Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menangkap menit berkesan Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB

    Menangkap menit berkesan Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB

    Tercatat Prabowo mendapat tepuk tangan sebanyak delapan kali selama berpidato, menunjukkan sebagian besar peserta sidang setuju dan atau merasa terwakilkan oleh isi pidato presiden ke-8 Indonesia itu.

    Jakarta (ANTARA) – Senin 22 September 2025. Waktu menunjukkan pukul 14.50 NYT, yang berarti Konferensi Mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat akan segera dimulai.

    Para wartawan dari berbagai penjuru dunia memadati ruang tunggu menuju General Assambly Hall/ GA Hall. Mengenakan setelan jas maupun blazer, para wartawan sudah berbaris sembari menenteng kamera dengan lensa tele dan kamera profesional untuk siaran televisi.

    Tidak sedikit juga yang mengantre dengan hanya menggenggam ponsel, menunjukkan bahwa mereka adalah wartawan untuk media cetak maupun daring, atau seorang reporter tv yang mikrofonnya disimpan di dalam tas.

    Petugas penghubung acara (liaison officer) tampak berupaya tenang menghadapi lebih dari 100 wartawan yang tidak sabar untuk segera memasuki GA Hall, tempat ratusan delegasi dari 193 anggota PBB menyampaikan pidato mengenai isu Palestina.

    Mengingat keterbatasan jumlah dan kapasitas bilik —tempat wartawan bisa menyaksikan dan merekam langsung segala hal yang terjadi di ruang pertemuan terbesar di markas besar PB–, petugas harus mengatur arus keluar masuk wartawan.

    Saat itu, ada 32 perwakilan negara +1 Liga Arab yang akan menyampaikan pidato. Jika delegasi sebuah negara berbicara pada nomor urut akhir, wartawan asal dari negara tersebut tidak akan diperkenankan untuk masuk dari awal, meski datang jauh sebelum acara dimulai.

    Wartawan Indonesia, di mana presiden Prabowo Subianto berada pada nomor urut kelima, terbagi menjadi dua. Ada yang beruntung bisa masuk sedikit lebh cepat, ada yang baru diizinkan masuk sesaat setelah presiden Brasil yang berada pada nomor urut ketiga, mulai berpidato.

    Sesampai di bilik dengan ukuran sekitar 2×2,5 meter, hal yang pertama kali para wartawan pastikan adalah mencari posisi duduk Presiden Prabowo bersama para menteri yang mendampinginya.

    Berdasarkan hasil undian PBB, Indonesia ditempatkan di sisi kanan atas dari podium, bersebelahan dengan delegasi Iran. Benar saja, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu tampak sudah duduk dan mendengarkan pidato Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo beranjak turun menuju holding room, yang mengisyaratkan ia segera akan menyampaikan pidatonya.

    Sekira pukul 04.30 NYT, Presiden Prabowo berjalan menuju podium utama sembari sekilas menyapa Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya sempat bertemu di Jakarta pada akhir Mei lalu.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JDS: Langkah TNI AL beli kapal induk Giuseppe Garibaldi sudah tepat

    JDS: Langkah TNI AL beli kapal induk Giuseppe Garibaldi sudah tepat

    Jakarta (ANTARA) – Co-Founder Jakarta Defence Society (JDS) Ade P. Marboen menilai rencana TNI AL membeli kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi merupakan langkah tepat untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia.

    Ade Marboen dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia sudah seharusnya memperkuat kekuatan maritim mengingat statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Pasifik.

    Dengan kapal Induk, menurut Marboen, TNI AL dapat dengan mudah mengoperasikan armada yang dapat menampung kekuatan udara maupun alat utama sistem senjata (alutsista) tempur.

    Tidak hanya itu, kapal induk juga dapat mendukung TNI AL membawa logistik untuk menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

    Namun demikian, Marboen menekankan TNI AL perlu menyiapkan beberapa kapal pendamping untuk mengawal kapal induk saat beroperasi.

