Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Ingatkan pengusaha serakah, Prabowo: kita bertekad tegakkan kedaulatan

    Ingatkan pengusaha serakah, Prabowo: kita bertekad tegakkan kedaulatan

    Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pengusaha yang serakah dan berniat menipu bahwa pemerintahannya telah bertekad untuk menegakkan kedaulatan demi rakyat.

    Hal itu dikatakan Presiden saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.

    “Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” ucap Prabowo.

    Presiden mengingatkan para pengusaha bahwa dunia semakin sempit dan bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban.

    Kepada para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Prabowo meminta agar tetap semangat, tidak menyerah, dan terus berbuat yang terbaik bagi bangsa.

    “Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyatmu,” ujar Presiden.

    Kepala Negara menilai kekayaan yang diperoleh dengan cara mengorbankan kepentingan rakyat merupakan bentuk rezeki yang tidak baik dan pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi pelakunya maupun keluarganya.

    “Saya sudah melihat terlalu banyak ya pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita ya,” ucap Presiden.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta penegakan hukum di Indonesia jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau yang bermakna hukuman lebih berat bagi masyarakat biasa karena hal tersebut dinilai zalim.

    Presiden meminta para penegak hukum memiliki hati dan empati terhadap masyarakat kecil. Menurut Presiden, seharusnya baik hakim maupun jaksa dapat membela rakyat kecil yang lemah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mempertanyakan apakah murni keserakahan manusia atau subversi ekonomi yang melakukan praktik bisnis dengan mengeruk hasil bumi dan sumber daya alam, namun negara mengalami kerugian.

    Dalam sambutannya usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo mengibaratkan pengembalian uang tersebut adalah uang yang nyaris hilang dari satu komoditas, yakni kelapa sawit.

    “Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Kepala Negara menilai ekspor CPO yang dilakukan pengusaha, sementara minyak goreng dalam negeri masih mengalami kelangkaan, adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi.

    Selain menyoroti korupsi ekspor CPO, Prabowo juga menyebutkan masih banyak kerugian yang dialami Negara dari kegiatan tambang ilegal, salah satunya penyelundupan timah dan produk turunannya di Provinsi Bangka Belitung.

    Kepala Negara menyebutkan bahwa kerugian Negara atas praktik penyelundupan timah dan tambang ilegal telah berjalan hampir 20 tahun, sehingga jika kerugiannya mencapai Rp40 triliun setahun, total kerugian Negara dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp800 triliun

    “Kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu,” kata Prabowo.

    Prabowo pun menekankan praktik tambang ilegal, dan komoditas ilegal lainnya memiliki segala bentuk modus penipuan. Padahal, pemerintah Indoensia sudah memfasilitasi lahan dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU).

    Oleh karenanya, Kepala Negara berharap Kejaksaan Agung dan Polri sebagai penegak hukum tidak menyerah untuk bekerja keras melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

    Prabowo juga mewanti-wanti agar pejabat tidak lengah iman, sehingga berujung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

    “Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu, harta itu adalah harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lamhot: HUT Ke-61 Golkar teguhkan komitmen partai dukung Prabowo

    Lamhot: HUT Ke-61 Golkar teguhkan komitmen partai dukung Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan bahwa peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali komitmen partai dalam mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut dia, usia partai yang telah melewati enam dekade ini beriringan dengan semangat baru yang ditunjukkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir. Dia menilai, kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembangunan nasional yang kuat, terukur, dan jelas berpihak pada kepentingan rakyat. Terutama pada perekonomian nasional.

    “Dalam satu tahun ini, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas sekaligus visioner. Kita menyaksikan langkah-langkah strategis di sektor energi, industri, pertanian, hingga UMKM yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” kata Lamhot di Jakarta, Senin.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu menilai, semangat pemerintahan Prabowo-Gibran tentu saja sejalan dengan nilai dasar Partai Golkar yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

    “Golkar sejak awal berdiri berkomitmen menjadi partai karya dan kekaryaan. Dan semangat itu selalu ada dan hidup dalam langkah konkret pemerintahan Prabowo yang berpihak pada produktivitas nasional,” katanya.

    Dia juga mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap para menteri dari Partai Golkar yang tergabung dalam kabinet Prabowo. Menurut dia, para menteri Golkar telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan visi presiden, sekaligus menjaga stabilitas politik pemerintahan.

