Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPD gandeng Unissula minta masukan RUU prioritas prolegnas

    DPD gandeng Unissula minta masukan RUU prioritas prolegnas

    “Empat RUU sudah dibahas dan kami serahkan kepada pimpinan DPR. Kami sedang menunggu tindak lanjutnya,”

    Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang untuk meminta masukan dan saran terkait agenda rancangan undang-undang (RUU) yang masuk prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

    Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI Abdul Kholik, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya meminta masukan dari para pakar dan ahli di Unissula, serta masyarakat umum terkait agenda prioritas prolegnas.

    Hal tersebut disampaikannya saat Focus Group Discussion (FGD) Studi Empirik Tindak Lanjut Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Usulan DPD RI.

    Ia menyebutkan bahwa RUU usulan DPD yang masuk Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 berjumlah 78 RUU dari total 198 RUU.

    Rinciannya, 11 RUU usulan DPD, 59 RUU usulan DPR/DPD, dua RUU usulan DPD/pemerintah, enam RUU usulan DPR/DPD/pemerintah, 72 RUU usulan DPR, 26 RUU usulan pemerintah, dan 22 RUU usulan DPR/pemerintah.

    Pada Prolegnas 2025, kata dia, ada empat RUU yang diinisiasi DPD, yakni RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

    “Empat RUU sudah dibahas dan kami serahkan kepada pimpinan DPR. Kami sedang menunggu tindak lanjutnya,” kata anggota DPD asal Jawa Tengah itu.

    Sedangkan untuk Prolegnas 2026, ia menjelaskan ada tiga RUU inisiasi DPD yang sedang dalam proses penyusunan, yakni RUU tentang Pemerintahan Aceh, RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan RUU tentang Bahasa Daerah.

    “Yang tiga (RUU, red.) dalam proses penyusunan dan akan segera kam juga selesaikan. Dalam proses itu kami minta masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi,” kata Kholik.

    Selain Unissula, kata dia, DPD juga meminta masukan kepada para pakar dan akademisi di sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Riau.

    Sementara itu, Dekan FH Unissula Prof Jawade Hafidz menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD terhadap Unissula sebagai salah satu tempat untuk melakukan pembahasan RUU prolegnas.

    “Kami berterima kasih karena FH Unissula terpilih sebagai salah satu tempat melakukan FGD Prolegnas peraturan perundangan undangan. Mempercayakan kami sebagai mitra,” katanya.

    Ia juga berharap peran DPD sebagai lembaga legislatif semakin diperkuat, mengingat selama ini kewenangannya kurang maksimal dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR.

    “Mengapa kewenangan DPD hanya bisa mengusulkan RUU kepada DPR. Yang mengolah dan membahas DPR, DPD baru dilibatkan lagi saat pleno,” pungkasnya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imbas pemotongan TKD, Pemkot Solo terapkan “frugal living”

    Imbas pemotongan TKD, Pemkot Solo terapkan “frugal living”

    ANTARA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) kota Solo sebesar Rp218 miliar pada tahun 2026. Karena hal itu Wali Kota Solo Respati Ardi, berusaha melakukan penghematan anggaran, salah satunya dengan menerapkan Work From Home (WFH) sepekan sekali hingga mengelola keuangan secara bijak. (Denik Apriyani/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti BRIN dukung pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny pakai APBN

    Peneliti BRIN dukung pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny pakai APBN

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mendukung rencana pemerintah membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Pesantren adalah institusi penyelenggara pendidikan yang merupakan barang publik sehingga penggunaan APBN selaku dana publik untuk pembangunan kembali sebenarnya sudah selaras karena dana publik untuk barang publik,” ujar Wasisto dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ia mengingatkan agar pemerintah atau Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren, bila ingin memberikan bantuan rehabilitasi selain kepada Al Khoziny, maka diharuskan mengaudit gedung-gedung pesantren yang rawan roboh terlebih dahulu.

    Ia mengingatkan agar dalam proses audit tersebut dilakukan secara transparan.

