Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo minta Menkeu tinjau ulang PP DHE, dan bahas penerimaan pajak

    Prabowo minta Menkeu tinjau ulang PP DHE, dan bahas penerimaan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang soal peraturan pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor (DHE), hingga membahas optimalisasi penerimaan pajak tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo menginginkan peninjauan ulang peraturan soal DHE agar berjalan optimal.

    “Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor,” kata Pras, sapaan akrabnya, dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Pras menjelaskan bahwa Presiden ingin para menteri dapat melakukan penyempurnaan terhadap PP soal devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

    Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di mana Presiden Prabowo sebelumnya telah memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melakukan evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    Presiden Prabowo Subianto diketahui menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 pada Februari 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.

    Selain mengenai optimalisasi DHE, Presiden Prabowo juga membahas penerimaan pajak yang diharapkan meningkat di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya.

    “Juga tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Pras.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Kemudian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI sesalkan framing negatif pada lembaga pesantren

    Anggota DPR RI sesalkan framing negatif pada lembaga pesantren

    Narasi negatif tentang pesantren sebagaimana disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia jelas sangat melukai dan mencederai nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Pulau Madura Ansari menyesalnya adanya framing negatif pada lembaga pondok pesantren, karena hal itu telah menciderai nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

    “Narasi negatif tentang pesantren sebagaimana disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia jelas sangat melukai dan mencederai nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita, oleh karena itu perlu adanya evaluasi atau tindakan tegas dari institusi berwenang, yakni Dewan Pers dan Komisi Penyiaran,” katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Kamis.

    Menurutnya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, melainkan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

    Lembaga pendidikan ini, sambung dia, sudah ada sejak Indonesia belum merdeka dan memiliki peran penting dalam ikut mencerdaskan anak bangsa.

    Pada masa penjajahan hingga kemerdekaan, pesantren telah memainkan peran besar dalam membangun karakter bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Dalam sejarahnya, peran pesantren sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Banyak ulama yang menjadi pahlawan nasional, dan pemimpin besar Indonesia lahir dari lingkungan pesantren,” ujarnya.

    Ansari yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep itu lebih lanjut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai dan menghormati eksistensi pesantren sebagai bagian dari budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

    “Kepada siapapun di republik ini, mari kita hargai dan hormati budaya pesantren yang sudah mengakar dari generasi ke generasi. Kontribusi pesantren terhadap NKRI sangat besar dan tidak ternilai,” katanya.

    Politikus asal asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura itu berharap agar peristiwa atau pemberitaan yang membingkai tradisi pesantren secara negatif tidak terulang kembali.

    Oleh karena itu, Ansari juga meminta institusi berwenang, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers untuk segera turun tangan mengevaluasi program siaran dan pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik tersebut.

    “Salah satu peran media massa memang memberikan kontrol. Tetapi berita yang dibingkai dengan pandangan negatif, bagi saya bukan lagi mengontrol, akan tetapi justru membuka peluang terjadinya keretakan sosial dan ini harus dihindari,” katanya.

    Anggota DPR RI asal Kabupaten Pamekasan ini lebih lanjut mengingatkan keutuhan NKRI dan situasi kondusif di masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

    “Saya yakin insan pers dan media memiliki komitmen moral kuat menjaga keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama. Sebab sebagaimana legislatif, pers juga menjadi bagian dari pilar demokrasi bangsa ini,” kata Ansari.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi apresiasi ketegasan KPI kepada Trans7 soal tayangan pesantren

    Komdigi apresiasi ketegasan KPI kepada Trans7 soal tayangan pesantren

    “Kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran, KPI dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait,”

    Jakarta (ANTARA) – Dirjen Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengapresiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengambil langkah tegas terhadap Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “Kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran, KPI dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait,” kata Fifi dalam pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Fifi mengatakan Kementerian Komdigi sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait konten di salah satu program Trans7.

    “Isu ini telah memicu reaksi keras dan kami melihatnya sebagai isu sensitive yang menyangkut nilai-nilai kepantasan,” ujarnya.

