Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membasmi praktik impor ilegal demi meningkatkan industri tekstil lokal.

    Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai oleh dominasi produk asing.

    “Kita tentunya harus bersama-sama memperkuat tumbuhnya industri lokal agar dapat melawan praktik dominasi produk-produk asing, ”ujar Chusnunia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.

    Tidak hanya Chusnunia saja, kalangan pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga telah mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelundupan dan barang-barang ilegal yang diprediksi masuk lewat 28.000 kontainer per tahunnya.

    Berdasarkan data tradmap.org bahwa setiap tahunnya sekitar US$1,5-2 miliar importasi TPT dari China tidak tercatat di Bea Cukai, di mana jumlah ini setara dengan 28.000 kontainer barang impor ilegal.

    Karena itu, Chusnunia berharap pemerintah mengambil langkah strategis agar produk yang beredar di masyarakat didominasi oleh pelaku usaha dalam negeri.

    Salah satu dukungan yang telah diberikan pemerintah menurut Chusnunia adalah kemudahan akses mendapatkan modal usaha.

    Dia pun mencontohkan kebijakan Purbaya yang telah menyalurkan Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (himbara) yang siap digunakan masyarakat.

    “Langkah Menkeu mengguyur likuiditas ke bank-bank himbara senilai Rp 200 triliun diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga aktivitas sektor riil menjadi lebih berkembang dan ekonomi tumbuh tinggi,” ujarnya.

    Namun Chusnunia juga mengingatkan agar upaya penguatan industri tekstil lokal juga harus dibarengi dengan antisipasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang muncul.

    Hal tersebut menurut dia harus dilakukan agar keberadaan industri tekstil itu justru tidak merugikan masyarakat sekitar.

    “Seperti kita ketahui bersama industri tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Inspektorat daerah harus kawal program prioritas dan TKD

    Mendagri: Inspektorat daerah harus kawal program prioritas dan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat dan memastikan efisiensi Transfer keuangan Daerah (TKD) di tengah tekanan fiskal tahun depan.

    Menurut Tito, Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan audit rutin, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka harus menilai apakah program itu efisien, boros, atau tidak perlu. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Tito menekankan, pengawasan yang ketat perlu difokuskan pada program-program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, serta program ketahanan pangan.

    Program-program tersebut bukan hanya bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mengalihkan efisiensi TKD. Karena itu, Tito meminta Inspektorat Daerah memastikan implementasinya berjalan transparan dan tepat sasaran.

    “Program nasional seperti MBG dan ketahanan pangan bisa menggerakkan rantai pasok dan memperkuat perputaran ekonomi daerah, karena uangnya beredar langsung di wilayah itu,” jelas Tito.

    Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan strategi menghadapi efisiensi TKD 2026, dengan cara menata ulang prioritas belanja. Menurutnya, daerah perlu memangkas belanja birokrasi yang tidak produktif, seperti rapat berulang, perjalanan dinas, atau acara seremonial yang menyedot banyak biaya.

    “Seperti saat pandemi COVID-19, kegiatan seremonial bisa dikurangi drastis. Fokus pada program yang benar-benar jadi barangnya, jangan sampai anggaran jadi bancakan,” tegasnya.

    Selain efisiensi belanja, Tito juga mendorong daerah melakukan inovasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan pajak restoran, hotel, dan parkir yang masih sering bocor dan belum masuk kas daerah.

    “Buat sistem agar pajak yang ada tidak bocor. Jangan menambah beban baru ke rakyat kecil, tapi pastikan potensi pajak yang sudah ada bisa masuk penuh ke kas Pemda,” katanya.

    Dalam konteks tata kelola, Tito menilai Inspektorat Daerah merupakan tulang punggung pengawasan pemerintahan di daerah. Sebagai pengawas internal, mereka memiliki posisi strategis untuk memberi peringatan dini, bimbingan hukum, hingga evaluasi pelaksanaan program.

    “Inspektorat punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan pelanggaran dan terbukti melanggar hukum, bisa ditindak. Bahkan kepala daerah bisa diberhentikan lewat mekanisme putusan Mahkamah Agung,” tuturnya.

    Ia menambahkan, koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota perlu diperkuat agar sistem pengawasan berjalan seragam dan efektif di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai dilantik, Dubes RI untuk Malaysia siap jalankan tiga program ini

    Usai dilantik, Dubes RI untuk Malaysia siap jalankan tiga program ini

    Jakarta (ANTARA) – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo siap menjalankan tiga program jangka pendek di Negeri Jiran, usai dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).

    Setelah resmi mengemban jabatan Dubes RI untuk Malaysia, Iman Kusumo mengaku tidak ada pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin hubungan dengan Malaysia sebagai negara tetangga serumpun itu.