    “Penggunaan APBN untuk audit pesantren perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antarpesantren,” katanya.

    Ia juga mendorong pemerintah agar dalam penggunaan APBN ke depannya dapat diupayakan merehabilitasi rumah ibadah lain.

    “Ke depan, saya pikir tak hanya pesantren, namun juga bisa digelontorkan untuk pembangunan atau renovasi sarana peribadatan agama dan kepercayaan lain. Dengan demikian, semua umat beragama Indonesia mendapat akses dan perlakuan setara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan pemerintah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren setelah terjadinya peristiwa robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny.

    Ia mengatakan pemerintah memutuskan membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny untuk memastikan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar, serta agar proses penanganan berjalan lebih cepat.

    “Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah,” kata Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangkoops: 14 KKB tewas dalam kontak tembak di Homeyo-Intan Jaya

    Pangkoops: 14 KKB tewas dalam kontak tembak di Homeyo-Intan Jaya

    “TNI juga berhasil menguasai markas KKB yang merupakan Kodap VIII/Soanggama pimpinan Undius Kogoya yang digunakan sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil,”

    Jayapura (ANTARA) – Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto mengatakan, tercatat 14 anggota KKB tewas dalam kontak tembak dengan prajurit di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

    14 Anggota KKB itu tewas dalam kontak tembak yang terjadi Selasa (15/10) di kampung Soanggama.

    “TNI juga berhasil menguasai markas KKB yang merupakan Kodap VIII/Soanggama pimpinan Undius Kogoya yang digunakan sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil,” kata Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto, Kamis malam.

    Dihubungi dari Jayapura, Pangkoops Habema mengatakan, 14 KKB yang tewas dalam kontak tembak termasuk Kepala Staf Operasi Kodap VIII/Soanggama Agus Kogoya, Ipe Kogoya, Zakaria Kogoya yang merupakan pelaku penembakan anggota TNI di Mamba Bawah dan Gamagai, Uripinus Wandagau, Sepi Kobogau, Kaus Lawiya, Napinus Kogoya, Roni Lawiya, Poli Kogoya,Aofa Kobogau, Pisen Kogoya, Meki Murib dan dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi.

    Kontak tembak berawal, saat prajurit menuju ke kampung Soanggama untuk membantu masyarakat yang berada dalam cengkraman KKB.

    Diperkirakan sebanyak 30 anggota KKB ada di kampung tersebut dan saat berupaya membebaskan warga terjadi kontak tembak.

    Prajurit TNI juga mengamankan satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin,

    amunisi berbagai kaliber, satu alat bidik Simons,satu teropong Newcon, peralatan komunikasi, atribut bintang kejora dan dokumen organisasi OPM.

    “Markas KKB di Soanggama dijadikan sebagai Pos Taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Mayjen TNI Lucky Avianto.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Penunjukan WNA jadi direksi BUMN harus berdasar keahlian

    Anggota DPR: Penunjukan WNA jadi direksi BUMN harus berdasar keahlian

    Selama penunjukan itu berdasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, serta dengan catatan tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka tentu tidak masalah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar penunjukan warga negara asing (WNA) yang menjadi direksi badan usaha milik negara (BUMN) harus berdasarkan keahlian.

    “Selama penunjukan itu berdasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, serta dengan catatan tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka tentu tidak masalah,” ujar Rivqy dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengatakan pemerintah harus memastikan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penunjukan WNA menjadi direksi BUMN.

    Ia juga mengatakan keberpihakan terhadap kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi, bukan semata globalisasi, melainkan juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan catatan-catatan tersebut perlu diperhatikan pemerintah karena BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita, sehingga pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, maka ya silakan saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu (15/10), mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA.

    “Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo.

    Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.

    “Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” katanya.

    Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksinya, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara, dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

    Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025.

    Balagoval Kunduvara terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines tahun 2021-2025.

