Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • PIRA Gerindra gelar munas usung peran perempuan menuju Indonesia Emas

    PIRA Gerindra gelar munas usung peran perempuan menuju Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Perempuan Indonesia Raya (PIRA), yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra, menggelar Musyawarah Nasional 2025 di Jakarta, Kamis, dengan mengangkat tema “Usung Perempuan Indonesia Raya, Berdaya, Berjaya, Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Ketua Umum Pengurus Pusat PIRA Sumarjati Arjoso mengatakan agenda munas tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban, tetapi juga ajang konsolidasi menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks, persoalan etika, maraknya korupsi, masalah ekonomi, kemiskinan, hingga kurangnya lapangan kerja.

    “Dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta menjalankan program Astacita sebagai prioritas utama,” kata Sumarjati.

    Sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, menurut dia, PIRA senantiasa berkiprah membesarkan partai.

    Dia pun bersyukur Ketua Umum sekaligus Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto telah terpilih menjadi Presiden RI.

    Sementara itu, Dewan Pembina PP PIRA Bianti Djiwandono menegaskan bahwa perjalanan 17 tahun PIRA telah memberikan fondasi kuat, namun kini sudah waktunya menatap masa depan.

    Menurut dia, PIRA wajib untuk mendukung dan mewujudkan delapan misi Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Berbagai program dapat dilaksanakan oleh PIRA untuk mewujudkan misi tersebut, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, produksi pangan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan,” kata Bianti.

    Dia menambahkan bahwa Munas tersebut juga membahas program kerja lima tahun ke depan serta laporan pertanggungjawaban pengurus pusat.

    Bianti berharap seluruh peserta dapat mencermati jalannya sidang dengan serius dan memberikan masukan konstruktif.

    “Munas ini akan menghasilkan berbagai keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta,” katanya.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasinya atas antusiasme kader PIRA.

    Dasco menyatakan bangga melihat kombinasi kader baru dan lama yang tetap setia mengabdi.

    Ia menegaskan PIRA merupakan elemen vital dalam menunjang keberhasilan Partai Gerindra. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan PIRA sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “PIRA juga diharapkan aktif memberikan masukan positif dan membangun bagi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Dasco.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco apresiasi antusiasme kader PIRA di Munas 2025

    Dasco apresiasi antusiasme kader PIRA di Munas 2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi antusiasme kader Perempuan Indonesia Raya (PIRA) pada Musyawarah Nasional (Munas) 2025 bertema “Usung Perempuan Indonesia Raya, Berdaya, Berjaya, Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Dasco saat menyampaikan sambutan pada pembukaan munas tersebut di Jakarta, Kamis, mengatakan antusiasme kader PIRA dari berbagai daerah di Indonesia membuktikan bahwa organisasi sayap partai itu menjadi energi penting bagi Gerindra.

    “Saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan seluruh panitia, PP PIRA yang pada hari ini telah menyelenggarakan ulang tahun PP PIRA dan pelaksanaan Munas dan rangkaian besok,” kata dia, sebagaimana keterangan tertulis.

    Dasco juga menyoroti dinamika regenerasi kader perempuan PIRA. Menurut dia, meski banyak wajah baru yang hadir, loyalitas kader lama tetap kokoh mendampingi perjalanan panjang organisasi ini.

    PIRA, tutur Dasco, adalah salah satu unsur vital dalam menopang kegiatan partai dan keberhasilan program Gerindra di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap PIRA terus hadir dengan program nyata yang bisa dirasakan rakyat secara langsung.

    “PIRA juga diharapkan aktif memberikan masukan positif dan membangun bagi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya, sembari menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dasco mengingatkan peran PIRA semakin relevan di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sebentar lagi memasuki satu tahun pemerintahan. Ia berharap, PIRA tetap konsisten memperkuat jalannya pemerintahan melalui kontribusi nyata.

    Bagi Dasco, kesetiaan dan kerja keras kader perempuan menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan perjuangan partai. Ia menyebut semangat gotong royong dan antusiasme kader modal besar menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

    Di samping itu, Ketua Umum PP PIRA Sumarjati Arjoso juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan DPP Gerindra terhadap munas yang digelar bertepatan dengan ulang tahun PIRA yang ke-17.

    “Meskipun baru hari ini kita dapat melaksanakan munas, tidak mengurangi makna kebersamaan kita,” kata Sumarjati.

    Sementara itu, Dewan Pembina PP PIRA Bianti Djiwandono mengingatkan bahwa perjalanan 17 tahun PIRA harus menjadi pijakan untuk fokus pada masa depan.

