Category: Antaranews.com Politik

DPRD Surabaya: Nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga

Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ

Surabaya (ANTARA) – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga setelah Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 1.360 Kampung Pancasila di 153 kelurahan di kota setempat.

“Program yang digagas Pemkot bersama Forkopimda ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara tuntas,” katanya di Surabaya, Rabu.

Ia mengemukakan, program Kampung Pancasila harus menjadi lebih dari sekadar slogan dan harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di setiap kelurahan.

Menurut Fathoni, Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang harus dihidupkan dalam perilaku sosial warga, bukan hanya dijadikan simbol atau atribut seremonial.

“Kalau Kampung Pancasila ini bisa berjalan dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat Surabaya akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila ini adalah ideologi pemersatu bangsa yang beragam dan multikultural,” katanya.

Ia menuturkan, tanggung jawab besar berada di pundak lurah dan camat untuk menumbuhkan serta memelihara nilai-nilai tersebut di wilayahnya. Ketika muncul persoalan di tengah warga, semangat musyawarah mufakat harus menjadi jalan utama penyelesaian.

“Tidak boleh ada yang kuat menindas yang lemah. Tidak boleh ada persekusi karena perbedaan agama atau keyakinan. Semua warga negara yang berketuhanan itu sah dan harus hidup berdampingan secara damai,” tutur Fathoni.

Fathoni menilai, keberhasilan Kampung Pancasila bisa diukur dari sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Misalnya, tidak ada konflik horizontal antarwarga, tidak ada persekusi atas dasar perbedaan keyakinan, dan masih tumbuhnya semangat gotong royong.

“Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ,” ucapnya.

Ia juga menegaskan, Kampung Pancasila harus menjadi role model kehidupan sosial di setiap wilayah kelurahan. Ia mencontohkan, penerapan sila keempat bisa diwujudkan lewat budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah warga.

Sila kelima, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat terlihat dari upaya saling membantu antarwarga tanpa memandang status sosial.

“Kalau yang kaya membantu yang miskin, kalau warga menjaga satu sama lain, itu baru mencerminkan keadilan sosial,” ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 20:39
DPD apresiasi penyelesaian penataan non-ASN di Jateng

Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Muhdi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai mampu menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan baik oleh Jateng. Dari total 13.594 non-ASN, seluruhnya sudah berproses, dan sekitar 82 persen sudah sampai tahap penerbitan NIP (nomor induk pegawai),” katanya, di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan senator asal Jateng tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, didampingi Kepala Bidang Mutasi BKD Jateng Budi Santoso.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait penyelesaian status tenaga non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia menyebutkan sebanyak 13.121 tenaga non-ASN telah masuk dalam daftar nominatif R1 hingga R5 yang menjadi bukti komitmen Pemprov Jateng dalam menindaklanjuti amanat pemerintah pusat.

Tenaga non-ASN yang lolos seleksi akan resmi berstatus ASN PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2026.

Jadwal tersebut dipilih karena sebagian besar tenaga non-ASN masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2025.

“Saya memahami kenapa tidak dimulai Oktober atau November 2025, karena kontrak mereka baru berakhir di akhir tahun. Jadi begitu 1 Januari 2026, langsung beralih status tanpa jeda,” jelasnya.

Selain penetapan status, Pemprov Jateng juga melakukan penataan dan relokasi pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan dan kompetensi masing-masing tenaga sebagai bagian dari reformasi birokrasi agar penempatan pegawai lebih tepat sasaran.

“Langkah ini sangat baik. Ada tenaga yang dipindahkan karena kelebihan di satu tempat, atau karena bidang kerjanya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ini bagian dari penataan birokrasi yang lebih profesional,” katanya.

Muhdi yang juga Ketua PGRI Jateng mengapresiasi proses pencantuman gelar akademik yang kini tengah berjalan dan ditargetkan selesai dalam 1-2 bulan ke depan.