    Sementara Neil Raymond terakhir menjabat sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited pada 2022-2025, dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KemenPANRB: Transformasi layanan publik kunci bangun birokrasi tangguh

    KemenPANRB: Transformasi layanan publik kunci bangun birokrasi tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kusuwandaru mengatakan transformasi pelayanan publik adalah kunci untuk membangun birokrasi yang tangguh, daerah mandiri, dan masyarakat yang percaya pada pemerintahnya.

    Otok mengatakan keterbukaan informasi adalah napas dari pelayanan publik yang modern karena dengan keterbukaan, masyarakat bisa tahu, bisa menilai, dan bisa berpartisipasi.

    “Mari kita lanjutkan sinergisitas antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Otok menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokusnya ada pada pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta kedisiplinan dan produktivitas ASN.

    “Tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi,” ujarnya.

    Otok menekankan, dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 menekankan hasil nyata di lapangan. Setiap fokus RB dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, prioritas presiden, hingga transformasi digital bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara nyata dan terbuka.

    “Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan,” kata Otok.

    Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, lanjutnya, dikembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Dimulai dari kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

    “Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

    Otok menegaskan, inovasi menjadi motor utama transformasi pelayanan publik. ASN didorong untuk terus belajar dan berinovasi sepanjang ia mengabdi untuk negara. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

    “Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia,” tuturnya.

    Otok juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN. Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.

    “IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata,” kata Otok.

    Maka dari itu dirinya berharap, instansi pemerintah untuk membangun penguatan transformasi pelayanan publik, yakni dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung agar dapat memperbaiki sistem pelayanan.

    Hal ini ditujukan untuk memastikan layanan publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri apresiasi efisiensi anggaran dilakukan pemda di Riau

    Wamendagri apresiasi efisiensi anggaran dilakukan pemda di Riau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi upaya efisiensi anggaran dan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Riau.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, juga mengapresiasi langkah pemda di Riau yang tetap berkomitmen menjaga prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer keuangan.

    Upaya tersebut tercermin dari fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk optimalisasi pendapatan daerah.

    “Ini saya kira patut diapresiasi. Nah, kemudian kami juga mencatat bagaimana Pak Gubernur (Riau) bersama Pak Kapolda, ini peduli terhadap lingkungan hidup, kepada ekosistem, Taman Nasional Tesso Nilo, dan lain-lain. Tadi malam kami berbincang bersama Pak Kapolda, ada langkah-langkah tegas, kami sangat apresiasi,” kata Bima.

    Hal itu disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru.

    Bima menjelaskan rakor tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum untuk bertukar informasi terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.

    Ia juga menyoroti upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau yang sebelumnya sempat mencatat angka tertinggi nomor dua secara nasional, yakni sebesar 5,08 persen.

    Empat kabupaten/kota yang mencatatkan inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (4,46 persen), Kabupaten Kampar (3,91 persen), Kota Dumai (3,59 persen), dan Kota Pekanbaru (3,34 persen).

    Meski demikian, Bima mengapresiasi langkah-langkah cepat pemda di Riau dalam menekan laju inflasi melalui berbagai intervensi.

    “Apresiasi, Pak Gubernur (Riau), tadi sudah ada operasi pasar murah ya. Apresiasi untuk Pak Gubernur, dan silakan kepala daerah yang lain juga, pastikan sidak ke pasar supaya tidak ada penahanan barang, dan buka kerja sama dengan daerah lain untuk memperlancar pasokan. Ada juga gerakan menanam gitu ya, dimasifkan ini, PKK, dan lain-lain,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima mewakili Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan agar Pemerintah Provinsi Riau tetap memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di tengah kebijakan efisiensi.

    Ia menegaskan keberhasilan SPM memerlukan koordinasi erat antara kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi SPM yang berpotensi terdampak.

    “Mendagri meminta kami untuk melakukan simulasi. Pak Menteri sampaikan jangan sampai SPM itu terdampak,” tuturnya.

    Bima juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dan mengidentifikasi SPM yang berpotensi terdampak dalam situasi efisiensi saat ini.

    Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.

    Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan refleksi dan menata kembali APBD agar lebih sehat dan efisien.

    Selanjutnya, Bima menekankan pentingnya peningkatan realisasi belanja daerah. Kemendagri memberikan catatan agar percepatan realisasi APBD terus dilakukan sehingga perputaran uang di daerah tetap terjaga.

    Menurutnya, pemerintah pusat akan menelaah lebih lanjut apabila realisasi belanja masih berada di bawah rata-rata nasional.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni per 30 September 2024, rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara nasional mencapai 57,2 persen.

    Sementara itu, tahun 2025 pada tanggal yang sama, angkanya tercatat baru mencapai 54,45 persen. Adapun Provinsi Riau, realisasi belanja berada di angka 52,98 persen atau sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional.

    Terkait kondisi ini, Kemendagri mencatat sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan belanja daerah, antara lain penetapan APBD yang tidak sesuai ketentuan, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang molor, serta hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    Padahal, percepatan penetapan PPK dan pelaksanaan PBJ menjadi kunci penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

    “Kami mengapresiasi kepala daerah yang setiap minggu selalu mengecek realisasi belanja ini. Mandeknya di mana, PBJ ini masalahnya apa, mana yang force majeure karena fisik, mana yang karena faktor administrasi, atau mana yang hanya realisasi pembayaran saja,” jelasnya.

    Bima berharap pemda di Provinsi Riau dapat segera mengatasi berbagai kendala yang menghambat serapan anggaran dan mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Riau mampu mencatat realisasi APBD di atas rata-rata nasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPRD Bogor: Siswa Taruna Nusantara harus pulang bangun daerah

    Ketua DPRD Bogor: Siswa Taruna Nusantara harus pulang bangun daerah

    “Para siswa SMA Taruna Nusantara Panda Bogor angkatan ke-36 yang gagah dan keren ini kelak akan mengisi pembangunan dengan berbagai karya di Kota Bogor,”

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengajak siswa SMA Taruna Nusantara asal Bogor agar setelah lulus kembali ke daerah dan berperan aktif dalam membangun Kota Bogor melalui karya dan pengabdian di berbagai bidang.

    “Para siswa SMA Taruna Nusantara Panda Bogor angkatan ke-36 yang gagah dan keren ini kelak akan mengisi pembangunan dengan berbagai karya di Kota Bogor,” ujar Adityawarman saat acara Silaturahmi Siswa dan Ortusis SMA Taruna Nusantara Panda Bogor Angkatan ke-36 serta Sharing Motivasi Alumni di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis.

    Ia menilai, kegiatan silaturahmi dan berbagi pengalaman tersebut penting untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab terhadap daerah asal, sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

    Menurutnya, para siswa Taruna Nusantara yang berasal dari Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

    “Motivasi bisa naik dan turun. Karena itu, sharing motivasi dari para alumni amat penting untuk kesuksesan para siswa,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

    Adityawarman menekankan bahwa pendidikan di Taruna Nusantara harus menjadi bekal bagi para siswa untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan hanya mengejar karier pribadi. Ia berharap para siswa tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, dan nasionalisme.

    “Yang terpenting bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang kuat, jujur, dan cinta tanah air,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan para siswa agar tidak melupakan peran orang tua yang telah mendukung perjuangan mereka selama menempuh pendidikan. “Berusahalah sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua, bangsa, dan negara. Walaupun sudah gagah dan sukses, tetaplah berbakti kepada orang tua,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, sejumlah alumni Taruna Nusantara turut berbagi pengalaman dan motivasi kepada adik-adiknya. Mereka menekankan pentingnya menjaga semangat pantang menyerah serta menjadikan pendidikan sebagai jalan pengabdian.

