Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPR RI: Penyerahan 1.900 sertifikat di Paluta bentuk kepastian hukum

    DPR RI: Penyerahan 1.900 sertifikat di Paluta bentuk kepastian hukum

    Melalui PTSL, masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum atas tanahnya. Sertifikat ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti jaminan usaha, modal kerja, dan pengembangan pertanian maupun perdagangan

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap mengatakan penyerahan sebanyak 1.900 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Padang lawas Utara (Paluta) Sumatera Utara melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk kepastian hukum.

    “Program PTSL merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah,” ujar Andar dalam keterangan diterima di Paluta, Rabu.

    Ia mengatakan program itu merupakan salah satu bentuk perhatian nyata negara kepada masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas tanah mereka, karena memiliki bukti sah kepemilikan yang diakui oleh negara.

    Menurut dia, total target penerbitan sertifikat melalui program PTSL di wilayah itu mencapai 2.500 sertifikat, dengan rincian 1.900 sertifikat untuk Kabupaten Padang Lawas Utara dan 600 sertifikat untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

    Paluta menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima PTSL terbanyak di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Ia pun mengimbau masyarakat agar menggunakan sertifikat tanah tersebut secara produktif.

    “Kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Ke depan, daerah lain di Tabagsel juga akan kita dorong percepatan pelaksanaan PTSL-nya,” ucapnya.

    Sementara iu, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap mengatakan program PTSL bukan sekadar kegiatan administrasi, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak masyarakat.

    “Melalui PTSL, masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum atas tanahnya. Sertifikat ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti jaminan usaha, modal kerja, dan pengembangan pertanian maupun perdagangan,” ujar Bupati.

    Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara dalam laporannya menyampaikan, pada tahun 2025 pihaknya menargetkan penerbitan 1.900 sertifikat tanah melalui program PTSL, di mana 400 sertifikat di antaranya secara simbolis telah diserahkan kepada masyarakat.

    Acara penyerahan sertifikat turut dihadiri Kepala Kantor BPN Sumatera Utara, Kepala Kantor BPN Tapanuli Selatan, jajaran pimpinan OPD, para camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, serta masyarakat penerima sertifikat dan tamu undangan lainnya di Aula Gedung Serba Guna Kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Selasa (7/10).

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution/Kodir Pohan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

    Prabowo lantik Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat dan melantik dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Pelantikan Benjamin Paulus dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029.

    Dalam prosesi pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung Presiden Prabowo, Benjamin berjanji akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

    “Bahwa saya akan setia dan memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Benjamin.

    Pelantikan Benjamin Paulus digelar bersamaan dengan pengangkatan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah pejabat negara lainnya.

    Selain dua wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030, Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ribka Haluk sebagai Kepala Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, serta sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI untuk negara sahabat.

    Upacara yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB itu turut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat tinggi TNI dan Polri.

    Usai pelantikan dan penandatanganan berita acara wakil menteri, Presiden Prabowo melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) untuk negara sahabat.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Perlu ada desain besar dalam pelindungan pekerja migran

    Mendagri: Perlu ada desain besar dalam pelindungan pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada sebuah desain besar dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai panduan bersama dalam perumusan kebijakan untuk mengoptimalkan besarnya potensi pekerja migran Indonesia.

    “Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Tito saat menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajarannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

    Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk upaya penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

    Menurutnya, dengan adanya desain besar, akan lebih mudah memetakan aktivitas serta keterlibatan pemangku kepentingan pada setiap tahapan, mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga setelah pemulangan.

    Mendagri menyatakan perlunya penguatan kelembagaan P2MI, baik dari sisi tata kelola maupun regulasi.

    Ia mencontohkan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dijalankan sejumlah pemerintah daerah dapat menjadi rujukan dalam memperkuat sistem pelatihan tenaga kerja migran.

    Selain itu, penguatan P2MI juga dapat ditempuh melalui perluasan koordinasi lintas sektor serta pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.

    Tito juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya pekerja migran. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga akan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.

    Ia menambahkan mayoritas pekerja migran Indonesia saat ini masih didominasi sektor domestik sehingga peningkatan kompetensi menjadi hal yang sangat mendesak.

    Selain keterampilan teknis, Mendagri menekankan perlunya peningkatan kemampuan berbahasa asing untuk memperkuat citra dan profesionalitas pekerja migran di tingkat internasional.

    Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya membangun sistem pelindungan yang terpadu di sektor pekerja migran.