    “Pesan khusus tidak ada. Cuma yang saya pahami dari Presiden selama ini untuk hubungan dengan negara sahabat kita untuk melanjutkan hubungan baik yang selama ini sudah terbina, untuk menjaga hubungan itu,” kata Dubes Iman kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Iman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan agar hubungan yang telah lama terjalin dengan Malaysia terus dijaga, terutama dalam kerangka program Astacita.

    Lebih lanjut, Iman Kusumo, sapaan akrabnya, menjabarkan bahwa tiga program yang akan segera dilaksanakannya dalam waktu dekat, yakni peningkatan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia.

    Perlindungan tersebut mencakup pada tenaga kerja informal dan formal.

    Kedua, Dubes Iman berupata meningkatkan hubungan ekonomi dengan Malaysia, baik investasi dan perdagangan.

    “Ketiga, untuk terus memajukan bidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata tentunya,” kata Iman.

    Seperti diketahui, Iman Kusumo resmi dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

    Iman dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan sembilan duta besar lainnya, serta satu wakil duta besar.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Munas PIRA jadi momentum konsolidasi perempuan Gerindra

    Munas PIRA jadi momentum konsolidasi perempuan Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan Indonesia Raya (PIRA) pada tanggal 9-10 Oktober 2025 menjadi momentum konsolidasi kader perempuan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

    Dewan Pembina PP PIRA Bianti Djiwandono mengatakan program kerja PIRA dalam lima tahun ke depan akan dibahas pada munas yang mengangkat tema “Usung Perempuan Indonesia Raya, Berdaya, Berjaya, Menuju Indonesia Emas 2045” ini.

    “Selain itu, peserta juga akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban PB PIRA yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PP PIRA. Munas ini akan menghasilkan berbagai keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta,” kata Bianti saat pembukaan munas di Jakarta, Kamis, sebagaimana keterangan tertulis.

    Munas kali ini juga menegaskan komitmen PIRA untuk mengawal dan menyukseskan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Forum tersebut akan membahas kembali visi, misi, dan program prioritas Presiden yang dirumuskan dalam Astacita.

    “Merupakan kewajiban PIRA untuk mendukung dan mewujudkan delapan misi Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program dapat dilaksanakan oleh PIRA untuk mewujudkan misi tersebut, antara lain, di bidang pendidikan, kesehatan, produksi pangan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PP PIRA Sumarjati Arjoso menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya Munas PIRA yang bertepatan dengan ulang tahun ke-17 organisasi sayap Partai Gerindra tersebut.

    “Meskipun baru hari ini kita dapat melaksanakan munas, tidak mengurangi makna kebersamaan kita,” katanya.

    Secara khusus, Sumarjati menyampaikan penghargaan kepada jajaran DPP Partai Gerindra, seperti Sekretaris Jenderal Sugiono, Ketua Harian DPP Sufmi Dasco Ahmad, para pembina PIRA, hingga bendahara umum DPP Gerindra.

    “Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia, baik steering committee maupun organizing committee atas kerja cerdasnya dalam mempersiapkan Munas PIRA. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana TKD dipangkas, Pemkot Solo tetap optimalkan pelayanan publik

    Dana TKD dipangkas, Pemkot Solo tetap optimalkan pelayanan publik

    ANTARA – Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut pelayanan publik tidak berkurang, meski ada pemotongan dana Transfer Ke Daerah atau TKD pada 2026 senilai Rp217 miliar. Respati mengatakan nantinya belanja-belanja operasional bakal diketatkan, termasuk makanan ringan dan kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak bermanfaat bagi masyarakat. (Denik Apriyani/Agha Yuninda Maulana/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sebut RKAB baru harus jadi momen perkuat ESG

    Anggota DPR sebut RKAB baru harus jadi momen perkuat ESG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menilai penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 harus menjadi momentum memperkuat tanggung jawab lingkungan dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) di sektor pertambangan.

    “Regulasi RKAB tahunan langkah maju, tapi yang terpenting adalah memastikan reklamasi benar-benar berjalan. Ini momentum memperkuat komitmen ESG, bukan sekadar formalitas,” kata Dewi di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan setiap perusahaan tambang wajib menjadikan reklamasi sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan hanya kewajiban administratif. Rencana reklamasi yang jelas dan terukur, kata dia, harus menjadi syarat utama dalam persetujuan RKAB.

    Selain itu, dia menilai penerapan ESG bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan tambang nasional kepercayaan publik dan investor global.

    “Daya saing dan keberlanjutan kini melihat bukan hanya potensi cadangan, tapi juga reputasi lingkungan dan sosial. Pertambangan yang taat ESG akan lebih dipercaya,” katanya.

