Category: Antaranews.com Politik

  • Soal ancaman bom di sekolah, Istana ingatkan masyarakat soal hoaks

    Soal ancaman bom di sekolah, Istana ingatkan masyarakat soal hoaks

    “Inilah yang memang menjadi kesadaran bagi kita semua ya bahwa informasi-informasi yang muncul itu seringkali ternyata setelah dilakukan pengecekan itu sesuatu yang tidak benar atau istilahnya sekarang itu banyak sekali hoaks,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi atau hoaks, menyusul laporan adanya ancaman bom di sekolah internasional di Jakarta yang ternyata tidak terbukti.

    “Inilah yang memang menjadi kesadaran bagi kita semua ya bahwa informasi-informasi yang muncul itu seringkali ternyata setelah dilakukan pengecekan itu sesuatu yang tidak benar atau istilahnya sekarang itu banyak sekali hoaks,” ujar Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima, Sabtu.

    Dia menilai kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran kabar bohong atau hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu keamanan publik.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, terutama jika menyangkut keamanan dan keselamatan publik.

    “Apalagi, mohon maaf kalau sudah bicara misalnya itu menyangkut gangguan keamanan, apalagi di situ bom, apalagi lokasinya tempat pendidikan, itu kan sangat-sangat sensitif,” ujarnya.

    Lebih lanjut Prasetyo menambahkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Polri.

    “Pasti, dan sudah. Tapi kan tidak perlu kita sampaikan. Makanya berkali-kali Bapak Presiden kan selalu mereka kan kepada kita, kita harus selalu waspada menerima informasi itu, harus selalu cek kembali. Semangat itu yang Bapak Presiden ingin kita bangun sebagai sebuah bangsa,” katanya.

    Dia menegaskan kembali pesan Presiden agar masyarakat tetap fokus pada hal-hal produktif dan tidak terjebak pada isu yang dibuat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    “Ada pekerjaan rumah yang jauh lebih penting daripada sekadar kita, mohon maaf, orang-orang yang tidak bertanggung jawab melempar isu atau memberikan informasi yang meresahkan seperti itu,” kata dia.

    Sebelumnya, North Jakarta Intercultural School (NJIS) di Kelapa Gading mendapat ancaman teror bom dari nomor asing yang menggunakan kode negara +234, yang diketahui berasal dari Nigeria.

    Pesan ancaman itu dikirim melalui pesan singkat (SMS) pada Selasa (7/10) sekitar pukul 05.09 WIB ke nomor pihak marketing sekolah.

    Dalam pesan tersebut, pelaku mengklaim telah menanam bom di lingkungan sekolah dan meminta tebusan sebesar 30.000 dolar AS dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin.

    “Pesan untuk semua, kami punya bom di sekolahmu. Bomnya akan meledak dalam 45 menit. Jika kamu tidak setuju, bayar 30.000 dolar Amerika ke alamat Bitcoin kami,” demikian isi ancaman yang diterima NJIS.

    Ancaman tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Polsek Kelapa Gading bersama tim Penjinak Bom Detasemen Gegana Polda Metro Jaya segera melakukan penyisiran di seluruh area sekolah pada Rabu (8/10) pagi.

    Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko menyebutkan sebanyak 21 personel Gegana dikerahkan untuk memeriksa setiap sudut sekolah, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga area bermain anak.

    “Penyisiran dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan sekolah. Tidak ditemukan benda mencurigakan atau bahan peledak,” ungkap Seto.

    Saat ini, pihak kepolisian masih menelusuri jejak digital pengirim pesan ancaman tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta para pelaksana, baik kementerian, lembaga, maupun badan, segera merealisasikan berbagai visi besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 1 tahun pemerintahannya.

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menuturkan berbagai program prioritas dan kebijakan strategis Presiden harus benar-benar bisa terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan keberadaannya, terutama oleh rakyat, untuk kemajuan bangsa.

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,” ucap Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Pada 20 Oktober 2025, dia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki waktu satu tahun.

    Sepanjang satu tahun itu, kata dia, Presiden memiliki visi besar dengan berbagai program prioritas dan strategis untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya kemakmuran rakyat.

    Saan menyampaikan salah satu program dimaksud, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk hal yang sangat positif, yakni membangun Generasi Emas untuk ke depan.

