Category: Antaranews.com Politik

  • Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

    Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara militer pemakaman istri Wapres ke-4 RI, Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata di Jakarta, Senin.

    Dalam prosesi pemakaman itu, Wapres Gibran selaku inspektur upacara menerima lebih dulu laporan dari Komandan Upacara Letkol Cpm. Safiq.

    Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup almarhumah Karlinah, yang selama hidupnya dikenal sebagai sosok pendamping setia untuk Wapres Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, penuh keteladanan, dan Karlinah juga disebut berjasa dan berperan besar dalam mendukung pengabdian almarhum Umar Wirahadikusumah.

    Prosesi selanjutnya, Wapres Gibran membacakan apel persada dan melakukan prosesi penimbunan tanah secara simbolis ke liang lahat mendiang Karlinah.

    “Apel persada, saya Wakil Presiden Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa, nama Karlinah Umar Wirahadikusumah,” kata Wapres Gibran saat membacakan apel persada dalam upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah di TMP Kalibata.

    “Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” sambung Wapres RI.

    Selepas itu, Wapres Gibran lanjut meletakkan karangan bunga di atas pusara almarhumah Karlinah sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia. Wapres kemudian menyerahkan bendera Merah Putih kepada putri almarhumah, Nila Shanti.

    Rangkaian upacara berlangsung selama kurang lebih sejam dan berakhir pada pukul 14.25 WIB.

    Di TMP Kalibata, Wapres Gibran juga menyampaikan ucapan duka cita secara langsung kepada keluarga Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah.

    Upacara militer pemakamah almarhumah Karlinah di TMP Kalibata turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono, dan beberapa pejabat negara lainnya.

    Karlinah menghembuskan napas terakhirnya pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Jasadnya kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Teuku Umar Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat. Upacara persemayaman di rumah duka dipimpin Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Sejumlah tokoh dan pejabat negara melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Komisi IV DPR yang juga putri Presiden Ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

    Karlinah Djaja Atmadja merupakan istri dari Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah yang menjabat pada era Orde Baru periode 11 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

    Karlinah, semasa hidupnya, aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, dan pernah menerima anugerah Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 1982 dari Pemerintah Indonesia.

    Tidak hanya itu, daftar penghargaan lainnya yang pernah diterima almarhumah semasa hidupnya, antara lain Bintang Mahaputera Adipradana pada tahun 1987, Lencana Melati – Gerakan Pramuka, kemudian Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany dari Pemerintah Jerman, dan Grand Cordon 1st Class of the Supreme Order of the Renaissane pada tahun 1986 dari Pemerintah Jordania.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya membuka peluang bagi perwira yang lebih junior namun berprestasi untuk menduduki jabatan strategis demi majunya TNI.

    Hal tersebut dikatakan Khairul Fahmi merespon perintah Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk lebih mempertimbangkan kualitas perwira daripada senioritas dalam penempatan jabatan.

    “Pernyataan Presiden itu penting karena memberi penegasan bahwa promosi dan penempatan pimpinan TNI harus berbasis meritokrasi, seperti rekam prestasi, kapasitas, dedikasi, dan integritas, bukan sekadar urutan angkatan atau masa dinas,” kata Khairul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hirarki senioritas. Kultur tersebut, kata Khairul, dianggap relevan untuk menjaga disiplin dan solidaritas antarperwira.

    Namun demikian, Khairul menegaskan konsep hirarki tidak boleh menjadi salah satu penghalang bagi perwira berkualitas menempati jabatan-jabatan tertentu.

    “Senioritas tetap dihormati, tetapi tidak boleh menjadi faktor penghambat regenerasi ataupun alasan mempertahankan pola ‘menunggu giliran’,” ujarnya.

    Dengan demikian, menurut dia, para perwira berkualitas akan memiliki kesempatan untuk berinovasi dan memberikan dedikasi terbaik pada posisi atau jabatan yang baru.

    Khairul mengatakan internal TNI yang terdiri dari banyak perwira juga harus siap dengan sistem penempatan yang lebih pragmatis ini demi mencegah gesekan ataupun perpecahan antara angkatan.

    “Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas,” tutur dia.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala.