    “Jenis kapal ini perlu diperkuat dengan kapal lain seperti LHD sebelum langkah berikutnya memiliki kapal induk, walaupun saat ini TNI AL sudah memiliki dua fregat terbesarnya (kelas
    KRI Brawijaya) dan armada kapal selam dari berbagai kelas,” kata Marboen.

    Dia pun mencontohkan beberapa negara yang tidak pernah membiarkan kapal induk beroperasi sendiri melainkan selalu berada dalam satu gugus tugas.

    Setiap kapal induk, kata Marboen, selalu diiringi oleh dua kapal permukaan, satu kapal selam dan satu kapal suplai.

    Hal tersebut dilakukan demi menjaga kapal induk yang merupakan bagian dari salah satu aset penting negara.

    “Permasalahannya, TNI AL tidak terbiasa membentuk gugus tugas (task force) ketika ada aset strategis yang bergerak jarak jauh,” kata Marboen.

    “Sebagai contoh adalah kapal BRS, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat, yang melakukan misi kemanusiaan ke Mesir berjalan sendiri tanpa adanya pengawalan sehingga dapat menjadi sasaran empuk pihak-pihak tertentu,” ujar Marboen.

    Selain masalah gugus tugas, Marboen juga menekankan TNI AL harus memperhitungkan tentang jangka pemakaian kapal induk yang seharusnya sudah pensiun pada 1 Oktober 2024 setelah dipakai angkatan laut Italia.

    Walau pihak Fincantieri sebagai galangan kapal akan memperbaiki kapal sehingga dapat beroperasi selama 15 sampai 20 tahun ke depan, menurut dia, TNI tetap harus mempertimbangkan kualitas dari kapal tersebut

    “Dengan masa pakai 15-20 tahun, berarti 3-4 periode kepresidenan sehingga siapapun yang menjadi presiden harus memegang komitmen keras menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan dan perawatan yang cukup,” kata Marboen.

    “Akhir kata, pengadaan (bekas) kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dapat meningkatkan kapabilitas TNI AL dalam hal proyeksi kekuatan dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan interoperabilitas trimatra terpadu,” tutur dia lagi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar energi: Kekhawatiran SPBU swasta soal etanol tidak berdasar

    Pakar energi: Kekhawatiran SPBU swasta soal etanol tidak berdasar

    Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pakar energi menilai kekhawatiran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta terhadap kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dasar atau base fuel milik PT Pertamina (Persero) tidak berdasar secara teknis.

    Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Tri Yuswidjajanto menjelaskan penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru di tingkat internasional, bahkan kandungannya lebih tinggi dari milik Pertamina yang mencapai 3,5 persen.

    “Di Amerika pun menjual bensin yang dicampur etanol sebanyak 10 persen, dan di sana baik-baik saja, atau tidak ada masalah dengan mesin kendaraan. Bahkan, di Brasil itu kadar etanolnya sampai 85 persen, dan Australia juga sudah pakai,” ujar Tri dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kandungan etanol dalam BBM dasar tidak berpengaruh terhadap mesin maupun performa kendaraan, meskipun kandungan energi etanol yang sekitar 26,8-29,7 megajoule per kilogram lebih rendah dibandingkan bensin yang mencapai 40 megajoule per kilogram.

    “Jadi, kalau kandungan etanolnya hanya 3,5 persen, energi yang turun hanya sekitar 1 persen. Artinya, daya mesin hanya berkurang sekitar 1 persen, dan itu tidak akan terasa, yakni dikonsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, di tarikan atau performa kendaraan tetap enak saja, dan enggak akan terasa karena secara internasional, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai 2 persen,” jelasnya.

    Ia melanjutkan, “Jadi, kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan kendaraan.”

    Oleh sebab itu, dia memandang penolakan SPBU swasta terhadap BBM dasar Pertamina menjadi berlebihan. “Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka,” kata Prof. Tri.

    Sementara itu, dosen program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (Itera) Muhammad Rifqi Dwi Septian memandang kekhawatiran penggunaan etanol terhadap kerusakan mesin kendaraan merupakan hal yang berlebihan.