Ia berharap setelah penataan tersebut tidak ada lagi persoalan, seperti guru dengan jam mengajar nol atau tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya.

“Kami berharap ke depan penataan pegawai bisa terus berlanjut, baik untuk PPPK paruh waktu maupun penuh waktu, agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan atau kelebihan guru,” katanya.

Adapun penataan non-ASN di Jateng mencakup seluruh sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknis perkantoran.

“Ada sebagian kecil yang mundur karena ragu dengan istilah paruh waktu, atau sudah mendapatkan pekerjaan lain. Tapi secara umum, proses berjalan baik dan transparan,” katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 20:15
Warga sambut Wapres Gibran saat tinjau Pasar Gamalama di Ternate

Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah

Ternate (ANTARA) – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu.

Didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Wapres Gibran meninjau sejumlah lapak dari pedagang sembako, sayur-mayur, hingga ikan segar. Ketiganya berinteraksi langsung dengan para pedagang dan masyarakat, menanyakan kondisi harga bahan pokok serta aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah.

Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas perhatian Wakil Presiden terhadap kondisi ekonomi masyarakat Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menstabilkan harga dan memperkuat peran pasar tradisional.

Munjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh

masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu. di Pasar Gamalama Ternate, Rabu (15/10/2025).

ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

“Kunjungan ini menjadi semangat baru bagi kami di daerah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat,” tutur Gubernur Sherly.

Kedatangan Wapres dan rombongan di Pasar Gamalama menarik perhatian warga yang telah bersiap sejak siang. Banyak warga yang berebut untuk bersalaman, berswafoto, dan menyapa langsung kedua pemimpin tersebut. Antusiasme masyarakat mencerminkan harapan besar terhadap perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil.

Sebagai penanda kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan ini meninggalkan kesan bahwa kepemimpinan yang turun langsung ke rakyat jadi wujud nyata kehadiran negara di tengah denyut kehidupan masyarakat.

Sterilisasi

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melalui Direktorat Pamobvit memimpin pelaksanaan kegiatan medical detector dan patroli kendaraan bermotor di Sekolah Rakyat Sasana Bahagia, Ternate (15/10), guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Medical detector digunakan untuk mendeteksi dan mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam area sekolah. Selain itu, patroli ranmor intensif dilakukan untuk mengantisipasi dan menertibkan lalu lintas di sekitar lingkungan sekolah,” kata Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono.

Dia menegaskan bahwa langkah proaktif ini merupakan instruksi dari Kapolda untuk terus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi rentan seperti sekolah. “Polda Malut berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal, memastikan bahwa jalur yang dilalui Wakil Presiden aman dan steril dari potensi ancaman keamanan,” ujar Kabid.

Subsatgas Sterilisasi Polda Malut memastikan bahwa setiap lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden telah dijamin keamanannya serta langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam setiap kegiatan kenegaraan .

Sebelumnya, Polda Malut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kemungkinan adanya gangguan aktivitas, baik dari sisi kelancaran lalu lintas maupun suara helikopter pengamanan udara, selama berlangsungnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Maluku Utara pada 14-15 Oktober 2025.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh personel yang terlibat telah diinstruksikan untuk tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat dan meminimalkan potensi hambatan di lapangan.

“Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat Maluku Utara. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi tetap tertib dan kondusif sangat membantu suksesnya pelaksanaan kunjungan kenegaraan ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, Polda Malut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan kenegaraan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 19:55
Senator Irman Gusman optimistis Mentawai bisa jadi ikon wisata dunia

Ikon Sumatera Barat itu sesungguhnya ada di sini

Kabupaten Kepulauan Mentawai (ANTARA) – Senator atau Anggota DPD RI Irman Gusman menyatakan optimistis Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bisa menjadi ikon pariwisata dunia jika dikelola dengan maksimal.

“Saya optimistis bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata dunia,” kata anggota DPD RI Irman Gusman saat melakukan reses di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu.

Kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut dalam rangka menyerap aspirasi daerah, sekaligus melihat potensi serta tantangan pembangunan di wilayah terluar Indonesia tersebut.

Menurut dia, Bumi Sikerei (julukan Mentawai) memiliki potensi pariwisata dan kebudayaan yang tergolong besar. Keberadaannya harus didukung penuh lewat kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal maupun nasional.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Irman Gusman berjanji akan memperjuangkan keadilan pembangunan bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebab dengan jaminan pemerataan pembangunan tadi maka potensi pariwisata dan ekonomi otomatis akan bertumbuh.

“Saya punya harapan agar Mentawai bisa menjadi lebih baik. Potensi alam dan pariwisatanya luar biasa. Saya ingin membantu agar potensi ini bisa direalisasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia.

Ia menyebutkan setiap tahun ribuan wisatawan mancanegara dari berbagai negara datang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari jumlah itu, sekitar 50 persen berasal dari Australia dan Eropa. Angka ini menunjukkan Mentawai sudah dikenal di dunia internasional

“Ikon Sumatera Barat itu sesungguhnya ada di sini,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Transformasi Pariwisata Mentawai, dari Surga Tersembunyi Menuju Ikon Wisata Dunia”, Irman menekankan pentingnya perencanaan dan sinergi lintas sektor agar pembangunan di daerah itu bisa lebih cepat dan terarah.

“Persepsi dan niat baik adalah langkah awal. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan pemerintah pusat, potensi yang ada bisa dioptimalkan,” ucap dia.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Samaloisa menyambut baik dukungan Irman Gusman terhadap kemajuan sektor pariwisata di kabupaten tersebut. Kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah dinilai menjadi kunci penting dalam memajukan daerah.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan saat ini daerah itu masih menghadapi sejumlah tantangan di antaranya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih. Pemerintah daerah saat ini memiliki enam program prioritas yakni pembangunan jalan, komunikasi dan jaringan internet, penyediaan listrik, sumber air bersih, layanan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Mentawai sempat disebut kabupaten termiskin di Sumbar. Saya protes, karena ukuran kemiskinan itu tidak sesuai. Di sini tidak ada beras, tapi ada sagu, ikan segar, dan bahan pangan lokal yang melimpah,” ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 19:24
Pemprov Bengkulu siapkan lahan pembangunan Kodam baru

Bengkulu (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan telah menyiapkan lahan lokasi pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk wilayah Provinsi Bengkulu.

“Atas arahan Bapak Gubernur, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan area untuk pembangunan Kodam baru. Jika sesuai usulan, Kodam ini akan bernama Kodam Merah Putih, dan kami siap merealisasikannya pada 2026,” kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Rabu.

Rencana lokasi pembangunan Kodam baru tersebut akan berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak TNI terkait kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur pendukung lainnya.

Wakil Gubernur Mian langsung menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi bersama dengan Staf Ahli Panglima TNI Laksda TNI Aditya Kumara pada Rabu di Kantor Gubernur Bengkulu.

Rapat tersebut membahas kesiapan daerah dalam menyambut rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Bengkulu.

Mian menjelaskan pembentukan Kodam baru di Bengkulu merupakan bagian dari program strategis nasional, di mana Pemerintah Pusat melalui TNI akan menambah 22 Kodam baru di seluruh Indonesia.

“Dengan hadirnya Kodam baru, wilayah teritorial Provinsi Bengkulu akan semakin kuat dan aman dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Panglima TNI Laksda TNI Aditya Kumara menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kebijakan pembangunan Kodam baru.

“Program Asta Cita yang digagas Bapak Prabowo Subianto ini sangat baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI sangat penting. Seperti yang disampaikan pak wakil gubernur, kita akan berjalan bersama dalam mewujudkan hal ini,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 19:23
Kapolri ajak buruh dukung program pemerintah

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada buruh melalui program bantuan subsidi upah (BSU), kenaikan upah minimum nasional, perluasan PPH 21, hingga program 3 juta rumah

Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak para buruh untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Saya mendorong dan mengajak teman-teman buruh untuk berperan aktif dalam program-program kebijakan pemerintah yang mendukung buruh,” katanya dalam Apel Besar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Kapolri menerangkan, pemerintah memiliki berbagai program pro-rakyat di tengah kondisi global yang bisa berdampak pada nasib buruh, salah satunya yang terkait dengan lapangan pekerjaan.