    Dia juga menilai reklamasi yang baik mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar tambang. Pasalnya, reklamasi bukan hanya menutup lubang tambang semata, tapi juga memulihkan kehidupan warga dan menjadikan lahan produktif kembali.

    Dia pun optimistis penerapan RKAB tahunan berbasis ESG akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Keberhasilan RKAB, kata dia, bukan soal banyaknya izin disetujui, melainkan juga sejauh mana reklamasi dan keberlanjutan dijalankan.

    “Kalau prinsip ESG jadi roh kebijakan, tambang bisa jadi berkah, bukan beban,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci agar transformasi ini berhasil.

    “Pengawasan dan komitmen bersama akan menentukan arah masa depan sektor tambang Indonesia, bukan hanya sebagai penghasil mineral, tapi juga pelopor pembangunan hijau dan ekonomi berkelanjutan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Kamis, memberikan santunan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugasnya menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Tiga prajurit TNI, yaitu almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin, Kelasi Dua (Kld) Pom. Lingga Surya Permana, dan Pratu Johari Alfarizi gugur dalam tiga lokasi dan waktu terpisah dalam rangkaian acara dan latihan menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Seskab Teddy mendatangi langsung keluarga almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld Pom. Lingga Surya di Wisma Elang Laut, Jakarta, Kamis, dan menyampaikan ucapan duka kepada keluarga. Di Wisma Elang Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Seskab Teddy Indra Wijaya, didampingi oleh Panglima Korps Marinir TNI AL Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, menyerahkan santunan dari Presiden Prabowo itu kepada keluarga dua prajurit TNI AL yang gugur, yaitu Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld. Pom. Lingga Surya Permana.

    Teddy, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan santunan yang sama juga diberikan oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Pratu Johari Alfarizi, prajurit Kostrad yang juga jujur saat menjalankan tugasnya setelah kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 TNI.

    Di Wisma Elang Laut, KSAL Laksamana Ali menyampaikan santunan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga besar TNI, khususnya para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. KSAL melanjutkan semangat, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit yang gugur terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus TNI.

    Dalam kesempatan yang sama, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi juga menyampaikan ucapan duka kepada keluarga, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga prajurit yang ditinggalkan. Endi kemudian menegaskan Korps Marinir TNI AL terus melanjutkan pengabdian dengan semangat juang yang tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

    Tidak hanya santunan dari Presiden, keluarga tiga prajurit TNI yang gugur itu juga mendapatkan santunan dari PT Asabri (Persero), dan dari beberapa bank untuk keluarga. Santunan itu secara simbolis diserahkan kepada keluarga oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksamana Madya TNI Hersan, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    “Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” kata Laksdya Hersan kepada keluarga para prajurit.

    “Saya sungguh memahami bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan Bapak dan Ibu alami saat ini. Namun, percayalah bahwa almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, kesatuan, serta Negara,” sambung Hersan.

    Santunan yang diterima oleh keluarga para prajurit itu sekitar Rp350 juta lebih untuk per keluarga, ditambah dengan tali asih sebesar Rp10 juta untuk per keluarga dari dua bank Himbara dan satu bank daerah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI: Koperasi jalan tengah keadilan dan kemandirian minerba

    Komisi VI: Koperasi jalan tengah keadilan dan kemandirian minerba

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang membuka peluang besar bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola wilayah pertambangan rakyat (WPR).

    Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam memastikan kekayaan alam tidak hanya dikuasai oleh korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat. Hal tersebut dinilainya sebagai jalan tengah untuk mencapai kemandirian minerba dengan tetap mengusung keadilan bagi rakyat.

    “Koperasi adalah bentuk nyata ekonomi gotong royong yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola kekayaan sumber daya di daerahnya,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Regulasi tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Langkah tersebut menjadi wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam nasional dan merupakan terobosan penting untuk menghadirkan keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

    Nurdin menekankan bahwa format koperasi yang akan terlibat dalam pengelolaan tambang harus berbasis keanggotaan lokal dan memiliki legalitas kelembagaan yang kuat. Artinya, hanya koperasi yang beranggotakan masyarakat di sekitar wilayah tambang yang berhak mendapatkan prioritas izin.

    “Kita tidak ingin koperasi tambang hanya menjadi formalitas. Harus benar-benar berakar di masyarakat tambang, memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem akuntansi transparan, serta mampu menjalankan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kesiapan koperasi dalam aspek teknis dan manajerial. Menurut Nurdin, koperasi harus mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pelatihan keselamatan kerja, serta sertifikasi lingkungan agar pengelolaan tambang dilakukan secara profesional.

