Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • TNI jelaskan insiden bendera robek saat dikibarkan di Monas

    TNI jelaskan insiden bendera robek saat dikibarkan di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10).

    Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan.

    “Pada saat kemarin kan, angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus,” kata Freddy saat ditemui awak media di halaman Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

    Karena peristiwa itu, pihak TNI melakukan evaluasi dan menggantinya dengan bendera yang lebih kuat. Alhasil bendera tersebut berkibar dengan sempurna di Monas saat gladi bersih hari ini.

    “Sehingga Alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, Merah Putih berkibar,” jelas Freddy.

    Freddy berharap seluruh rangkaian acara dari mulai upacara, pengibaran bendera, simulasi tempur hingga defile berjalan dengan lancar padai hari H nanti.

    Untuk diketahui, TNI akan menggelar acara perayaan HUT Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Dalam acara tersebut, TNI akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) darat, laut dan udara.

    TNI juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

    Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT sebut dukungan keluarga pacu semangat mitra deradikalisasi

    BNPT sebut dukungan keluarga pacu semangat mitra deradikalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan penguatan dukungan moral dan psikologis dari keluarga memacu semangat mitra deradikalisasi dalam mengikuti seluruh proses pembinaan.

    Pada Kegiatan Pelibatan Keluarga dalam rangka Penguatan Program Deradikalisasi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/9), Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal Polisi Iwan Ristiyanto mengatakan deradikalisasi tidak hanya berhasil melalui pendekatan struktural dan kelembagaan, tetapi dibutuhkan pula peran serta keluarga sebagai benteng kasih sayang ⁠untuk mendorong keberhasilan proses reintegrasi sosial.

    “Keluarga merupakan suatu komunitas yang menjadi tempat pertama dan terakhir bagi tiap individu untuk memaknai kehidupan,” ujar Brigjen Pol. Iwan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Oleh karena itu, dirinya berharap momentum kegiatan pelibatan keluarga yang diselenggarakan bisa menjadi ruang bagi kebersamaan, meningkatkan cinta kasih, saling memahami, dan menumbuhkan harapan baru untuk memicu semangat mitra deradikalisasi mengikuti proses pembinaan.

    Adapun mitra deradikalisasi bisa merupakan mantan narapidana terorisme, individu yang pernah terpapar radikalisme, atau siapa pun, yang mengalami perubahan pemikiran dan perilaku menuju arah yang lebih positif.

    Untuk itu, Iwan menuturkan filosofi “Buku itu kembali putih, mari kita tulis dengan tinta emas untuk ke depan”, yang bermakna upaya mendorong mitra deradikalisasi dan keluarga untuk merajut masa depan yang lebih baik.

    Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Kelas II B Sentul Iswandi menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BNPT dalam melakukan pembinaan terhadap mitra deradikalisasi.

    “Ke depannya, kami akan selalu menjalin kerja sama dengan BNPT karena BNPT membantu kami dalam pembinaan sebab terorisme ini membutuhkan pembinaan khusus,” tutur Iswandi dalam kesempatan yang sama.

    BNPT terus berupaya melakukan penguatan deradikalisasi dengan berfokus pada pendekatan kekeluargaan dan dukungan moral untuk memastikan keberhasilan proses reintegrasi sosial mitra deradikalisasi.

    Adapun reintegrasi sosial yang didukung penuh oleh keluarga dinilai akan meminimalisir risiko pengulangan tindak pidana dan menghadirkan anggota masyarakat yang lebih stabil dan siap berkontribusi.

    Acara yang bertemakan Keluarga Penuh Cinta, untuk Indonesia Tercinta tersebut juga diisi dengan pembinaan keagamaan, konseling keluarga, dan penyuluhan ketahanan keluarga.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TII ingatkan revisi UU Pemilu dilakukan dengan proses legislasi baik

    TII ingatkan revisi UU Pemilu dilakukan dengan proses legislasi baik

    “Kualitas suatu kebijakan publik dapat dilihat dari bagaimana proses legislasi itu dijalankan. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu seharusnya menjadi contoh bagaimana DPR menjalankan proses legislasi yang ideal, yakni dengan mengedepankan transparansi,

    Jakarta (ANTARA) – The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) mengingatkan revisi Undang-Undang Pemilu harus dilakukan dengan proses legislasi yang baik, mengingat besarnya dampak dari undang-undang tersebut.

