Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Dedi atur waktu kerja pegawai respon pemangkasan transfer dari pusat

    Dedi atur waktu kerja pegawai respon pemangkasan transfer dari pusat

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan akan mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam merespon pemangkasan transfer pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Menurut Dedi Mulyadi, pengaturan waktu kerja pegawai yang dilakukannya akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov Jabar.

    “Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

    Dedi yang mengatakan hal ini usai menghadiri “Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian” di Makara Art Center Universitas Indonesia Depok, Selasa ini, mengungkapkan Pemprov Jabar juga akan mengubah kultur birokrasi merespon pemangkasan transfer dari pusat.

    Dedi mencontohkan kultur birokrasi yang akan dirubah itu seperti, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.

    “Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen. Termasuk juga listrik dan air (disisakan dengan persentase yang sama),” ucap Dedi.

    Meski demikian, Dedj mengeklaim pemangkasan transfer dari pusat ini, tidak akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Di mana, meskipun anggaran berkurang, kinerja pegawai akan tetap baik.

    Pemangkasan transfer dari pusat ini juga, ujar Dedi, tidak akan mempengaruhi pembangunan.

    “Anggaran untuk pembangunan justru dinaikkan 50 persen. Pemprov Jabar akan menghadirkan fasilitas umum baru,” ujarnya.

    Ia mengakui bahwa sebagai gubernur harus menerima keputusan pemerintah pusat, namun dia juga memandang tidak akan hanya sekedar menerima.

    “Karena kita sebagai gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat ya harus menerima keputusan apa pun. Tetapi seluruh keputusan itu juga kita tidak hanya sekedar menerima, kita harus mengubah diri, pola pikir dan cara bertindak,” tutur Dedi.

    Diketahui, APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer pusat.

    Penurunan tersebut berasal dari sejumlah pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.

    Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun..

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penanganan kekerasan perempuan di Madura butuh komitmen semua pihak

    Penanganan kekerasan perempuan di Madura butuh komitmen semua pihak

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura Ansari menyatakan, penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah itu membutuhkan komitmen semua pihak.

    “Tidak bisa penyelesaian kasus ini hanya melalui pendekatan atau penegakan hukum semata, akan tetapi juga dibutuhkan pendekatan edukatif, budaya dan sosiologis,” katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

    Ansari mengemukakan hal ini, menanggapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak akhir-akhir ini.

    Wakil rakyat dari asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini mencatat, sepanjang 2024 kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Pulau Madura tercatat sebanyak 95 kasus. Perinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 25 kasus, Sampang 21 kasus, Pamekasan 33 kasus, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 16 kasus.

    Sedangkan pada 2025 mulai Januari hingga Agustus sudah tercatat sebanyak 30 kasus. Masing-masing Sampang 12 kasus, Pamekasan 12 kasus, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak enam kasus.

    “Bagi saya, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Madura ini, bukan jumlah yang sedikit, Tapi sangat banyak, karena sebagaimana kita ketahui, Madura dikenal dengan warga yang sangat agamis,” kata Ansari.

    Karena itu, sambung dia, butuh upaya sistemik, dan terstruktur untuk menekan kasus itu, melalui kebijakan politik yang berpihak berupa upaya mewujudkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat.

    Ansari menilai, peran organisasi kaum perempuan di berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ke depan harus dilibatkan secara aktif, karena kesadaran kolektif akan cepat terwujud melalui upaya kolektif pula.

    “Saya sebagai anggota DPR RI dari kaum perempuan, tentu akan memberikan dukungan politik kepada kementerian terkait agar pendidikan kesadaran gender bisa ditingkatkan,” kata alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini.

    Legislator perempuan satu-satu-satunya dari Dapil Jatim XI Madura ini, juga meminta agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar terlibat aktif dalam mendorong penuntasan kasus di Madura.

    “Dalam jangka pendek yang perlu dilakukan adalah menuntaskan pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum, sedangkan dalam jangka panjang adalah pentingnya ada upaya rekayasa sadar yang harus dilakukan kepada masyarakat di Pulau Madura, akan peran kaum perempuan,” katanya.

    Di antara kasus kekerasan seksual pada kaum perempuan yang terjadi di Madura, dan menjadi sorotan anggota Komisi VIII DPR RI ini adalah kasus dugaan pencabulan pada siswa magang oleh oknum pegawai bank milik pemerintah.

    Menurut Ansari kasus itu telah dilaporkan ke aparat penegak akan tetapi hingga kini pengusutan kasus tersebut belum tuntas

    “Karena itu, saya meminta agar kasus Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hendaknya segera dituntaskan. Para pelaku segera ditangkap agar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ansari.