    Ia menilai potensi besar tambang rakyat berada di daerah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, yang memiliki cadangan nikel, emas, dan batubara cukup besar untuk dikelola secara kolektif oleh masyarakat.

    “Pemerintah perlu hadir mendampingi agar koperasi tambang menjadi bagian dari rantai nilai industri minerba nasional,” katanya.

    Sebagai penutup, Nurdin menegaskan bahwa pelaksanaan PP 39/2025 ini harus diarahkan pada tujuan akhir yakni terwujudnya amanat UUD 1945 Pasal 33, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Ia mendorong agar peraturan pelaksana dari Kementerian ESDM nantinya benar-benar memperkuat posisi koperasi dalam memperoleh dan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Inilah momentum memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat melalui koperasi tambang, agar pengelolaan sumber daya alam kita tidak hanya produktif, tapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Kota Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalimantan Selatan dan Bawaslu Banjarmasin melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 pada masa non-tahapan pemilihan umum.

    “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini harus dilakukan karena hak memilih itu kan hak konstitusional, dan ini merupakan langkah awal,” ujar anggota Bawaslu Kalsel Akhmad Mukhlis di Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis.

    Selain itu, Mukhlis mengatakan pemutakhiran data dilakukan sebab hal tersebut merupakan upaya menjamin kedaulatan rakyat.

    Lebih lanjut dia mengatakan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu untuk memastikan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Bawaslu hadir di sini dalam rangka untuk memastikan bahwa pemutakhiran pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU itu berjalan dengan benar, lancar, dan verifikasinya itu memang betul-betul mencapai target yang dituju terkait dengan pemilih yang masih terdaftar ini, apakah masih sebagai pemilih atau sudah dicabut haknya untuk memilih karena sudah meninggal dunia,” katanya.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu dengan mendatangi rumah-rumah warga, dan mencocokkan dengan data yang dimiliki pihaknya.

    Ia mengatakan sejumlah target pemutakhiran data tersebut seperti pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun setelah masa Pilkada 2024 selesai, anggota TNI/Polri yang baru pensiun, maupun warga negara yang sudah meninggal dunia.

    Untuk wilayah Kalsel, kata dia, Bawaslu kabupaten/kota sedang melakukan pemutakhiran data pada triwulan ketiga tahun 2025. Setelah itu, Bawaslu Provinsi akan menetapkan data tersebut pada rapat pleno setelah pemutakhiran triwulan keempat selesai dilakukan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PIRA Gerindra gelar munas usung peran perempuan menuju Indonesia Emas

    PIRA Gerindra gelar munas usung peran perempuan menuju Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Perempuan Indonesia Raya (PIRA), yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra, menggelar Musyawarah Nasional 2025 di Jakarta, Kamis, dengan mengangkat tema “Usung Perempuan Indonesia Raya, Berdaya, Berjaya, Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Ketua Umum Pengurus Pusat PIRA Sumarjati Arjoso mengatakan agenda munas tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban, tetapi juga ajang konsolidasi menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks, persoalan etika, maraknya korupsi, masalah ekonomi, kemiskinan, hingga kurangnya lapangan kerja.

    “Dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta menjalankan program Astacita sebagai prioritas utama,” kata Sumarjati.

    Sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, menurut dia, PIRA senantiasa berkiprah membesarkan partai.

    Dia pun bersyukur Ketua Umum sekaligus Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto telah terpilih menjadi Presiden RI.

    Sementara itu, Dewan Pembina PP PIRA Bianti Djiwandono menegaskan bahwa perjalanan 17 tahun PIRA telah memberikan fondasi kuat, namun kini sudah waktunya menatap masa depan.

    Menurut dia, PIRA wajib untuk mendukung dan mewujudkan delapan misi Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Berbagai program dapat dilaksanakan oleh PIRA untuk mewujudkan misi tersebut, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, produksi pangan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan,” kata Bianti.

    Dia menambahkan bahwa Munas tersebut juga membahas program kerja lima tahun ke depan serta laporan pertanggungjawaban pengurus pusat.

    Bianti berharap seluruh peserta dapat mencermati jalannya sidang dengan serius dan memberikan masukan konstruktif.

    “Munas ini akan menghasilkan berbagai keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta,” katanya.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasinya atas antusiasme kader PIRA.

    Dasco menyatakan bangga melihat kombinasi kader baru dan lama yang tetap setia mengabdi.

    Ia menegaskan PIRA merupakan elemen vital dalam menunjang keberhasilan Partai Gerindra. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan PIRA sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “PIRA juga diharapkan aktif memberikan masukan positif dan membangun bagi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Dasco.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.