    Research Associate TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh hanya dipandang sebagai ajang kompromi politik jangka pendek, tetapi harus dilihat sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

    “Kualitas suatu kebijakan publik dapat dilihat dari bagaimana proses legislasi itu dijalankan. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu seharusnya menjadi contoh bagaimana DPR menjalankan proses legislasi yang ideal, yakni dengan mengedepankan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta berbasis pada data dan kajian akademik,” katanya.

    Menurut dia, revisi Undang-Undang Pemilu harus dipandang sebagai upaya memperkuat demokrasi Indonesia, alih-alih terjebak pada kepentingan politik jangka pendek partai-partai politik di parlemen.

    DPR, imbuh dia, perlu membuka ruang partisipasi masyarakat, bersikap transparan dalam pembahasan, serta menggunakan kajian akademik dan evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan.

    Selain itu, proses yang transparan dan inklusif juga dinilai penting agar hasil revisi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah di mata publik. Arfianto menyebut tanpa proses yang terbuka, publik akan sulit menerima hasil revisi, legitimasi dan hasil pemilu justru dipertanyakan.

    Dikatakannya pula, revisi Undang-Undang Pemilu seharusnya diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, revisi perlu memberi kepastian hukum agar penyelenggara pemilu tidak terus-menerus menghadapi perubahan aturan di tengah jalan.

    Di samping itu, revisi harus mampu memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar tetap independen, berintegritas, dan mampu menyelenggarakan pemilu yang adil.

    Lebih jauh Arfianto mengatakan, desain sistem pemilu yang dihasilkan dari revisi ini juga harus mendorong representasi politik yang inklusif. Pemilu harus bisa diakses secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok minoritas.

    “Jika desain pemilu inklusif, adil, dan transparan, maka legitimasi hasil pemilu akan kuat. Tetapi jika aturan hanya dibuat untuk kepentingan segelintir pihak, demokrasi justru akan semakin tergerus,” ujarnya.

    Bagi dia, kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan ditentukan oleh kualitas proses legislasi revisi Undang-Undang Pemilu. Untuk itu, DPR diminta menempatkan kepentingan rakyat dan demokrasi di atas kepentingan partai politik.

    “DPR benar-benar menjalankan revisi UU Pemilu dengan transparan, inklusif, akuntabel, dan berbasis pada data, maka revisi ini dapat memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia. Namun, jika prosesnya dilakukan dengan cara yang salah, justru akan memperlemah kepercayaan publik dan merugikan masa depan demokrasi kita,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam komitmen melindungi hak berdemokrasi masyarakat

    Kemenko Polkam komitmen melindungi hak berdemokrasi masyarakat

    Kota Malang di tengah aksi demonstrasi serentak yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025, kondisi stabilitas di wilayah Malang dinilai masih aman dan terkendali

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen memberikan perlindungan penuh terhadap hak berdemokrasi seluruh masyarakat, sebagaimana penekanan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemenko Polkam memastikan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menggunakan hak berdemokrasi, berserikat, berkumpul, berekspresi. Ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Presiden,” kata Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Arudji Anwar di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

    Dia menyatakan bahwa negara telah menjamin kebebasan berdemokrasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Namun, dalam proses berjalannya hak berdemokrasi, baik dalam bentuk penyampaian pendapatan, berserikat, maupun berekspresi harus tetap dibarengi dengan upaya bersama dalam menjaga stabilitas nasional.

    Maka dari itu, untuk memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana semestinya, pihaknya pun turut menyelenggarakan agenda safari ke beberapa daerah, seperti Makassar dan Kota Malang.

    Dari pantauan yang telah dilakukan, Kemenko Polkam menyimpulkan bahwa Kota Malang di tengah aksi demonstrasi serentak yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025, kondisi stabilitas di wilayah Malang dinilai masih aman dan terkendali.

    “Dan Jawa Timur, khususnya Malang menjadi barometer,” ucapnya.

    Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan untuk menyebarluaskan informasi valid kepada setiap warga negara.

    “Itu yang kami lakukan dengan membina, juga pada ormas untuk penyampaian hal hal yang kami rencanakan atau sampaikan,” ujar dia.

    Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto mengatakan pasca aksi kerusuhan saat demonstrasi beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi telah melakukan serangkaian evaluasi.

    Salah satu bentuk evaluasi, yakni dengan menggencarkan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan mulai tingkat pendidikan sekolah dasar, perguruan tinggi, sampai pondok pesantren.