    “Soliditas para menteri dari Golkar di kabinet sangat terasa. Mereka bekerja tidak hanya membawa nama partai, tapi membawa semangat gotong royong untuk keberhasilan bangsa, sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo,” kata dia.

    Di samping itu, dia juga mengapresiasi kinerja menteri Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dia menilai Bahlil mampu bekerja keras dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola energi nasional.

    Menurut dia, sektor energi merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, dan kinerja Kementerian ESDM selama satu tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin progresif.

    “Menteri ESDM Bahlil telah menunjukkan keberanian dan konsistensi dalam menjalankan reformasi struktural di sektor energi. Salah satunya dengan mempercepat hilirisasi mineral, memperluas investasi energi baru dan terbarukan (EBT), serta memperbaiki sistem perizinan yang sebelumnya sangat kompleks,” kata dia.

    Meski begitu, sebagai legislator dia mengaku akan terus mengawal kebijakan para menteri-menteri tersebut agar berjalan sesuai koridor visi dan misi Presiden Prabowo.

    “Kami di Komisi VII melihat semangat kolaboratif yang tinggi dari mitra kerja kami. Menteri-menteri bekerja terbuka dan proaktif dalam membangun komunikasi kebijakan yang efektif dengan DPR,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko ingatkan TNI dan Polri tidak lakukan pelanggaran saat bertugas

    Menko ingatkan TNI dan Polri tidak lakukan pelanggaran saat bertugas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta prajurit TNI dan Polri tidak melakukan pelanggaran selama bertugas menjaga Ibu Kota Jakarta.

    “Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil apapun dalam penegakan SOP tugas,” kata Djamari saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI dan Polri di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin.

    Menurut Djamari, personel harus mampu meminimalisir kesalahan demi menghindari terjadinya hal buruk yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan negara.

    Jika kesalahan tersebut terjadi, maka personel akan menciptakan titik lemah yang bisa dimanfaatkan pihak lain untuk mengancam keamanan negara.

    “Pada saat kita sudah lemah, kita pasti kalah. Kita berada di sini bukan untuk kalah melainkan untuk memenangkan, menyelesaikan tugas kita demi kepentingan bangsa dan negara,” jelas Djamari kepada prajurit.

    Dalam konteks situasi saat ini, Djamari menilai seluruh personel sudah berhasil menciptakan situasi aman dan kondusif di Jakarta, terkhusus pasca aksi massa anarkis pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Sejak Agustus, 5.000 prajurit gabungan TNI dan Polri memang sudah dikerahkan untuk menjaga beberapa titik di Jakarta. Dari 5.000 pasukan itu, ada yang ditugaskan menjaga obyek vital negara hingga bersiaga di Monas.

    Prajurit yang bersiaga di Monas menggelar patroli rutin keliling Jakarta untuk memastikan seluruh wilayah dalam kondisi aman.

    Selain patroli rutin, prajurit juga kerap menggelar latihan simulasi penanganan massa anarkis di lapangan Monas.

    Seluruh kegiatan itu dilakukan para prajurit TNI dan Polri hingga saat ini. Melihat dedikasi tersebut, Djamari mengapresiasi seluruh pasukan yang sudah bertugas.

    “Sangat terhormat kalian berada di posisi pada cadangan ini. Di sini ada Brimob, ada Kopasgat, kemudian Marinir, Angkatan Udara dan seluruhnya angkatan Darat Perasaan yang sama ini yang tertanam di antara saya dan kalian sekarang ini,” kata Djamari.

    Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para prajurit, Djamari memberikan bingkisan dan motivasi kepada personel yang ada di Monas.

    “Saya ke sini memberi buah tangan kepada kalian dan tidak banyak, tidak besar, tapi itu yang bisa kami tunjukkan. Kebersamaan kita, kesamaan perasaan kita, kesamaan tanggung jawab kita untuk kepada negara dan bangsa,” kata Djamari.

    Dengan adanya apresiasi itu, Djamari berharap semangat para prajurit dalam menjalankan tugas pengamanan ibu kota semakin meningkat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai reformasi di tubuh TNI sudah berjalan dengan baik dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan posisi dan peran TNI sejauh ini sudah dilaksanakan dengan tepat, sesuai dengan amanat dalam undang-undang.

