Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan Roadshow Loka Modal yang digelar bersama Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan akses pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM di wilayah Pasuruan dan sekitarnya melalui bank imbara
Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menyebut kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal agar lebih memahami cara mengelola dan mengembangkan modal dengan bijak. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa dalam mendukung penguatan ekonomi rakyat.
“Saya mengucapkan selamat kepada para pelaku UMKM yang hadir. Ini merupakan bentuk pembelajaran sekaligus peluang besar untuk mendapatkan ilmu tentang pembiayaan modal dari pemerintah pusat,” ujar Mas Rusdi, Selasa (05/11/2025).
Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah tidak hanya sebatas fasilitasi, tetapi juga pendampingan agar para pelaku UMKM mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana pembiayaan. “Kalau sudah mendapat pembiayaan, manfaatkan dengan baik, jangan dihamburkan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan usaha,” tambahnya.
Sementara itu, Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM RI, mengungkapkan bahwa persaingan usaha di tingkat lokal kini semakin ketat. Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya regenerasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu naik kelas.
“Dari data kami, sudah tersalurkan Rp37 triliun dana pembiayaan untuk wilayah Jawa Timur. Khusus di Kabupaten Pasuruan, sebanyak Rp1,1 triliun telah diberikan kepada 21 ribu UMKM, dan untuk Kota Pasuruan sebesar Rp116 miliar bagi 2.200 UMKM,” jelas Helvi.
Namun, lanjutnya, jumlah tersebut baru mencakup sekitar 30–35 persen dari total pelaku UMKM di Jawa Timur. “Masih ada 65 persen yang belum tersentuh pembiayaan. Karena itu, kami membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka untuk ikut serta,” katanya.
Helvi juga menegaskan pentingnya pemanfaatan aset bernilai seperti sertifikat tanah dan hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai jaminan dalam pengajuan kredit usaha. Menurutnya, banyak UMKM yang terkendala karena belum memahami potensi aset non-tunai tersebut.
“Ketika UMKM ingin naik kelas, tentu dibutuhkan syarat perbankan yang jelas. KUR harus benar-benar digunakan untuk modal produktif, bukan konsumtif,” tegasnya.
Di akhir acara, Helvi berpesan agar seluruh pelaku UMKM mulai belajar mengelola keuangan dengan lebih profesional. “Kami dari Kementerian UMKM siap mendampingi dan memberi dukungan penuh. Tetap semangat, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional,” pungkasnya. [ada/aje]