    “Ini untuk mencegah dan merangkul, mari dijaga (stabilitas) Indonesia termasuk bijak menggunakan sosial media,” ucapnya.

    Terkait upaya pelibatan organisasi masyarakat di dalam penguatan kondisivitas wilayah, Eddy menyebut hal itu menjadi langkah yang relevan.

    “Ini sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk mengajak organisasi masyarakat menjaga lingkungan agar nyaman dan kondusif sehingga pembangunan dan perekonomian berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Pengesahan UU Kepariwisataan perkuat kebijakan nasional

    Komisi VII: Pengesahan UU Kepariwisataan perkuat kebijakan nasional

    “Pariwisata adalah mesin pertumbuhan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang tentang Kepariwisataan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan nasional agar pariwisata Indonesia bisa bersaing di tingkat global.

    Dia mengatakan pariwisata terbukti menjadi sektor strategis yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, kata dia, pada 2019 devisa pariwisata Indonesia mengalahkan migas, mineral, dan batubara.

    “Pariwisata adalah mesin pertumbuhan ekonomi,” kata Lamhot di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, RUU Kepariwisataan yang disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis ini, menurut dia, memiliki penekanan pada pemerataan pembangunan pariwisata, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan promosi di kancah internasional.

    Berdasarkan data UN Tourism dan World Travel Tourism Council (WTTC) pada 2024, menurut dia, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 1,5 miliar kunjungan, setara kondisi normal sebelum pandemi. Pendapatan global dari sektor pariwisata mencapai 2 triliun dolar AS, naik 14 persen dibanding 2019.

    Indonesia, kata dia, mencatat devisa pariwisata sebesar 16,71 miliar dolar AS pada 2024, tetapi 44 persen di antaranya masih terkonsentrasi di Bali. Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan belum meratanya pengembangan pariwisata di Indonesia.

    “Pemerintah sudah menetapkan lima destinasi super prioritas, seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Raja Ampat. Tapi peran Badan Otorita Pariwisata di sana harus diperkuat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas, tidak hanya Bali,” katanya.

    Untuk itu, dia pun mendorong pemerintah meningkatkan anggaran promosi pariwisata baik melalui platform digital maupun pameran internasional. Menurut dia, diaspora Indonesia di luar negeri juga bisa dilibatkan sebagai duta promosi.

    “Keberhasilan pariwisata Indonesia ditentukan oleh kemampuan mengelola kelestarian alam dan budaya, penguatan kelembagaan, SDM berkualitas, serta partisipasi aktif masyarakat,” katanya.

    Dengan begitu, dia pun menyatakan setuju terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU Kepariwisataan untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI.

    “Semoga sektor pariwisata benar-benar menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

    Keputusan persetujuan RUU Kepariwisataan itu dilakukan pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco yang dijawab setuju oleh para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Perusahaan sawit wajib jalankan aturan dalam kegiatannya

    Anggota DPR: Perusahaan sawit wajib jalankan aturan dalam kegiatannya

    pemerintah saat ini sedang berupaya menghidupkan perekonomian rakyat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa, namun cita-cita tersebut sulit tercapai apabila perusahaan tidak patuh pada regulasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Soedeson Tandra menegaskan perusahaan sawit wajib menjalankan aturan dalam kegiatannya dan jangan sampai merampas hak rakyat.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Rabu (1/10), ia menyebutkan kewajiban perusahaan, termasuk perusahaan sawit, sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya mengenai setiap perusahaan perkebunan yang wajib menyerahkan 20 persen lahan plasma untuk masyarakat.

    “Kalau sampai perusahaan menanam di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) itu bukan hanya melanggar aturan, tetapi sama saja merampok uang rakyat dan uang negara,” ucap Soedeson, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Kamis.

    Adapun RDPU Komisi III DPR dilakukan bersama masyarakat Desa Teluk Bayur, Desa Pelanjau Jaya, dan Desa Suka Karya, kembali menyoroti praktik perusahaan sawit yang diduga merugikan masyarakat adat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

    Menanggapi berbagai pokok masalah yang disampaikan oleh DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) RDPU, ia mengatakan pemerintah saat ini sedang berupaya menghidupkan perekonomian rakyat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa, namun cita-cita tersebut sulit tercapai apabila perusahaan tidak patuh pada regulasi.

    Dia menekankan perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air seharusnya tunduk pada hukum dan aturan pemerintah.