    Ia lebih lanjut menyatakan, dirinya akan terus memantau perkembangan pengusutan kasus itu dan meminta agar kementerian dan lembaga mitra Komisi VIII yang membidangi urusan perempuan dan anak, turun langsung ke bawah, terlibat aktif mendorong penuntasan kasus yang terjadi di Madura.

    “Komisi VIII DPR RI akan berkoordinasi dengan Mabes Polri bersama lembaga mitra dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak apabila penyelesaian kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Madura ini terus molor,” ujar Ansari.

    Secara terpisah Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, molornya penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual pada siswa magang oleh oknum pegawai bank itu, karena terkendala teknis.

    “Tidak ada maksud untuk mengabaikan penyidikan kasus itu. Kami hanya berhati-hati saja dan sebentar lagi pasti tuntas,” ujar Kapolres.

    Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih karena telah diingatkan untuk menyelesaikan kasus itu.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Stabilitas harga di daerah kunci kendalikan inflasi

    Mendagri: Stabilitas harga di daerah kunci kendalikan inflasi

    “Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan stabilitas dan pemantauan harga komoditas di daerah menjadi kunci dalam pengendalian laju inflasi nasional.

    Tito mengatakan Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.

    “Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mendagri mengatakan sejak awal masa kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas itu merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.

    “Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen,” ujarnya.

    Tito mengatakan instruksi agar pemantauan harga dilakukan hingga ke daerah membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis.

    Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

    “Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi,” kata Tito.

    Tito mengatakan, koordinasi dilakukan bersama BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) agar setiap kebijakan intervensi di daerah berbasis data. Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah mana yang menghadapi tekanan harga paling tinggi dan apa penyebabnya.

    “Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antar daerah,” tuturnya.

    Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga. Ia meminta agar kepala daerah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.

    “Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil,” kata Tito.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam sidang kabinet, ia mengapresiasi kerja keras kementerian dan pemerintah daerah yang berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

    “Inflasi kita berhasil dijaga di sekitar 2 persen, salah satu yang terendah di G20. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kesinambungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Hal senada juga disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho. Ia menilai peran Kemendagri di bawah komando Tito Karnavian kini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah krusial dalam sistem fiskal Indonesia.

    “Selama ini, inflasi sering dianggap urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter — seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah,” ujar Wisnu.

    Menurutnya, pergeseran peran Kemendagri dari birokrasi administratif menjadi pengarah kebijakan fiskal daerah menandai perubahan penting dalam tata kelola ekonomi nasional.

    Wisnu menilai, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UMY sebut aplikasi reses berpeluang tingkatkan transparansi DPR

    Pakar UMY sebut aplikasi reses berpeluang tingkatkan transparansi DPR

    “Aplikasi reses bisa menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas anggota legislatif. Masyarakat bisa tahu kapan jadwal reses berlangsung, aspirasi apa yang diserap, serta tindak lanjut yang dilakukan. Semuanya dapat diakses secara real-time dan ter

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Helen Dian Fridayani menilai gagasan penerapan aplikasi pelaporan reses digital berpeluang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja anggota DPR.

    “Aplikasi reses bisa menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas anggota legislatif. Masyarakat bisa tahu kapan jadwal reses berlangsung, aspirasi apa yang diserap, serta tindak lanjut yang dilakukan. Semuanya dapat diakses secara real-time dan terbuka,” ujar Helen dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.

    Menurut Helen, kehadiran aplikasi tersebut juga dapat memperluas partisipasi publik, terutama bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau anggota DPR.

    Namun, dia menyebut efektivitas sistem itu amat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, tingkat literasi masyarakat, dan komitmen politik agar tidak berhenti sebagai proyek formalitas.

    “Kita harus realistis. Kesiapan infrastruktur digital di Indonesia belum merata. Di daerah 3T, jaringan internet masih terbatas. Jadi meskipun aplikasinya bagus, kalau masyarakat tidak punya akses jaringan atau belum paham cara menggunakannya, tetap tidak akan efektif,” ujar dia.

    Helen menilai terdapat tiga aspek utama agar aplikasi tersebut benar-benar mencerminkan prinsip “good governance”, yaitu keterbukaan informasi publik, dokumentasi digital yang akuntabel, dan kontrol publik yang luas.

    Agar aplikasi reses benar-benar mampu menjembatani komunikasi antara DPR dan masyarakat, Helen menyarankan agar sistem itu dilengkapi fitur interaktif yang mudah digunakan, seperti kategori isu berdasarkan bidang aspirasi, misalnya pendidikan, ekonomi, atau infrastruktur.

