Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi XII: Satu tahun pemerintahan Prabowo bukti berpihak pada rakyat

    Komisi XII: Satu tahun pemerintahan Prabowo bukti berpihak pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memperlihatkan kepemimpinan yang tegas, berani, dan berpihak pada rakyat.

    “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang jelas. Pemerintah bekerja cepat, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10).

    Hal pertama yang diapresiasi adalah keberhasilan mencapai swasembada pangan salah satunya dibuktikan dengan cadangan beras pemerintah mencetak rekor 4,2 juta ton merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakstabilan situasi global.

    Pemerintah juga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi bukti kapasitas kepemimpinan nasional yang kuat. Berdasarkan laporan resmi pemerintah 1 Tahun – Langkah Awal Transformasi Bangsa, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran lima persen, inflasi terkendali di dua persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, terendah dalam dua dekade terakhir.

    “Ini bukan capaian biasa. Pemerintah berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keberpihakan sosial” ujarnya.

    Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat. Program tersebut, menurutnya, menunjukkan bagaimana visi Presiden Prabowo berfokus pada pembangunan manusia.

    “Kebijakan ini bukan hanya soal bantuan, tapi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat dan produktif,” kata Putri.

    Ia menambahkan, langkah pemerintah yang melibatkan lebih dari 18 ribu UMKM dan koperasi dalam rantai pasok program sosial juga menjadi bentuk nyata pemerataan ekonomi. Ia menyebut partisipasi pelaku usaha kecil sebagai bukti bahwa pemerintah mampu menghadirkan pertumbuhan yang inklusif.

    Putri juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan arah kebijakan hilirisasi dan investasi hijau yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan agenda global menuju ekonomi berkelanjutan dan menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

    “Pemerintahan Presiden Prabowo telah membangun pondasi yang kuat bagi transformasi ekonomi hijau. DPR akan terus mendukung agar kebijakan ini berjalan konsisten” ujarnya.

    Putri menilai, kepercayaan publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo, sebagaimana tercermin dari hasil survei nasional Poltracking Indonesia, merupakan wujud penghargaan rakyat terhadap kinerja nyata pemerintah. “Masyarakat merasakan kehadiran negara. Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa seperti ini dibutuhkan untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh” kata Putri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan akan semakin memperkuat transformasi bangsa.

    “Tahun pertama ini adalah titik awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat. Presiden Prabowo telah memulai dengan langkah yang tepat” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan tetapkan empat fokus utama membangun kekuatan pertahanan

    Kemenhan tetapkan empat fokus utama membangun kekuatan pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan menekankan empat fokus utama membangun pertahanan negara pada satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan empat poin itu dibuat berlandaskan visi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan bermartabat atas kebijakan pertahanan nasional.

    “Fokus pertama, memperkuat persatuan bangsa dan sistem pertahanan semesta, diwujudkan melalui pembentukan (BTP) 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan penguatan komponen cadangan,” kata Frega dalam siaran pers tersebut.

    Hal tersebut, kata Frega menjadi fokus pertama Kementerian Pertahanan karena BTP dan Komcad menjadi salah satu motor utama penggerak pertahanan negara sekaligus penguat ketahanan pangan di daerah.

    Fokus kedua Kementerian Pertahanan, lanjut Frega, yakni meningkatkan kekuatan militer memperkuat modernisasi pertahanan.

    Upaya itu ditandai dengan kehadiran alutsista strategis seperti kapal fregat terbesar di Asia Tenggara KRI Brawijaya-320, helikopter H225M, dan peluncuran kendaraan listrik taktis MV3-EV Pandu.

    Selanjutnya, yang menjadi fokus ketiga kementerian yakni mengembangkan industri pertahanan dalam negeri melalui beberapa upaya, salah satunya pameran Indo Defence Expo & Forum 2025.

    “Fokus keempat, memperluas kemitraan strategis dan diplomasi pertahanan, di antaranya yaitu kehadiran delegasi Indonesia pada parade Hari Republik India dan Bastille Day 2025 di Prancis,” jelas Frega.

    Kerja sama lintas negara ini dinilai dapat memperkuat upaya diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara lain sehingga kehadiran TNI dapat diperhitungkan di panggung internasional.