    “Kami yakin akan ada masa depan yang lebih cerah dan lebih indah untuk Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia menilai peremajaan, pembaruan, dan modernisasi, baik sistem pendidikan ataupun terhadap alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga sudah dijalankan dengan baik.

    Di samping soal pertahanan, dia juga menilai kinerja Kementerian Luar Negeri atau hubungan diplomasi pemerintah sudah sangat baik. Namun, dia menilai pemerintah masih perlu melakukan beberapa hal untuk terus meningkatkan posisi Indonesia, di sejumlah forum dunia.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono sudah proaktif menyuarakan peran-peran Indonesia dalam dinamika global.

    “Kita sangat proaktif untuk menyuarakan peran-peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan berbagai macam kemelut di dunia,” kata dia.

    Pada Senin, 20 Oktober ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap satu tahun memimpin pemerintahan. Dalam setahun terakhir, TNI pun mengalami banyak perubahan, mulai dari seragam, fungsi, struktur organisasi hingga undang-undang yang mengaturnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Prabowo komitmen berantas korupsi, usut kasus-kasus besar

    Anggota DPR: Prabowo komitmen berantas korupsi, usut kasus-kasus besar

    Langkah-langkah ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo konsisten dalam komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto komitmen dalam pemberantasan korupsi, di mana lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar kasus-kasus besar.

    “Kita melihat Kejaksaan Agung berhasil menuntaskan berbagai kasus besar, termasuk kasus korupsi di sektor migas, yaitu kasus Pertamina, kemudian pengadaan laptop Chromebook di lingkungan pendidikan serta sejumlah perkara strategis lain yang melibatkan nilai kerugian negara triliunan rupiah,” kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin perihal capaian satu tahun pemerintahan Prabowo di bidang keamanan dan penegakan hukum.

    Sementara itu, KPK juga terus menunjukkan kiprahnya melalui penanganan sejumlah kasus besar, salah satunya terkait dugaan korupsi kuota haji yang tengah menjadi sorotan publik.

    “Langkah-langkah ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo konsisten dalam komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menilai pemerintah juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan nasional.

    Menurut Abdullah, langkah-langkah strategis Presiden Prabowo dalam menjaga keamanan nasional telah terbukti efektif, terutama saat menghadapi gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.

    “Presiden Prabowo berhasil menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun tetap humanis. Situasi yang semula berpotensi menimbulkan instabilitas berhasil dikelola dengan baik tanpa menimbulkan gejolak yang meluas,” ujarnya.

    Abdullah menegaskan Komisi III DPR RI akan terus memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan supremasi hukum.

    “Komisi III berkomitmen mengawal kebijakan di bidang hukum, HAM, dan keamanan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan negara,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi atas capaian pemerintahan Prabowo Subianto selama satu tahun pertama. Dalam waktu relatif singkat, Presiden telah menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uang negara kembali, Prabowo: Ini tanda baik satu tahun pemerintahan

    Uang negara kembali, Prabowo: Ini tanda baik satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar Rp13,2 triliun yang disaksikannya merupakan tanda baik karena tepat pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.

    Acara tersebut bertepatan dengan satu tahun setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

    “Kebetulan (saya menyaksikan) ini pas satu tahun saya dilantik sebagai Presiden, jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari satu tahun saya menyaksikan Pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara, menyelamatkan kekayaan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Presiden Prabowo sempat salah menyebutkan angka uang pengganti kerugian negara yang seharusnya Rp13 triliun, menjadi Rp13 miliar.

    Prabowo pun sempat tertegun lama menatapi layar, setelah diperbaiki jumlah sebenarnya adalah Rp13 triliun.

    “Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13 miliar, eh triliun, sorry…sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya,” kata Prabowo seraya menunjuk ke arah tumpukan uang yang banyak itu.

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran terkait, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

    Prabowo meyakini bahwa seluruh penegak hukum memiliki keberanian untuk mengelola dengan baik kekayaan Indonesia.

    “Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya, kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu,” kata Presiden.

    Kepala Negara memberikan motivasi bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp13 triliun itu sama saja dengan memperbaiki 8.000 sekolah atau membangun 600 desa nelayan yang menjangkau lima juta penduduk untuk diperbaiki taraf hidupnya.