    “Ketika masyarakat melapor dan segera mendapat tanggapan, itu akan menumbuhkan kepercayaan. Sebaliknya, jika aspirasi tidak direspons, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan hal itu berdampak pada legitimasi politik anggota DPR,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Helen, integrasi sistem juga peting diterapkan agar aplikasi reses tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Sistem dalam aplikasi itu sebaiknya diselaraskan dengan berbagai platform pemerintahan digital yang telah ada, seperti “e-planning” dan “e-budgeting”, sehingga dapat membentuk ekosistem “e-parliament” dan “e-government” yang saling memperkuat.

    “Jika sistem ini terintegrasi dan dikelola secara profesional, aplikasi reses bisa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan DPR yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik,” tutur Helen.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan untuk membuat aplikasi laporan bagi Anggota DPR RI selama menjalankan masa reses sebagai bagian dari upaya transformasi DPR RI agar lebih terbuka bagi publik.

    Nantinya, kata dia, setiap Anggota DPR RI wajib untuk melaporkan kegiatan resesnya ke dalam aplikasi itu, baik bentuk kegiatannya hingga keterangan lokasi kegiatan. Setiap Anggota DPR akan memiliki satu akun untuk aplikasi itu.

    “Jadi kalau masyarakat ingin buka, ketik misalnya tinggal Sufmi Dasco, gitu. Jadi tinggal buka, dilihat,” kata Dasco saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/10).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Peran penyuluh penting untuk sukseskan program pemerintah

    Anggota DPR: Peran penyuluh penting untuk sukseskan program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menekankan pentingnya peran penyuluh dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan.

    Rahmat mengungkapkan akan ada program penanaman kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok pada akhir 2025. Ia menyebut, peran penyuluh sangat penting agar program tersebut berjalan tepat sasaran.

    “Program itu harus dijalankan dengan edukasi dan pengawasan. Kalau tidak, bantuannya cepat habis tapi tak berdampak. Bantuan itu tujuannya membebaskan masyarakat dari kemiskinan,” kata Rahmat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Rahmat saat menggelar pertemuan bersama para penyuluh pertanian lapangan (PPL) se-Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

    Ia menambahkan, berbagai program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) harus dijalankan dengan hati-hati.

    “Kalau bantuan tidak disalurkan dengan tepat, uang negara bisa habis tapi hasilnya tidak efektif,” ujarnya.

    Pertemuan Rahmat Saleh dengan para penyuluh pertanian tersebut adalah bagian dari kegiatan safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang digelar di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Gunung Talang, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 50 orang penyuluh pertanian dari berbagai kecamatan di Kabupaten Solok.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Syoufitri, Plt. Kadis Pertanian Imran Syahrial, dan Ketua DPD Perhiptani Sumbar Hafes Renaldo.

    Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Syoufitri menegaskan pentingnya gerakan Gemarikan dalam meningkatkan gizi dan kecerdasan masyarakat lewat konsumsi ikan.

    “Gemarikan ini bentuk penggalangan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga nagari,” ujar Syoufitri.

    Syoufitri juga memamerkan sejumlah capaian Dinas Perikanan dan Pangan Solok, termasuk prestasi juara lomba Memasak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sumbar dengan menu andalan Kembung Tombong Gulung Asam Riang.

    Sementara itu, Plt Kadis Pertanian Imran Syahrial memaparkan potensi sektor pertanian Solok yang dinilai masih sangat besar dan perlu dikelola secara serius ke depan.

    Safari Gemarikan ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyuluh dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Solok.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Lembaga pendidikan Islam harus memiliki daya saing global

    Legislator: Lembaga pendidikan Islam harus memiliki daya saing global

    “Ini perlu saya kemukakan, karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak akan bisa dipisahkan. Makanya mari kita bersama-sama mendorong agar lembaga pendidikan Islam terus maju dan mampu berdaya saing glo

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menyatakan, kualitas lembaga Pendidikan Islam, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusianya dan tata kelola perlu terus ditingkatkan, agar mampu berdaya saing di tingkat global.

    “Ini perlu saya kemukakan, karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak akan bisa dipisahkan. Makanya mari kita bersama-sama mendorong agar lembaga pendidikan Islam terus maju dan mampu berdaya saing global. Sebagai anggota DPR RI saya akan terus menyuarakan agar Lembaga Pendidikan Islam mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” katanya saat menjadi pembicara pada acara workshop bertema ‘Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Madrasah’ oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, di Pamekasan. Selasa.