    “Merupakan kewajiban PIRA untuk mendukung dan mewujudkan delapan misi Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Munas PIRA 2025 mengaskan komitmen untuk mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Visi besar Indonesia Emas 2045 dengan Astacita dan 17 program prioritas menjadi rujukan utama dalam diskusi dan pengambilan keputusan munas.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP perkuat kapasitas kader beri pendampingan bagi pekerja migran

    PDIP perkuat kapasitas kader beri pendampingan bagi pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends mengatakan PDIP telah menyusun sejumlah rekomendasi dan akan pembekalan kepada kadernya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia baik domestik maupun migran.

    Mercy menyebut PDIP perlu menegaskan posisi ideologinya dan hadir sebagai partai pro-pekerja serta menyiapkan Sistem Manajemen Kasus Tenaga Kerja dan Perlindungan Migran Indonesia (TKP2MI) terpadu berbasis struktural partai dengan membentuk sayap partai.

    “Melakukan penguatan kapasitas kader dan relawan partai sebagai pendamping dan paralegal TKP2MI serta melakukan fungsi integrasi secara secara kolaboratif lintas multi-pihak untuk fungsi advokasi, pendampingan dan pemulihan fisik, psikososial, hukum, pemberdayaan ekonomi dan administrasi secara holistik dan terpadu,” kata Mercy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mercy dalam lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Dalam kesempatan itu Mercy juga mendorong kampanye publik dan reformasi kebijakan yang pro pekerja.

    Oleh karena itu, dia menambahkan kerja sama multi pihak sangat diharapkan dalam perlindungan pekerja, antara lain pemerintah, dunia usaha, serikat buruh termasuk partai politik.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana memaparkan sejumlah tantangan utama dalam ketenagakerjaan domestik.

    Dimana, ada soal pengangguran dan mismatch pendidikan-industri; dominasi sektor informal dan lemahnya jaminan sosial serta belum adanya UU khusus pekerja domestik karena RUU Pekerja Rumah Tangga belum disahkan, akibatnya perlindungan melemah.

    Tak hanya itu, dampak otomasi dan digitalisasi dunia kerja yang membuat kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang.

    “Layanan publik ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan belum optimal, sistem layanan belum terintegrasi untuk sektor informal,” ujarnya.

    Tak sampai di situ, Eva juga mengungkapkan arah transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Salah satunya, reformasi regulasi dan perlindungan pekerja domestik mulai dari penyusunan regulasi, perluasan jaminan sosial dan layanan publik ketenagakerjaan.

    “Peningkatan kualitas, keterampilan, dan martabat pekerja domestik,” jelasnya.

    Dalam menjawab tantangan pekerja domestik, Eva mengatakan strategi dan kolaborasi yang harus dilakukan baik pemerintah dan masyarakat diantaranya koordinasi lintas sektor dan pemerintahan daerah; partisipasi organisasi pekerja domestik dan LSM; integrasi data dan digitalisasi layanan dan tentunya peningkatan kapasitas fungsional pengantar kerja, pengawas dan mediator.

    Maka dari itu, dalam menjawab permasalahan pekerja domestik diperlukan transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional adalah langkah menuju keadilan sosial.

    “Kemnaker berkomitmen menyediakan pekerjaan layak, menjamin perlindungan sosial, dan meningkatkan martabat serta kesejahteraan tenaga kerja domestik,” kata Eva.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat mengatakan bahwa hak setiap orang dengan bebas dan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang menghormati hak fundamental dan martabat sebagai manusia.

    Serta, memberi pemasukan yang layak untuk diri dan keluarga, serta menjamin keamanan, kesehatan fisik dan mental, dan keselamatan.

    “Termasuk di dalamnya hak kolektif untuk berserikat, berunding, dan mendorong perlindungan sosial,” jelas Anis.

    Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang memberi sambutan serta anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI sebut Praka Zaenal sempat bertabrakan di udara sebelum meninggal

    TNI sebut Praka Zaenal sempat bertabrakan di udara sebelum meninggal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Adianzah menjelaskan Praka Zaenal Mutaqim, prajurit yang meninggal dalam insiden sailing pass HUT TNI di Teluk Jakarta, Kamis (2/10) sempat mengalami tabrakan di udara dengan penerjun lain ketika terjun payung dalam simulasi operasi Rubber Duck Operation (RDO).

    “Proses pada pada saat exit dari pesawat kemudian opening parasut, kemudian terjadilah tabrakan,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Freddy menilai tabrakan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, dari mulai kondisi angin saat terjun payung hingga permasalahan teknis di penerjunan dan pembukaan parasut.