    Sistem itu meliputi pelibatan pemda dalam penjaringan calon pekerja, pembukaan peluang kerja, serta pengembangan sistem edukasi yang mampu membekali calon pekerja migran secara menyeluruh.

    Adapun pandangan Mendagri tersebut merupakan respons terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi Kementerian P2MI dalam pengelolaan pekerja migran di lapangan, di antaranya pertama, modul pelatihan pada BLK milik pemda masih beragam antara satu daerah dengan daerah lain dan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja migran.

    Kedua, Mukhtarudin menyoroti regulasi di tingkat daerah yang berkaitan dengan pekerja migran belum sejalan dengan aturan yang lebih tinggi.

    Ketiga, aspek kompetensi tenaga kerja juga menjadi persoalan penting. Ia menilai, permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menyangkut aspek integritas, kejujuran, serta kedisiplinan.

    Karena itu, diperlukan pendidikan vokasi (pelatihan) yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja pada keseluruhan aspek tersebut.

    Mukhtarudin juga menyinggung kendala perizinan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja migran Indonesia di daerah yang memerlukan solusi konkret.

    Untuk itu, pihaknya terus menjaring berbagai masukan guna memperkuat sistem pengelolaan P2MI agar semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.

    Ia menegaskan lembaganya akan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan grand design yang komprehensif dalam rangka mengoptimalkan sektor P2MI.

    Pada saat yang sama, pelayanan kepada pekerja migran akan tetap berjalan sembari memperkuat aspek regulasi dan koordinasi antarinstansi.

    “Sementara pelayanan ini harus tetap dijalankan, maka secara parsial dulu, secara sporadis tetap kita jalankan. Tadi sambil memperkuat regulasi, koordinasi, tetapi pelayanan tetap kita lakukan,” kata Mukhtarudin.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

    Benjamin Paulus datang ke Istana, enggan tanggapi kabar jadi Wamenkes

    Jakarta (ANTARA) – Benjamin Paulus Octavianus enggan berkomentar banyak terkait kabar yang menyebut dirinya akan dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).

    Saat dikonfirmasi awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Benjamin belum merinci lebih jauh perihal kabar itu dan meminta publik menunggu perkembangan resmi dari Istana.

    “Ntar lagi saja lihat,” jawab Benjamin singkat, saat ditanya seputar pelantikan dirinya sebagai Wamenkes.

    Ketika kembali ditegaskan soal kabar penunjukannya menggantikan posisi Wamenkes saat ini Dante Saksono Harbuwono, ia menolak berspekulasi.

    “Saya nggak mau mendahului ya,” ujarnya.

    Benjamin juga mengaku tidak mengetahui detail agenda yang akan dijalaninya di Istana. Ia hanya menyebut mendapat panggilan resmi dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Saya enggak tahu, saya cuma dipanggil tadi Pak Teddy, Sekretaris Kabinet, tolong datang 14.30 WIB,” kata Benjamin.

    Saat ditanya lagi apakah benar dirinya akan dilantik sebagai Wamenkes, Benjamin menjanjikan akan menjelaskan lebih lanjut seusai acara.

    Hingga berita ini dikirim ke meja sunting, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan mengenai agenda pelantikan tersebut.

    Dr. Benjamin Paulus Octavianus dikenal sebagai seorang dokter spesialis paru dan kedokteran pernapasan yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kesehatan.

    Kariernya meliputi praktik medis dan keterlibatan dalam kegiatan terkait kesehatan untuk Kementerian Pertahanan dan tim kampanye politik.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Percepat legalisasi sumur minyak rakyat genjot produksi

    Anggota DPR: Percepat legalisasi sumur minyak rakyat genjot produksi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menekankan pentingnya percepatan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat.

    Cek Endra dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan upaya tersebut sebagai langkah nyata untuk meningkatkan produksi minyak nasional, memperkuat ketahanan energi serta membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil minyak.

    Pernyataan itu disampaikan menjelang Rapat Tim Gabungan Penetapan Hasil Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat yang informasinya akan digelar di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (9/10).

    Rapat itu dijadwalkan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah provinsi, Pertamina, dan lain-lain.

    Agenda rapat tersebut akan membahas pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat di berbagai provinsi, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

    Menurut Cek Endra, rapat gabungan itu merupakan momentum penting untuk melaksanakan terkait legalisasi dan pengawasan kegiatan sumur minyak rakyat di lapangan.