    “Tapi bagaimana misalnya Badan Gizi Nasional (BGN)-nya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” ucap dia.

    Sebelumnya, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Anyelir Puspa Kemala mengatakan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar MBG berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Anyelir dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Sabtu.

    Ia mengatakan sinergi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif dan masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    Apalagi program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang menyasar berbagai kelompok sasaran mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dalam menurunkan angka stunting alias tengkes serta membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR: Sosialisasi HAM di Medan upaya perkuat nilai norma

    Komisi XIII DPR: Sosialisasi HAM di Medan upaya perkuat nilai norma

    “Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui makna dan arti HAM tersebut, serta jika ada terjadi pelanggar HAM telah mengetahui untuk dilaporkan ke instansi terkait,”

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan mengatakan sosialisasi hak asasi manusia (HAM) di Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya perkuat terhadap perspektif penanaman penghayatan nilai norma melalui individu.

    “Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui makna dan arti HAM tersebut, serta jika ada terjadi pelanggar HAM telah mengetahui untuk dilaporkan ke instansi terkait,” ujar Maruli di Medan, Sabtu.

    Ia mengatakan sosialisasi HAM yang diikuti sekitar 500 warga Medan itu, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata untuk diterapkan di lingkungan tempat tinggal.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, masyarakat yang telah mendapatkan bekal terkait HAM tersebut dapat menyampaikan ke warga lainnya tentang arti dari HAM, serta meningkat kesadaran secara berkelanjutan.

    Maruli menjelaskan materi yang disampaikan tentang HAM yakni hak melekat pada manusia sejak lahir yang wajib dihormati dan dilindungi yang merujuk Pasal 1 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999.

    Kemudian aspek tanggung jawab negara dalam P5HAM di antaranya penghormatan untuk memastikan warga negara saling menghormati hak asasi, perlindungan tentang melindungi warga dari pelanggaran HAM, pemenuhan tentang memastikan hak-hak warga terpenuhi, penegak terkait mengupayakan penegakan hukum dan pemulihan pada korban pelanggaran.

    “Penekanannya bahwa penegakan HAM memerlukan sinergi antarpemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, serta lembaga seperti Komnas HAM sebagai instrumen penting,” ucapnya.

    Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumut terkait sosialisasi kepada masyarakat Medan tersebut.

    “Mari kita jadikan HAM sebagai fondasi bersama dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat dan beradab yang lebih baik lagi,” ucapnya.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arief: Prabowo kedepankan regenerasi kepemimpinan kepada generasi muda

    Arief: Prabowo kedepankan regenerasi kepemimpinan kepada generasi muda

    “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,”

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran Arief Rosyid Hasan menilai Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan regenerasi kepemimpinan kepada kalangan anak muda demi kemajuan bangsa.

    Hal tersebut, kata Arif, terlihat dari banyaknya kalangan anak muda yang dirangkul Prabowo masuk ke dalam pemerintahan.

    “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” kata Arief dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta.

    Arief pun memberi contoh yakni ketika Prabowo melantik para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara. Sejumlah tokoh muda dipilih Presiden untuk mengisi posisi strategis, di antaranya Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene.

    Pelantikan para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dan beberapa nama lain.

    Mereka, menurut Arief, adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan.

    “Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief.

    Arief menambahkan, kehadiran generasi muda juga dapat memperkuat jembatan antar generasi sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara tokoh muda dan tokoh-tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman mengurus negara.

    Dengan semakin banyaknya keterlibatan kalangan anak muda dalam pemerintahan Prabowo, Arief yakin jalan Indonesia menjadi negara maju di momen bonus demografi Indonesia Emas 2025 semakin terbuka lebar.

    “Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden yakni bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Kepala daerah sudah diberi penjelasan soal pemotongan TKD

    Mensesneg: Kepala daerah sudah diberi penjelasan soal pemotongan TKD

    “Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan para kepala daerah telah diberi penjelasan terkait dinamika pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menimbulkan keresahan di sejumlah provinsi.

    Menurut Prasetyo, pertemuan antara para gubernur dan Kementerian Keuangan baru-baru ini bukan merupakan bentuk protes, melainkan penyampaian aspirasi mengenai skema penyaluran TKD.

    “Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” ujar Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima, Sabtu.