    Usai tertabrak, lanjut Freddy, Praka Zaenal masih sempat membuka parasut hingga akhirnya mendarat di permukaan laut. Namun demikian, kondisi Zaenal saat mendarat dalam keadaan setengah sadar.

    “Kondisi pada saat itu sadar tapi memang kondisi yang mengigau seperti itu,” jelas Freddy.

    Zaenal pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk menjalani perawatan medis. Zaenal pun dinyatakan meninggal dua hari kemudian, tepatnya Sabtu (4/10).

    Berkaca dengan peristiwa itu, Freddy memastikan jajarannya akan mengevaluasi seluruh rangkaian cara HUT TNI, termasuk sistem keselamatan prajurit.

    Dengan adanya evaluasi ini, Freddy berharap HUT TNI tahun depan dapat berjalan lebih baik dan tidak memakan korban jiwa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II minta Pemda rasionalisasi lagi program imbas TKD dipotong

    Komisi II minta Pemda rasionalisasi lagi program imbas TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk merasionalisasi atau mengefektifkan lagi program yang betul-betul dibutuhkan dan diprioritaskan untuk masyarakat imbas dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong.

    Jangan sampai, kata dia, ada program atau belanja daerah yang justru kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena, dia menilai selama ini ada proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tapi dinilai kurang tepat.

    “Jangan sampai ada program begini, misalnya di suatu daerah lagi bangun kantor, antar kantor itu perlu dikasih pagar-pagar. Itu ngapain antar kantor di sela-sela lainnya harus ada pagar. Kan nambah biaya Itu,” kata Zulfikar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, DPR RI pun sudah berusaha untuk menambah anggaran TKD melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Mudah-mudahan, kata dia, penambahan alokasi anggaran untuk TKD bisa segera disalurkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

    Meski begitu, dia mengingatkan bahwa masih ada jalan lain bagi Pemda untuk membuat fiskal daerah bertambah, misalnya optimalisasi retribusi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengungkit ekonomi daerah.

    “Mungkin dari sisi tata kelolanya perlu diperbaiki yang selama ini penerimaan itu sering bocor, Pak Prabowo kan selalu bilang begitu, belanja juga sering bocor, bagaimana itu tidak terjadi lagi,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, pemda juga bisa menggali pembiayaan alternatif, misalnya melalui kerja sama program, atau kerja sama komunitas dunia usaha (public-private partnership).

    “Daerah itu kan punya potensi, tidak ada daerah itu yang tidak punya potensi. Kenapa itu tidak bisa dikembangkan, kenapa tidak bisa menghadirkan investasi?” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan komitmennya dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Kelima RI itu juga terus mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat. Pasalnya, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi persoalan, tidak boleh ditunda-tunda dalam proses pemulangan.

    “Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu diceritakan Hasto oleh saat membuka lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Megawati juga mempertegas komitmennya terhadap aspek perlindungan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030.

    Megawati bahkan rela turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Dimana, salah satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara langsung demi memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

    “Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa jalankan terus ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

    “Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” jelas Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada aparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga terkait untuk menindak tegas aksi impor tekstil ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

    Menurut dia, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ilegal ke wilayah Indonesia sudah menjadi permasalahan yang serius, karena jumlahnya diperkirakan mencapai 28 ribu kontainer setiap tahunnya. Selain memukul industri nasional, hal itu juga mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya tersebut.

    “Masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal ini sudah menembus titik kritis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kelangsungan hidup industri nasional,” kata Lamhot di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, salah satu akar persoalan yang memperparah masuknya barang ilegal adalah kawasan berikat yang tidak lagi optimal menjalankan fungsi utamanya.

    Seharusnya, kata dia, kawasan berikat berperan sebagai fasilitas pendukung ekspor dan tempat bagi perusahaan memproduksi barang untuk tujuan pasar luar negeri dengan kemudahan fiskal. Namun dalam praktiknya, sejumlah kawasan tersebut justru beralih fungsi menjadi jalur distribusi barang impor ke pasar domestik.

    “Fungsi kawasan berikat sudah melenceng jauh dari semangat awalnya. Banyak yang tidak lagi fokus untuk mendukung ekspor, tapi justru menjadi pintu masuk bagi produk impor yang akhirnya membanjiri pasar dalam negeri,” katanya.

    Ia menilai pengawasan terhadap kawasan berikat harus diperketat dan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelaporan barang masuk dan keluar. Karena itu, dia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan berikat yang diduga menyalahgunakan izin.

    “Kawasan berikat itu awalnya dimaksudkan untuk menunjang ekspor, bukan malah menjadi tempat distribusi barang impor ke dalam negeri. Ini penyimpangan fungsi yang harus segera dibenahi,” katanya.