    “Peraturan menteri ini harus jadi ‘jalan tol’ bagi pemerintah dan daerah untuk menata kembali kegiatan minyak rakyat agar dikelola secara resmi, aman, dan transparan. Kita punya potensi besar di Jambi dan daerah lain, tinggal kemauan dan koordinasi antar-instansi untuk mengeksekusi cepat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa sesuai data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 34.000 sumur minyak rakyat yang sedang diinventarisasi oleh pemerintah. Sekitar 8.328 sumur berada di Provinsi Jambi, dengan potensi besar untuk segera dilegalkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

    Dalam proses tersebut, pemerintah telah menegaskan beberapa prinsip utama, di antaranya tidak boleh ada penambahan sumur baru, hasil produksi wajib dijual ke Pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan penjualan ke kilang ilegal akan dikenai penegakan hukum tegas.

    Cek Endra menilai kebijakan tersebut bukan hanya soal penertiban, melainkan strategi jangka menengah untuk menaikkan lifting nasional dan memperkuat kemandirian energi.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola melalui mekanisme BUMD, koperasi atau UMKM, dampaknya bukan cuma ke peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan praktik ilegal yang selama ini marak di lapangan,” ucapnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang telah menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan Permen 14/2025, yakni inventarisasi sumur minyak masyarakat dan sebentar lagi penetapan hasil inventarisasi melalui rapat tim gabungan pusat-daerah, penunjukan BUMD/koperasi/UMKM pengelola, penandatanganan kerja sama dengan KKKS hingga persetujuan akhir oleh Menteri ESDM melalui SKK Migas.

    Cek Endra menilai mekanisme tersebut sudah menunjukkan arah tata kelola yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya yang tidak tertangani secara sistematis.

    Ia juga menegaskan legalisasi sumur rakyat akan memberi efek ganda terhadap ekonomi lokal.

    “Kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan jasa pengeboran, transportasi, bengkel, dan UMKM sekitar wilayah operasi. Ini multiplier effect yang nyata bagi masyarakat Jambi dan daerah penghasil energi lainnya,” ungkapnya.

    Sebagai perbandingan, Cek Endra menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain seperti Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) yang sudah lebih dulu menata sumur rakyat melalui BUMD dan KKKS sehingga produksi meningkat dan praktik ilegal menurun.

    Sedangkan di Aceh, legalisasi dilakukan bertahap dengan fokus pada keselamatan dan lingkungan. Sementara di Bojonegoro (Jawa Timur), pola kerja sama antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Pertamina telah terbukti efektif dan berkelanjutan.

    “Kalau Musi Banyuasin bisa cepat, Aceh bisa disiplin, dan Bojonegoro bisa kompak, Jambi juga pasti bisa. Asal ada kemauan dan koordinasi lintas sektor, hasilnya nyata,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cek Endra memastikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan Permen ESDM 14/2025 secara ketat.

    Melalui DPR, ia berencana akan meminta perkembangan penunjukan pengelola sumur rakyat oleh para gubernur dalam 90 hari ke depan.

    “Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas. Legalisasi sumur rakyat harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan lifting nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi. Ini momentum emas untuk menjadikan rakyat sebagai bagian resmi dari memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto: Partai besar harus bekerja dengan sistem dan disiplin mutu

    Hasto: Partai besar harus bekerja dengan sistem dan disiplin mutu

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partai besar harus menerapkan standar mutu dalam organisasinya dan hal itu harus menjadi bagian dari disiplin ideologis dan moral partai.

    “Partai yang besar tidak cukup hanya memiliki ide dan massa, tetapi harus memiliki sistem kerja yang tertib, terukur, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Melalui penerapan standar mutu seperti ISO, kita meneguhkan bahwa PDI Perjuangan bukan hanya gerakan politik, tapi juga organisasi modern yang berintegritas,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto saat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar perayaan 9 Years Quality Service di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, sebagai bentuk apresiasi atas sembilan tahun penerapan sistem layanan berbasis standar mutu internasional ISO 9001 dan ISO 55001.

    Acara ini menjadi momentum refleksi atas komitmen PDI Perjuangan dalam membangun tata kelola partai politik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen, Tim Penjaminan Mutu, serta perwakilan lembaga konsultan ICG, Nosa P Kurniawan.

    Acara dibuka dengan doa dan penayangan video milestone perjalanan organisasi yang menampilkan pencapaian Sekretariat dalam mempertahankan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 55001 untuk manajemen aset.

    Dalam rangkaian acara, Sekretariat menerima Plakat Award 9 Years sebagai pengakuan atas konsistensi dalam menjaga kinerja organisasi dan penerapan budaya mutu.