    “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan peran krusial pemda dalam operasional PSEL

    Mendagri tegaskan peran krusial pemda dalam operasional PSEL

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memegang peran yang krusial dalam operasional proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy.

    “Yang paling utama adalah membentuk collection system, mulai dari penyediaan tempat sampah di masyarakat, pengumpulan melalui sistem transportasi, hingga pengantaran ke TPA,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Secara garis besar ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi Pemda untuk bisa memulai proyek PSEL. Pertama, ketersediaan lahan, kedua adalah volume sampah minimal 1.000 ton per hari, dan yang ketiga adalah kemampuan anggaran daerah untuk mengangkut sampah ke insinerator PSEL.

    Setelah sampah terkumpul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga harus memastikan ketersediaan lahan untuk pemasangan alat insinerator sebagai inti dari proses pengolahan energi.

    Saat ini, Kemendagri bersama Bappenas, Kementerian ESDM, dan Kemenko Pangan telah menetapkan 10 daerah prioritas yang akan menjadi lokasi awal pembangunan PSEL. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memenuhi syarat volume sampah minimal 1.000 ton per hari, baik secara individu maupun lewat kerja sama antarwilayah.

    Menanggapi hal itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai PSEL sebagai terobosan progresif untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda dan masyarakat agar sistem berjalan efektif.

    “Syarat utama PSEL adalah sampah harus dipilah sejak dari sumbernya—mulai dari rumah tangga, RT, RW, hingga tingkat kota. Kalau sampah masih tercampur, insinerator tidak akan bisa bekerja optimal,” kata Nirwono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Nirwono juga mengingatkan bahwa proyek PSEL harus sejalan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumbernya, bukan hanya pengolahan.

    “Pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebaiknya tidak dijadikan solusi utama. Harus ada program pengurangan produksi sampah sejak dari sumbernya. Kalau tidak, PSEL justru bisa mendorong peningkatan jumlah sampah di daerah,” ujarnya.

    Salah satu daerah yang bersiap menerapkan proyek PSEL adalah Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Ade Kuswara menargetkan, pembangunan PSEL di wilayahnya dapat terealisasi pada akhir 2026.

    “Proyeksi terealisasinya insyaallah akhir 2026. Jadi kita harus segera menutup kekurangan lahan ini. Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri, bahwa lahan bisa dialokasikan di titik lain,” kata Ade.

    Menurutnya, persoalan sampah di daerah sudah mendesak untuk diselesaikan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemda memiliki peluang besar menuntaskan permasalahan ini secara berkelanjutan.

    “Kalau kita tidak ikut program PSEL ini rugi, karena ini didanai oleh pusat. Artinya, sampah yang ada di Kabupaten Bekasi kalau sudah berjalan, Insya Allah 80 persen bisa diubah jadi energi listrik,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB dukung integrasi layanan digital di KBRI Spanyol

    MenPANRB dukung integrasi layanan digital di KBRI Spanyol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung transformasi digital Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, Spanyol untuk memberikan pelayanan publik yang lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “KBRI merupakan showcase praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri, sehingga pelayanan yang diberikan KBRI akan langsung dirasakan oleh warga negara Indonesia (WNI) yang ada di sini serta berbagai stakeholder eksternal terkait dengan kepentingan Indonesia. Untuk itu kita perlu mendorong dan menjamin pelayanan yang diberikan kepada para pihak harus sesuai dengan ekspektasi mereka,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya d ihadapan Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Muhammad Najib dan jajaran dalam pertemuan di KBRI Madrid.

    Rini menyampaikan, saat ini pemerintah tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup digital ID, data exchange dan digital payment agar pelayanan publik bisa terintegrasi lintas instansi, menyatukan layanan supaya masyarakat cukup sekali memasukkan data dan mengakses layanan dengan mudah dan transparan.

    “Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu use-case keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran. Dengan ini KBRI menjadi bagian penting dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat secara nyata” ujarnya.

    Dalam sambutannya Rini juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang lebih responsif, bekerja dengan koordinasi lintas instansi.