    Dia menjelaskan, skema transfer tidak langsung meliputi berbagai program nasional pemerintah pusat yang juga diterima oleh masyarakat di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu,” kata Prasetyo.

    Menanggapi kekhawatiran sebagian kepala daerah yang ingin menyalurkan anggaran sesuai dengan janji kampanye politik mereka, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan tata kelola anggaran agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.

    “Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD), usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10).

    Haris menuturkan penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai.

    Menurutnya, banyak daerah kini menghadapi kesulitan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur.

    Ia menambahkan, pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sehingga pengurangan dana ini berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan prioritas.

    Ia menyebut beberapa kepala daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa penurunan TKD bisa mengganggu kinerja aparatur sipil negara karena keterlambatan pembayaran hak pegawai yang berdampak pada produktivitas pemerintahan daerah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR apresiasi Presiden lantik Komite Percepatan Pembangunan Papua

    DPR apresiasi Presiden lantik Komite Percepatan Pembangunan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

    Menurutnya, pembentukan komite ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

    “Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua merupakan terobosan penting. Komite ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” ujar Indrajaya dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Sabtu.

    Indrajaya menilai, komite tersebut nantinya dapat berperan sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam memantau situasi di enam provinsi di Tanah Papua.

    Melalui komite tersebut, pemerintah dapat memastikan seluruh program pembangunan berjalan secara sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.

    Selain itu, Indrajaya berharap Komite Eksekutif dapat mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Astacita kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

    “Fokus utama harus diberikan pada pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, karena dua hal ini merupakan fondasi utama kemajuan daerah,” ujarnya.

    Legislator asal Dapil Papua Selatan itu juga meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian dan Lembaga dengan komite demi mempercepat pembangunan di Papua.

    Dia pun optimistis Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Papua dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

    “Dengan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan komitmen pemerintah pusat serta daerah, kita yakin Papua akan semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Standar pengamanan dalam Sispamkota di Malang

    Standar pengamanan dalam Sispamkota di Malang

    Selasa, 30 September 2025 13:12 WIB

    Anggota Brimob berusaha menghalau massa dalam Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025). Simulasi tersebut melibatkan 1.700 personel gabungan dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, ormas, dan Satpol PP guna menerapkan rencana dan langkah pengendalian massa maupun pemulihan situasi ketika terjadi unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kerusuhan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

    Pengunjuk rasa berusaha menolong rekannya yang terluka saat bentrok dengan aparat kepolisian dalam Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025). Simulasi tersebut melibatkan 1.700 personel gabungan dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, ormas, dan Satpol PP guna menerapkan rencana dan langkah pengendalian massa maupun pemulihan situasi ketika terjadi unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kerusuhan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

    Sejumlah polisi berlindiung dari serangan pengunjuk rasa saat terlibat bentrok dalam Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025). Simulasi tersebut melibatkan 1.700 personel gabungan dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, ormas, dan Satpol PP guna menerapkan rencana dan langkah pengendalian massa maupun pemulihan situasi ketika terjadi unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kerusuhan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaga pantai utara Papua dengan memperkuat silaturahim

    Jaga pantai utara Papua dengan memperkuat silaturahim

    Jayapura (ANTARA) – Siang itu, terik matahari dan gelombang ombak teduh menemani perjalanan Serda Meisaro ke Kampung Kayu Pulo, Kota Jayapura, yang terletak di kawasan pantai utara Papua.

    Anggota Kodaeral X Jayapura itu menyusuri pantai utara Papua dengan menumpang sea rider, kapal patroli cepat berbahan plastik.

    Berseragam lengkap bersama beberapa anggota Kodaeral X Jayapura lainnya, Serda Meisaro ke kampung itu tak lain untuk mengunjungi warga pesisir yang berada di Kampung Kayu Pulo, salah satu wilayah administrasi Kota Jayapura.

    Penduduk kampung itu kebanyakan tinggal di atas perairan Teluk Humbolt dengan rumah-rumah panggung dari kayu.

    Jarak tempuh ke kampung itu hanya 10 menit dari Kota Jayapura. Para prajurit itu menjadikan kunjungan rutin tersebut sebagai ajang silaturahim ke penduduk setempat, yang wilayahya berbatasan dengan Papua Nugini, negara dengan rakyat Melanesia yang berkarakteristik sama dengan masyarakat Bumi Cenderawasih yakni berkulit hitam dan berambut keriting.