    “Kalau mereka tidak patuh, itu sama saja menghina bangsa ini. Kita tidak boleh biarkan rakyat terus diperlakukan tidak adil,” ujarnya.

    Maka dari itu, Soedeson mendukung langkah Panja Mafia Tanah Komisi III DPR untuk segera memanggil direksi PT Prakarsa Tani Sejati (PTS), PT Budidaya Agro Lestari (BAL), dan PT Sandika Nata Palma (SNP), bersama Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalimantan Barat dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Ketapang.

    Menurutnya, perjuangan masyarakat tiga desa yang bersatu melawan kesewenang-wenangan perusahaan merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan agraria di Indonesia.

    Bersama masyarakat Desa Suka Karya, Teluk Bayur, Pelanjau Jaya, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dalam agenda RDPU, hadir pula perwakilan mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional (UPN), dan Universitas Atmajaya.

    Perwakilan dari Unpam, Irwansyah menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengadvokasi masyarakat yang terganggu berbagai hak konstitusinya.

    Dia mengungkapkan masyarakat pada ketiga desa tersebut sudah puluhan tahun hidup dengan kekhawatiran karena lahan adat mereka dengan luas ribuan hektare sampai hari ini dieksploitasi oleh perusahaan yang melanggar batas-batas pada HGU yang diterbitkan.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan UPN, Joxin menyatakan pendampingan tersebut bentuk solidaritas mahasiswa sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk turun langsung kepada masyarakat.

    Bagi pihaknya, perjuangan masyarakat selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Hal ini tentunya merupakan landasan utama yang menggariskan arah pembangunan nasional demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Joxin.

    Ia pun menegaskan kembali bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, dikuasai negara, dan wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir oligarki maupun korporasi asing.

    Oleh karenanya, kata dia, Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi suatu kepastian dalam pelaksanaan yang konkret sebagai semangat keadilan sosial sesuai amanat pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo jadi inspektur upacara perayaan HUT TNI di Monas

    Prabowo jadi inspektur upacara perayaan HUT TNI di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

    Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    “Bapak Presiden selaku Inspektur Upacara, didampingi Bapak Wapres RI,” kata Freddy.

    Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, beberapa pejabat setingkat kementerian, kepala badan, Kapolri hingga eks pejabat tinggi TNI juga akan hadir dalam acara tersebut.

    Freddy melanjutkan, sejauh ini pihaknya telah mematangkan persiapan dari segi pengamanan, pameran alutsista hingga penampilan ilustrasi tempur untuk mensukseskan perayaan HUT TNI nanti.

    Terkhusus untuk penampilan parade alutsista dan simulasi tempur, Freddy memastikan pihaknya telah menggelar latihan berulang kali agar pasukannya bisa tampil maksimal di depan Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat.

    “Kesiapan pelaksana HUT sudah 90 persen, latihan terus dilaksanakan agar acara berjalan efektif, meriah dengan keamanan menjadi prioritas utama mengingat unjuk kemampuan personel dan material ini menyuguhkan aksi aksi heroik, dengan melibatkan banyak sekali alutsista,” jelas Freddy.

    Bahkan sejak akhir September 2025 hingga saat ini, tambah Freddy, para prajurit dan ribuan alutsista masih menggelar gladi kotor di Silang Monas, Jakarta Pusat.

    Dengan ragam persiapan tersebut, Freddy berharap perayaan HUT TNI tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkopolkam: MBG di Bandung layak jadi percontohan nasional

    Kemenkopolkam: MBG di Bandung layak jadi percontohan nasional

    Kabupaten Bandung siap mendukung dan menyukseskan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo

    Kabupaten Bandung (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung layak dijadikan percontohan tingkat nasional.

    “Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang seharusnya menjadi acuan bagi daerah lain dalam implementasi program strategis nasional, terutama MBG,” kata Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolkam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira di Kabupaten Bandung, Kamis.

    Menurut Oka, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari kepemimpinan dan komitmen kuat Bupati Dadang Supriatna yang mampu mengorkestrasi seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Ia menambahkan, Pemkab Bandung juga dinilai berhasil membangun kolaborasi lintas sektor sehingga pelaksanaan program strategis nasional berjalan lancar.

    Menurutnya, konsultasi dan evaluasi berkala dinilai menjadi kunci mengapa program strategis nasional khususnya MBG di Kabupaten Bandung berjalan cepat dan aman.

