Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Diplomasi jadi aksi nyata: Prabowo menuju Kairo dan Gaza

    Diplomasi jadi aksi nyata: Prabowo menuju Kairo dan Gaza

    Presiden Prabowo membawa pendekatan diplomasi keamanan dan ketahanan yang menggabungkan kredensial moral, kapasitas operasional, dan kepekaan budaya

    Jakarta (ANTARA) – Senin, 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berada di Kairo, Mesir, untuk menghadiri Emergency Summit for Gaza Peace Implementation. Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan bilateral, melainkan langkah diplomatik strategis yang menandai babak baru peran Indonesia dalam mendorong perdamaian Timur Tengah, khususnya di Gaza.

    Pertemuan puncak ini akan menjadi saksi sejarah: untuk pertama kalinya, Israel dan Hamas dijadwalkan menandatangani kesepakatan damai komprehensif yang disaksikan langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el‑Sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto, serta 20 kepala negara lainnya dari kawasan Timur Tengah dan Eropa. Ini adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang konflik Palestina-Israel.

    Di tengah momentum awal gencatan senjata yang rapuh dan perhatian dunia yang tertuju pada wilayah konflik Gaza, Indonesia melangkah maju. Tidak hanya membawa suara moral, tetapi juga kesiapan operasional, pengalaman diplomatik, dan kapasitas militer yang dihormati dunia.

    Gencatan senjata yang telah berlangsung selama lebih dari 24 jam memungkinkan lebih dari 200.000 warga Palestina mulai kembali ke Gaza dari pengungsian. Ini bukan sekadar jeda dalam konflik, tetapi pertanda babak baru yang lebih menjanjikan.

    Pertemuan tingkat tinggi ini bukan lagi sekadar forum pernyataan bersama. Ini adalah ruang konkret penyusunan mekanisme untuk menghentikan kekerasan, mengamankan koridor kemanusiaan, serta menyiapkan kehadiran internasional guna menjamin pelaksanaan gencatan senjata yang telah dicapai. Dalam momen ini, Indonesia hadir bukan untuk menyaksikan, melainkan untuk turut membentuk arah dan isi perdamaian.

    Menyatukan diplomasi dan disiplin lapangan

    Kairo hari ini adalah panggung strategis, tempat berbagai kekuatan dunia bertemu untuk menyatukan kehendak. Di saat sebagian aktor besar masih berhitung dengan kehati-hatian, Indonesia mengambil posisi berbeda: aktif, tenang, dan terukur.

    Dalam berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB ke-80, Presiden Prabowo telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 personel penjaga perdamaian ke berbagai zona konflik, termasuk Gaza.

    Pidato itu bukan sekadar resonansi moral, melainkan menjadi pemicu diplomasi nyata. Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo bertemu Presiden Trump dan sejumlah pemimpin Arab di sela-sela UNGA 80. Sebuah pertemuan strategis yang kemudian membuka jalan menuju kesepakatan damai komprehensif antara Israel dan Hamas yang kini akan difinalkan di Sharm el Sheik.

    Kini, komitmen itu bergerak dari podium ke meja teknis. Indonesia masuk ke inti diskusi: perumusan mandat, zona aman, struktur komando, serta prosedur operasi yang menghormati hukum humaniter internasional.

    Peran Indonesia dalam pasukan multinasional ini menjadi krusial, bukan hanya karena jumlah 20.000 personelnya, tetapi juga karena rekam jejak, kesiapan logistik, dan penerimaan luas dari komunitas internasional.

    Kredibilitas Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Selama dua dekade terakhir, Indonesia memperkuat kapasitas pasukan perdamaian, membangun interoperabilitas lintas matra, serta memperluas keterlibatan dalam misi PBB di berbagai kawasan. Dari Lebanon hingga Afrika Tengah, pasukan Indonesia dikenal profesional dan dipercaya oleh warga sipil di lapangan. Kehadiran Indonesia di Kairo membawa jejak panjang itu sebagai bukti, bukan janji.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

    Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

    Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

    “Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

    Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

    Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD),” ucap Fauzi menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

    Tito juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia luncurkan sistem klasifikasi gim pertama di Asia Tenggara

    Indonesia luncurkan sistem klasifikasi gim pertama di Asia Tenggara

    ANTARA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) meluncurkan sistem klasifikasi gim berdasarkan usia, Indonesia Game Rating System (IGRS) dalam ajang Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (11/10). Aturan tersebut mewajibkan pengembang gim mencantumkan label klasifikasi usia, sebagai upaya melindungi para pelaku industri gim dan para gamers terutama anak-anak. (Rita Laura/Agha Yuninda Maulana/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Serang serahkan motor curian ke pemilik tanpa biaya

    Polres Serang serahkan motor curian ke pemilik tanpa biaya

    “Kami kembalikan motor kepada pemiliknya dan seluruh proses pengembalian barang bukti tersebut dilakukan tanpa memungut biaya apapun dari korban,”

    Serang (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Serang, Polda Banten, menyerahkan kembali satu unit sepeda motor hasil curian kepada pemiliknya tanpa memungut biaya apapun.