    Sesampainya di Kampung Kayu Pulo, kapal patroli disandarkan di dermaga kecil milik warga setempat. Kedatangan Serda Meisaro bersama timnya itu pun, seperti biasa, disambut hangat warga. Mereka langsung beriringan menuju balai kampung, sebuah bangunan yang bisa menjadi tempat berkumpul orang banyak.

    Di balai kampung, sejumlah prajurit TNI tersebut berinteraksi dengan warga, yang sebagian besar merupakan nelayan. Ajang silaturahim seperti itu dimanfaatkan benar-benar oleh prajurit untuk memberikan berbagai penyuluhan, mulai dari materi tentang kesehatan hingga bela negara.

    Para nelayan di ujung negeri itu tentu merupakan orang-orang yang tepat untuk diajak untuk menjaga negeri. Apalagi mengingat mereka hidup sehari-hari dan bergelut mencari nafkah di perairan yang berbatasan dengan negeri tetangga. Merekalah sebenarnya mata dan telinga yang bisa memberikan berbagai informasi tentang beragam peristiwa penting.

    Berbatasan dengan Papua Nugini menjadikan wilayah perairan Kota Jayapura dikenal rawan menjadi tempat penyelundupan narkotika, vanili, sirip ikan hiu, gelembung ikan, dan buah pinang khas PNG.

    Di kawasan utara Jayapura itu juga masih sering ditemukan kasus nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan. Kegiatan seperti itu tidak hanya membahayakan nelayan, namun juga merusak habitat laut Papua yang terkenal dengan keanekaragaman biotanya.

    Karena kerawanan yang seperti itulah, Kodaeral X Jayapura terus berupaya mengirim prajuritnya ke sana. Lewat silaturahim yang sering, berbagai penyuluhan yang diberikan tentunya akan efektif.

    Bagi TNI, keberadaan warga pesisir Kota Jayapura, khususnya di Kampung Kayu Pulo, sangat diharapkan dapat menjadi partner yang kuat dan bisa bersinergi menjadi “mata dan telinga” untuk pengawasan terhadap hal-hal yang bisa dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

    “Kami harap warga pesisir ikut berperan dalam menjaga perairan di sekitarnya,” kata Serda Meisaro.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tanggapi Roy Suryo ziarah ke makam keluarganya

    Wapres Gibran tanggapi Roy Suryo ziarah ke makam keluarganya

    Wapres Gibran tanggapi Roy Suryo ziarah ke makam keluarganya

  • BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih

    BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatangan nota kerja sama yang dilakukan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dengan Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    “Kerja sama ini kita lakukan untuk bisa menghidupkan bagaimana atau merealisasikan Koperasi Desa Merah Putih ini dalam waktu sesingkat-singkatnya waktu untuk bisa beroperasional,” kata Tandyo saat ditemui di Mabes TNI.

    Tandyo menjelaskan, pihaknya akan mendukung dari segi proses pembangunan koperasi secara fisik dan pengamanan selama proses pembangunan.

    Di tempat yang sama, Joao Mota mengaku pihaknya merasa bangga bisa dilibatkan pemerintah dalam upaya membangun ekonomi rakyat di desa-desa.

    Menurut Joao, koperasi bisa menjadi salah satu motor pendorong perekonomian desa, terutama untuk para petani.

    Peran koperasi sangatlah krusial karena dapat menjadi penyuplai bahan pertanian berkualitas untuk para petani hingga menjadi pintu mempromosikan hasil tani masyarakat.

    “Kita punya suatu tekad yang sama bagaimana tujuan negara adalah menyejahterakan negara dan inilah saatnya kita mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya di desa-desa,” kata Joao.

    Menteri Koperasi Ferry Julianto yang juga hadir di Mabes TNI mengatakan, apa yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara sangat membantu pemerintah dalam mengejar target pembangunan Koperasi Merah Putih.

    “Kerja sama ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa 80 ribu kooperasi desa/kelurahan merah putih ini akan segera dibangun,” jelas Ferry.

    Ferry memastikan proses pembangunan koperasi akan dimulai Oktober, tahun ini. Dia berharap pembangunan koperasi dapat berjalan tanpa kendala sehingga dapat selesai tepat waktu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.