“Di tengah penurunan dana dari pusat, pernyataan tersebut menunjukkan sikap optimistis dan kepercayaan diri terhadap kemampuan perencanaan fiskal daerah,”
Semarang (ANTARA) – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah optimis kondisi fiskal daerah tidak terganggu kendati dana transfer ke daerah (TKD) 2026 berkurang sebesar 17 persen.
Sekretaris LHKP PWM Jateng Wahidin Hasan, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Gubernur Jateng Ahmad Luthfi telah menyampaikan tentang tidak terganggunya kondisi fiskal meski dana TKD 2026 turun sebesar 17 persen.
“Di tengah penurunan dana dari pusat, pernyataan tersebut menunjukkan sikap optimistis dan kepercayaan diri terhadap kemampuan perencanaan fiskal daerah,” katanya.
Namun, kata dia, di balik keyakinan itu tersimpan pekerjaan rumah besar, yakni memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan.
Gubernur Jateng menjelaskan bahwa tahun 2026 akan berfokus pada swasembada pangan, sementara 2025 telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
“Pola ini menunjukkan adanya kesinambungan prioritas kebijakan, tetapi juga menuntut disiplin fiskal yang ketat,” katanya.
Ketika dana transfer dari pemerintah pusat turun, baik untuk provinsi maupun 35 kabupaten/kota, lanjut dia, maka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi keniscayaan.
Artinya, tidak ada lagi ruang untuk program yang seremonial atau belanja yang tidak produktif, mengingat salah satu tujuan utama transfer ke daerah adalah menjamin pemerataan pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.
Maka dari itu, ketika TKD berkurang, daerah harus mampu mengisi celah tersebut dengan kreativitas pendanaan dan inovasi pengelolaan sumber daya.
“Inilah momen di mana semangat otonomi diuji, sejauh mana pemerintah provinsi dapat mandiri secara fiskal tanpa kehilangan daya dorong pembangunan,” katanya.
Penurunan transfer pusat seharusnya harus dimaknai, menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD), seperti pajak berbasis digital, pengelolaan aset produktif, dan kerja sama dengan sektor swasta sebagai instrumen baru untuk menjaga kesehatan fiskal.
Ia mencermati bahwa Gubernur tampaknya memahami arah itu sehingga dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya efisiensi belanja dan mengarahkan program pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Jika komitmen tersebut dipegang teguh, maka kebijakan fiskal Jateng pada 2026 bisa menjadi contoh model pengelolaan daerah yang adaptif di tengah tekanan fiskal nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa perencanaan tentu saja harus disertai transparansi dan pengawasan publik agar tidak terjebak dalam jargon efisiensi semu.
Tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Luthfi sehingga fokus pada swasembada pangan, efisiensi belanja, dan penguatan PAD harus diiringi dengan tata kelola anggaran yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.
“Di sinilah catatan penting itu diletakkan, bahwa optimisme gubernur bukan semata pernyataan politik, tetapi harus menjadi arah kebijakan fiskal yang terukur, terencana, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