    Berdasarkan data Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), menurut dia, ada sekitar 60 perusahaan tekstil nasional telah menutup usahanya dalam dua tahun terakhir akibat tekanan berat dari barang impor ilegal dan kebijakan yang dinilai terlalu longgar terhadap produk luar. Salah satu yang terdampak serius adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi menghentikan operasionalnya.

    Selain itu, menurut dia, dalam kurun dua tahun terakhir, sekitar 250.000 pekerja kehilangan mata pencaharian di sektor TPT.

    “Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan. Kalau kondisi ini tidak segera dibenahi, industri tekstil kita bisa mati perlahan,” kata dia.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan di pintu masuk tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan berlapis di kawasan berikat dan jalur distribusi dalam negeri.

    “Persoalan ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyebut pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan semestinya tidak diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua.

    Pigai, dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan dana otsus memiliki dasar historis, politis, dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian maupun lembaga.

    Menurut dia, dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah, hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ucapnya.

    Anggaran otsus, imbuh Pigai, merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional.

    Ia memandang, melalui kebijakan otsus, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keberagaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerah.

    “Pemotongan terhadap dana otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” ucap Menham.

    Oleh sebab itu, Pigai meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak memperlakukan dana otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam dengan pemerintah daerah lainnya karena berbeda posisinya secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer ke daerah (TKD) benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menkeu menyampaikan hal itu seusai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa (7/10).

    Menurut dia, alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.

    Namun, Purbaya mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.

    Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran, guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat.

    “Saya akan monitor, sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya, nanti kalau banyak yang susah juga, ya, sudah enggak aku tambah. Tapi, kalau memang bagus dan memang pembangunannya bagus, tepat waktu, dan enggak ada temuan-temuan, ya, patut dipertimbangkan, harusnya, sih,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI sebarkan seragam dinas baru ke seluruh prajurit secara bertahap

    TNI sebarkan seragam dinas baru ke seluruh prajurit secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah memastikan pihaknya akan menyebarkan seragam dinas baru berwarna sage green secara bertahap ke seluruh prajurit.

    Hal tersebut menurut Freddy, harus dilakukan lantaran saat ini beberapa prajurit TNI masih menggunakan segaram lama bercorak malvinas dalam menjalankan tugas.

    “Sebagai sebuah keputusan pimpinan bahwa itu nanti akan menjadi pakaian dinas lapangan terbaru dari TNI, akan didistribusikan,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Freddy mengaku, sejauh ini pihaknya baru menyebarkan seragam tersebut secara terbatas, terutama kepada pasukan dan pejabat tinggi yang mengikuti perayaan HUT ke-80 TNI beberapa hari lalu.

    Ke depan, dia memastikan seluruh pejabat tinggi, menengah hingga prajurit di lapangan akan mengenakan seragam baru demi menciptakan kesan keseragaman, disiplin dan kekompakan dalam bertugas.

    Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjelaskan penggantian seragam pakaian dinas lapangan (PDL) baru TNI dilakukan karena jenis loreng yang sudah sangat lama, yakni Loreng Malvinas dari tahun 1982.

    “Dari segi vegetasinya juga, dengan loreng dan warna yang baru ini kalau kami masuk ke hutan dan sebagainya, ini lebih tersamar,” ucap Tandyo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun seragam baru tersebut memiliki loreng yang lebih kecil dengan warna hijau yang lebih muda dibanding PDL lama. Tandyo membeberkan nantinya semua matra TNI akan menggunakan seragam tersebut.

    Dia menuturkan perubahan warna ataupun loreng pada PDL TNI pun telah seiring dengan keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    “Keputusan Panglima-nya sudah keluar pada 27 September 2025 kemarin,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengatakan beberapa pejabat TNI sudah mulai memakai seragam tersebut, di antaranya dirinya bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Selain itu, Teddy mengatakan rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta perkembangan terkini yang terjadi.

    Dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

    Selain itu, nampak hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Seskab Teddy juga menghadiri rapat bersama dengan Dasco, Purbaya, Prasetyo, Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat itu juga dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Mabes TNI.

    Dasco mengungkapkan rapat tersebut membahas isu terkait politik, ekonomi, hingga keamanan.

    “Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain soal pembahasan umum, menurut dia, rapat tersebut juga membahas dinamika terkini soal transfer ke daerah (TKD), namun DPR RI dan pemerintah belum berkesimpulan apapun mengenai hal itu.

    “Belum (kesimpulan), masih panjang,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.