“Bagaimana upaya untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), mendorong sains, teknologi, pendidikan, termasuk juga hilirisasi dan industrialisasi dari berbagai komoditas yang tentunya kita harapkan ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya.

Selain itu, sambung Kapolri, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada buruh melalui program bantuan subsidi upah (BSU), kenaikan upah minimum nasional, perluasan PPH 21, hingga program 3 juta rumah.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah yang diharapkan bisa menggairahkan iklim investasi dan membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru.

Maka dari itu, Kapolri mengajak buruh untuk ikut serta mendukung program-program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, food estate, swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, 10.000 Desa Nelayan, program magang, bantuan langsung tunai (BLT), hingga pengecekan kesehatan gratis.

“Kami optimis, melalui dukungan sahabat-sahabat buruh, maka program-program tersebut dapat berjalan. Tentunya kami mengharapkan bahwa hal tersebut bisa melahirkan SDM-SDM unggul yang berdaya saing dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

Diketahui, sebanyak sekitar 50 ribu buruh mengikuti Apel Besar Kebangsaan dalam rangka mendorong revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan agar berpihak kepada para pekerja.

Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB. Acara itu menghadirkan orasi-orasi dari para tokoh buruh.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 18:57
Wapres Gibran lakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai

Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan

Ternate (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba di Bandara Pitu, Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, untuk melakukan kunjungan kerja di kabupaten itu, Rabu.

Kehadiran Wapres disambut juga oleh Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, antara lain Wakil Gubernur Maluku Utara, Pangdam XV/Pattimura, Danrem 152/Babullah, Kepala BIN Daerah Malut, Bupati Pulau Morotai, Danlanud, Danlanal, Kapolres, Dandim, serta unsur Forkopimda lainnya.

“Kami berkomitmen memberikan pengamanan terbaik agar kegiatan Wapres berjalan aman, tertib, dan lancar,” kata Kapolda Malut, Irjen Pol Waris Agono, Rabu.

Selanjutnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan rombongan tiba di Daloha Resort Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan Kelompok Bentor Pulau Morotai, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, serta pelaku UMKM Pulau Morotai.

Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan.

Kapolda Maluku Utara menyampaikan jajaran Polda Malut bersama TNI dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan pengamanan maksimal demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Wapres di Pulau Morotai.

Sebelumnya, pihaknya melaksanakan pengecekan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi tempat kunjungan kerja Wapres di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun lokasi yang ditinjau meliputi RSUD Ir. Soekarno Morotai, Dermaga Desa Daruba, dan D’Aloha Resort (Jababeka) yang menjadi titik kegiatan utama dalam agenda kunjungan Wapres RI.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, aspek keamanan, serta kelancaran seluruh rangkaian kegiatan menjelang kedatangan Wakil Presiden.

Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI–Polri dan instansi terkait akan bersinergi maksimal dalam pengamanan.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 18:49
Saparudin-Dessi dilantik jadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani melantik dan mengambil sumpah jabatan Saparudin dan Dessi Ayutrisna sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang yang terpilih pada Pemilihan Ulang 2025.

“Saya ingatkan sumpah yang diucapkan bukan sekadar formalitas, tetapi mengandung tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Rabu.

Ia berpesan agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang segera bergerak cepat membenahi berbagai sektor strategis, seperti kebersihan kota dan tata kelola sampah, pembenahan pasar, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kita telah melewati proses panjang pemilihan ulang. Kini saatnya bekerja. Banyak hal harus dibenahi, di antaranya yang disoroti dari kota ini ialah kebersihan dan pengelolaan sampah serta pembenahan pasar,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mengutamakan hati nurani, bukan kekuasaan semata.