    Kerja sama yang dilakukan bisa berupa pertukaran teknologi alutsista, kolaborasi pengembangan alutsista baru hingga bakti kesehatan dan bakti sosial antar negara sahabat seperti yang dilakukan TNI di Papua Nugini.

    “Di tingkat global, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan aktif dalam perdamaian dunia melalui partisipasi di KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir,” jelas Frega.

    Melalui empat langkah tersebut, Frega meyakini pemerintahan berhasil menciptakan kemandirian pertahanan demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Realisasi belanja daerah pacu pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Realisasi belanja daerah pacu pertumbuhan ekonomi

    dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi APBD di seluruh daerah.

    Ia menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan, baik pendapatan maupun belanja,” ujarnya.

    Mendagri mengungkapkan, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72 persen, sedangkan realisasi pendapatan hingga 30 September 2025 tercatat sebanyak 70,27 persen, dan realisasi belanjanya menyentuh angka 56,07 persen.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025.

    Misalnya, dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    Mendagri menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” kata Tito.

    Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Di lain sisi, Mendagri juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi dan Kick Off Peng-input-an Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 di Jakarta Pusat, Senin.

    “Melalui IPKD ini kita ingin menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Penginputan IPKD dapat menjadi momentum peningkatan kualitas pengelolaan APBD yang lebih baik,” kata Yusharto di Jakarta, Senin.

    Yusharto menjelaskan dalam pelaksanaannya IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

    Selain itu, hasil pengukuran IPKD juga menjadi acuan penting bagi daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan serta capaian pembangunan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, pelaksanaan IPKD Tahun Ukur 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pembaruan tersebut meliputi penyempurnaan indikator, penguatan aspek transparansi, serta penyesuaian metode penilaian agar hasil pengukuran semakin menggambarkan kondisi fiskal daerah secara aktual dan adil.

    Adapun penyempurnaan ini merupakan upaya untuk memastikan IPKD tetap relevan dengan dinamika kebijakan keuangan nasional serta mendorong daerah semakin disiplin dalam pengelolaan APBD.

    “Kami harap (pembaruan) ini dapat membuat IPKD menjadi semakin menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yusharto juga menyoroti hasil IPKD tahun sebelumnya yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan data, sebanyak 34 provinsi telah menginput data IPKD secara lengkap.

    Namun, di tingkat kabupaten dan kota, masih terdapat beberapa daerah yang belum melakukan penginputan secara menyeluruh. Meski demikian, tren perbaikan tetap terlihat dari menurunnya jumlah daerah tanpa predikat penilaian. Hal ini menjadi tanda bahwa kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan dan transparansi keuangan mulai meningkat.

    Yusharto juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam melakukan penginputan IPKD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai perangkat daerah guna memastikan data yang diinput valid dan akurat.

    “Melalui kegiatan Sosialisasi dan Kick Off ini, kami berharap bahwa Tim yang menangani IPKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD dan sudah memulai penginputan data IPKD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD: Setahun Prabowo tunjukkan transformasi berbagai bidang

    Ketua DPD: Setahun Prabowo tunjukkan transformasi berbagai bidang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan semangat transformasi yang efektif dan efisien di berbagai bidang kehidupan bangsa.

    “Untuk membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang mandiri dan berdaulat, kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan transformatif,” ujar Sultan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, visi kepemimpinan transformatif Presiden Prabowo dalam Astacita telah menghadirkan optimisme pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional.

    Hal itu tak terlepas dari komitmen politik untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen.

    Sebagai pimpinan lembaga legislatif yang mewakili daerah, Sultan menegaskan bahwa DPD RI sejak awal berkomitmen bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal program-program prioritas di setiap daerah.

    Dia menilai sejumlah program, seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, pembentukan lembaga investasi antar daerah, hilirisasi komoditas unggulan, hingga Koperasi Merah Putih merupakan bentuk nyata transformasi ekonomi yang perlu terus dikawal bersama.

    Prabowo, kata dia, juga aktif mewujudkan perdamaian dunia. “Namun harus kita akui juga bahwa masih terdapat banyak hal dari program-program prioritas tersebut yang perlu kita sempurnakan bersama-sama,” katanya.

    Menurut dia, upaya Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk patriotisme dan keteladanan bagi generasi muda Indonesia. Ia juga berharap agenda reformasi sistem politik nasional dapat menjadi prioritas lanjutan dalam konsolidasi demokrasi.

