Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi XI minta Purbaya tak berpolemik dengan Bahlil soal elpiji 3 kg

    Komisi XI minta Purbaya tak berpolemik dengan Bahlil soal elpiji 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN.

    Menurut dia, semestinya kementerian yang kini dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa itu tidak terjebak dalam polemik hal-hal teknis.

    “Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (3/10) malam.

    Pernyataan Misbakhun itu sebagai respons untuk Menkeu Purbaya yang berpolemik dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal data subsidi dan harga elpiji (LPG) kemasan 3 kilogram.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan selama bertahun-tahun hingga kini ada masalah klasik yang selalu muncul, terutama pada subsidi energi, seperti elpiji 3 kilogram, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan tugas utama menteri keuangan sebagai bendahara umum negara ialah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    Adapun, soal aspek teknis seperti penetapan harga maupun distribusi subsidi, ucap dia, merupakan kewenangan kementerian teknis, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan hakikat subsidi ialah menjaga daya beli rakyat kecil dan memastikan kelompok rentan mendapat akses energi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, katanya, polemik antar kementerian tidak boleh menutupi tujuan utama kebijakan subsidi.

    “Jika distribusi subsidi elpiji 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” ujarnya.

    Misbakhun juga menyatakan bahwa basis data penerima manfaat subsidi energi akan masuk ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil kerja sama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan koordinasi dan pemutakhiran data secara konsisten.

    Ia menuturkan belanja subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 diproyeksikan meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

    Misbakhun pun mewanti-wanti soal pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola lebih baik yang akan sangat menentukan kredibilitas APBN dan kepercayaan publik.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, tetapi tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9) menyebut harga asli elpiji 3 kg senilai Rp42.750 per tabung. Menurut dia, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp30.000 per tabung sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750 per tabung.

    Namun, Menteri ESDM Bahlil menilai Purbaya salah membaca data. Bahlil menganggap Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru butuh penyesuaian.

    “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian,” ujar Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Pengukuhan HPWI guna gerakkan ekosistem pariwisata

    Komisi VII: Pengukuhan HPWI guna gerakkan ekosistem pariwisata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan pengukuhan Badan Koordinasi Nasional (BKN) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) menjadi titik awal untuk memajukan kepariwisataan Indonesia.

    “Sebuah momentum yang bisa dibilang gayung bersambut ini semoga menjadi titik awal yang baik untuk bersinergi dan memajukan kepariwisataan Indonesia,” kata Chusnunia yang juga Dewan Pengawas HPWI dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (3/10) malam.

    HPWI resmi dikukuhkan oleh Chusnunia pada Kamis (2/10), bertepatan dengan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) menjadi Undang-Undang.

    Lebih lanjut, ia menyoroti munculnya desa-desa yang memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih optimal.

    “Dari yang omzet jutaan ke omzet miliaran ini menjadi lompatan yang baik untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya .

    Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah.

    Menurut dia, pengembangan desa wisata perlu dilakukan dengan desa wisata terintegrasi.

    “Jangan desa wisata hanya menjadi tren. Ketika kolam renang maka semua ikut desa Wwisata dengan potensi kolam renang atau kolam air. Seharusnya, menjadi konsep desa wisata terintegrasi,” kata Erma yang juga duduk sebagai Dewan Pengawas HPWI itu.

    HPWI merupakan organisasi yang didirikan untuk turut serta dalam membangun peradaban bangsa melalui kepariwisataan.

    Di bawah pimpinan Eva Monalisa sebagai ketua Umum BKN HPWI, struktur yang telah dibentuk ditingkat nasional itu ke depan akan membentuk struktur ke tingkat provinsi, daerah hingga desa-desa.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai wujud nyata HPWI dalam berkontribusi menggerakkan pariwisata, sebagaimana tujuan lahirnya organisasi itu.

    HPWI hadir dengan tujuan sebagai organisasi yang akan ikut serta dalam menggerakkan ekosistem kepariwisataan Indonesia yang berkualitas, Inklusif, adaptif, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan terencana dengan memperhatikan aspek keseimbangan, pemberdayaan masyarakat pemajuan budaya, kelestarian lingkungan, penguatan perekonomian negara serta peningkatan perekonomian masyarakat.

