Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wamenpora sebut rapat bahas pelatih timnas baru digelar besok

    Wamenpora sebut rapat bahas pelatih timnas baru digelar besok

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyampaikan bahwa rapat pembahasan terkait pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia akan dilaksanakan pada Selasa (21/10).

    “Belum (diumumkan pelatih baru). Besok baru mau rapat,” kata Taufik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Taufik mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan terus berkomunikasi dengan PSSI terkait calon pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat beberapa waktu lalu.

    “Kan ketuanya juga Pak Menteri,” ujar Taufik, merujuk kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

    Diketahui, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya asal Belanda setelah mereka gagal membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

    Di timnas senior, Kluivert dibantu oleh beberapa pelatih dari Negeri Kincir Angin, termasuk Alex Pastoor dan Denny Landzaat sebagai asisten pelatih.

    “Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination,” tulis laman resmi PSSI, Kamis (16/10).

    “Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tambah pernyataan resmi tersebut.

    Pemecatan ini terjadi lima hari setelah kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 0-1 pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu WIB.

    Itu menjadi kekalahan kedua tim Garuda di babak kualifikasi putaran keempat setelah sebelumnya dikalahkan Arab Saudi 2-3 pada laga pertama. Dua kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi akhir klasemen Grup B dan terlempar dari persaingan lolos ke pesta olahraga empat tahunan tersebut.

    PSSI menyebut, keputusan ini diambil dengan “mempertimbangkan dinamika internal”, terutama setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Program Kampung Nelayan naikkan pendapatan 100 persen

    Prabowo: Program Kampung Nelayan naikkan pendapatan 100 persen

    ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100 persen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah dijalankan pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir hingga 100 persen berdasarkan hasil uji coba di Merauke, Papua Selatan.

    “Sekarang kita akan melaksanakan program itu di mana dari ‘pilot project’ yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100 persen. Jadi ini luar biasa ini,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

    Presiden mengatakan Pemerintah telah memulai pembangunan 100 kampung nelayan dan menargetkan jumlahnya mencapai 1.100 unit pada akhir tahun 2026.

    Setiap kampung, ucapnya, dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan dingin (cold storage) tempat memproduksi es, serta gudang dan sarana penunjang lain untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

    Selain itu, pemerintah juga sedang membangun 1.582 kapal nelayan modern dengan kapasitas mulai dari 30 gross ton (GT).

    Seluruh kapal tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2027 dan diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan nasional, meningkatkan produksi, serta menambah pasokan protein bagi masyarakat.

    “Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita,” ucap Presiden.

    Diketahui, Program KNMP merupakan bagian dari target jangka panjang pemerintah untuk membangun 1.100 kampung nelayan hingga 2029, dengan 250 lokasi tambahan yang sudah dialokasikan anggarannya dalam dokumen alokasi anggaran awal atau sementara atau DIPA APBN 2026.

    Program ini pun tidak hanya berfokus pada pembangunan pemukiman nelayan, tapi juga dirancang untuk mendukung sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, yang akan memperkuat tata kelola perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Pemerintah juga akan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

    Selain itu, kampung nelayan juga akan mencakup fasilitas cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo gagas program Sekolah Terintegrasi di tiap kecamatan

    Presiden Prabowo gagas program Sekolah Terintegrasi di tiap kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempersiapkan rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Kepala Negara, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Satgas tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dengan dukungan lintas kementerian.

    “Ini sedang saya susun, saya minta KemenDikti Saintek sama Kemendikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari. Kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan,” katanya.

    Menurut Presiden, sekolah terintegrasi akan menyatukan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dalam satu kawasan pendidikan terpadu.

    Program itu menyasar masyarakat tidak mampu secara ekonomi di desil 3-5, sebagai bagian dari pemerataan program pendidikan setelah Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda yang kini sedang berjalan.

    “Berarti, kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi ini. Maksudnya, sekarang SD, SMP, SMA, atau SMK terpisah,” katanya.

    Ia menilai langkah ini diperlukan karena menurunnya angka kelahiran yang menyebabkan sejumlah sekolah dasar kekurangan murid, sehingga perlu dilakukan konsolidasi agar lebih efisien dan berdampak luas.

    “Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus, laboratorium matematika, kimia, biologi, laboratorium bahasa,” ujar Prabowo dalam arahannya.