    “Semoga pemerintahan ini terus diberkahi dengan kekompakan, kebijaksanaan, dan keberhasilan dalam mewujudkan visi Asta Cita sebagai ikhtiar bersama mencapai Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ingatkan pengusaha serakah, Prabowo: kita bertekad tegakkan kedaulatan

    Ingatkan pengusaha serakah, Prabowo: kita bertekad tegakkan kedaulatan

    Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pengusaha yang serakah dan berniat menipu bahwa pemerintahannya telah bertekad untuk menegakkan kedaulatan demi rakyat.

    Hal itu dikatakan Presiden saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.

    “Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” ucap Prabowo.

    Presiden mengingatkan para pengusaha bahwa dunia semakin sempit dan bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban.

    Kepada para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Prabowo meminta agar tetap semangat, tidak menyerah, dan terus berbuat yang terbaik bagi bangsa.

    “Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyatmu,” ujar Presiden.

    Kepala Negara menilai kekayaan yang diperoleh dengan cara mengorbankan kepentingan rakyat merupakan bentuk rezeki yang tidak baik dan pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi pelakunya maupun keluarganya.

    “Saya sudah melihat terlalu banyak ya pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita ya,” ucap Presiden.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta penegakan hukum di Indonesia jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau yang bermakna hukuman lebih berat bagi masyarakat biasa karena hal tersebut dinilai zalim.

    Presiden meminta para penegak hukum memiliki hati dan empati terhadap masyarakat kecil. Menurut Presiden, seharusnya baik hakim maupun jaksa dapat membela rakyat kecil yang lemah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mempertanyakan apakah murni keserakahan manusia atau subversi ekonomi yang melakukan praktik bisnis dengan mengeruk hasil bumi dan sumber daya alam, namun negara mengalami kerugian.

    Dalam sambutannya usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo mengibaratkan pengembalian uang tersebut adalah uang yang nyaris hilang dari satu komoditas, yakni kelapa sawit.

    “Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Kepala Negara menilai ekspor CPO yang dilakukan pengusaha, sementara minyak goreng dalam negeri masih mengalami kelangkaan, adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi.

    Selain menyoroti korupsi ekspor CPO, Prabowo juga menyebutkan masih banyak kerugian yang dialami Negara dari kegiatan tambang ilegal, salah satunya penyelundupan timah dan produk turunannya di Provinsi Bangka Belitung.

    Kepala Negara menyebutkan bahwa kerugian Negara atas praktik penyelundupan timah dan tambang ilegal telah berjalan hampir 20 tahun, sehingga jika kerugiannya mencapai Rp40 triliun setahun, total kerugian Negara dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp800 triliun

    “Kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu,” kata Prabowo.

    Prabowo pun menekankan praktik tambang ilegal, dan komoditas ilegal lainnya memiliki segala bentuk modus penipuan. Padahal, pemerintah Indoensia sudah memfasilitasi lahan dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU).

    Oleh karenanya, Kepala Negara berharap Kejaksaan Agung dan Polri sebagai penegak hukum tidak menyerah untuk bekerja keras melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

    Prabowo juga mewanti-wanti agar pejabat tidak lengah iman, sehingga berujung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

    “Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu, harta itu adalah harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lamhot: HUT Ke-61 Golkar teguhkan komitmen partai dukung Prabowo

    Lamhot: HUT Ke-61 Golkar teguhkan komitmen partai dukung Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan bahwa peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali komitmen partai dalam mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut dia, usia partai yang telah melewati enam dekade ini beriringan dengan semangat baru yang ditunjukkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir. Dia menilai, kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembangunan nasional yang kuat, terukur, dan jelas berpihak pada kepentingan rakyat. Terutama pada perekonomian nasional.

    “Dalam satu tahun ini, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas sekaligus visioner. Kita menyaksikan langkah-langkah strategis di sektor energi, industri, pertanian, hingga UMKM yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” kata Lamhot di Jakarta, Senin.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu menilai, semangat pemerintahan Prabowo-Gibran tentu saja sejalan dengan nilai dasar Partai Golkar yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

    “Golkar sejak awal berdiri berkomitmen menjadi partai karya dan kekaryaan. Dan semangat itu selalu ada dan hidup dalam langkah konkret pemerintahan Prabowo yang berpihak pada produktivitas nasional,” katanya.