    Selain itu, HPWI juga akan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar gerakan yang telah disusun, yakni edukatif, terintegrasi, berkelanjutan, kolaboratif, inovatif, dan inklusif.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI kunker ke Kaltara, soroti dana TKD hingga persoalan perbatasan

    DPR RI kunker ke Kaltara, soroti dana TKD hingga persoalan perbatasan

    ANTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Jumat (3/10). Kegiatan ini menyoroti beberapa permasalahan yang ada di Kaltara diantaranya yakni Transfer Ke Daerah (TKD), Konflik Agraria hingga persoalan di perbatasan Kaltara. (Cica Andriyani/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut inisiasi pembentukan satgas pengawasan pengemudi ojol

    Gubernur Sumut inisiasi pembentukan satgas pengawasan pengemudi ojol

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pelaksanaan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi bagi pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Sumut.

    “Kami minta ke satgas, tolong keluhan seperti ini diterbitkan rekomendasi ke pemprov (pemerintah provinsi,” ucap Bobby usai menerima Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS) bersama Aliansi Solidaritas Driver Medan (SDM) di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

    Gubernur meminta satgas membuat kajian atas keluhan pengemudi ojol menuntut keadilan sistem tarif dan perlindungan keselamatan kerja.

    Ia berjanji paling lambat sepekan usai satgas mengeluarkan rekomendasi untuk Gubernur, Pemprov Sumut akan menerbitkan regulasi.

    “Dalam waktu seminggu kami terima, kami akan keluarkan kebijakan untuk hasil dari rekomendasi tersebut,” kata Bobby.

    Menurutnya, hasil rekomendasi dari satgas ini bisa berupa peraturan gubernur atau kebijakan yang meringankan keluhan dari para pengemudi ojol.

    Pengemudi ojol berbagai platform, seperti Maxim, Shopee, Grab, Indrive, dan Gojek mengeluhkan praktik aplikator yang dianggap merugikan mereka.

    Mulai dari penerapan argo murah yang memicu perang tarif hingga belum ada kepastian hukum atas jaminan keselamatan dan perlindungan kerja.

    “Satgas itu nantinya diketuai oleh kepala Dinas Perhubungan bersama kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut,” tegas Bobby.

    Ketua Umum GODAMS Agam Zubir menegaskan pertemuan ini bertujuan mencari solusi konkret atas persoalan yang dihadapi oleh para pengemudi ojol di wilayah Sumut.

    “Harapannya setelah pertemuan ini bisa mencari satu formula atau solusi atas praktik kecurangan yang banyak merugikan ojol,” kata Agam.

    Pihaknya juga meminta segera pemberlakuan batas ambang atas dan bawah nilainya Rp2.000 sampai Rp 2.500 per kilometer sesuai aturan yang berlaku.

    Ia melanjutkan, pengemudi ojol berharap Pemprov Sumut bisa menjadi pelopor menyelamatkan nasib pekerja ojol yang kerap dieksploitasi oleh para aplikator.

    “Dipraktekkan sesuai aturan, sehingga tidak adalagi embel-embel mesti harus mengikuti berbagai macam program aplikator,” tegas Agam.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta perbanyak Sekolah Widyalaya buat serap lulusan kampus agama

    DPR minta perbanyak Sekolah Widyalaya buat serap lulusan kampus agama

    Denpasar (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana meminta pemerintah daerah di Bali perbanyak membentuk Sekolah Widyalaya atau satuan pendidikan formal bernuansa Hindu buat menyerap lebih banyak lulusan perguruan tinggi agama.

    “Kami sarankan membentuk Sekolah Widyalaya minimal tiap desa atau tiap kecamatan, ada TK, SD, SMP, karena selama ini yang menjadi kendala lemahnya serapan guru yang berbasis agama karena sekolah-sekolah seperti Widyalaya di Bali kecil sekali,” kata dia.

    Dalam reses Komisi VIII DPR RI di Denpasar, Jumat, itu Kariyasa yang juga dari dapil Bali menyayangkan sebagai daerah mayoritas Hindu justru sangat sedikit memiliki sekolah bernuansa Hindu setara madrasah.