    Fifi juga mengungkapkan KPI telah mengeluarkan putusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 31 Tahun 2025 yang memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program Xpose Uncencored.

    Ia menjelaskan dalam hal ini Kementerian Komdigi dalam konteks ini berperan sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi dan penjamin ketertiban ruang frekuensi.

    Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komdigi serta KPI untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun

    Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.

    Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.

    “Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.

    Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM

    Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk merevitalisasi pabrik pupuk, serta kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan SDM bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan memberikan arahan dalam rapat terbatas di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis.

    “Bapak Presiden memerintahkan untuk Menteri Pertanian mencari skema dan mencari terobosan bagaimana untuk memastikan ketersediaan pupuk kita aman, bahkan jika memungkinkan melakukan revitalisasi-revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki,” kata Pras, sapaan akrabnya, dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Pras mengatakan bahwa Presiden ingin memastikan ketersediaan pupuk aman untuk meningkatkan produksi, serta mewujudkan swasembada pangan.

    Guna menurunkan harga pupuk agar lebih terjangkau dan meringankan biaya produksi petani, Presiden meminta Mentan Amran Sulaiman untuk merevitalisasi pabrik pupuk agar operasionalnya lebih efisien.

    Selain membahas soal ketahanan pangan, Presiden juga meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia, terutama bidang STEM.

    “Beliau juga memang mendapat tugas khusus untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk kita mencapai swasembada energi maupun swasembada pangan di antaranya teknologi tentang bibit, kemudian teknologi di bidang mineral termasuk turunan-turunannya dari sumber daya alam-sumber daya alam mineral yang kita miliki,” tambah Pras.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Kemudian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo di KTT Gaza komitmen RI wujudkan perdamaian Palestina-Israel

    Prabowo di KTT Gaza komitmen RI wujudkan perdamaian Palestina-Israel

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah-langkah konkret Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini bukan lah hal yang mudah, tetapi atas dasar komitmen Indonesia semua ditempuh agar terwujudnya perdamaian antara Israel dan

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri Gugun Gumilar menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir merupakan komitmen Indonesia demi terwujudnya perdamaian Palestina-Israel.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah-langkah konkret Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini bukan lah hal yang mudah, tetapi atas dasar komitmen Indonesia semua ditempuh agar terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina,” kata Gugun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    KTT tersebut menjadi momentum penting dalam sejarah diplomasi global karena di tengah krisis kemanusiaan berkepanjangan di Jalur Gaza, kehadiran Presiden Prabowo membawa harapan baru, bukan hanya bagi rakyat Palestina, tetapi juga bagi masa depan perdamaian dunia.

    Gugun mengharapkan dengan adanya langkah konkret tersebut, Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah Internasional serta semakin memperkuat dalam hal keagamaan, pendidikan, dan umat di ranah internasional, khususnya menjadi peluang bagi Kemenag RI untuk memperluas jejaring di forum-forum global agama dan pendidikan.

    Adapun, kehadiran Presiden Prabowo di KTT tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT tersebut merupakan bukti Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan sekadar penonton, melainkan ikut andil mewujudkan perdamaian di Gaza.

    “Ini adalah momentum istimewa. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tetapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu, dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Kita doakan bersama, Insya Allah semuanya lancar, semuanya yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/10) malam.

    Ia menjelaskan Presiden Prabowo sejak dulu, termasuk semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina, yang ditunjukkan dengan peran aktif Presiden Prabowo di berbagai forum internasional, dan pengiriman bantuan serta tenaga kesehatan dari Indonesia untuk rakyat Palestina.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) dalam rangka perumusan kebijakan publik berbasis data.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah di Command Centre BSKDN, Jakarta, Kamis menjelaskan audiensi tersebut menjadi wadah penting bagi BSKDN dalam memahami hasil survei yang dilakukan BRIN terkait kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Ia menegaskan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru, sebab sebelumnya kedua lembaga telah bekerja sama dalam riset mengenai organisasi riset, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” kata Fahsul.