    Dia juga mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap para menteri dari Partai Golkar yang tergabung dalam kabinet Prabowo. Menurut dia, para menteri Golkar telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan visi presiden, sekaligus menjaga stabilitas politik pemerintahan.

    “Soliditas para menteri dari Golkar di kabinet sangat terasa. Mereka bekerja tidak hanya membawa nama partai, tapi membawa semangat gotong royong untuk keberhasilan bangsa, sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo,” kata dia.

    Di samping itu, dia juga mengapresiasi kinerja menteri Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dia menilai Bahlil mampu bekerja keras dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola energi nasional.

    Menurut dia, sektor energi merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, dan kinerja Kementerian ESDM selama satu tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin progresif.

    “Menteri ESDM Bahlil telah menunjukkan keberanian dan konsistensi dalam menjalankan reformasi struktural di sektor energi. Salah satunya dengan mempercepat hilirisasi mineral, memperluas investasi energi baru dan terbarukan (EBT), serta memperbaiki sistem perizinan yang sebelumnya sangat kompleks,” kata dia.

    Meski begitu, sebagai legislator dia mengaku akan terus mengawal kebijakan para menteri-menteri tersebut agar berjalan sesuai koridor visi dan misi Presiden Prabowo.

    “Kami di Komisi VII melihat semangat kolaboratif yang tinggi dari mitra kerja kami. Menteri-menteri bekerja terbuka dan proaktif dalam membangun komunikasi kebijakan yang efektif dengan DPR,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko ingatkan TNI dan Polri tidak lakukan pelanggaran saat bertugas

    Menko ingatkan TNI dan Polri tidak lakukan pelanggaran saat bertugas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta prajurit TNI dan Polri tidak melakukan pelanggaran selama bertugas menjaga Ibu Kota Jakarta.

    “Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil apapun dalam penegakan SOP tugas,” kata Djamari saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI dan Polri di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin.

    Menurut Djamari, personel harus mampu meminimalisir kesalahan demi menghindari terjadinya hal buruk yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan negara.

    Jika kesalahan tersebut terjadi, maka personel akan menciptakan titik lemah yang bisa dimanfaatkan pihak lain untuk mengancam keamanan negara.

    “Pada saat kita sudah lemah, kita pasti kalah. Kita berada di sini bukan untuk kalah melainkan untuk memenangkan, menyelesaikan tugas kita demi kepentingan bangsa dan negara,” jelas Djamari kepada prajurit.

    Dalam konteks situasi saat ini, Djamari menilai seluruh personel sudah berhasil menciptakan situasi aman dan kondusif di Jakarta, terkhusus pasca aksi massa anarkis pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Sejak Agustus, 5.000 prajurit gabungan TNI dan Polri memang sudah dikerahkan untuk menjaga beberapa titik di Jakarta. Dari 5.000 pasukan itu, ada yang ditugaskan menjaga obyek vital negara hingga bersiaga di Monas.

    Prajurit yang bersiaga di Monas menggelar patroli rutin keliling Jakarta untuk memastikan seluruh wilayah dalam kondisi aman.

    Selain patroli rutin, prajurit juga kerap menggelar latihan simulasi penanganan massa anarkis di lapangan Monas.

    Seluruh kegiatan itu dilakukan para prajurit TNI dan Polri hingga saat ini. Melihat dedikasi tersebut, Djamari mengapresiasi seluruh pasukan yang sudah bertugas.

    “Sangat terhormat kalian berada di posisi pada cadangan ini. Di sini ada Brimob, ada Kopasgat, kemudian Marinir, Angkatan Udara dan seluruhnya angkatan Darat Perasaan yang sama ini yang tertanam di antara saya dan kalian sekarang ini,” kata Djamari.

    Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para prajurit, Djamari memberikan bingkisan dan motivasi kepada personel yang ada di Monas.

    “Saya ke sini memberi buah tangan kepada kalian dan tidak banyak, tidak besar, tapi itu yang bisa kami tunjukkan. Kebersamaan kita, kesamaan perasaan kita, kesamaan tanggung jawab kita untuk kepada negara dan bangsa,” kata Djamari.

    Dengan adanya apresiasi itu, Djamari berharap semangat para prajurit dalam menjalankan tugas pengamanan ibu kota semakin meningkat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.