    “Langkah-langkah optimalisasi SOP dan penguatan teknis MBG yang sudah dilakukan Kabupaten Bandung bisa dijadikan contoh daerah lain. SOP teknis yang sudah berjalan coba dibuat tertulis agar bisa jadi rujukan,” kata Oka.

    Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Kemenkopolkam. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Bandung untuk mendukung program nasional tersebut.

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima kunjungan Kemenkopolkam. Kabupaten Bandung siap mendukung dan menyukseskan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo,” kata Dadang.

    Ia menargetkan 361 dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung beroperasi pada Desember 2025 dengan sasaran lebih dari 1,2 juta jiwa penerima manfaat, terutama anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

    Untuk menjamin kualitas, kata dia, setiap SPPG diwajibkan mengirimkan 20 relawan untuk mengikuti pelatihan khusus agar penyajian makanan higienis tetap terjaga.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pamerkan 1.047 alutsista saat perayaan HUT di Monas

    TNI pamerkan 1.047 alutsista saat perayaan HUT di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dalam acara perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

    “Jumlah alutsista adalah 1.047 yang tergelar dan terlibat demo,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Freddy menjelaskan, ribuan alutsista itu terdiri dari kendaraan taktis, kendaraan artileri, helikopter, pesawat tempur hingga pesawat angkut.

    Alutsista tersebut akan dipakai untuk parade hingga ragam penampilan simulasi tempur yang akan ditampilkan pada hari H.

    Freddy melanjutkan, pihaknya juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

    Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.

    Hingga saat ini, seluruh prajuritnya berikut ribuan alutsista TNI masih berada di silang Monas untuk menggelar latihan.

    Freddy berharap seluruh latihan dan gladi yang sudah berlangsung sejak bulan lalu dapat membuahkan hasil penampilan terbaik pada hari H nanti.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam XIV/HSN terima Satgas purna tugas di perbatasan

    Pangdam XIV/HSN terima Satgas purna tugas di perbatasan

    Selama melaksanakan tugas operasi, Satgas Yonzipur 8/SMG berhasil menorehkan berbagai prestasi, antara lain menangkap 89 orang Pekerja Migran Ilegal (PMI), menyita 21 pucuk senjata rakitan, …

    Makassar (ANTARA) – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno memimpin penerimaan Satgas Yonzipur 8/Sakti Mandra Guna (SMG) yang purna tugas operasi pengamanan di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara TA. 2024-2025.

    “Penerimaan satgas ini ditandai dengan upacara penerimaan di Dermaga Layang, Kodaeral VI, Kota Makassar sebagai bentuk apresiasi kepada prajurit yang telah menjalankan tugas negara,” kata Pangdam di Makassar, Kamis.

    Pangdam dengan penuh rasa bangga menyampaikan selamat datang kepada 350 prajurit Satgas Yonzipur 8/SMG yang telah menyelesaikan penugasan selama 13 bulan di perbatasan RI-Malaysia.

    Selain itu, Pangdam juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta prestasi yang telah ditorehkan selama melaksanakan tugas negara.

    “Keberhasilan yang kalian raih merupakan bukti nyata pengabdian dan profesionalisme prajurit Hasanuddin. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan selama bertugas di wilayah perbatasan,” ujar Pangdam.

    Selama melaksanakan tugas operasi, Satgas Yonzipur 8/SMG berhasil menorehkan berbagai prestasi, antara lain menangkap 89 orang Pekerja Migran Ilegal (PMI), menyita 21 pucuk senjata rakitan, menggagalkan peredaran 11 paket sabu-sabu, penyelundupan 6.177 botol minuman keras, 94 liter miras oplosan, 472 paket sembako ilegal, 58 slop rokok ilegal, serta menggagalkan aktivitas penambangan emas ilegal.

    Tidak hanya itu, Satgas juga melaksanakan patroli di 3.301 patok perbatasan Indonesia-Malaysia, membangun tempat produksi garam gunung Krayan, pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI), serta pembangunan tugu perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

    Mengakhiri amanatnya, Pangdam menegaskan bahwa pengalaman penugasan adalah kebanggaan sekaligus bekal berharga bagi setiap prajurit untuk menghadapi dinamika tantangan tugas ke depan.

    “Setelah kembali ke Home Base, segera beradaptasi dengan lingkungan satuan, laksanakan pembinaan satuan sesuai program, serta jauhi sifat angkuh dan arogan. Jadilah prajurit yang rendah hati namun tetap menjunjung tinggi kehormatan,” imbau Pangdam.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.