    Padahal peluang membangun atau mengonversi sekolah swasta menjadi negeri Sekolah Widyalaya sangat tinggi.

    “Swasta kan kembang kempis juga untuk pembiayaan, maka dari itu kalau kita dorong nanti bisa di-negeri-kan beberapa sekolah yang ada, sehingga nanti bisa menerima tamatan guru-guru ataupun tenaga lain yang berbasis Hindu,” ujar Kariyasa.

    Untuk mendukung pemenuhan sumber daya manusia di Sekolah Widyalaya, Anggota DPR RI itu mendorong mulai dari mengubah STAHN Mpu Kuturan sebagai salah satu perguruan Hindu menjadi universitas seperti universitas Hindu lainnya.

    Dengan status ini maka kampus berbasis agama dapat bergerak lebih optimal dalam melahirkan lulusan-lulusan terbaik.

    “Kalau sekolah agama itu kalau hanya institut atau sekolah tinggi itu hanya seperti kolam atau waduk padahal semestinya kalau urusan sekolah agama itu harus seperti samudera, sehingga Pak Menteri Agama juga itu mendorong secepatnya dijadikan universitas,” kata dia.

    Kariyasa mengatakan dewan juga sudah berkomunikasi dengan Pemprov Bali agar dicarikan lahan untuk meningkatkan kapasitas kampus dan rencananya akan ada hibah di Gerokgak, Buleleng.

    “Tapi yang terpenting adalah kita tekankan Widyalaya ini, sekolah yang berbasis Hindu, dan juga banyak sekarang sekolah-sekolah yang bernuansa Hindu, nanti output kampus pasti banyak ada guru-guru agama, kalau tidak diterima nanti pekerjaan kan kasihan juga mereka, kuliah lama-lama dengan biaya yang besar tidak terserap,” ujar Kariyasa.

    Oleh karena itu dewan menilai dua institusi pendidikan di Bali ini sangat penting dan saling keterkaitan untuk menjaga kuantitas guru atau tenaga di bidang Agama Hindu serta untuk menjamin keberlangsungan profesinya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar donor darah serentak di 38 provinsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI dengan menggaungkan semangat Astacita yang menekankan pentingnya solidaritas nasional.

    Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan aksi sosial hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini menunjukkan kepedulian yang mampu menyatukan bangsa tanpa sekat wilayah bahkan lintas negara.

    “Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa,” kata Sultan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, aksi kemanusiaan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan terus tumbuh menjadi budaya sosial bagi masyarakat Indonesia.

    Adapun kegiatan donor darah dibagi dalam empat subwilayah DPD RI. Di antaranya Subwilayah Barat I yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, Subwilayah Barat II yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB.

    Kemudian Subwilayah Timur I yang meliputi Kalimantan dan sebagian Sulawesi, dan Subwilayah Timur II yang meliputi Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim menyebut aksi sosial ini untuk penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. Menurut dia, setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

    Selain itu, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung M Syazali berharap berharap aksi donor darah bisa menjadi budaya sosial yang berkelanjutan.

    “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat,” kata dia.

    Adapun selain donor darah, perayaan HUT Ke-21 DPD RI juga menggelar program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Dialog Kenegaraan, serta sejumlah agenda kebangsaan yang melibatkan senator dari seluruh Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan pendukung jaga Kantor Bupati Jayawijaya

    Ribuan pendukung jaga Kantor Bupati Jayawijaya

    Rabu, 10 September 2025 17:55 WIB

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere menampilkan Tari Etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/rwa.

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere bersiap menampilkan tari etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Bali minta bantuan sistem peringatan banjir lewat DPR

    Pemprov Bali minta bantuan sistem peringatan banjir lewat DPR

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengajukan permintaan bantuan sistem peringatan dini bencana banjir ke pemerintah pusat melalui DPR RI.

    Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dalam kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Denpasar, Jumat.

    “Mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa didukung paling tidak 4 hingga 5 sungai yang perlu sistem peringatan dini banjir,” kata dia.

