Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Keluarga prajurit yang gugur saat HUT TNI mendapat uang santunan

    Keluarga prajurit yang gugur saat HUT TNI mendapat uang santunan

    nilai uang yang diberikan TNI tidak bisa dibandingkan dengan besarnya jasa dua prajurit itu dalam membela tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah memastikan siang ini keluarga prajurit yang gugur saat rangkaian HUT ke-80 TNI mendapat uang santunan sebesar Rp350 juta.

    “Jam 13.30 WIB akan dilaksanakan penyerahan asuransi per orang Rp350 juta kepada ahli warisnya,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Kamis.

    Uang santunan itu diberikan oleh pihak PT ASABRI (Persero) selaku pihak asuransi yang menaungi instansi TNI dan Polri.

    Freddy melanjutkan, pihak keluarga yang akan menerima santunan tersebut yakni istri dari Praka Marinir Zaenal Mutaqim dan kedua orang tua dari Prajurit Satu Johari Alfarizi.

    Dengan adanya santunan tersebut, Freddy berharap pihak keluarga yang ditinggalkan dapat terbantu dari segi perekonomian.

    Walau demikian, Freddy menegaskan nilai uang yang diberikan TNI tidak bisa dibandingkan dengan besarnya jasa dua prajurit itu dalam membela tanah air.

    Karenanya, Freddy dan seluruh jajaran mengucapkan belasungkawa atas gugurnya dua prajurit kebanggaan TNI itu.

    “Bapak Presiden RI, Bapak Panglima TNI dan pimpinan TNI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya dua orang prajurit,” jelas Freddy.

    Sebelumnya, Seorang prajurit TNI Angkatan Laut, Praka Marinir Zaenal Mutaqim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat prosesi terjun payung saat gelaran sailing pass atau parade armada laut yang digelar TNI AL di Teluk Jakarta (2/10).

    Zainal diketahui tergabung dalam tim terjun payung yang sedang melakoni simulasi tempur dalam rangka perataan HUT ke-80 TNI.

    Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (4/10), salah seorang prajurit Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) yakni Prajurit Satu Johari Alfarizi meninggal dunia karena jatuh dari atas tank milik TNI AD.

    Pangkostrad Letjen TNI Mohamad Fadjar mengatakan Johari saat itu sedang berada di atas tank yang dibawa kendaraan transporter. Tank itu akan dipindahkan untuk keperluan acara puncak HUT TNI yang digelar di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta (5/10).

    Saat proses pemindahan tank berlangsung, Johari jatuh dari atas tank tersebut di sekitaran kawasan Monas. Johari jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter dan mengalami luka di beberapa bagian tubuh serta patah tulang.

    Johari sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, namun meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri instruksikan inspektorat awasi program sejak perencanaan

    Mendagri instruksikan inspektorat awasi program sejak perencanaan

    “Pada waktu perencanaan utamanya, peran inspektorat jangan diam saja, jangan sudah direncanakan oleh masing-masing dan kemudian setelah itu dieksekusi, baru diperiksa salahnya apa,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada inspektorat pemerintah daerah (pemda) untuk aktif mengawasi sejak tahap perencanaan sebuah program, jangan hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketika program sudah berjalan.

    “Pada waktu perencanaan utamanya, peran inspektorat jangan diam saja, jangan sudah direncanakan oleh masing-masing dan kemudian setelah itu dieksekusi, baru diperiksa salahnya apa,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Mendagri meminta para inspektur daerah juga memberikan masukan soal soal program yang sedang direncanakan oleh masing-masing pemerintah daerahnya.

    “Para inspektor daerah ini juga jangan hanya mengawasi saja kalau sudah kejadian, tapi juga melakukan, memberikan masukan, warning, itu yang saya sampaikan, foresight. Foresight itu artinya memprediksi bahwa ini program bagus atau enggak, boros enggak, perlu enggak, uangnya kebanyakan enggak,” ujarnya.

    Tito juga mengingatkan kepada para inspektorat agar tidak menjadikan jumlah temuan pelanggaran atau kesalahan sebagai parameter keberhasilan dalam menjalankan pengawasan. Menurutnya, semakin sedikit temuan pelanggaran artinya fungsi pengawasan dan pencegahan dari inspektorat berjalan dengan optimal.

    “Karena prinsip dasar untuk suatu pengawasan, itulah menjaga agar tidak jadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan, makin baik, bukan. Makin sedikit kesalahan, karena tidak jadi kesalahan, karena pengawasan yang baik,” kata Tito.

    Mendagri berharap dengan optimalnya tugas tugas para inspektur dalam pengawasan dan pencegahan, roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan maksimal.