“Jangan gunakan tangan besi. Saya sendiri sebagai panglima pun, jika berkaitan dengan nasib masyarakat, harus memutuskan dengan hati nurani,” katanya.

Ia berharap agar kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang baru ini dapat membawa Pangkalpinang menuju kota yang lebih bersih, tertata, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

“Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi konkret bagi masyarakat, guna mewujudkan kota yang aman, damai dan sejahtera,” katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 18:31
Gubernur Akmil: Kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan positif

Temanggung (ANTARA) – Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Rano Tilaar mengingatkan bahwa kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan secara positif untuk mendukung tugas, pendidikan, dan kehidupan keluarga.

“Kita harus mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bukan korban dari kemudahan digital,” kata Mayjen Rano Tilaar pada Pembinaan Mental (Bintal) Terpadu bagi Organik Akmil beserta keluarga Semester II TA 2025 di Magelang.

Ia menekankan, agar setiap anggota keluarga besar Akmil membangun komunikasi yang harmonis dan saling mengingatkan dalam menjaga moralitas, integritas, serta kehormatan prajurit.

Ia menyampaikan, pentingnya pembinaan mental dan moral keluarga besar Akmil agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan smartphone, maraknya judi online (judol), serta penyalahgunaan pinjaman online (pinjol)

Menurut dia, ketiga hal tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun kedinasan apabila tidak diantisipasi secara bijak.

Ia menuturkan, melalui kegiatan Bintal Terpadu ini, diharapkan seluruh organik Akmil beserta keluarganya dapat memperkuat ketahanan mental dan spiritual, serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman gaya hidup digital yang tidak sehat.

Pembinaan ini menjadi wujud komitmen Akademi Militer dalam membentuk pribadi prajurit dan keluarga yang berkarakter, beretika, dan berdisiplin tinggi di era modern.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 18:28
Pangkas birokrasi, Kemendagri luncurkan Sistem Informasi Eksekutif

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan kolaboratif dalam era digital ini.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri Muhamad Valiandra menjelaskan SIE dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data yang akurat, terpadu, dan real-time sebagai landasan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

“Selama ini, data pemerintah sering terpisah antarinstansi, tidak seragam, dan terlambat disajikan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui SIE, semua informasi strategis, mulai dari pembangunan, keuangan daerah, kependudukan, hingga layanan publik kini terhubung dalam satu ekosistem data terpadu,” kata Valiandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan inovasi ini juga menjadi jawaban atas tantangan fragmentasi data, rendahnya interoperabilitas, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi.

SIE menghadirkan visualisasi data interaktif, analisis cepat berbasis kecerdasan buatan (AI), serta fitur pemantauan capaian program prioritas nasional secara real-time. Dengan sistem ini, menurut dia, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

“Salah satu manfaat yang kita harapkan adalah peningkatan efisiensi birokrasi hingga 30–40 persen, percepatan pengambilan keputusan dari hitungan minggu menjadi menit, penghematan anggaran operasional hingga ratusan miliar rupiah secara nasional, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui data yang akurat dan tepat sasaran. Jadi, kita tidak ketinggalan terus dengan dinamika yang bergerak sangat cepat,” ujarnya.

Dia mengatakan langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penguatan tata kelola data nasional.

Selain itu, peluncuran SIE juga mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Astacita ke-7 yang menekankan reformasi birokrasi, hukum, dan pencegahan korupsi.

“SIE diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, mempercepat transformasi digital pemerintahan, dan mendukung terwujudnya visi Astacita Presiden Prabowo,” kata Valiandra.

Ia menegaskan transformasi digital pemerintah harus berakar pada tata kelola data yang baik dan terstandar.

“Melalui integrasi data dari berbagai pemangku kepentingan, SIE diharapkan menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian Astacita Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 17:58