    Ia menyampaikan pihaknya menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi strategis kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    “Semoga upaya ini membawa banyak manfaat bagi tugas dan fungsi organisasi kami, terutama dalam hal memberikan rekomendasi strategis kebijakan publik yang berlandaskan fakta dan data,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan SDDKB merupakan inisiatif BRIN untuk mendapatkan data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Data ini, kata dia, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama.

    “Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya, menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama-negara serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

    Lebih lanjut, Boediastoeti mengatakan SDDKB bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai dimensi kehidupan beragama, mulai dari keyakinan dan doktrin, ritual dan praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, etika dan spiritualitas hingga budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia.

    Dalam konteks Kemendagri, data hasil survei tersebut dinilai relevan untuk memperkuat basis perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

    Beberapa data yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mencakup sikap toleransi responden terhadap keberagaman seperti kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda atau mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses persidangan dengan menjelaskan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, kepada masyarakat di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Misbakhun menuturkan program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp 350 triliun.

    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Astacita. Ia menegaskan Astacita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.

    “Seluruh program Astacita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya, Misbakhun juga meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan. Proyek itu merupakan realisasi program tanggung jawab sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR.

    Dalam kesempatan itu, Misbakhun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT SMI yang telah menyalurkan program sosialnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pasusuan.

    “Rehabilitasi Sungai Petung ini sebelumnya hanya 700 meter, kini menjadi 1.800 meter berkat optimalisasi bantuan PT SMI,” kata Misbakhun.

    Tampak hadir pada kegiatan itu, antara lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Toyyib, Assistant Vice President Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMI Hendriko Leonard, para anggota DPRD Kata Pasuruan, dan perwakilan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 10/JP.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung terealisasi berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI.

    “Saya berterima kasih kepada Yonzipur 10, masyarakat, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkannya,” ujarnya.

    Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menambahkan PT SMI berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui skema pembiayaan non-APBN. Misbakhun pun menyebut sejumlah proyek PT SMI di Pasuruan, termasuk PDAM Umbulan yang kini menyalurkan air bersih hingga ke wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung sangat bermanfaat bagi para petani tambak bandeng dan udang jerak di Blandongan. Sebab, kini risiko banjir berkurang dan petani tambak memperoleh jaminan pasokan air. Oleh karena itu, Ia mengharapkan tambak masyarakat Blandongan bisa kian produktif dan menjadi potensi ekonomi unggulan Pasuruan.

    “Bandeng jerak dari Blandongan ini bisa menjadi ikon kuliner seperti bandeng Gresik. Saya berharap pengusaha lokal mulai mengembangkan restoran khas bandeng jerak agar ekonomi masyarakat terus tumbuh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Satu tahun Prabowo memimpin beri dampak positif bagi rakyat

    Golkar: Satu tahun Prabowo memimpin beri dampak positif bagi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin Indonesia memberikan banyak dampak positif bagi rakyat.

    “Setidaknya ada lima catatan positif Golkar jelang satu tahun pemerintahan Prabowo,” kata Idrus dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Catatan positif pertama, Idrus mengatakan adanya pendekatan ideologis berdasarkan empat pilar utama, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Oleh karena itu, kata dia, pidato pertama yang disampaikan oleh Prabowo setelah terpilih sebagai presiden ketika itu langsung memberikan suatu penyadaran bahwa Indonesia ibarat rumah besar bersama yang harus dirawat.

    Kedua, Prabowo dinilai melakukan pendekatan akademik dan intelektual untuk memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Idrus menuturkan Presiden memberikan kesetaraan sesuai dengan fakta.

    “Ada keadilan yang kita kedepankan, ada kesetaraan. Yang paling penting lagi, yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah fakta yang dikedepankan pendekatan sosiologis, jadi kebijakan diambil berdasarkan pada fakta,” tutur dia.