    “Kami kembalikan motor kepada pemiliknya dan seluruh proses pengembalian barang bukti tersebut dilakukan tanpa memungut biaya apapun dari korban,” kata Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, di Serang, Sabtu.

    Ia menjelaskan motor tersebut berhasil ditemukan dari hasil pengembangan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas provinsi yang diungkap Tim Resmob Satreskrim.

    “Motor ini merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus. Setelah data dan dokumen kepemilikan kami verifikasi, motor tersebut langsung kami serahkan kembali kepada pemiliknya yang sah,” terang Kapolres.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan dengan selalu menggunakan kunci ganda untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

    Sementara itu, salah seorang warga, Umoh Masruroh, mengapresiasi kinerja kepolisian dan secara khusus berterima kasih karena proses tersebut tidak membebani nya secara finansial.

    “Alhamdulillah, motor saya bisa ditemukan. Terima kasih banyak kepada jajaran Polres Serang, terutama Bapak Kapolres, yang sudah membantu tanpa dipungut biaya sepeser pun,” ujarnya.

    Ia mengaku pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga baginya dan berjanji akan lebih berhati-hati di kemudian hari.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 98 Resolution Network: MBG hadir untuk perbaikan gizi anak bangsa

    98 Resolution Network: MBG hadir untuk perbaikan gizi anak bangsa

    “MBG adalah bentuk langkah nyata pak Prabowo menjawab problem Paradoks Indonesia terkait problem kesehatan dan gizi anak-anak sekolah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas 98 Resolution Network menilai program makan bergizi gratis (MBG) merupakan gambaran bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada perbaikan kualitas gizi anak bangsa.

    “MBG adalah bentuk langkah nyata pak Prabowo menjawab problem Paradoks Indonesia terkait problem kesehatan dan gizi anak-anak sekolah,” Ketua Panitia Warga Peduli Warga sekaligus anggota 98 Resolution Network Eli Salomo Sinaga dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Eli, kualitas gizi yang baik dapat berpengaruh pada kualitas SDM bangsa di masa depan. Dengan tingginya kualitas SDM Indonesia, dipastikan para generasi muda akan menjadi motor utama kemajuan bangsa di masa depan.

    Di sisi lain, Eli mengakui pemerintah mengalami ragam kendala dalam menjalankan program MBG.

    “Bahwa dalam pelaksanaan MBG ada beberapa hambatan yang muncul, kami pastikan bahwa presiden prabowo sudah mendengar dan mencermati persoalan ini,” kata Eli.

    “Kami pastikan presiden sedang memperbaiki tata kelolanya sehingga program besar MBG ini tata kelolanya ke depan benar-benar sesuai standar gizi dan mencegah penyalahgunaan anggaran,” tambah dia.

    Eli memastikan pihaknya akan terus mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menggulirkan program MBG demi kebaikan bangsa.

    Infografis:

    Kanal aduan untuk perbaikan MBG

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    Selain donor darah, terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga

    NasDem Gelar Kegiatan Donor Da (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengadakan donor darah di Jakarta, Sabtu, untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 Partai NasDem yang jatuh pada 11 November 2025.

    Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyampaikan donor darah diadakan seiring dengan kebutuhan kantong darah di Indonesia yang tinggi, yakni 5,1 jut per tahun, sedangkan terdapat kekurangan sekitar 1,4 juta kantong darah pada 2024.

    “Nah, mereka-mereka yang tidak terlayani kebutuhan darahnya kan nanti kasihan juga, makanya kami melakukan donor darah ini karena kami tahu berdasarkan data itu,” ungkap Saan dalam acara tersebut.

    Dengan demikian, ia akan terus mendorong kegiatan serupa untuk dilakukan secara rutin oleh NasDem.

    Adapun dalam kegiatan tersebut, terdapat 285 peserta donor darah yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di sekitar DKI Jakarta.