    “Kalau produksinya sesuai standar dan sistem penyimpanannya baik, risikonya sangat kecil. Apalagi kendaraan modern sekarang sudah kompatibel dengan bahan bakar campuran etanol,” kata Rifqi.

    Ia mengatakan penggunaan etanol dalam BBM dasar justru membawa dampak positif bagi kualitas udara.

    “Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 1 Oktober 2025, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan SPBU swasta batal membeli BBM dasar dari Pertamina karena ada kandungan etanol.

    Sementara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi pada 6 Oktober 2025, mengatakan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen.

    Namun, dia mengatakan Indonesia masih menganut campuran etanol hingga sebesar 5 persen karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

    Selain itu, dia mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak mau mengimpor bahan baku etanol tersebut, sehingga kandungan etanol dalam BBM di Indonesia belum mencapai 20 persen.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum sebut penyidik TNI di RUU KKS hanya berperan tindak anggota

    Menkum sebut penyidik TNI di RUU KKS hanya berperan tindak anggota

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyidik TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hanya berperan untuk menindak anggota yang terlibat tindak pidana siber.

    “Kan sudah jelas, kalau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, penyidiknya siapa? (TNI), ya sudah kalau begitu ya,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Oleh sebab itu, dia menjelaskan penyidik yang dimaksud dalam RUU KKS tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kalau dia tindak pidana umum, penyidiknya siapa? Kalau ada PPNS-nya (penyidik pegawai negeri sipil), penyidiknya siapa? Kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa? Jadi, enggak perlu lagi (dipertanyakan, red.), karena barang itu sudah clear (jelas, red.) semua,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun draf RUU KKS.

    Sebelumnya, Menkum pada 3 Oktober 2025, menjelaskan penyusunan draf RUU KKS melibatkan panitia antarkementerian yang terdiri atas Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Lebih lanjut dia mengatakan bila pemerintah telah selesai menyusun RUU KKS, maka drafnya akan diajukan kepada DPR RI.

    Adapun RUU KKS menjadi salah satu RUU dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk tahun 2026 setelah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai rekonsiliasi, pimpinan PPP minta maaf dan janji tidak ada PAW

    Usai rekonsiliasi, pimpinan PPP minta maaf dan janji tidak ada PAW

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah rekonsiliasi dua kubu menyatakan permintaan maaf, hingga berjanji tidak ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD dari partai tersebut.

    “Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi,” ujar Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Mardiono mengatakan PPP ke depan akan menjadi organisasi yang kokoh dan kuat, serta menjadi bagian dari perjuangan umat.

    Sementara itu, pernyataan tidak ada PAW disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto.

    “Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab (musyawarah kerja cabang), mukerwil (musyawarah kerja wilayah), termasuk hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono,” kata Agus.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar Ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru.

    Dalam SK tersebut, Ketua Umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

    Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni dari internal partai tersebut, dan tanpa andil Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada (andil Presiden, red.). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah bersyukur karena PPP mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Ternyata bisa selesai. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima Surat Keputusan Menteri, dan hari ini (Senin 6/10) kelihatan kan tidak ada masalah antara Ketua Umum (Mardiono), Pak Agus, dan Gus Yasin,” katanya.

    Sementara itu, dia berharap kondisi internal PPP semakin membaik setelah rekonsiliasi tersebut, terutama di tingkat bawah.

    “Semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama,” harapnya.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru.

    Dalam SK tersebut, Ketua Umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

    Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara militer pemakaman istri Wapres ke-4 RI, Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata di Jakarta, Senin.

    Dalam prosesi pemakaman itu, Wapres Gibran selaku inspektur upacara menerima lebih dulu laporan dari Komandan Upacara Letkol Cpm. Safiq.

    Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup almarhumah Karlinah, yang selama hidupnya dikenal sebagai sosok pendamping setia untuk Wapres Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, penuh keteladanan, dan Karlinah juga disebut berjasa dan berperan besar dalam mendukung pengabdian almarhum Umar Wirahadikusumah.