    Berbagai penghargaan lain diberikan, antara lain Leadership Excellence Award, Excellence in Service Award, serta sertifikat bagi Tim Penjaminan Mutu/Internal Auditor yang telah menyelesaikan pelatihan ISO 19011. Puncak acara ditandai dengan penyerahan Sertifikat ISO 55001 Surveillance II sebagai bukti keberlanjutan sistem pengelolaan aset dan tata kelola organisasi partai yang efektif dan berstandar global.

    Wasekjen Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa penerapan ISO menjadi bukti keseriusan partai dalam memperkuat institusionalisasi demokrasi.

    “Penerapan ISO bukan hal yang lazim di partai politik. Tapi bagi PDI Perjuangan, ini bukti bahwa demokrasi harus dijalankan secara profesional, tidak serampangan. Mutu organisasi berarti mutu pelayanan kepada rakyat,” kata Adian.

    Sementara itu, Wasekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, menuturkan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO selama sembilan tahun merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran sekretariat.

    “Kami membangun sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga mendidik kader untuk bekerja dengan disiplin dan kesadaran kualitas. Inilah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam konteks manajemen modern,” ujar Adhi.

    Wasekjen Bidang Internal, Dolfie OFP, menilai keberlanjutan penerapan ISO menunjukkan keseriusan partai dalam memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal berjalan efektif.

    “Standar mutu seperti ISO menjadi alat kontrol yang penting agar setiap lini organisasi bekerja sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memastikan setiap keputusan partai berpijak pada data, sistem, dan nilai integritas,” tegas Dolfie.

    Acara ditutup dengan sambutan peneguhan dari perwakilan DPP PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya menjaga komitmen mutu sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis kepada rakyat.

    “Kualitas bukan sekadar sertifikat, tetapi komitmen berkelanjutan untuk melayani dengan standar terbaik,” ungkap Adhi.

    Seluruh jajaran manajemen, penerima penghargaan, dan Tim Penjaminan Mutu kemudian berfoto bersama, menandai berakhirnya perayaan 9 Years Quality Service PDI Perjuangan. Peristiwa inj meneguhkan partai berlambang banteng moncong putih ini sebagai pelopor tata kelola partai politik modern dan berintegritas di Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai penyerahan aset sitaan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri timah di Indonesia.

    “Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa tata niaga komoditas strategis seperti timah tidak boleh dikuasai oleh praktik ilegal dan koruptif. Penyerahan aset kepada PT Timah adalah bentuk koreksi sistemik agar seluruh rantai produksi dan distribusi kembali dalam pengawasan negara,” kata Labib di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai kasus dugaan korupsi itu menjadi perhatian serius publik. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung baru-baru ini menyerahkan sejumlah aset rampasan negara senilai sekitar Rp6–7 triliun, termasuk enam smelter timah, ratusan alat berat, dan logam timah seberat 680 ton, kepada PT Timah Tbk (TINS).

    Langkah tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola sektor pertimahan nasional.

    Dia menekankan pentingnya penguatan peran PT Timah sebagai BUMN strategis dalam menjaga stabilitas pasar timah nasional. Menurut dia, dengan tambahan enam smelter hasil sitaan, PT Timah memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi logam timah serta pengembangan tanah jarang (rare earth/monasit) yang bernilai ekonomi tinggi.

    “Ini bukan sekadar soal aset, tetapi momentum untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Hilirisasi timah dan pengolahan tanah jarang harus menjadi agenda jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil,” katanya.

    Menurut dia, pengawasan dan regulasi harga timah pascapenyerahan aset tersebut harus dilakukan secara ketat. Selain itu, dia mengatakan kebijakan kenaikan harga timah di tingkat produsen harus diimbangi dengan transparansi tata niaga agar tidak menimbulkan praktik spekulatif atau eksploitasi terhadap penambang kecil.

    Di sisi lain, dia meminta PT Timah bertransformasi melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok tambang, sekaligus menutup celah korupsi.

    Ia menilai momentum penyerahan aset sitaan harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam agar PT Timah tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelopor pengelolaan SDA yang bersih, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi ekonomi nasional.