    Ia menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, dan Korea, untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi kebutuhan pasar global, termasuk di sektor perhotelan, restoran, dan perawatan lansia.

    Presiden menilai, karakter bangsa Indonesia yang dikenal ramah, tabah, dan pekerja keras menjadi modal penting untuk bersaing secara global.

    Karena itu, konsep sekolah terintegrasi diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat menengah bawah, tetapi juga melahirkan generasi yang terampil, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja internasional.

    “Ini belum boleh disebut prestasi, baru embrio konsep. Namun, sudah saatnya kita pikirkan sistem pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Program Kampung Nelayan naikkan pendapatan 100 persen

    Prabowo: Tiap tahun 100 ribu hektare sawah hilang diubah peruntukannya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sekitar 100 ribu hektare lahan sawah di Indonesia hilang setiap tahun akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, atau peruntukan lain.

    “Hampir 100.000 hektare sawah kita tiap tahun hilang. Hilang karena diubah peruntukannya. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah mulai mencetak sawah baru seluas 225 ribu hektare dan menargetkan total perluasan mencapai 480 ribu hektare pada akhir tahun depan.

    “Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi hingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa produksi beras nasional dari Januari hingga Oktober 2025 tercatat mencapai lebih dari 31 juta ton, menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, juga menjadi rekor tertinggi.

    Pemerintah juga menaikkan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan menindak tegas pelaku usaha yang mempermainkan harga beras subsidi. Untuk memperlancar penyaluran pupuk, sebanyak 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi telah dihapus.

    Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru untuk memperkuat kapasitas penyimpanan Bulog dan menjaga ketersediaan stok pangan nasional.

    “Kita juga akan sekarang masalahnya adalah kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, kita akan Bulog akan dapat bangun gudang 100 gudang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Kepala Negara.

    Diketahui, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan.

    ‎Berbeda dari biasanya, Presiden, Wapres, para menteri dan seluruh undangan mengenakan kemeja panjang bernuansa cokelat pada Sidang Kabinet Paripurna kali ini.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dorong program bagi-bagi buku tulis untuk anak sekolah

    Prabowo dorong program bagi-bagi buku tulis untuk anak sekolah

    Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar. Tulisannya harus besar, anak-anak harus dididik nulis besar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menggarap program pembagian buku dan alat tulis bagi kebutuhan siswa yang kurang biaya.

    Kepala Negara, dalam arahannya di pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengaku mendapat laporan bahwa antusiasme anak-anak terhadap sekolah meningkat, terutama setelah berjalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek, anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas, dia menulis, tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali, Menteri Dikdasmen.

    Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebiasaan sejumlah siswa yang menulis dengan huruf sangat kecil karena harus menghemat kertas akibat keterbatasan biaya.

    Ia menilai hal itu sebagai masalah sederhana tetapi mendasar, karena dapat memengaruhi kesehatan mata anak-anak di masa depan.

    “Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar,” ujarnya.

    Presiden kemudian menugaskan Mendikdasmen untuk meninjau kembali kurikulum pelajaran menulis, sekaligus mengusulkan agar Kementerian Keuangan mendukung program pembagian buku tulis dalam ukuran besar bagi para pelajar.

    “Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar. Tulisannya harus besar, anak-anak harus dididik nulis besar,” ujarnya.

    Ia mengatakan, perhatian pada hal-hal kecil seperti ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berani bermimpi.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Program Kampung Nelayan naikkan pendapatan 100 persen

    Prabowo olah sampah jadi listrik di 34 kota dengan target 2 tahun

    kawasan Bantargebang yang dilaporkan telah menampung hingga 55 juta ton sampah dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi permukiman sekitar jika tidak segera ditangani

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan memulai pembangunan fasilitas pengolahan limbah dan sampah di 34 kota yang dirancang untuk menghasilkan energi listrik, dan ditargetkan rampung dalam dua tahun.

    “Danantara proyek dia antara lain yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 kota ya, pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar. Alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Ini segera akan kita lakukan. Insya Allah dalam dua tahun kita selesaikan 34 kota,” lanjutnya.

    Prabowo mengatakan pembangunan fasilitas tersebut akan difokuskan pada daerah-daerah dengan volume sampah tinggi, termasuk DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

    Presiden mencontohkan kawasan Bantargebang yang dilaporkan telah menampung hingga 55 juta ton sampah dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi permukiman sekitar jika tidak segera ditangani.