    “KBRI bukan hanya diukur dari layanan kekonsuleran semata, tapi juga kontribusinya dalam mendukung pencapaian prioritas nasional,” ujarnya.

    Saat ini Kementerian PANRB terus mendukung peningkatan kualitas layanan KBRI agar lebih aksesibel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga berkesempatan diskusi dengan pegawai dan ASN yang ada di KBRI Madrid.

    “Saya senang dapat berdiskusi dengan ASN disini, ASN merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas untuk melakukan layanan-layanan untuk memperkuat hubungan internasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI dorong pemerintah bentuk lembaga khusus mengawasi bangunan

    PSI dorong pemerintah bentuk lembaga khusus mengawasi bangunan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi bangunan berkaca sehubungan terjadi kasus robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Lembaga tersebut, lanjut Ali, dibentuk untuk menjalankan tugas pemeriksaan dan memastikan bangunan layak dari sisi konstruksi.

    “Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo,” kata Ahmad Ali dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin.

    Melalui lembaga tersebut, kata Ali, pemerintah dapat menentukan bangunan mana yang tidak ataupun belum memenuhi standar tertentu.

    Dengan demikian, insiden bangunan roboh hingga memakan korban jiwa pun dapat dihindari.

    Terlepas dari itu, Ali mengaku prihatin atas insiden yang mengakibatkan 49 orang menjadi korban jiwa.

    “Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Ahmad Ali.

    Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah itu mengatakan di saat seperti ini rasa solidaritas antar sesama harus diperkuat dengan cara membantu proses evakuasi serta rehabilitasi keluarga korban.

    Bagi Ali selain bantuan material, pendampingan psikologi juga perlu diberikan kepada korban dan keluarga.

    “Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis,” kata dia.

    Dengan saling bahu-membahu, Ali berharap proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah sita aset tambang ilegal di Babel senilai Rp7 triliun

    Pemerintah sita aset tambang ilegal di Babel senilai Rp7 triliun

    ANTARA – Pemerintah telah menyita aset dari tambang ilegal di kawasan konsesi PT Timah Tbk, Bangka Belitung, mulai dari smelter, ratusan ribu kilogram timah, hingga alat berat. Presiden Prabowo Subianto, Senin (6/10), menyebut sitaan tersebut memiliki nilai Rp7 triliun rupiah. (Cahya Sari/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim ekspedisi Natuna bentangkan bendera kabupaten di tiga gunung

    Tim ekspedisi Natuna bentangkan bendera kabupaten di tiga gunung

    Natuna (ANTARA) – Tim ekspedisi asal Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berhasil membentangkan bendera daerah di tiga gunung tertinggi di Pulau Jawa, yakni Gunung Sindoro, Sumbing, dan Slamet, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Natuna.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna, Raja Darmika, dikonfirmasi dari Tanjungpinang, Senin, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan enam orang peserta dari berbagai unsur masyarakat Natuna.

    “Pesertanya terdiri dari BPBD Natuna (Raja Darmika), Palang Merah Indonesia (PMI) Natuna Dede Muhammad Ramli, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna Rio, Rizky, dan Tegar, serta Korps Sukarela (KSR) Iwan,” ucap dia.

    Ia menjelaskan, ekspedisi tersebut dilakukan selama delapan hari, mulai 27 September hingga 4 Oktober 2025. Pendakian dilakukan bertahap, dengan durasi rata-rata dua hari satu malam untuk mencapai puncak setiap gunung yang memiliki ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut.

    Menurut dia, selama perjalanan tim menghadapi berbagai kendala, terutama cuaca ekstrem dan suhu dingin di puncak gunung, namun seluruh peserta mampu menaklukkan tantangan berkat kerja sama dan semangat kebersamaan.

    Raja berharap keberhasilan ekspedisi ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Natuna untuk terus berprestasi dan memperkenalkan potensi daerah melalui kegiatan positif yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan cinta alam.

    “Meski cuaca sangat dingin dan tenaga terkuras, semua anggota tim tetap bersemangat membawa nama baik Natuna hingga ke puncak tertinggi. Ini menjadi kebanggaan bagi kami,” ucapnya.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR: Kampung Nelayan Merah Putih program bermanfaat

    Wakil Ketua MPR: Kampung Nelayan Merah Putih program bermanfaat

    “Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progresnya terus berjalan dan insyaallah akan rampung pada bulan Desember,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, merupakan program yang bermanfaat.