    Oleh karenanya, Prabowo meminta Kejaksaan Agung dan Polri terus mengejar kekayaan negara yang diselewengkan dari tindak korupsi.

    “Ingat, kalau kita lihat ini, sama aja kayak 8.000 sekolah kita perbaiki, lima juta nelayan bisa hidup, lima juta dengan uang yang ada disini. Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi tuh kekayaan yang diselewengkan,” kata Prabowo.

    Adapun penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR ingatkan kampus harus jadi ruang aman dari perundungan

    Komisi X DPR ingatkan kampus harus jadi ruang aman dari perundungan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas academica, khususnya mahasiswa, untuk tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa rasa takut ataupun tertekan akibat perundungan.

    Hetifah menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, merespons kejadian meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra (22), yang diduga menjadi korban perundungan di lingkungan kampus.

    “Kampus adalah tempat belajar, bukan tempat untuk menekan, mempermalukan, atau menyingkirkan seseorang. Kita harus memastikan bahwa setiap mahasiswa merasa aman dan dihargai. Kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi,” kata Hetifah.

    Timothy ditemukan meninggal dunia pada Rabu (15/10) diduga usai melompat dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Ia diduga dirundung rekan sebaya di lingkungan kampus maupun melalui grup percakapan daring.

    Terkait hal itu, Hetifah meminta pihak kampus untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan adanya tindak lanjut yang transparan dan berkeadilan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

    Dia mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi harus segera diimplementasikan secara nyata oleh seluruh universitas di Indonesia.

    “Kami mendorong setiap perguruan tinggi mengaktifkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta membuka kanal pelaporan yang aman bagi mahasiswa. Jangan biarkan korban takut bicara. Kampus juga perlu menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis secara berkelanjutan,” tuturnya.

    Di samping itu, dia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya empati dan solidaritas di kalangan mahasiswa, termasuk dalam organisasi kemahasiswaan dan komunitas kampus.

    Menurut dia, tindakan mengejek, merendahkan, atau menyukai sesama mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui media sosial, merupakan bentuk kekerasan psikologis yang harus dicegah sejak dini.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi urusan pendidikan, Hetifah menegaskan Komisi X mendukung langkah Kemendiktisaintek untuk turun langsung meninjau kasus tersebut, serta mendorong penegakan aturan bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban.

    Komisi X, kata dia, akan terus memantau perkembangan kasus Timothy dan mendorong peningkatan regulasi serta pengawasan terhadap praktik perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

    “Kami tidak ingin tragedi ini berlalu tanpa makna. Ini saatnya seluruh perguruan tinggi melakukan introspeksi dan reformasi budaya kampus. Pendidikan sejati hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan manusiawi,” demikian Hetifah.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tegaskan sikap Indonesia atas Palestina di PBB

    Presiden Prabowo tegaskan sikap Indonesia atas Palestina di PBB

    Selasa, 23 September 2025 10:11 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. ANTARA FOTO/Fathur Rochman/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (bawah) didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono (depan, tengah), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (depan, kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani (kanan), Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi (atas, tengah) dan Menteri HAM Natalius Pigai (atas) mengikuti jalannya Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. ANTARA FOTO/Fathur Rochman/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo gelar ratas STEM di kediaman Kertanegara

    Presiden Prabowo gelar ratas STEM di kediaman Kertanegara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, Minggu, berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM).

    Berdasarkan informasi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, rapat terbatas (ratas) dijadwalkan berlangsung pada sore hari di kediaman pribadi Presiden Prabowo kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Sejumlah anggota kabinet yang dijadwalkan hadir diantaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto.

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi seusai ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Ruang VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10), menyebut Kemendikti Saintek sedang menerima tugas baru terkait program STEM.

    “Mendikti Saintek diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan sumber daya manusia terutama di bidang STEM,” katanya.

    Selain itu, kata Prasetyo, Presiden juga memberikan tugas khusus untuk melakukan penelitian terhadap teknologi yang memungkinkan untuk kita mencapai swasembada energi maupun swasembada pangan.

    Khusus swasembada pangan, Presiden menugaskan Mendikti Saintek untuk menerapkan teknologi tentang bibit, kemudian teknologi di bidang mineral termasuk turunan-turunannya dari sumber daya alam-sumber daya alam mineral yang dimiliki Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.