Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pajak serta retribusi daerah.
Langkah ini ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Bondowoso Nomor 273 Tahun 2025 tentang percepatan pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, dalam SE tertanggal 9 September 2025 itu mengimbau seluruh wajib pajak dan wajib retribusi untuk memanfaatkan kanal pembayaran digital, baik melalui QRIS, internet banking, mobile banking, electronic data capture (EDC), maupun mesin ATM.
Tujuannya untuk mendukung pencapaian indeks digitalisasi pemerintah daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.
Menindaklanjuti SE tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Dodik Siregar, menyampaikan pihaknya akan fokus mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini.
“Apalagi nilai ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) kita masih yang terendah se-Sekarkijang, yakni wilayah eks Karesidenan Besuki dan Lumajang yang meliputi Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi,” ungkap Dodik, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, ke depan digitalisasi pembayaran juga mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang diterbitkan Pemkab Bondowoso akan dilengkapi dengan barcode dan nomor rekening kas daerah.
Dengan begitu, wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau transfer melalui telepon genggam tanpa harus datang dan membayar tunai di kantor.
“Ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga upaya mencegah kebocoran PAD, terutama dari sektor PBB,” tegasnya.
Digitalisasi transaksi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Bondowoso. (awi/ted)