    Prabowo menyebut pembiayaan proyek telah disiapkan dan tengah memasuki tahap penentuan kontrak serta pemilihan teknologi yang paling sesuai.

    Program pengolahan sampah menjadi energi ini dipandang penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata di berbagai daerah.

    “Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan, ya, bagaimana kita berharap pariwisata naik kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya. Bisa kita bayangkan mau enggak turis datang ke tempat yang kotor, yang jorok? Jadi ini strategis,” ucap Presiden.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dengan waste to energy.

    “Waste to energy, perpresnya sudah keluar dan kami siap untuk melakukan proses selanjutnya. Itu nanti diprioritaskan untuk dikelola oleh Danantara,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menandai langkah nyata transformasi pengelolaan sampah.

    Penanganan sampah menjadi energi terbarukan itu, menurut dia, merupakan langkah nyata menuju transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis kebijakan: Nilai kinerja satu tahun Prabowo–Gibran cukup baik

    Analis kebijakan: Nilai kinerja satu tahun Prabowo–Gibran cukup baik

    ANTARA –  Lembaga riset kebijakan Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memberikan penilaian “cukup baik” atau “acceptable” terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peluncuran kajian Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Senin (20/10). Peringkat itu didasarkan pada penilaian empat pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. (Nekha Fatimah Nursadiyah/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: Setahun pemerintahan Prabowo entas kemiskinan di Papua

    Akademisi: Setahun pemerintahan Prabowo entas kemiskinan di Papua

    Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Danni Waimbo, mengatakan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen pengentasan kemiskinan di tanah Papua melalui berbagai program pro-rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

    Menurut Danni, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini mampu menjawab ekspektasi publik, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga bagi kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan.

    “Arah pembangunan yang dijalankan bersifat inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan berpihak pada masyarakat kecil,” kata Danni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam satu tahun ini, kata dia, seluruh pihak telah melihat kerja nyata pemerintah, terutama dalam penurunan angka pengangguran, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta stabilitas harga bahan pokok.

    Di Papua, berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Gratis sangat berdampak bagi masyarakat di daerah pedalaman.

    Ia menambahkan keberhasilan Presiden Prabowo juga tercermin dari ketegasan dalam reformasi birokrasi, termasuk melakukan pergantian alias reshuffle kabinet yang tidak tebang pilih terhadap pejabat tidak sejalan dengan semangat pemerintahan bersih.

    Langkah tersebut, sambung Danni, memperlihatkan komitmen Presiden dalam memberantas praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.

    Dirinya berpendapat pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kebijakan brilian yang pro terhadap rakyat.

    “Penyaluran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Dia pun menilai berbagai program unggulan seperti Program Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Gratis, Magang Berbayar, hingga Bantuan Langsung Tunai merupakan manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Papua.

    Disebutkan bahwa masyarakat Papua membutuhkan intervensi langsung dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, pendidikan yang layak, dan akses pekerjaan.

    Berbagai program tersebut, lanjutnya, menjawab kebutuhan itu secara konkret, sehingga jika terus dijalankan dengan konsisten, diyakini kemiskinan di Papua akan berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

    Dalam konteks stabilitas politik dan ekonomi, dirinya juga mengapresiasi langkah Presiden yang tetap menempatkan keamanan nasional dan diplomasi aktif sebagai prioritas.

    “Sikap Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyikapi konflik global seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan bermartabat di mata dunia”, ucap Danni menegaskan.

    Ke depan, ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program strategis nasional semakin efisien dan berdampak langsung bagi rakyat.

    Dia menekankan pentingnya menghapus ego sektoral dan mendorong kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan elit.

    Menurutnya, kunci efektivitas pemerintahan adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    Dengan begitu, dirinya menyarankan agar perencanaan program strategis dilakukan secara bottom-up (bawah ke atas) supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk masyarakat Papua.

    Ia pun optimistis semangat Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari pinggiran bukan sekadar slogan.

    Untuk itu, satu tahun ini dinilai sebagai fondasi kuat menuju pemerataan kesejahteraan nasional, di mana Papua menjadi bagian penting dari visi Indonesia Maju dan Berdaulat.