    Ia berharap rapat koordinasi tersebut bisa menyamakan visi jajaran Inspektorat daerah dengan inspektur daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri.

    Rapat koordinasi tersebut juga menhadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber yang memberikan pesan dan bekal bagi para inspektur daerah antara lain Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aries Marsudiyanto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR setujui revisi UU BUMN, Kementerian BUMN resmi berubah jadi BP BUMN

    DPR setujui revisi UU BUMN, Kementerian BUMN resmi berubah jadi BP BUMN

    Kamis, 2 Oktober 2025 15:35 WIB

    Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri PAN RB Rini Widyantini (kiri) saat rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganti Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.

    Menteri PAN RB Rini Widyantini mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganti Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini aksi prajurit TNI dan kapal perang dalam Sailing Pass di Teluk Jakarta

    Begini aksi prajurit TNI dan kapal perang dalam Sailing Pass di Teluk Jakarta

    Kamis, 2 Oktober 2025 16:52 WIB

    Helikopter Bell 412 EP Puspenerbal menurunkan prajurit ke kapal selam KRI Alugoro (405) saat Sailing Pass di perairaan Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025). Parade yang diikuti 51 kapal perang tersebut digelar dalam rangka peringatan HUT Ke-80 TNI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Prajurit melompat dari KRI Hampala (880) saat Sailing Pass di perairaan Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025). Parade yang diikuti 51 kapal perang tersebut digelar dalam rangka peringatan HUT Ke-80 TNI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    (kiri ke kanan) KRI Sutedi Senoputra (378), KRI Sultan Thaha Syaifuddin (376), KRI Kapitan Patimura (371), dan KRI Imam Bonjol (383) menembakan roket saat Sailing Pass di perairaan Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025). Parade yang diikuti 51 kapal perang tersebut digelar dalam rangka peringatan HUT Ke-80 TNI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Prajurit TNI AL melakukan simulasi penyergapan kapal saat Sailing Pass di perairaan Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025). Parade yang diikuti 51 kapal perang tersebut digelar dalam rangka peringatan HUT Ke-80 TNI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    KRI Bima Suci mengikuti Sailing Pass di perairaan Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025). Parade yang diikuti 51 kapal perang tersebut digelar dalam rangka peringatan HUT Ke-80 TNI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 10 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat, termasuk dubes RI untuk Malaysia hingga Belgia, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

    Upacara pelantikan duta besar dan wakil duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Setelah pembacaan Keputusan Presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik itu usai, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI dan Wakil Duta Besar yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Lukman Hakim Siregar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Suriah

    2. Hotmangaradja Panjaitan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Singapura

    3. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda

    4. Adam Mulawarman Tugio sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Vietnam

    5. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan, Luxemburg, Uni Eropa

    6. Kuncoro Giri Waseso sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Mesir

    7. Berlian Helmy sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Republik Azerbaijan

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascsrya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia

    9. Listyowati sebagai sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal

    10. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar.

    11. Irene sebagai Wakil Duta Besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

    Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

    sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Banten untuk mengoptimalkan implementasi gerakan program cek kesehatan gratis (CKG) sebagai upaya membangun masyarakat yang sehat.

    “Mohon ke depan bisa lebih dimasifkan lagi, terutama untuk pengecekan kesehatan gratis, agar bisa dimanfaatkan oleh warga, agar penyakit-penyakit bisa terdeteksi lebih dini,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

    Ia mengungkapkan, bahwa sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat.

    “Dan angka harapan hidup di Banten melalui CKG ini bisa meningkat,” ucapnya.

    Gibran menekankan, pentingnya memperkuat peran promotif dan preventif, dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya gaya hidup sehat, pola makan bergizi, dan pemeriksaan rutin.

    Selain itu, Wapres juga mengingatkan agar kualitas pemeriksaan dan pencatatan data kesehatan masyarakat untuk selalu dijaga akurasi dan kualitasnya.

    “Ini saya titip untuk para Kepala Daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini terima kasih sekali sudah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, terkait program-program prioritas dari Bapak Presiden. Tadi sudah dipaparkan masalah Sekolah Rakyat, Pengecekan Kesehatan Gratis, lalu ada Koperasi Merah Putih,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa terkait realisasi cakupan program cek kesehatan gratis (CKG) di Banten saat ini telah mencapai 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat.

    Ia bilang, cakupan tersebut hasil implementasi dari realisasi pelaksanaan CKG di seluruh kabupaten/kota yang ada di Banten.

    “Pada program cek kesehatan gratis sebanyak 2,6 juta lebih warga Banten telah melakukan cek kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan,” katanya.