    Prosesi selanjutnya, Wapres Gibran membacakan apel persada dan melakukan prosesi penimbunan tanah secara simbolis ke liang lahat mendiang Karlinah.

    “Apel persada, saya Wakil Presiden Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa, nama Karlinah Umar Wirahadikusumah,” kata Wapres Gibran saat membacakan apel persada dalam upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah di TMP Kalibata.

    “Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” sambung Wapres RI.

    Selepas itu, Wapres Gibran lanjut meletakkan karangan bunga di atas pusara almarhumah Karlinah sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia. Wapres kemudian menyerahkan bendera Merah Putih kepada putri almarhumah, Nila Shanti.

    Rangkaian upacara berlangsung selama kurang lebih sejam dan berakhir pada pukul 14.25 WIB.

    Di TMP Kalibata, Wapres Gibran juga menyampaikan ucapan duka cita secara langsung kepada keluarga Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah.

    Upacara militer pemakamah almarhumah Karlinah di TMP Kalibata turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono, dan beberapa pejabat negara lainnya.

    Karlinah menghembuskan napas terakhirnya pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Jasadnya kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Teuku Umar Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat. Upacara persemayaman di rumah duka dipimpin Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Sejumlah tokoh dan pejabat negara melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Komisi IV DPR yang juga putri Presiden Ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

    Karlinah Djaja Atmadja merupakan istri dari Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah yang menjabat pada era Orde Baru periode 11 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

    Karlinah, semasa hidupnya, aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, dan pernah menerima anugerah Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 1982 dari Pemerintah Indonesia.

    Tidak hanya itu, daftar penghargaan lainnya yang pernah diterima almarhumah semasa hidupnya, antara lain Bintang Mahaputera Adipradana pada tahun 1987, Lencana Melati – Gerakan Pramuka, kemudian Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany dari Pemerintah Jerman, dan Grand Cordon 1st Class of the Supreme Order of the Renaissane pada tahun 1986 dari Pemerintah Jordania.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya membuka peluang bagi perwira yang lebih junior namun berprestasi untuk menduduki jabatan strategis demi majunya TNI.

    Hal tersebut dikatakan Khairul Fahmi merespon perintah Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk lebih mempertimbangkan kualitas perwira daripada senioritas dalam penempatan jabatan.

    “Pernyataan Presiden itu penting karena memberi penegasan bahwa promosi dan penempatan pimpinan TNI harus berbasis meritokrasi, seperti rekam prestasi, kapasitas, dedikasi, dan integritas, bukan sekadar urutan angkatan atau masa dinas,” kata Khairul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hirarki senioritas. Kultur tersebut, kata Khairul, dianggap relevan untuk menjaga disiplin dan solidaritas antarperwira.

    Namun demikian, Khairul menegaskan konsep hirarki tidak boleh menjadi salah satu penghalang bagi perwira berkualitas menempati jabatan-jabatan tertentu.

    “Senioritas tetap dihormati, tetapi tidak boleh menjadi faktor penghambat regenerasi ataupun alasan mempertahankan pola ‘menunggu giliran’,” ujarnya.

    Dengan demikian, menurut dia, para perwira berkualitas akan memiliki kesempatan untuk berinovasi dan memberikan dedikasi terbaik pada posisi atau jabatan yang baru.

    Khairul mengatakan internal TNI yang terdiri dari banyak perwira juga harus siap dengan sistem penempatan yang lebih pragmatis ini demi mencegah gesekan ataupun perpecahan antara angkatan.

    “Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas,” tutur dia.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala.

    “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan peran krusial pemda dalam operasional PSEL

    Mendagri tegaskan peran krusial pemda dalam operasional PSEL

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memegang peran yang krusial dalam operasional proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy.

    “Yang paling utama adalah membentuk collection system, mulai dari penyediaan tempat sampah di masyarakat, pengumpulan melalui sistem transportasi, hingga pengantaran ke TPA,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Secara garis besar ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi Pemda untuk bisa memulai proyek PSEL. Pertama, ketersediaan lahan, kedua adalah volume sampah minimal 1.000 ton per hari, dan yang ketiga adalah kemampuan anggaran daerah untuk mengangkut sampah ke insinerator PSEL.