    “Kenaikan harga timah bisa menjadi stimulus ekonomi jika diawasi dengan baik. Namun tanpa pengawasan, justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara korporasi besar dan penambang rakyat. Pemerintah perlu memastikan harga yang adil dan distribusi nilai tambah yang merata,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk senilai Rp7 triliun.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (6/10), menginformasikan bahwa barang rampasan tersebut berupa ratusan unit alat berat, uang tunai dari sejumlah negara, hingga fasilitas smelter yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pagi hari ini saya ke Bangka Belitung. Tadi, bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes akui mendengar ada penambahan wamenkes baru

    Menkes akui mendengar ada penambahan wamenkes baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui telah mendengar adanya penambahan wakil menteri kesehatan (wamenkes) baru yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya saya kan rencananya ada Wamen, Wamenkes,” kata Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Budi mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendengar mengenai penunjukan wamenkes baru tersebut, meski belum mengetahui secara pasti siapa nama yang akan dilantik.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan sosok Benjamin Paulus Octavianus sebagai wamenkes yang baru, Budi menyatakan belum menerima informasi resmi terkait hal itu.

    “Belum tahu, belum,” kata Budi.

    Nama Benjamin Paulus Octavianus santer dikabarkan akan menjabat sebagai Wamenkes. Dia merupakan seorang doktor yang berkiprah di dunia medis dan birokrasi kesehatan.

    Saat ini Menkes telah memiliki satu orang Wakil Menteri Kesehatan yaitu Dante Saksono Harbuwono.

    Rencana pelantikan wakil menteri kesehatan tersebut dikabarkan akan menjadi bagian dari agenda pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) serta kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.

    Upacara pelantikan itu akan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani

    Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, mendorong agar pabrik pakan ternak di wilayah Provinsi Banten menjadi off taker atau penyerap hasil panen petani jagung di daerah itu.

    “Di Banten ini banyak sekali pabrik-pabrik. Pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

    Menurutnya, upaya penyerapan atau off taker hasil panen pertanian ini menjadi tantangan bagi ke depan yang perlu diintervensi oleh pemerintah.

    Oleh karenanya, dia meminta seluruh lembaga dan kementerian terkait serta kepala daerah untuk membantu meningkatkan serapan hasil panen tani tersebut.

    Gibran juga bilang, kondisi saat ini kualitas panen para petani masih di bawah standar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Persoalan yang dihadapi petani tersebut seperti masalah air, harga bibit dan pupuk serta keterbatasan alat pertanian menjadi perhatian bersama untuk mencarikan solusinya.

    “Jadi saya mohon untuk selalu dilakukan pendampingan, pelatihan, berikan akses, dan saya yakin ini bisa diselesaikan kalau keroyokan seperti ini semua,” jelasnya.

    Ia meminta kementerian dan kepala daerah terkait untuk terus berinovasi dalam hal mensejahterakan petani. Mulai dari pengembangan teknologi hingga menjamin ketersediaan bibit, pupuk, serta distribusi hasil panen.

    “Ke depan dengan adanya mekanisasi alat-alat modern, produktivitas bisa bertambah, bisa meningkat,” ucapnya.

    Dia menegaskan, bahwa upaya sinergitas dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini, harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” ungkapnya.

    Seiring dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusinya bersama,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribka Haluk siap jalankan tugas percepatan pembangunan Papua

    Ribka Haluk siap jalankan tugas percepatan pembangunan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan siap menjalankan tugas dalam struktur baru komite eksekutif terkait percepatan pembangunan Papua yang akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang kita harus melakukan tugas-tugas dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    Ribka menyebut dirinya telah diminta menyiapkan diri untuk pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu pukul 15.00 WIB di Istana Negara. Namun, dia menegaskan belum mengetahui secara resmi jabatan yang akan diembannya.

    “Bukan, kepala badan. Komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nomenklaturnya nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” kata Ribka di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan keputusan terkait posisi dan susunan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua masih menunggu pembacaan surat keputusan oleh Presiden.

    “Kami diberitahukan baru kemarin sore oleh Sekretaris Kabinet. Jadi kita sama-sama menunggu siapa saja dan tugas seperti apa yang akan diberikan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Meski demikian, Ribka menegaskan dirinya selama ini tetap fokus pada agenda percepatan pembangunan di tanah Papua.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mendukung program pemerintah pusat di wilayah timur Indonesia.

    “Yang jelas penguatan dan sinergi kita bersama untuk mengawal program Bapak Presiden, khususnya di Papua. Percepatan-percepatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya harus betul-betul kita kawal,” ucapnya.

    Terkait jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri yang saat ini diembannya, Ribka menyebut belum ada instruksi baru apakah dirinya tetap akan merangkap atau difokuskan pada posisi baru.

    “Belum, kami belum dapat perintah. Sementara hanya disuruh siapkan diri untuk sebentar dilantik,” kata dia.

    Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) serta kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.

    Upacara pelantikan itu akan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.