Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik

    Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Basuki, selepas pertemuan itu, menjelaskan dirinya melaporkan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    “Pada kesempatan ini, saya melaporkan status dan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026—2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Basuki di Jakarta, Jumat.

    Basuki melanjutkan dirinya optimistis IKN dapat segera menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif.

    “Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimistis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam Perpres No. 79/2025 disebutkan: “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028”.

    IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik manakala seluruh kompleks pembangunan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung dan dapat mendukung operasional masing-masing lembaga.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat bersama sejumlah jajarannya termasuk Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, pada 21 Januari 2025, telah memasang target IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam rapat yang sama, Presiden juga telah menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Kemudian, Presiden Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut sebesar Rp48,8 triliun.

    Kepala OIKN, selepas rapat, menjelaskan pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN.

    “(Itu semua, red.) termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana, dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL pamerkan alutsista baru kapal selam tanpa awak 

    TNI AL pamerkan alutsista baru kapal selam tanpa awak 

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut memamerkan alat utama sistem senjata (alutsista) baru kapal selam tanpa awak atau autonomous saat gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kapal selam autonomous itu dipamerkan bersamaan dengan barisan alutsista milik TNI saat defile di halaman Monas.

    Kapal selam buatan dalam negeri itu memiliki identitas KSOT-008 dengan logo PT PAL.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa kapal selam tanpa awak tersebut merupakan salah satu alutsista baru yang dipamerkan saat defile.

    “Ada beberapa yang sudah berada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita, ada kapal selam autonomous,” jelas Freddy.

    Freddy melanjutkan sebenarnya TNI juga telah memiliki alutsista baru selain kapal selam tanpa awak, seperti pesawat T-50 i asal Korea Selatan dan KRI Belati-622.

    Namun, alutsista tersebut tidak bisa dihadirkan karena T-50 i baru akan datang pada November 2025 dan KRI Belati-622 sudah diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beberapa waktu lalu.

    Freddy yakin kehadiran kapal selam tanpa awak dan ratusan alutsista lain akan tetap meramaikan jalannya acara HUT ke-80 TNI yang digelar Minggu (5/10) mendatang.

    TNI dijadwalkan menggelar acara perayaan HUT Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Dalam acara tersebut, TNI akan memamerkan sekitar 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) darat, laut dan udara.

    TNI juga akan mengerahkan 133.480 personel yang terdiri atas prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

    Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Jayapura mellantik Yusuf Yambe Yabdi sebagai Plt Sekda

    Bupati Jayapura mellantik Yusuf Yambe Yabdi sebagai Plt Sekda

    Sentani (ANTARA) – Bupati Jayapura, Papua Yunus Wonda melantik Yusuf Yambe Yabdi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura menggantikan Plt sekda sebelumnya Abdul Rahman Basri, Jumat.

    Pelantikan Yusuf Yambe Yabdi sebagai Plt Sekda Kabupaten Jayapura berdasarkan Nomor Surat Keputusan (SK) 800. 1.3.3-78.

    Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Jumat, mengatakan pengisian jabatan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah agar berjalan lebih baik.

    “Pelantikan Plt Sekda Kabupaten Jayapura guna mengisi kekosongan jabatan sementara sambil menunggu proses seleksi sekda definitif,” katanya.

    Menurut Wonda, pihaknya berharap agar Plt Sekda Kabupaten Jayapura yang baru dilantik dapat membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah ini.

    “Kami meminta agar Plt Sekda memastikan seluruh jajaran birokrasi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas,” katanya lagi.

    Dia menjelaskan dengan semangat dan komitmen dalam melayani masyarakat pihaknya meyakini tata kelola pemerintahan akan lebih baik yang berdampak pada kesejahteraan warga.

    “Tengah demikian seluruh pegawai harus terus berinovasi dan juga berani menghadapi tantangan terutama dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi kerja,” katanya lagi.

    Dia menambahkan Plt Sekda Kabupaten Jayapura agar lebih inovatif dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Jatim: Pendataan korban Al Khoziny dibagi tiga klaster

    Kapolda Jatim: Pendataan korban Al Khoziny dibagi tiga klaster

    “Tahapan kemarin di awal adalah kita mengutamakan pertolongan kepada korban dulu. Sambil pendataan,”

    Surabaya (ANTARA) – Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto menyebut pendataan korban ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, dibagi ke dalam tiga klaster yaitu santri, pengurus pesantren, dan pekerja pembangunan.

    “Kemudian dari perkembangan yang kita lihat dari pendataan. Penghuni di sana yang kemudian dimasukkan datanya di posko. Kan kita bagi dalam tiga klaster yang pertama adalah jumlah santrinya. Ke-2 adalah pengurus pesantren yang ke-3 adalah pekerja. Yang melakukan pembangunan pesantren itu,” kata Nanang di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat.

    Menurutnya, pengelompokan tersebut penting agar petugas mudah melacak keberadaan penghuni yang sebelumnya tercatat berada di lingkungan pesantren saat bangunan runtuh.

    Dari hasil pendataan awal, sebagian besar baru mencakup santri dan pengurus, sedangkan pekerja masih terus diidentifikasi.