    Tak hanya di Jakarta, Saan menyampaikan kegiatan donor darah turut dilakukan secara serentak di berbagai daerah.

    Dia menuturkan kegiatan donor darah juga tidak hanya diperuntukkan bagi kader Partai, tetapi juga untuk masyarakat umum.

    “Begitu pula kegiatan sosial lain yang juga diperuntukkan pada masyarakat umum,” tuturnya.

    Saan menjelaskan agenda donor darah merupakan pembuka untuk rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-14 NasDem.

    Selain donor darah, disebutkan bahwa terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga.

    “Di beberapa daerah bahkan pemeriksaan gratis juga dilakukan untuk mengecek TBC (tuberkulosis),” kata Saan menambahkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Danty Indriastuti menyampaikan kegiatan donor darah diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Partai NasDem kepada masyarakat.

    “Kami itu sangat peduli dengan kemanusiaan. Makanya di ulang tahun ini, kami memfokuskan pada bantuan sosial dan kegiatan yang lainnya,” ucap Danty.

    Dia pun menyatakan semua kegiatan sosial yang digelar dalam rangka HUT Ke-14 NasDem ditujukan murni untuk masyarakat di tengah kondisi yang kini memprihatinkan.

    “Jadi sebagai partai politik, kami sangat peduli dengan masyarakat keadaannya seperti apa sekarang ini,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta pemerintah pastikan evakuasi ponpes di Sidoarjo “clear”

    DPR RI minta pemerintah pastikan evakuasi ponpes di Sidoarjo “clear”

    “Jadi tidak ada yang tersisa di situ, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa meminta pemerintah memastikan evakuasi korban pondok pesantren (pesantren) ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai dengan bersih atau clear.

    “Jadi tidak ada yang tersisa di situ, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,” ujar Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Dengan demikian, ia menegaskan dalam proses evakuasi harus benar-benar dipastikan sudah tidak ada korban yang tertinggal, khususnya di bawah reruntuhan ponpes yang ambruk.

    Saan menuturkan ambruknya ponpes di Sidoarjo menjadi keprihatinan bersama karena merupakan duka mendalam bagi generasi yang akan datang.

    Terkait rencana Menteri Perencanaan Umum (PU) untuk membangun kembali ponpes tersebut, dia menyebutkan rencana itu harus dibicarakan terlebih dahulu minimal di tingkat kementerian karena pembangunan kembali akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain di tingkat pemerintahan, dia mengingatkan pembicaraan tersebut juga harus dilakukan dengan DPR, khususnya dengan Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, agar tidak menimbulkan masalah.

    “Jadi penting juga. Tujuannya memang baik ya untuk membantu, tapi kalau misalkan ada polemik kan kasihan pesantrennya juga karena yang akan terseret mereka,” ungkapnya.

    Maka dari itu, ia mengingatkan niat baik dari Menteri PU harus dilakukan dengan cara yang baik pula agar tidak menimbulkan polemik.

    Namun demikian meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, dirinya menilai ambruknya ponpes di Sidoarjo tetap harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 50 jenazah korban robohnya bangunan Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa proses identifikasi dilakukan secara bertahap sejak evakuasi korban dimulai pada awal pekan lalu.

    “Data hasil identifikasi sampai hari Jumat 10 Oktober, sebanyak 50 jenazah telah berhasil dikenali,” kata dia.

    Meski demikian, ia menyebutkan bahwa tim DVI masih memiliki tugas untuk memproses 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh korban yang ditemukan tim SAR gabungan secara bertahap di lokasi kejadian.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen PKB minta anggota gelar pasar murah guna ringankan beban rakyat

    Sekjen PKB minta anggota gelar pasar murah guna ringankan beban rakyat

    “Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid meminta kepada seluruh anggota partai tersebut yang duduk sebagai legislator, baik di tingkat pusat maupun daerah agar menggelar pasar murah guna meringankan beban rakyat.

    Hasanuddin seusai meninjau pasar murah di Balai RW 10, Jalan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan penyelenggaraan pasar murah merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,” kata Hasanuddin.

    Menurut dia, penyelenggaraan pasar murah adalah salah satu bentuk kehadiran dan keterlibatan partai politik di dalam upaya memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan membeli bahan kebutuhan pokok.

    Agenda pasar murah yang diselenggarakan olehnya juga menjadi bentuk sinergisitas antara pemerintah dan partai politik.