    Acara diakhiri dengan foto bersama dan pesan moral dari Adityawarman agar para siswa terus berprestasi, menjaga nama baik Bogor, serta kembali ke daerah untuk menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kota Bogor.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Pembukaan UUD 1945 tersebut menyebutkan berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,” kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Neng Eem, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan Presiden Prabowo telah membawa Indonesia sebagai negara yang terdepan dan menjadi penentu pencetak sejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kini jadi negara yang diperhitungkan di dunia. Apalagi untuk perdamaian di Gaza atau Timur Tengah ini, Indonesia jadi negara penentu dan bukan hanya jadi penonton,” ujarnya.

    Wakil Sekjen DPP PKB ini menegaskan Fraksi PKB MPR juga mendukung upaya yang akan dilakukan selanjutnya setelah fase pertama perdamaian di Gaza ditandatangani, yang ditandai dengan pertukaran sandera, penarikan tentara Israel dari Palestina, serta diperbolehkannya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

    PKB bahkan mendukung penuh, jika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB untuk bertugas di Gaza.

    Seperti diketahui, empat pemimpin dunia, yakni Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi. Pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah menandatangani perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) malam waktu setempat.

    Perjanjian damai Gaza ini juga disaksikan oleh pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI sita senjata dan perlengkapan OPM dibantu warga kampung Soanggama

    TNI sita senjata dan perlengkapan OPM dibantu warga kampung Soanggama

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, mengatakan, mereka berhasil menggulung markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kampung Soanggama, menyita persenjataan dan perlengkapan organisasi itu, dan warga setempat juga membantu mereka mencari senjata OPM untuk disita.

    Peristiwa itu terjadi setelah Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil menyingkirkan OPM yang sebelumnya menduduki desa dan menyandera masyarakat setempat, Rabu (15/10).

    “Masyarakat juga memberikan informasi tambahan terkait keberadaan beberapa pucuk senjata lain yang saat ini sedang dalam proses pencarian oleh aparat,” kata dia, sebagaimana diterima di Jakarta, Kamis.

    Berkat bantuan masyarakat setempat, TNI berhasil menyita beberapa barang milik anggota OPM dari mulai senjata api hingga ragam atribut OPM.

    “Kami menyita satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, munisi berbagai kaliber satu, alat bidik Simons, satu teropong Newcon,” jelas dia.

    “Kami juga menyita dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis,” kata dia.

    Tidak cukup sampai di situ, dia juga mengaku warga memberikan respon positif atas keberhasilan merebut Distrik Soanggama dari OPM.

    Bentuk respon positif itu dicurahkan warga dengan cara memberikan beberapa lahannya untuk digunakan TNI sebagai pos taktis.

    Ia melanjutkan, pihaknya pun mengapresiasi respon positif itu dan memastikan pihaknya akan terus meningkatkan pengamanan di kampung Soanggama agar tidak diserang kembali oleh kelompok OPM.

    Kronologi

    Sebelumnya, peristiwa baku tembak itu bermula ketika Komando Operasi Habema Kogabwilhan III bergerak menuju Kampung Soanggama, Selasa malam (14/10).

    Satgas lalu sampai ke wilayah kampung pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIT. Saat satgas datang, OPM langsung menyerang sehingga kontak senjata dengan TNI pun tidak bisa dihindari lagi.

    Setelah kontak senjata terjadi selama beberapa jam, akhirnya TNI berhasil meredam serangan anggota OPM. “Pada pukul 12.00 WIT situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur,” kata dia.

    Ia melanjutkan, dari 30 anggota OPM yang selama ini menguasai kampung, 14 orang dinyatakan tewas, sisanya diduga melarikan diri usai terjadi kontak senjata.

    Setelah memastikan kontak senjata selesai, satgas langsung bergerak masuk ke kampung guna memastikan keselamatan warga yang ada di dalam.

    Ia pun memastikan tidak ada warga sipil yang menjadi korban pasca kontak senjata tersebut.

    Setelah memeriksa keselamatan warga, TNI lalu memeriksa beberapa bagian kampung untuk menyita barang-barang milik OPM.

    Dengan adanya penindakan ini, dia menegaskan TNI kembali membuktikan dedikasi mereka dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.