    Ia menegaskan meski pendataan dilakukan, prioritas utama sejak awal tetap pada penyelamatan korban.

    “Tahapan kemarin di awal adalah kita mengutamakan pertolongan kepada korban dulu. Sambil pendataan,” ujarnya.

    Nanang menambahkan setelah masa golden time berakhir, proses evakuasi difokuskan pada pembersihan material. Tim gabungan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), serta relawan terus dikerahkan untuk mempercepat pencarian korban.

    “Supaya tidak ada terganggu dengan melihat dari kemungkinan jumlah yang ada, kita pusatkan di sini di Rumah Sakit Bhayangkara, dan ini sudah kita persiapkan mulai dari peralatan dan kemudian dari tim medisnya,” tambah Kapolda.

    Jenderal bintang dua itu menyebut hingga kini masih ada sekitar 58 orang yang belum diketahui keberadaannya pasca ambruknya musala ponpes tersebut.

    “Kemarin terdata, masih ada 58 kalau enggak salah yang belum diketahui keberadaannya. Dan ini pun juga bertahap menemukan kurang lebih ada berapa dari lima ya, ada tambahan lima,” katanya.

    Ia mengatakan proses identifikasi terus dilakukan. Lima jenazah yang baru ditemukan kini berada di RS Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan identifikasi melalui data biometrik, DNA, hingga barang pribadi korban.

    “Pendataan-pendataan awal yang dari data yang dari Dukcapil di sini. Kan dari mungkin dari titik jari kemudian dari retina mata dari darah, DNA, properti baju yang dipakai ini semuanya sedang kita identifikasi,” ujarnya.

    Menurutnya, identifikasi ini penting agar keluarga korban bisa segera mengetahui kejelasan anggota keluarganya yang masih ditunggu.

    Kapolda juga memastikan seluruh proses dilakukan transparan melalui posko pendataan yang bisa diakses media.

    “Apapun yang terjadi ya harus kita terima dengan kondisi kecelakaan seperti ini dan ini mungkin pembelajaran semua. Di dalam kegiatan proses pembangunan apapun itu memang harus sesuai dengan spek-nya dan ada perizinan supaya tidak terjadi ini,” ucapnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dukung kerja sama pendidikan dokter spesialis dengan RSUD

    Mendagri dukung kerja sama pendidikan dokter spesialis dengan RSUD

    “Ini akan di-followup dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Dukungan tersebut disampaikan Mendagri saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta.

    Pertemuan tersebut juga membahas perlunya kebijakan penghapusan biaya yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis yang sedang magang. Beban biaya tersebut dinilai cukup memberatkan, sehingga penghapusannya akan mendukung kualitas layanan rumah sakit.

    Tito mengatakan pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Mendagri yang akan menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan hasil pertemuan tersebut

    “Ini akan di-followup dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    PPDS merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dihadirkan pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

    Dalam pelaksanaannya, PPDS dilakukan di fakultas kedokteran perguruan tinggi yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan termasuk RSUD. Hingga saat ini, tercatat sejumlah RSUD telah menandatangani perjanjian sebagai rumah sakit pendidikan bersama Kemendiktisaintek melalui sejumlah perguruan tinggi.

    Kerja sama tersebut difasilitasi Kementerian Kesehatan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda).

    Mendagri menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Mendiktisaintek menyampaikan dua usulan penting. Pertama, perlunya memastikan RSUD dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri.

    Menanggapi hal ini, Mendagri menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.

    Usulan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas RSUD Jayapura agar mampu memberikan kenyamanan kerja bagi para dokter, termasuk dokter spesialis hasil PPDS. Menurut Mendagri, perbaikan tersebut penting dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

    Mendagri juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua. Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dinilai penting untuk memperkuat kesempatan masyarakat Papua dalam memperoleh pendidikan tinggi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Jatim imbau warga tidak rusak TKP ambruknya Ponpes Al Khoziny

    Polda Jatim imbau warga tidak rusak TKP ambruknya Ponpes Al Khoziny

    “Artinya kasih kesempatan kami, ini korban yang sudah meninggal bukan korban hidup ya, itu jangan sampai di sana ada teman-teman kita yang nanti ada barang apa disingkirkan, dipisahkan dari tempatnya,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengimbau warga tidak merusak tempat kejadian perkara (TKP) ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, agar proses identifikasi korban berjalan cepat dan akurat.

    “Artinya kasih kesempatan kami, ini korban yang sudah meninggal bukan korban hidup ya, itu jangan sampai di sana ada teman-teman kita yang nanti ada barang apa disingkirkan, dipisahkan dari tempatnya,” kata Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim Komisaris Besar Polisi M Khusnan di Surabaya, Jumat.

    Menurut Khusnan, setiap jenazah maupun barang di sekitar lokasi akan difoto, diberi label, dan dimasukkan ke dalam kantong khusus. Hal itu merupakan fase awal identifikasi sesuai standar internasional Disaster Victim Identification (DVI) yang tidak boleh terganggu.