    Selain pendeteksi banjir, melihat potensi bencana di Bali yang juga berisiko yaitu tsunami, BPBD Bali turut berharap dukungan berupa perbaikan pada sistem peringatan dini yang sudah dimiliki Bali.

    Meski sudah pernah terjadi sebanyak enam kali dengan jarak yang jauh, tetap saja menurutnya bencana tsunami berpotensi terulang, sedangkan alat yang ada saat ini kurang optimal melihat kebutuhan Bali dalam antisipasi bencana.

    “Kami sudah punya alat mungkin lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi tetap kurang optimal sistem peringatan dini tsunaminya karena kami punya tantangan industri pariwisata yang cepat berkembang, sehingga menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di zona berbahaya,” ujar Teja Bhusana.

    “Jadi aspirasi kami nanti mohon ada dukungan tentang sistem peringatan dini baik banjir maupun tsunami termasuk aspirasi bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap gelombang,” sambung Kalaksa BPBD Bali.

    Merespons itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjamin akan membawa usulan pengembangan sistem pendeteksi dini banjir ke pusat.

    “Ada 10 titik rawan untuk bencana, kami nanti akan diskusikan di pusat untuk mencegah korban, pencegahan dini tentu berupa alat, kami ingin mempercepat sehingga nanti Bali tetap kita jaga, ketangguhan masyarakat Bali perlu dijaga,” kata Marwan Dasopang.

    Komisi VIII DPR RI sendiri melihat beban pemerintah daerah sudah besar, meskipun anggaran Pemprov Bali sudah tinggi, dalam hal penyediaan sistem pendeteksi ini sudah semestinya ditanggung pemerintah pusat.

    Apalagi mitigasi kebencanaan merupakan program nasional, sehingga pemerintah pusat berkewajiban untuk bertanggung jawab.

    “Sekali pun dalam kategori anggaran Bali itu cukup besar bahkan kalau diberikan haknya semuanya Bali itu lebih sejahtera, tapi Bali banyak sekali tugasnya dukungan pemerintah pusat dibutuhkan, dinyatakan bahwa Indonesia ini pasar bencana, maka tidak terkecuali Bali, pemerintah pusat harus menyiapkan itu juga,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pokja PBB untuk Bisnis dan HAM apresiasi Prisma Kementerian HAM RI

    Pokja PBB untuk Bisnis dan HAM apresiasi Prisma Kementerian HAM RI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pichamon Yeophantong mengapresiasi sistem Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (Prisma) yang digaungkan Kementerian HAM RI.

    “Menurut Ketua Pokja, penggunaan Prisma sangat mudah dipahami bagi pelaku usaha dan bermanfaat,” kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangan diterima di Jakarta setelah pertemuan dengan Pichamon di Jenewa, Swiss, Jumat.

    Pertemuan dengan Pokja PBB untuk Bisnis dan HAM merupakan salah satu bagian dari aktivitas Kementerian HAM di Jenewa untuk mendorong penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan (P5) HAM.

    Pada pertemuan tersebut, Mugiyanto menjelaskan upaya pengarusutamaan nilai-nilai HAM oleh pemerintah Indonesia, seperti melalui Prisma, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dan penyiapan regulasi Uji Tuntas Bisnis dan HAM.

    Menurut Mugiyanto, Ketua Pokja Pichamon mengapresiasi perkembangan bisnis dan HAM di Indonesia, terutama terkait arah kebijakan dan regulasi yang dikembangkan dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory).

    Selain itu, Pichamon disebut turut mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam merespons berbagai pengaduan yang diterima Pokja PBB, seperti terkait isu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat; penambangan nikel di Sulawesi; serta Proyek Strategis Nasional di Merauke, Papua Selatan.

    “Ketua Pokja juga mengapresiasi rencana pemerintah Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam UN Forum on Business and Human Rights pada 24–26 November 2025,” katanya.

    Partisipasi Indonesia diyakini dapat mengangkat komitmen regional Asia dalam mempromosikan praktik bisnis yang menghormati HAM.

    Adapun Prisma merupakan program aplikatif mandiri bagi perusahaan untuk menganalisis risiko pelanggaran HAM dari kegiatan bisnisnya di Indonesia. Program yang diprakarsai oleh Kementerian HAM ini hadir untuk mengisi kekosongan alat ukur bisnis dan HAM.