    Saat ini, sambung dia, Komisi VIII DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Agama juga terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia melalui dukungan anggaran dan pengawasan aktif.

    “Karena hemat kami, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah semestinya pendidikan Islam kita ini menjadi salah-satu pendidikan Islam terbaik di dunia dan berdaya saing global,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Ansari juga memaparkan data lembaga pendidikan Islam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti pondok pesantren, ma’had aly dan madrasah di berbagai tingkatan.

    Jumlah pondok pesantren terdata sebanyak 42.433 lembaga, dan Ma’had Aly sebanyak 89 lembaga.

    Sementara untuk Madrasah, terdiri dari atas 26.794 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 19.432 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 10.147 Madrasah Aliyah (MA).

    “Dari sisi kuantitas, lembaga pendidikan Islam yang ada di negeri ini memang sudah banyak. Tapi dari sisi kualitas, nampaknya perlu terus dibenahi dan ini yang menjadi tugas kami selaku wakil rakyat di Komisi VIII DPR RI yang membidani lembaga pendidikan Islam ini,” kata Ansari.

    Selain Ansari yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan itu, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. Muhammad Tohir.

    Ia berharap pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas serta adanya dukungan politik yang berpihak dari pemerintah.

    “Cita ideal kita agar ke depan Lembaga Pendidikan Islam yang ada di negeri ini mampu berdaya saing dengan baik dan mampu mencetak generasi bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, seimbang antara spiritual dan intelektual,” katanya.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR RI jaring masukan revisi UUPA dari akademisi dan tokoh Aceh

    Baleg DPR RI jaring masukan revisi UUPA dari akademisi dan tokoh Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjaring masukan dan pendapat dari akademisi dan tokoh masyarakat Aceh terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka 2025.

    “Forum pertemuan pada hari ini (dengan tokoh masyarakat dan akademisi) merupakan bagian dari proses penyusunan revisi UUPA,” kata Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, di Banda Aceh, Selasa.

    Pertemuan Baleg bersama dengan tokoh masyarakat Aceh dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah rencong tersebut turut dihadiri Bupati/Wali Kota se Aceh, dan DPR Aceh, berlangsung di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

    Bob Hasan menyampaikan, pertemuan ini dilakukan agar aspirasi masyarakat Aceh dapat ditampung dalam proses perubahan hingga penetapan hasil revisi UUPA nantinya.

    Karena itu, dirinya mengharapkan adanya masukan-masukan serta pandangan yang baik dari kalangan masyarakat Aceh, sehingga perubahan ini sesuai harapan bersama.

    “Kami sangat menghormati dan mengharapkan masukan-masukan baik dari kalangan tokoh masyarakat Aceh dan akademisi di Aceh terhadap revisi UUPA agar sesuai harapan masyarakat yang kita cintai,” ujar Bob Hasan.

    Seperti diketahui, revisi UUPA telah ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas Kumulatif Terbuka 2025. Baleg sendiri juga telah meminta pandangan terhadap revisi UUPA kepada tokoh perdamaian Aceh yaitu Wakil Presiden RI ke 10-12 Jusuf Kalla dan mantan Menkopolhukam Hamid Awaluddin.

    Disisi lain, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh juga telah mengusulkan beberapa poin perubahan ke Baleg, yakni sebanyak delapan pasal dan satu pasal tambahan. Khusus mengenai dana Otsus, diminta perpanjangan tanpa batas waktu dengan besaran 2,5 persen dari total DAU Nasional.

    Sebagai informasi, adapun rombongan Baleg DPR RI yang hadir dalam pertemuan ini yakni Bob Hasan, Mayjen Tni Mar (Purn) Sturman Panjaitan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Martin Manurung, Hj Siti Aisyah, I Ketut Kariyasa Adnyana, Putra Nababan Cindy Monica Salsabila Setiawan, Longki Djanggola, Sigit Purnama Putra, La Tinro La Tunrung, Daniel Johan, Habib Syarief Muhammad, dan Eva Monalisa.

    Kemudian, Ahmad Irawan, Kartika Sandra Desi, Jazuli Juwaini, Yanuar Arif Wibowo, Sarifuddin Sudding, Edi Oloan Pasaribu, Wahyu Sanjaya, Benny Kabur Harman, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Rycko Menoza, I Nyoman Parta, Jamaludin Malik, Firman Soebagyo, TA Khalid, Muslim Ayub, Nasir Djamil, dan Sugiat Santoso.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta biaya haji turun, waktu tunggu dipangkas jadi 26 tahun

    Prabowo minta biaya haji turun, waktu tunggu dipangkas jadi 26 tahun

    saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji bagi jamaah Indonesia menjadi 26 tahun.

    Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang sedang berhalangan hadir untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran.

    “Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

    Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun saat ini, dipangkas menjadi 26 tahun.

    Kepala Negara optimistis dua target itu bisa terealisasi. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan sebelumnya, urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji.

    Prabowo mengatakan Kementerian Haji dan Umrah itu dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani setingkat pejabat menteri.

    “Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan itu pula, Presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi, untuk pertama kali dalam sejarah, mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci.

    Oleh karenanya, Pemerintah Arab Saudi pun menyetujui rencana Pemerintah Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, berkat pendekatan terus menerus yang dilakukan.

    Pemerintah Arab Saudi pun menawarkan sejumlah lahan strategis, bahkan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram.

    Namun, pembelian lahan tersebut harus dilakukan melalui lelang terbuka bersama entitas lain yang jumlahnya mencapai sekitar 90 entitas.

    “Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta uang negara Rp13T dari koruptor dialokasikan ke LPDP

    Prabowo minta uang negara Rp13T dari koruptor dialokasikan ke LPDP

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar Rp13 triliun yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung, dapat dialokasikan ke beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    “Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menilai dana dari hasil pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi tersebut dapat diinvestasikan untuk LPDP yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan.

    Adapun dana Rp13 triliun tersebut merupakan hasil dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung, pada Senin (20/10).

    Prabowo menyampaikan hal itu setelah memaparkan program pendidikan nasional, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran.

    Menurut Presiden, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang berdaya saing global.

    Dalam rangka mengejar ketertinggalan soal pendidikan dari negara lain, Kepala Negara pun mengenalkan program Sekolah Garuda.

    Prabowo juga menyoroti pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh pelosok tanah air, tidak hanya dari kalangan menengah ke atas.

    Menurut Presiden, banyak anak dari keluarga sederhana yang memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapat kesempatan belajar dengan beasiswa penuh.

    “Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” paparnya.

    Oleh karenanya, Prabowo meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan.

    “Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini,” kata Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koops Swasembada Papua: Panglima KKB Lamek Alipky tewas di Kiwirok

    Koops Swasembada Papua: Panglima KKB Lamek Alipky tewas di Kiwirok

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG, khususnya di Distrik Kiwirok

    Jayapura (ANTARA) – Komando Operasi Swasembada Papua memastikan Panglima Kodap XV Ngalum Kupel, Lamek Alipky Taplo, tewas bersama tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam operasi penyerangan yang dilakukan Minggu (19/10) di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

    Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi intelijen yang menunjukkan adanya aktivitas KKB pimpinan Lamek Taplo yang sering melakukan teror, pemerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil.

    “Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG, khususnya di Distrik Kiwirok,” kata Asintelter Koops Swasembada Papua Letkol Inf Renaldy H dihubungi di Jayapura, Senin.

    Renaldy mengatakan Lamek Alipky Taplo merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Pegunungan Bintang.

    Sejak 2020 hingga 2025, kelompoknya telah melakukan berbagai aksi kekerasan dan teror, di antaranya tanggal 2 Maret 2020 menyerang pekerja proyek Jalan Trans Papua, tanggal 28 Mei 2021 merampas senjata dari Pospol Subsektor Oksamol, tanggal 13 September 2021 menyerang Satgas Pamtas 403/WP, membakar Puskesmas Kiwirok, dan membunuh tenaga kesehatan, dan tanggal 8 Oktober 2021 melakukan penembakan ke pesawat Smart Air.

    Kemudian bulan Desember 2021 kelompok tersebut membakar sekolah dan fasilitas umum di Kiwirok dan Serambakon, penyerangan ke aparat TNI–Polri di berbagai titik dari tahun 2022-2025, penembakan terhadap helikopter yang membawa bantuan kemanusiaan bulan Oktober 2025 dan pembakaran gedung sekolah, gereja dan puskesmas di bulan Oktober 2025.

    Penyerangan itu menyebabkan enam korban jiwa dan delapan orang lainnya mengalami luka berat, dan kerugian materiil berupa tujuh bangunan fasilitas umum dirusak dan dibakar, enam unit alat berat dibakar, serta menghambat pelayanan publik dan pembangunan di Kiwirok.

    “Tewasnya Lamek Alipky Taplo merupakan tindakan nyata TNI dalam rangka menjamin keamanan masyarakat di perbatasan demi terciptanya Papua yang aman dan damai Koops Swasembada akan terus melaksanakan operasi secara terukur dan berkelanjutan demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” kata Letkol Inf Renaldy H.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.