    “Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progresnya terus berjalan dan insyaallah akan rampung pada bulan Desember,” kata Akbar dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut Akbar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga simbol kemandirian ekonomi bangsa yang berakar pada semangat gotong royong dan nasionalisme.

    “Kampung Nelayan Merah Putih di Tolitoli ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun dari pusat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah para nelayan yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia,” katanya.

    Sektor kelautan, imbuh dia, merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, Akbar yang juga senator asal Sulawesi Tengah itu mengapresiasi langkah KKP. “Program ini harus terus diperluas dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan sendiri,” ucapnya.

    Adapun Sulawesi Tengah mendapat tiga lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Tolitoli, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut.

    Saat ini, jelas Akbar, pembangunan di Kabupaten Tolitoli sudah mulai berjalan, sementara dua lokasi lainnya, Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, akan direalisasikan pada tahun depan.

    Dia pun mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan baik, agar dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pendapatan nelayan.

    “Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya indah dilihat, tetapi juga berdaya guna dan berdaya saing. Di sinilah semangat Merah Putih itu bekerja membangun bangsa dari pinggiran,” demikian Akbar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat memperkuat sinergi dakwah antinarkoba dalam audiensi di Jakarta pada pekan lalu.

    Kesepakatan tersebut seiring dengan penguatan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

    “Saya menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya peran dai dalam meningkatkan literasi P4GN di masyarakat,” ujar Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Maka dari itu, Suyudi meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti perpanjangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan segala pembaruan literasi narkotika saat ini.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah yang selama ini telah mengintegrasikan pesan-pesan P4GN dalam kegiatan dakwah, terutama kepada generasi muda dan keluarga sebagai garda terdepan.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BNN dan PP Muhammadiyah selama ini.

    Dia menegaskan lembaganya siap untuk mendukung literasi antinarkotika melalui pelatihan dai dengan membawa misi P4GN.

    Arifin menjelaskan PP Muhammadiyah memiliki jaringan dai yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

    Berlandaskan nota kesepahaman antara BNN dan PP Muhammadiyah beberapa waktu silam, jaringan dai PP Muhammadiyah sedang aktif memberikan penyuluhan narkotika di masyarakat maupun di lembaga pemasyarakatan hingga saat ini.

    Berakhirnya nota kesepahaman tersebut pada akhir 2023 lalu mendorong Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah untuk kembali melakukan pembaruan agar kerja sama strategis tersebut dapat terus berjalan.

    Dalam audiensi, para Deputi BNN turut memberikan masukan, di antaranya terkait persiapan draf perpanjangan MoU, penguatan komunitas dai anti narkoba, pemanfaatan media dakwah Muhammadiyah, serta pengembangan layanan rehabilitasi berbasis keagamaan dan program pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba.

    Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam upaya P4GN melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan, serta kolaborasi berkelanjutan antara BNN dan PP Muhammadiyah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mardiono sebut ada orang baik fasilitasi rekonsiliasi PPP

    Mardiono sebut ada orang baik fasilitasi rekonsiliasi PPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.

    “Saya tadi sampaikan kepada Menteri Hukum bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan antara Taj Yasin, Agus, dan saya,” ujar Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Adapun saat ini Mardiono telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP, sedangkan Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP.

    Ia mengatakan dari pertemuan tersebut disepakati rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang maupun pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan.

    “Segera mungkin karena sudah menyatu antara Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kami satukan, yaitu dengan membentuk kepengurusan yang segera akan kami sempurnakan,” ujarnya.

    Setelah itu, kata Mardiono, akan dilakukan rekonsiliasi nasional melalui forum musyawarah kerja nasional (mukernas) yang akan melahirkan berbagai macam keputusan.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menerbitkan surat keputusan baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    “Hari ini (Senin, 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Supratman mengatakan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini, ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta pada 27 September 2025 menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar PPP tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.