    Prisma memiliki 12 indikator meliputi kebijakan HAM, tenaga kerja, kondisi kerja, serikat pekerja, privasi, diskriminasi, lingkungan, agraria dan masyarakat adat, tanggung jawab sosial (CSR), mekanisme pengaduan, rantai pasok, serta dampak HAM bagi perusahaan.

    Perusahaan dapat mendaftar secara mandiri ke laman Prisma guna mengetahui risiko pelanggaran HAM untuk kemudian dianalisis oleh Kementerian HAM.

    Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menjelaskan dari hasil analisis tersebut, akan ada pengategorian tingkat risiko, mulai dari merah, kuning, hingga hijau.

    “Nanti bisa masuk kategori merah, yang paling bawah, berarti kurang sekali itu, potensi [pelanggaran] HAM-nya tinggi. Ada yang kuning, sedang. Ada yang hijau, itu kategori baik,” kata Manan saat ditemui usai pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mematuhi prinsip HAM di Jakarta Jumat (19/9).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR salurkan alsintan dukung ketahanan pangan Presiden

    Anggota DPR salurkan alsintan dukung ketahanan pangan Presiden

    “Kita tidak bisa bicara swasembada pangan hanya dari balik meja. Karena itu, saya turun langsung memberikan bantuan bibitnya, dampingi prosesnya dan kita panen hasilnya hari ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menyalurkan berbagai alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi untuk lahan seluas 400 hektare kepada 55 kelompok tani di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai wujud nyata komitmen mendukung target swasembada pangan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto.

    Penyerahan tersebut dilakukan saat mengikuti panen raya padi di lahan seluas 400 hektare kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat. Dia berharap petani yang berdaulat akan membuat negara semakin kuat.

    “Kita tidak bisa bicara swasembada pangan hanya dari balik meja. Karena itu, saya turun langsung memberikan bantuan bibitnya, dampingi prosesnya dan kita panen hasilnya hari ini,” kata Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Adapun, bantuan yang disalurkan berupa 3 unit harvest combine untuk 3 gabungan kelompok tani (gapoktan), 7 unit rice transplanter untuk 7 gapoktan, 8 unit traktor roda dua untuk 8 kelompok tani.

    Kemudian 3 unit traktor roda empat, 130 unit handsprayer (50 unit dibagikan hari ini, masing-masing kelompok menerima 5 unit), dan 7 unit pompa air (3 inci) untuk 7 kelompok tani (sisanya dalam proses distribusi).

    “Ketahanan pangan bukan jargon politik, tapi soal masa depan bangsa. Ketahanan pangan tidak bisa ditunda. Kalau kita ingin Indonesia swasembada pangan, maka petani harus dipastikan mendapat akses bibit, alsintan, dan pendampingan yang konsisten,” ujarnya

    Ia menegaskan perjuangan pangan tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah eksekutif saja. Akan tetapi, lanjut dia, legislatif melalui perwakilannya di tiap daerah pemilihan (dapil) juga mempunyai peran strategis untuk memastikan program swasembada pangan berjalan nyata hingga ke tingkat akar rumput.

    Rajiv mengatakan politisi senior Surya Paloh juga pernah menyampaikan bahwa program prioritas yang digagas Pemerintahan Prabowo sudah benar seperti menjamin kelestarian lingkungan hidup serta menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.

    “Ini sebagai bentuk komitmen dan fokus Fraksi Partai NasDem dalam mengawal dan menyukseskan program swasembada pangan, agar Indonesia menjadi negara berdaulat bidang pangan dan petaninya sejahtera. Kita ingin petani punya posisi terhormat sebagai pilar ekonomi di Tanah Air,” kata Rajiv.

    Maka dari itu, kolaborasi semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sangat penting, sebagaimana yang diprioritaskan Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Pangan adalah kedaulatan bangsa, dan swasembada adalah harga diri Indonesia. Saya akan perjuangkan terus dari parlemen soal kebutuhan petani dalam mendukung swasembada pangan ini,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.