    Andra menyebut, dari hasil capaian angka 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat CKG ini telah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai wilayah yang tertinggi dalam melakukan eliminasi dari kondisi kesehatan masyarakat.

    “Alhamdulillah, kami diapresiasi oleh Kemendagri sebagai salah satu provinsi yang eliminasi TBC-nya melebihi target,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri

    Prabowo lantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dalam Kabinet Merah Putih.

    Pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, itu berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029.

    “Bahwa saya akan setia dan memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Akhmad Wiyagus dipandu Presiden Prabowo.

    Usai pengucapan sumpah jabatan, agenda berlanjut pada penandatanganan berkas berita acara yang disaksikan langsung oleh Kepala Negara.

    Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 23 September 1967.

    Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989 dan meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Trisakti.

    Dikenal dengan latar belakang reserse, Wiyagus menapaki karier di kepolisian, mulai dari Kapolda Gorontalo, Kapolda Lampung, Asisten Utama Kapolri, hingga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

    Reputasinya semakin menguat setelah menerima Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritasi berkat ketegasannya dalam memberantas korupsi di Gorontalo.

    Selain karier di kepolisian, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengamanan dan Penegakan Hukum BP Batam.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS

    Prabowo lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa jabatan Anggito untuk periode 2025–2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    Selain Anggito, Presiden Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

    Anggito, Farid, dan para anggota Dewan Komisioner LPS lalu mengucapkan sumpah janji Dewan Komisioner LPS di hadapan Presiden Prabowo

    “Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dewan komisioner LPS, wakil ketua dewan komisioner lPS, anggota dewan komisioner LPS dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut,” ucap mereka.

    Usai pelantikan, Anggito menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran tamu undangan.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Anggito sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

    Selain Anggito, Komisi XI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan Polis.

    Dalam pemaparannya di DPR, Anggito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tantangan industri perbankan.

    Dia juga memperkenalkan program kerja bertajuk AKSARA yang mencakup enam misi utama, mulai dari peningkatan kompetensi manajemen aset, peningkatan kualitas SDM, perluasan jangkauan media sosial, efisiensi beban SDM per dana kelolaan, peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga digitalisasi proses bisnis.

    Anggito menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, LPS dapat menurunkan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar serta mempercepat transformasi digital lembaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030 dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025–2030.

    Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Presiden Prabowo. Presiden kemudian membimbing teks sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.

    “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Prabowo diikuti gubernur dan wakil gubernur yang dilantik.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur dan Wagub Papua. Acara pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Selain itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada Februari 2025.

    Dalam putusan itu, MK mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Yermias Bisai karena ketidakjujuran alamat domisili dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

    MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU dengan mengikutsertakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa Yermias Bisai.

    PSU kemudian diselenggarakan KPU pada 6 Agustus 2025. Yermias Bisai yang didiskualifikasi digantikan Constant Karma mendampingi Benhur Tomi Mano.

    Berdasarkan hasil PSU, pasangan Benhur-Constant memperoleh 49,6 persen suara, sementara pasangan Matius-Aryoko memperoleh 50,4 persen suara.

    Pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma lalu melayangkan gugatan hasil PSU Pilkada Papua ke MK.

    Dalam putusannya, MK menolak sengketa perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan Benhur dan Constant.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

    Dengan ditolaknya gugatan Benhur-Constant oleh MK, kemenangan Matius-Aryoko kini tidak lagi dipersoalkan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI mengusulkan semua lembaga tinggi yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat pada momen Sidang Tahunan MPR RI, yang biasanya digelar menjelang HUT RI.

    Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menjelaskan lembaga tinggi itu, yakni DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, laporan kinerja dari lembaga itu biasanya hanya disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya.

    “Jadi, bukan melaporkan kepada MPR RI karena kedudukannya sama, tapi melaporkan kepada masyarakat melalui forum MPR RI,” kata Taufik di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal itu diusulkan agar sesuai seperti yang dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI ketika awal-awal era reformasi. Kini laporan kinerja lembaga-lembaga itu hanya disebutkan dalam beberapa paragraf pidato Presiden.

    “Sehingga kita bisa mendapatkan satu sidang tahunan yang lebih optimal dibandingkan hanya satu kali, kemudian mendengarkan laporan kinerja ini yang diwakili oleh Presiden,” kata Taufik.

    Untuk itu, tambah Taufik, usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan MPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan.

    Selain itu, dia mengatakan K3 MPR RI juga membahas terkait kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh para pejabat.

    Menurut dia, semua lembaga negara wajib melaksanakan amanah untuk menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan konstitusi.

    “Dan apabila kemudian keluar dari maksud dari konstitusi atau dari perintah konstitusi, maka di situ ada pelanggaran terhadap konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.