    Lebih lanjut, Hasanuddin menyatakan bahwa pelaksanaan pasar murah tidak hanya berhenti di Kota Malang, tetapi menyasar ke dua daerah lain di wilayah Malang Raya, yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu.

    Hasanuddin Wahid merupakan legislatif yang berasal dari Dapil V Jawa Timur, yakni Malang Raya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Lantaran pelaksanaan pasar murah dilalukan untuk kepentingan masyarakat, ia tak menampik jika kegiatan serupa dimungkinkan rutin diselenggarakan, bisa satu minggu maupun satu bulan sekali.

    “Ini hal kecil tetapi yang dibutuhkan adalah membangun kepedulian di tengah harga yang belum stabil dengan menghadirkan sembako murah untuk masyarakat. Nanti saya akan melihat dulu mana daerah yang padat penduduk dan membutuhkan, kalau masih ada stok akan terus digelar,” ucapnya.

    Ia menambahkan penyelenggaraan pasar murah di Kota Malang dibarengi dengan tingginya animo masyarakat setempat untuk datang dan membeli paket sembako yang disediakan.

    “Ada lima ribu paket sembako. Semua pihak harus meringankan, termasuk partai politik,” tutur dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD nilai kepala daerah wajar keberatan ketika TKD dipotong

    DPD nilai kepala daerah wajar keberatan ketika TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin menilai sikap kepala daerah yang keberatan karena Kementerian Keuangan memotong dana transfer ke daerah (TKD) merupakan hal yang wajar.

    Menurut Sultan, keberatan itu muncul karena beberapa hal, salah satunya terhambatnya para kepala daerah memenuhi janji politik kepada masyarakat.

    “Sangat wajar jika kebijakan efisiensi TKD sedikit banyak mengganggu kinerja para gubernur yang secara politik dapat menggerus tingkat kepercayaan publik,” kata Sultan dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Selain karena janji politik, Sultan menilai kebijakan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

    “Para gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja,” jelas dia.

    Walau di satu sisi Sultan meyakini pemerintah mempunyai alasan kuat memangkas anggaran, dirinya di sisi lain juga tetap mengapresiasi sikap para kepala daerah

    Terkait permasalahan tersebut, Sultan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pemilihan.

    “Kami mendorong agar ke depan jabatan gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Pilkada langsung cukup dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota sebagai titik berat otonomi daerah,” usulnya.

    Dengan pilkada tidak langsung, lanjut Sultan, gubernur tidak memiliki tanggung jawab politik secara langsung kepada masyarakat.

    “Gubernur cukup fokus melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap bupati/walikota dan bertanggung jawab merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tutupnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantor Imigrasi dan Ombdusman RI sosialisasi masyarakat tentang TPPO

    Kantor Imigrasi dan Ombdusman RI sosialisasi masyarakat tentang TPPO

    “Faktor aspek, jumlah penduduk, serta struktur sosial. Pada kesempatan yang sama juga disampaikan harapan agar masyarakat tidak menjadi korban TPPO/TPPM,”

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta bersama dengan Ombudsman RI menggelar sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) serta pengawasan orang asing kepada masyarakat.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Sabtu, dijelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya TPPO dan TPPM.

    Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Eko Yudis Parlin Rajagukguk mengatakan, kegiatan itu digelar di Desa Binaan Imigrasi Soekarno-Hatta, yaitu Kelurahan Pegadungan dan Cengkareng, Timur, Jakarta Barat.

    Yudis menjelaskan, tempat itu dipilih menjadi desa binaan imigrasi sekaligus lokasi sosialisasi berlangsung berdasarkan beberapa hal.

    “Faktor aspek, jumlah penduduk, serta struktur sosial. Pada kesempatan yang sama juga disampaikan harapan agar masyarakat tidak menjadi korban TPPO/TPPM,” kata Yudis.

    Yudis melanjutkan, proses sosialisasi berjalan dengan lancar dan masyarakat terlihat antusiasi mendengarkan sosialisasi dari petugas.

    Di saat yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana juga mengapresiasi keterlibatan Ombudsman RI dalam proses pengedukasian masyarakat kali ini.

    Galih berharap kolaborasi dengan Ombudsman RI kali ini dapat memperkuat upaya pencegahan Imigrasi akan TPPO dan TPPM.

    “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan perdagangan orang, baik di tingkat pelayanan
    keimigrasian maupun di lingkungan masyarakat melalui program Desa Binaan,” jelas Galih.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.