    Oleh sebab itu, masyarakat diimbau tidak berkerumun atau masuk ke area reruntuhan karena kebiasaan warga mendekati lokasi bencana justru berpotensi merusak TKP.

    “Kalau nanti teman-teman tidak siarkan gerudukan (datang bersama) ke sana kan rusak itu orang TKP. Kan banyak itu, kalau di Indonesia itu luar biasa. Sosialisnya luar biasa, sosialis semuanya,” ujarnya.

    Ia menegaskan hanya pihak berwenang yang diperbolehkan masuk ke area TKP. Garis polisi sudah dipasang untuk membatasi akses serta menjaga keutuhan bukti.

    “Artinya kalau yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk di area itu. Ya harus begitu, oleh sebab itu ada polis lain kan, aturannya kan,” kata Khusnan.

    Dalam tragedi ambruknya musala Ponpes Al Khoziny ini, puluhan santri menjadi korban.

    Proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dilakukan oleh tim DVI Polri dibantu dokter forensik serta tenaga ahli lintas instansi. Hingga Jumat pukul 13.56 WIB, tercatat sembilan korban meninggal.

    Lima jenazah sudah diserahkan kepada keluarga, sementara empat lainnya masih dalam proses identifikasi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    “Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok, tak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas melalui platform digital tersebut.

    Dia menilai bahwa saat ini aplikasi telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal.

    “Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, dia tetap mendukung langkah tegas pemerintah dalam menegakkan regulasi dan menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan sesuai dengan hukum nasional, terkait dugaan monetisasi fitur live streaming di aplikasi itu yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online.

    Dia pun mengharapkan agar TikTok bersikap kooperatif dan transparan dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk memberikan akses data yang diminta oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

    “Ketidakpatuhan terhadap permintaan data, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan digital Indonesia,” katanya.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa seluruh platform digital asing maupun lokal wajib tunduk pada hukum nasional dan bertanggung jawab atas konten serta aktivitas yang terjadi di dalam sistem mereka.

    “Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendorong agar regulasi digital di Indonesia semakin kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok atas ketidakpatuhan platform tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring, Kemkomdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI sebut gladi bersih acara HUT hari ini berjalan lancar

    TNI sebut gladi bersih acara HUT hari ini berjalan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan gladi bersih hari ini berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan.

    “Alhamdulillah sudah berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan yang direncanakan,” kata Freddy saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

    Freddy menjelaskan seluruh rangkaian acara dari mulai upacara, simulasi tempur di darat dan udara, hingga defile alutsista sudah berjalan dengan baik.

    Tidak hanya itu, tim penerjun dari pasukan khusus juga berhasil melakoni misinya yakni mendarat di titik yang telah ditentukan.

    Dari aksi simulasi tempur dan terjun bebas, prajuritnya langsung melakoni defile dari berbagai korps dan pameran alutsista.

    Freddy menyatakan pihaknya juga bersyukur cuaca hari ini sangat cerah sehingga mendukung untuk digelarnya gladi bersih.

    Dengan matangnya gladi bersih hari ini, Freddy berharap pasukannya dapat menyajikan penampilan yang sempurna pada acara puncak nanti.

    Untuk diketahui, TNI akan menggelar acara perayaan HUT Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Dalam acara tersebut, TNI akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) darat, laut dan udara.

    TNI juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

    Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan peran penting pemda dalam program PSEL

    Mendagri tegaskan peran penting pemda dalam program PSEL

    program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh Pemda, karena program ini selain akan membantu Pemda dalam mengurangi sampah, juga menghasilkan energi listrik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (pemda) memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), diantaranya menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.

    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk collection system, mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Ia menjelaskan, saat sampah yang telah terkumpul tersebut ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.

    Dalam konteks itu, Pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kebijakan itu.

    Mendagri menyebutkan, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh Pemda, karena program ini selain akan membantu Pemda dalam mengurangi sampah, juga menghasilkan energi listrik.

    “Nah, ini adalah opportunity. Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah opportunity yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, guna mendukung suksesnya program PSEL, Mendagri bakal menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.

    Nantinya, mereka bakal memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah Pemda untuk mendukung PSEL.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia. Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.

    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R) oleh masyarakat. “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini sampah berkurang, sampai ke TPA itu sedikit,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI jelaskan insiden bendera robek saat dikibarkan di Monas

    TNI jelaskan insiden bendera robek saat dikibarkan di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10).

    Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan.

    “Pada saat kemarin kan, angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus,” kata Freddy saat ditemui awak media di halaman Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

    Karena peristiwa itu, pihak TNI melakukan evaluasi dan menggantinya dengan bendera yang lebih kuat. Alhasil bendera tersebut berkibar dengan sempurna di Monas saat gladi bersih hari ini.

    “Sehingga Alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, Merah Putih berkibar,” jelas Freddy.

    Freddy berharap seluruh rangkaian acara dari mulai upacara, pengibaran bendera, simulasi tempur hingga defile berjalan dengan lancar padai hari H nanti.

    Untuk diketahui, TNI akan menggelar acara perayaan HUT Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Dalam acara tersebut, TNI akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) darat, laut dan udara.

    TNI juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

    Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.