Jakarta: Pernah dengar soal pencaloan kerja? Praktik ini kerap terjadi, terutama di daerah industri besar.
Alih-alih mendapat pekerjaan dengan mudah, banyak calon pekerja justru tertipu dan kehilangan uang akibat ulah calo.
Untuk itu, pemerintah kini semakin tegas dalam memberantas praktik ini.
Deklarasi stop percaloan
Pemerintah bersama berbagai pihak resmi mendeklarasikan komitmen untuk menghapus praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menghadiri acara deklarasi bertajuk “Stop Percaloan: Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” di Karawang International Industry City (KIIC), Jawa Barat.
Deklarasi ini ditandatangani oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, pengusaha, serikat pekerja, serta perusahaan penempatan tenaga kerja swasta (PPTKS). Ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem rekrutmen yang lebih transparan.
Mengapa praktik percaloan harus dihentikan?
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sistem rekrutmen yang adil adalah hak setiap pencari kerja.
Ia menekankan bahwa rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi, bukan campur tangan pihak ketiga yang mencari keuntungan pribadi.
“Kita ingin proses rekrutmen yang adil dan transparan dan tak memberatkan pekerja. Rekrutmen harus dilakukan berdasarkan kompetensi, tanpa ada intervensi pihak ketiga yang tak bertanggung jawab,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran lembaga penyalur tenaga kerja agar beroperasi secara profesional dan tidak justru menjadi bagian dari masalah.
“Jangan sampai lembaga-lembaga ini justru menjadi bagian dari masalah dengan memfasilitasi praktik percaloan,” ucap dia.
Langkah konkret untuk mencegah percaloan
Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencegah praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja. Beberapa di antaranya adalah:
1. Pengawasan ketat
Kementerian Ketenagakerjaan akan memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik percaloan akan ditindak sesuai aturan hukum.
2. Sosialisasi regulasi
Edukasi kepada pencari kerja terus dilakukan agar mereka memahami mekanisme rekrutmen yang sesuai dengan aturan.
3. Digitalisasi rekrutmen
Pemanfaatan teknologi dalam proses rekrutmen akan diperkuat agar lebih transparan, efisien, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan. Menaker Yassierli menekankan bahwa digitalisasi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah pencaloan.
“Melalui pemanfaatan teknologi, proses seleksi tenaga kerja dapat dilakukan lebih transparan, efisiensi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan, ” kata Yassierli
Jangan sampai jadi korban calo kerja! Pastikan kamu melamar pekerjaan di jalur yang benar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ANN)