    Setelah sampah terkumpul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga harus memastikan ketersediaan lahan untuk pemasangan alat insinerator sebagai inti dari proses pengolahan energi.

    Saat ini, Kemendagri bersama Bappenas, Kementerian ESDM, dan Kemenko Pangan telah menetapkan 10 daerah prioritas yang akan menjadi lokasi awal pembangunan PSEL. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memenuhi syarat volume sampah minimal 1.000 ton per hari, baik secara individu maupun lewat kerja sama antarwilayah.

    Menanggapi hal itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai PSEL sebagai terobosan progresif untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda dan masyarakat agar sistem berjalan efektif.

    “Syarat utama PSEL adalah sampah harus dipilah sejak dari sumbernya—mulai dari rumah tangga, RT, RW, hingga tingkat kota. Kalau sampah masih tercampur, insinerator tidak akan bisa bekerja optimal,” kata Nirwono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Nirwono juga mengingatkan bahwa proyek PSEL harus sejalan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumbernya, bukan hanya pengolahan.

    “Pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebaiknya tidak dijadikan solusi utama. Harus ada program pengurangan produksi sampah sejak dari sumbernya. Kalau tidak, PSEL justru bisa mendorong peningkatan jumlah sampah di daerah,” ujarnya.

    Salah satu daerah yang bersiap menerapkan proyek PSEL adalah Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Ade Kuswara menargetkan, pembangunan PSEL di wilayahnya dapat terealisasi pada akhir 2026.

    “Proyeksi terealisasinya insyaallah akhir 2026. Jadi kita harus segera menutup kekurangan lahan ini. Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri, bahwa lahan bisa dialokasikan di titik lain,” kata Ade.

    Menurutnya, persoalan sampah di daerah sudah mendesak untuk diselesaikan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemda memiliki peluang besar menuntaskan permasalahan ini secara berkelanjutan.

    “Kalau kita tidak ikut program PSEL ini rugi, karena ini didanai oleh pusat. Artinya, sampah yang ada di Kabupaten Bekasi kalau sudah berjalan, Insya Allah 80 persen bisa diubah jadi energi listrik,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB dukung integrasi layanan digital di KBRI Spanyol

    MenPANRB dukung integrasi layanan digital di KBRI Spanyol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung transformasi digital Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, Spanyol untuk memberikan pelayanan publik yang lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “KBRI merupakan showcase praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri, sehingga pelayanan yang diberikan KBRI akan langsung dirasakan oleh warga negara Indonesia (WNI) yang ada di sini serta berbagai stakeholder eksternal terkait dengan kepentingan Indonesia. Untuk itu kita perlu mendorong dan menjamin pelayanan yang diberikan kepada para pihak harus sesuai dengan ekspektasi mereka,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya d ihadapan Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Muhammad Najib dan jajaran dalam pertemuan di KBRI Madrid.

    Rini menyampaikan, saat ini pemerintah tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup digital ID, data exchange dan digital payment agar pelayanan publik bisa terintegrasi lintas instansi, menyatukan layanan supaya masyarakat cukup sekali memasukkan data dan mengakses layanan dengan mudah dan transparan.

    “Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu use-case keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran. Dengan ini KBRI menjadi bagian penting dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat secara nyata” ujarnya.

    Dalam sambutannya Rini juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang lebih responsif, bekerja dengan koordinasi lintas instansi.

    “KBRI bukan hanya diukur dari layanan kekonsuleran semata, tapi juga kontribusinya dalam mendukung pencapaian prioritas nasional,” ujarnya.

    Saat ini Kementerian PANRB terus mendukung peningkatan kualitas layanan KBRI agar lebih aksesibel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga berkesempatan diskusi dengan pegawai dan ASN yang ada di KBRI Madrid.

    “Saya senang dapat berdiskusi dengan ASN disini, ASN merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas untuk melakukan layanan-layanan untuk memperkuat hubungan internasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.