    Ia menambahkan catatan keempat, yakni
    Golkar menilai Prabowo selalu cepat tanggap dalam merespons permasalahan yang ada di masyarakat dan menjalankan kebijakan dengan baik.

    Kelima, sambung dia, kepemimpinan Prabowo berorientasi pada rakyat dan turut mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ia juga mengapresiasi Prabowo yang selalu tegas menghadapi korupsi di Indonesia.

    “Nah, ini lah kepimpinan Pak Prabowo orientasi kerakyatan itu ada tiga hal, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat, dan bagaimana memberikan harapan masa depan yang lebih baik kepada rakyat,” ungkap Idrus menambahkan.

    Sebelumnya, hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Fadhly menjelaskan, sebanyak 90,8 persen responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan Prabowo melalui pemberitaan media massa dan media sosial.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD gandeng Unissula minta masukan RUU prioritas prolegnas

    DPD gandeng Unissula minta masukan RUU prioritas prolegnas

    “Empat RUU sudah dibahas dan kami serahkan kepada pimpinan DPR. Kami sedang menunggu tindak lanjutnya,”

    Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang untuk meminta masukan dan saran terkait agenda rancangan undang-undang (RUU) yang masuk prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

    Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI Abdul Kholik, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya meminta masukan dari para pakar dan ahli di Unissula, serta masyarakat umum terkait agenda prioritas prolegnas.

    Hal tersebut disampaikannya saat Focus Group Discussion (FGD) Studi Empirik Tindak Lanjut Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Usulan DPD RI.

    Ia menyebutkan bahwa RUU usulan DPD yang masuk Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 berjumlah 78 RUU dari total 198 RUU.

    Rinciannya, 11 RUU usulan DPD, 59 RUU usulan DPR/DPD, dua RUU usulan DPD/pemerintah, enam RUU usulan DPR/DPD/pemerintah, 72 RUU usulan DPR, 26 RUU usulan pemerintah, dan 22 RUU usulan DPR/pemerintah.

    Pada Prolegnas 2025, kata dia, ada empat RUU yang diinisiasi DPD, yakni RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

    “Empat RUU sudah dibahas dan kami serahkan kepada pimpinan DPR. Kami sedang menunggu tindak lanjutnya,” kata anggota DPD asal Jawa Tengah itu.

    Sedangkan untuk Prolegnas 2026, ia menjelaskan ada tiga RUU inisiasi DPD yang sedang dalam proses penyusunan, yakni RUU tentang Pemerintahan Aceh, RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan RUU tentang Bahasa Daerah.

    “Yang tiga (RUU, red.) dalam proses penyusunan dan akan segera kam juga selesaikan. Dalam proses itu kami minta masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi,” kata Kholik.

    Selain Unissula, kata dia, DPD juga meminta masukan kepada para pakar dan akademisi di sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Riau.

    Sementara itu, Dekan FH Unissula Prof Jawade Hafidz menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD terhadap Unissula sebagai salah satu tempat untuk melakukan pembahasan RUU prolegnas.

    “Kami berterima kasih karena FH Unissula terpilih sebagai salah satu tempat melakukan FGD Prolegnas peraturan perundangan undangan. Mempercayakan kami sebagai mitra,” katanya.

    Ia juga berharap peran DPD sebagai lembaga legislatif semakin diperkuat, mengingat selama ini kewenangannya kurang maksimal dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR.

    “Mengapa kewenangan DPD hanya bisa mengusulkan RUU kepada DPR. Yang mengolah dan membahas DPR, DPD baru dilibatkan lagi saat pleno,” pungkasnya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imbas pemotongan TKD, Pemkot Solo terapkan “frugal living”

    Imbas pemotongan TKD, Pemkot Solo terapkan “frugal living”

    ANTARA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) kota Solo sebesar Rp218 miliar pada tahun 2026. Karena hal itu Wali Kota Solo Respati Ardi, berusaha melakukan penghematan anggaran, salah satunya dengan menerapkan Work From Home (WFH) sepekan sekali hingga mengelola keuangan secara bijak. (Denik Apriyani/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.