat tempur baru buatan Korea Selatan, T-50i akan datang pada November 2025.

    “Dua pesawat pertama direncanakan tiba pada November 2025, disusul pengiriman berikutnya,” kata I Nyoman dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Pembelian pesawat tempur itu dilakukan guna memperkuat kekuatan pertahanan udara TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia.

    I Nyoman mengatakan total ada enam pesawat tempur T-50i baru yang akan datang. Pesawat tersebut nantinya akan dipakai TNI AU sebagai pesawat latih tempur guna mengasah kemampuan para penerbang.

    Sebelumnya, pesawat dengan jenis yang sama juga telah dipakai TNI AU sebagai pesawat latih tempur. Pesawat T50i Golden Eagle yang sudah ada ditempatkan di Skuadron Udara 15 Tempur di Lanud Iswahjudi, Jawa Tengah.

    Saat I Nyoman ditanya ANTARA terkait penempatan pesawat T-50i yang baru ini, I Nyoman belum bisa menjelaskan dengan rinci.

    Sebelumnya, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi sempat meninjau enam unit pesawat T-50i di Korean Aerospace Industries (KAI), Sacheon, Korea Selatan, Senin (29/9).

    Dalam kunjungan tersebut, Tedi dan delegasi disambut Senior Executive Vice President KAI, Jae-Byoung Cha.

    Pihak KAI lalu memberikan penjelasan terkait program produksi enam unit pesawat T-50i beberapa fasilitas perawatan pesawat yang dimilik KAI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta bangunan pesantren diaudit imbas musibah Sidoarjo

    Anggota DPR minta bangunan pesantren diaudit imbas musibah Sidoarjo

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengaudit bangunan pesantren-pesantren secara menyeluruh, imbas adanya musibah bangunan roboh di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Menurut dia, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah, perlu segera melakukan langkah-langkah mitigasi bencana di lingkungan pondok pesantren.

    “Hal ini mencakup audit kelayakan bangunan asrama secara menyeluruh, penerapan standar keamanan bangunan yang ketat,” kata Dini di Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, menurut dia, harus ada pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi santri maupun pengelola pesantren guna meminimalisir jatuhnya korban bila terjadi suatu peristiwa.

    Dia mengatakan peristiwa robohnya bangunan itu menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa keselamatan para santri harus menjadi prioritas utama. Pasalnya banyak pondok pesantren dan sekolah berasrama yang juga berada di wilayah rawan bencana.

    Dia pun menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam kepada para santri, keluarga korban, serta seluruh pengurus pesantren, atas musibah yang menelan korban jiwa tersebut.

    Melalui langkah-langkah konkret yang diusulkannya, dia berharap tragedi serupa tidak lagi terulang dan pesantren dapat menjadi tempat belajar yang aman serta nyaman bagi para santri.

    “Serta memberi jaminan keselamatan bagi para orang tua santri,” katanya.

    Sebelumnya, Bangunan pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin sore ketika ratusan santri tengah melaksanakan shalat berjamaah di mushalla di lantai bawah.

    “Informasi dari laporan yang didapatkan petugas (bagaimana) kejadian ini bermula,” kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso di Jakarta, Senin (29/9) malam.

    Basarnas di Jawa Timur menerima laporan insiden terjadi sekitar pukul 15.35 WIB saat kegiatan pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.