    “Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos salurkan bansos triwulan III, tambah penerima jadi 35 juta

    Kemensos salurkan bansos triwulan III, tambah penerima jadi 35 juta

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan ketiga, Senin, dengan skema baru berupa “penebalan” dan “tambahan” bantuan.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta mengatakan bahwa penerima bansos reguler akan memperoleh tambahan Rp900 ribu selama tiga bulan, sedangkan penerima baru juga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu.

    “Itu sudah mulai dicairkan sejak hari ini melalui Himbara dan melalui PT Pos,” katanya.

    Ia mengatakan, pemerintah memperluas jangkauan bantuan sosial dengan menambah jumlah penerima bantuan, dari sebelumnya tercatat sekitar 20 juta keluarga, kini jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 35 juta.

    Ia mengatakan, integrasi data kini membuat penyaluran lebih tepat sasaran dan memperkuat koordinasi lintas kementerian.

    “Dengan satu data ini, intervensi menjadi saling menguatkan. Daerah juga memakai data yang sama, tinggal menyesuaikan dan memperluas jangkauan program,” ujarnya.

    Terkait dinamika komunikasi antaranggota kabinet, Saifullah memastikan hubungan kerja berjalan lancar.

    Ia menepis adanya ego sektoral di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Saya tidak merasakan ada ego sektoral. Komunikasi berjalan baik, baik lewat rapat terbatas maupun lintas Kemenko. Ini penting, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 72,5 persen masyarakat Indonesia merasa puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7 persen publik juga meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

    Menurutnya, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan dan visi pembangunan nasional.

    “Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” kata Rijal dalam keterangannya.

    Dalam survei tersebut, INSS memberikan saran untuk perbaikan legitimasi politik. Sebanyak 41,6 persen responden yang menilai pemerintah sungguh mempertimbangkan kepentingan rakyat, menunjukkan perlunya penguatan komunikasi politik dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat.

    Dalam bidang ekonomi, publik menilai situasi nasional masih penuh tantangan. Hanya 30,5 persen responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara 46,3 persen percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

    Isu yang paling dirasakan publik saat ini, antara lain isu korupsi (29,7 persen), terbatasnya lapangan kerja (29,5 persen), dan harga kebutuhan pokok (14 persen).

    Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci penguatan legitimasi pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah.

    Pada sektor hukum, 71 persen responden menilai masih diperlukan pembenahan signifikan, terutama dalam mengatasi korupsi aparat (51,5 persen) dan intervensi politik (21,2 persen).

    Meski demikian, publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, dengan KPK menjadi institusi paling dipercaya (42,1 persen).

    Sejumlah program pemerintah mendapatkan dukungan publik yang tinggi, di antaranya Koperasi Desa (80,8 persen), pembangunan IKN (68,7 persen), Danantara (67,2 persen), dan program MBG (Makan Bergizi Gratis) disetujui 54 persen responden untuk dilanjutkan.

    INSS menilai masyarakat lebih cepat menerima program ekonomi produktif yang manfaatnya langsung dirasakan, tetapi tetap terbuka terhadap kebijakan makro apabila komunikasinya dilakukan dengan efektif.

    Persepsi publik terhadap pertahanan dan keamanan nasional juga tergolong positif. Sebanyak 62,2 persen responden menilai kondisi pertahanan nasional baik dan 63 persen merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

    Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (68,7 persen). Selain itu, 80 persen masyarakat optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.

    Dalam kategori top of mind elektabilitas tokoh nasional, Prabowo Subianto masih unggul dengan 27,9 persen, diikuti Anies Baswedan (18,4 persen), Dedi Mulyadi (9,6 persen) Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen). Sementara 24,9 persen responden belum menentukan pilihan, menandakan ruang kompetisi politik masih terbuka.

    Secara umum, hasil survei INSS memperlihatkan tingginya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan nasional dan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, meski masih ada catatan kritis di bidang hukum dan ekonomi.

    “Publik kini semakin rasional dan kritis. Mereka menghargai kinerja yang nyata, namun juga menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Rijal.

    Wakil Direktur INSS Yusup Rahman Hakim menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan ke depan tidak hanya ditopang oleh popularitas figur, tetapi juga kinerja institusi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

    “Jika reformasi hukum dan ekonomi dijalankan secara konsisten, legitimasi publik akan semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh lebih kokoh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.